Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa pihaknya mulai diminta pengaktifan TPS3R dikarenakan adanya permasalahan TPA Tlekung. Namun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) juga harus bertanggungjawab dengan sarana prasarananya.

“Kami berharap Pemkot melengkapi sarana prasarana di TPS3R yang ada di setiap desa. Diantaranya, yaitu peralatan mesinnya,” terangnya di Kantor Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan/Kita Batu, Rabu (02/08/2023) tadi.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk mesin peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana prasarana ini, tambahnya, antara lain mesin pencacah sampah, mesin press dan mesin pembakaran. Kesepakatan perlengkapan sarana prasarana untuk TPS3R ini, adalah dari hasil koordinasi bersama 19 desa dan empat kelurahan.

Dijelaskannya, bahwa TPS3R yang sudah ada itu untuk mengelola sampah warga lokal. Tetapi, untuk sampah perusahaan menjadi tanggung jawab Pemkot Batu. “Saat rapat koordinasi Apel kemarin memang dari kelurahan belum hadir. Dan, masing-masing desa siap membantu mengelola sampah. Tetapi, yang sempat menjadi pertanyaan adalah sarana prasarana,” jelasnya.

Mengenai pengajuan mesin pengolahan sampah di TPS3R, jelas Wiweko, saat awal dulu peresmian TPS3R, sudah pernah mengajukannya. Namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup ada 15 desa yang sudah dibangun TPS3R, tetapi, hanya lima desa yang  aktif.

“Menyelesaikan permasalahan sampah itu tidak gampang. Dalam waktu satu bulan itu belumlah cukup. Paling tidak dari beberapa tahapan hilangkan bau sampah dulu. Semua desa di Kota Batu, siap membantu pengolahan sampah. Tapi lengkapi sarana prasarana TPS3R. Dari kejadian ini mengingatkan bahwa Pemkot Batu banyak janji soal penanganan sampah,” tegasnya. (put/gie)

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, H Lutfi Mahmudiono, mengatakan bahwa para Kader Partai Nasdem Kabupaten Kediri, sangat antusias mengikuti kegiatan Apel Siaga Perubahan yang rencananya akan dilaksanakan di GBK (Gelora Bung Karno) bersama seluruh kader se-Indonesia, Minggu (16/07/2023) besok.

“Apel Siaga Perubahan ini sebagai bentuk konsolidasi merapatkan barisan seluruh Kader Partai Nasdem se-Indonesia. Dari Kabupaten Kediri, kita memberangkatkan dua armada bis, dengan masing-masing 50 orang. Jadi, hari ini kita berangkat bersama 100 kader ke Jakarta,” katanya.

Baca juga :

Menurut pria yang akrab disapa Pak Lutfi ini, 100 peserta dari Kabupaten Kediri yang mengikuti Apel Siaga Perubahan, ini terdiri dari pengurus DPD, DPC, DPRt, dan Bacaleg. Itupun, tidak semuanya bisa ikut, karena keterbatasan kursi. Sehingga, hanya 100 orang saja yang dapat mengikuti kegiatan tersebut.

“Sebenarnya, kader yang ingin ikut Apel Siaga Perubahan ini lebih dari 100 orang. Namun karena keterbatasan kursi, akhirnya selebihnya tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut. Kami meminta maaf kepada para Kader Partai Nasdem Kabupaten Kediri yang tidak bisa ikut ke Jakarta, karena DPD hanya menyiapkan dua armada bus. Semoga pada kesempatan lain, nanti bisa ikut semuanya,” ucapnya.

Pak Lutfi juga menjelaskan, para kader Partai Nasdem yang berangkat ke Jakarta tersebut ikut secara suka rela, tanpa ada instruksi khusus yang mewajibkan untuk mengikuti kegiatan di Jakarta. Bahkan, juga tidak ada uang saku, karena DPD hanya menyiapkan untuk transportasi dan konsumsi.

“Kami mohon doa dan dukungan kepada semua pihak, agar selama dalam perjalanan ke Jakarta, saat acara di GBK berlangsung atau hingga sampai di rumah kembali, semuanya diberikan kelancaran dan keselamatan. Serta, bermanfaat bagi Partai Nasdem dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Pak Lutfi. (pan/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy menyampaikan melalui pelaksanaan TMMD ini, pemerintah daerah memiliki harapan besar terhadap peningkatan jalinan kerja sama antar semua pihak. Yaitu, TNI- Polri dan sipil di seluruh wilayah Kabupaten Jember, dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada seluruh aspek kehidupan.

“TMMD merupakan program terpadu lintas sektor, antara TNI bersama kementerian, lembaga, non kementerian, pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya, secara terintegrasi bersama masyarakat,” kata Bupati Hendy.

Pelaksanaan TMMD ini, ujarnya, ditujukan untuk peningkatan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah berkembang, daerah maju, daerah perbatasan dan daerah terdampak bencana alam. Dalam pembangunan, TMMD telah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga. Yakni, betapa penting dan luar biasanya semangat gotong-royong membangun bangsa.

Baca juga:

“Sebab selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik juga dilaksanakan. Seperti penyuluhan kesehatan, peningkatan wawasan kebangsaan dan lain sebagainya,” tambah Bupati Hendy.

Setelah memimpin upacara pembukaan TMMD Ke-117, Dandim 0824/Jember, yang juga menjabat sebagai Dansatgas TMMD Ke-117, Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso, menekankan semua kegiatan akan segera dilaksanakan. “Kita bertekad untuk meningkatkan kondisi Desa Klungkung sebagai lokasi sasaran TMMD ini menjadi desa yang lebih maju, menjadi desa mandiri dan tidak lagi memegang predikat desa tertinggal,” tegas Dandim 0824/Jember.

Upacara pembukaan di Lapangan Desa Klungkung, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kompi TMMD, gabungan dari Yonarmed 8/105 Tarik dan Yonkav 3/Serbu, Pasukan Kodim 0824/Jember, Kompi Gabungan Polres Jember, Satpol PP, BPBD Kabupaten Jember, gabungan mahasiswa, Pramula dan masyarakat umum. Beberapa pejabat juga hadir, termasuk Danbrigif 9/K,Kolonel Inf Fuad Suparlin dan Kadispotdirga Lanud Abd Saleh, Kolonel Tek Chaeruman. (kom/rio/gie)

Hal itu, disampaikan Kapolres Batu, AKBP Oscar Syamsuddin, saat gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Semeru 2023 di Halaman Mapolres Batu, Senin (10/07/2023) tadi.

Dijelaskannya, bahwa tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, itu dipengaruhi oleh tingginya perkembangan transportasi yang menyebabkan semakin padatnya kendaraan di jalan. “Polda Jatim mencatat pada triwulan 1 tahun 2023 ini, di Jawa Timur ini sebesar 11,8 persen. Peningkatan ini tampak lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,18 persen,” terangnya.

Baca juga :

Polda Jatim juga menyebutkan, angka pelanggaran lalu lintas di Jawa Timur hasil penerapan e-tilang melalui Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dan Integrated Card Reader (Incar) telah menindak 1.218.825 orang pelanggar. “Ini menandakan, kesadaran berlalu lintas juga masih rendah,” ujarnya.

Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Jawa Timur, ujarnya, tentunya diikuti juga di Kota Batu yang notabene kota wisata. “Sejak 1 Januari 2023 hingga 6 Maret 2023, tercatat sebanyak 57.945 pelanggaran terekam 8 kamera E-TLE yang tersebar di wilayah Kota Batu,” jelasnya.

Operasi Patuh Semeru 2023, paparnya, akan digelar mulai tanggal 10 hingga 23 Juli 2023. Diharapkan, ini dapat menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Termasuk, dalam pelaksanaan nantinya juga mengedepankan edukatif, persuasif dan humanis.

“Saya berharap, dengan adanya operasi ini nanti angka kecelakaan juga pelanggaran bisa menurun. Termasuk, lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya. (put/gie)

Kapolres Trenggalek, AKBP Alith Alarino, dalam kesempatan itu melakukan pengecekan sarana pendukung dan menyematkan pita operasi kepada perwakilan dari masing-masing instansi yang terlibat sebagai tanda dimulainya operasi Patuh Semeru 2023 di wilayah Kabupaten Trenggalek. Dalam amanat Kapolda jatim yang dibacakan pimpinan apel, menegaskan apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh sumber daya.

Baik itu personel, maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga, kegiatan Operasi Patuh Semeru ini dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Ditlantas Polda Jatim, angka kecelakaan lalu lintas pada periode Januari hingga Mei, secara kuantitatif mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar 11,88 persen. Oleh karena itu, Polda Jawa Timur beserta seluruh jajaran, dengan dibantu oleh stakeholder terkait, akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Operasi Patuh Semeru 2023.

“Operasi ini akan digelar selama 14 hari. Mulai tanggal 10 sampai dengan 23 juli 2023, dengan mengusung tema ‘Patuh dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa’,” kata Kapolres Trenggalek, Senin (10/07/2023) siang.

Baca juga:

Pihaknya menambahkan, bahwa pelaksanaan operasi tahun ini akan berbeda dengan pelaksanaan operasi tahun-tahun sebelumnya. Dimana rangkaian pelaksanaan tahun ini, juga ada rangkaian Pemilu serentak tahun 2024.

“Kami meminta agar dalam pelaksanaan operasi Petugas mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dengan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan serta menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat menurunkan citra Polri,” terangnya.

Masih kata Kapolres Trenggalek, Operasi Patuh Semeru 2023 merupakan Operasi Kepolisian Kewilayahan yang bersifat terbuka dalam bentuk Operasi Harkamtibmas, yang dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi lalu lintas Polri dengan mengedepankan giat preemtif Preventif yang didukung dengan giat intelijen dan penegakan hukum lantas secara elektronik (statis dan mobile) serta fungsi Operasional Kepolisian lainnya yang dilaksanakan secara profesional, bermoral dan humanis.

“Untuk mendukung operasi ini, Polres Trenggalek melibatkan sedikitnya 57 personel, yang terbagi dalam beberapa satuan tugas. Diantaranya Satgas Deteksi, Preemtif, Preventif, Gakkum dan Banops. Selain Polsek jajaran juga melakukan operasi imbangan di wilayah masing-masing,” jelas Kapolres.

Sedangkan sasaran dari Operasi Patuh Semeru 2023 ini adalah pelanggaran lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatalitas. Diantaranya, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pengemudi Ranmor yang melebihi batas kecepatan.

Bukan itu saja, pengendara Ranmor yang masih di bawah umur, pengendara Ranmor R4 yang tidak menggunakan safety belt, mengemudikan Ranmor di bawah pengaruh alkohol atau Narkoba, menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan, melawan arus dan boncengan lebih dari satu orang, Ranmor Over Loading/Over Dimension (ODOL) serta Ranmor yang tidak sesuai spektek akan ditindak tegas.

“Penegakan hukum diutamakan secara elektronik serta teguran subjektif dan humanis, terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kecuali, terhadap pelanggaran lalu lintas yang tertangkap tangan pada kegiatan hunting dan dapat menimbulkan fatalitas kecelakaan, namun tetap humanis, simpatik, profesional dan selektif prioritas,” paparnya.

Masih menurut Kapolres, pelaksanaan juga dilakukan dengan berbagai kegiatan preemtif dan preventif seperti Binluh dan sosialisasi dengan slogan Bersatu Keselamatan Nomor satu, edukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta melakukan Turjawali Lantas pada lokasi rawan macet, pelanggaran dan Laka lantas. (mil/sit)

Wakil Bupati Sumenep, Nyai Dewi Kholifah, mengatakan bahwa Operasi Patuh Semeru 2023 ini digelar selama 14 hari mulai 10 hingga 23 Juli 2023. Dirinya juga menekankan, agar petugas selalu memanjatkan doa kepada Tuhan YME, sebelum pelaksanaan tugas.

“Memohon perlindungan dan keselamatan. Lalu, pedomani SOP yang ada dengan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan. Jangan lupa, untuk menjaga stamina dan kesehatan fisik serta mental selama bertugas,” kata Wabup Sumenep.

Ditambahkan Nyai Eva, agar petugas juga menghindari tindakan kontraproduktif yang mungkin diviralkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, akan menurunkan citra Polri.

Baca juga :

“Seperti Pungli, bersikap kurang sopan, arogan saat memeriksa masyarakat dan lain sebagainya. Hindari segala penyimpangan yang dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat,” terangnya.

Apabila harus melakukan tindakan represif, lanjut Wabup Nyai Eva, agar dilaksanakan secara profesional dan terukur sesuai SOP. “Selain itu, utamakan faktor keamanan dan keselamatan serta tingkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas guna mengantisipasi adanya aksi teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

Disampaikan juga, bahwa ada delapan pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran prioritas polisi dalam Operasi Patuh Semeru 2023. Yakni, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi Ranmor yang melebihi batas kecepatan, pengendara Ranmor yang masih di bawah umur, pengendara Ranmor R4 yang tidak menggunakan safety belt, pengguna Ranmor di bawah pengaruh alkohol/Narkoba. Lalu, menggunakan HP saat mengemudikan kendaraan, melawan arus dan boncengan lebih dari satu orang.

Seusai memimpin pelaksanaan apel serta membacakan amanat di apel, prosesi dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada masyarakat yang tertib berlalu lintas berupa helm. (dan/gie/adv)

Dalam apel itu, Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo, membcakan amanat Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Disampaikan, bahwa apel yang laksanakan merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat upaya revitalisasi Satkamling.

“Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Hal ini, sejalan dengan Program Transformasi Menuju Polri yang Presisi yaitu peningkatan peran aktif Pamswakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya. Juga sebagai pemantapan pembinaan Pamswakarsa,” ujarnya.

Baca juga :

Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada kelurahan/desa. Oleh karena itu, kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan. Dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif.  Untuk itu, Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui  pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan.

Sementara itu, Kapolres Situbond, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, menegaskan kembali arahan Kapolri bahwa keberhasilan dalam menciptakan situasi kondusif tidak terlepas dari besarnya partisipasi seluruh masyarakat. Baik yang berupa kelompok Satkamling ataupun kelompok potensi masyarakat lainnya.

“Untuk itu diharapkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Polisi RW yang melekat di desa-desa, agar bisa menjadi motor penggerak aktivitas komponen masyarakat dalam menciptakan keamanan desa dan memelihara stabilitas keamanan menjelang Pemilu Serentak 2024. Sinergitas antara masyarakat dengan TNI Polri harus terus ditingkatkan dengan melakukan kegiatan Pam Swakarsa,’’ kata Kapolres.

Dalam apel itu, Kapolres bersama Forkopimda juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba Satkamling. Yakni Juara I Perumahan Bumi Ayu, Kecamatan Situbondo, Juara II Perumahan Karang Polo, Kecamatan Panarukan dan Juara III Perumnas Panji Permai, Kecamatan Panji. (her/gie)

Menurut Mas Dhito, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di sektor pelayanan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar melakukan itu. Sehingga, sektor pelayanan bisa tetap maksimal di hari pertama kerja, setelah libur dan cuti bersama.

“Harus dan wajib maksimalkan pelayanan,” tegas Mas Dhito.

Ditambahkan Mas Dhito, di hari pertama kerja tersebut pihaknya tidak akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Karena, seluruh pegawai di lingkup Pemkab Kediri, diyakini sudah siap bekerja. 

Sidak yang biasa dilakukan, ujarnya, yakni menyasar pada OPD pelayanan, guna untuk mengecek betul bagaimana jajarannya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Hari ini saya rasa tidak perlu ada Sidak. Mereka (SKPD) juga pasti siap, kalau disidak hari ini. Sidaknya suatu saat nanti,” ungkapnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Mas Dhito menambahkan, di momen Hari Raya ini, ASN diminta untuk mampu menyelesaikan isu-isu yang berkembang di Pemkab Kediri dan masyarakat. Di sisi lain, ASN juga dituntut untuk mampu menjalankan program prioritas yang sudah dicanangkan.

“Yang menjadi catatan, bahwa dinas, teman-teman dan rekan-rekan kerja mulai dari tingkat staf sampai kepala dinas, sudah mulai harus tahu apa yang menjadi program-program prioritas,” ungkapnya.

Di apel tersebut, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Kediri, ini sempat berbincang dengan salah satu staf yang berasal dari luar Pulau Jawa, Bambang Hendro Priono. Semangat Bambang yang sudah kembali bekerja hari ini, diminta untuk dapat dicontoh bagi ASN lain.

Bambang sendiri mengaku sudah satu setengah tahun, tidak mudik lebaran. Pihaknya mengatakan, siap bekerja dengan semangat karena rindunya terhadap keluarga sudah terbayar saat kembali ke kampung halamannya di Bitung.

Pria berusia 26 tahun itu, pun berharap Kabupaten Kediri, terus maju. Karena menurutnya, di tahun 2022 dan 2023 banyak sekali pembangunan sektor nasional maupun provinsi yang mengambil lokus di Bumi Panjalu.

“Mudah-mudahan dengan itu membuat nama Kabupaten Kediri lebih naik lagi,” paparnya. (kom/pan/sit)

Disampaikan Aries Agung Paewai, dari hasil evaluasi, ternyata tiga OPD tersebut belum menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terhadap perubahan dan peningkatan kinerja. “Jadi, ada tiga OPD yang belum menunjukkan peningkatan kinerja juga perkembangan. Yaitu, Satpol PP, Dinas Perumahan dan DPMPTSP. Sebenarnya, kita melakukan evaluasi terhadap semua OPD selama 3 bulan. Ya, ketiga OPD itu yang belum berhasil,” terangnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya kinerja ketiga OPD itu? Aries menjelaskan, untuk Satpol PP dilihat kinerjanya dari penataan PKL. Kemudian, Dinas Perumahan terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mengingat dari hasil cek lapangan masih ditemukan bangunan baru tanpa ada proses perizinan. Lalu, DPMPTSP yang masih banyak reklame yang sudah berakhir masa tayangnya dan tidak berizin, yang harusnya ditertibkan. Juga, terkait izin pembangunan yang harus disesuaikan Rencana Detail Tata Ruangnya (RDTR).

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkan Pj Wali Kota Aries, bahwa kegagalan kinerja ketiga OPD itu, telah menunjukkan belum maksimalnya untuk turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan cek dan ricek. Serta, menanggapi secara cepat keluhan dari masyarakat.

“Tiga OPD yang masih belum melakukan perubahan signifikan itu, karena tidak melakukan sesuai arahan saya pertama kali menjabat wali kota. Yaitu, sering turun ke lapangan dan menanggapi keluhan masyarakat secara cepat. Makanya diberi peringatan,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, ketiga OPD yang mendapatkan raport merah itu, harusnya tidak perlu takut jika melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan. “Jika DPMPTSP yang Tupoksi melayani perizinan, jika tidak dilakukan penataan yang benar maka ke depan akan mengancam tata kota. Ini yang dikhawatirkan, akan mengurangi ruang terbuka hijau. Lalu, Satpol PP jika tidak melakukan penertiban penertiban dengan banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya dan dibiarkan akan merusak kebersihan dan keindahan kota. Karena semua kesalahan ini banyak saya temukan di lapangan saat keliling kota. Terus mau jadi apa wajah kota ini,” tegasnya.

Diketahui, sudah terhitung tepat 3 bulan pada 19 April 2023, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai memimpin Kota Batu sejak dilantik pada 19 Januari 2023 lalu yang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri, Tito Karnavian Bernomor 100.2.1.3-6344 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Batu dan sudah ditandatangani pada 27 Desember 2022. (put/sit)