Warga Ranuyoso, Yono atau biasa disapa Pak Yon, mengaku tidak habis pikir dengan kejadian yang berlangsung di Juli itu. Meskipun dalam kejadian tersebut tidak sampai merembet kemana-mana, namun kebocoran dan keluarnya api membuatnya khawatir.

“Pastinya, kalau kebocoran itu sampai mengenai rumah atau sampai memunculkan api, semua khawatir. Lalu, kalau kejadian itu terulang dan berdampak, siapa yang bertanggungjawab,” ujarnya kepada Memontum.com, Senin (31/07/2023) tadi.

Ditambahkan, kalaupun sebab kebocoran adalah kedalaman pipa, tentunya itu harus sudah diantisipasi sejak awal. Sehingga, tidak sampai ada kejadian. “Kalau unsurnya kedangkalan penanaman pipa gas bumi sehingga jadi pipa bocor dan terbakar, harusnya diawal sudah diantisipasi,” tambahnya.

Baca juga:

Sementara itu, kekhawatiran serupa juga diungkapkan warga Klakah, Ricky. Menurutnya, jika pemasangan pipa yang menjadikan dua kejadian itu, maka harusnya sudah diantisipasi. Karena jika dilakukan tidak sesuai standar, maka sudah pasti akan memunculkan persoalan. “Akhirnya satu-persatu kekhawatiran masyarakat mulai muncul. Di awal, pekerjaan pipa jaringan gas bumi banyak dipersoalkan warga karena masalah kedalamannya. Sekarang, malah bocor dan keluar api,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bagaimana nanti bila akibat bocornya pipa gas bumi sampai membakar rumah warga. “Jika nanti sampai ada rumah yang terbakar akibat kebocoran pipa misalnya, lalu siapa yang bertanggung jawab. Meskipun, kita semua tidak berharap kejadian seperti itu,” tegas Ricky.

Sementara itu, pihak Kantor Pertamina Gas Negara atau PGN yang berada di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian itu. Pekerja yang ada di kantor tersebut, mengaatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan kepada media.

Sementara dari informasi yang diterima, peristiwa kebocoran itu berlangsung di tanggal 17 Juli untuk di Ranuyoso. Sementara di Kecamatan Klakah berlangsung pada 23 Juli. (adi/sit)

Memontum Malang Kota – Memperingati Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Internasional, Aliansi Perjuangan Demokrasi (API) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (10/12) tadi. Bertajuk ‘Rebut Kembali Hak Asasi Yang Dirampas Tirani’, massa API menilai bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan. Sehingga, pada momen peringatan HAM, perlu diangkat sehingga kejadian tersebut tidak terus terulang kembali.

Koordinator Lapangan, Arafik Burhan, mengatakan bahwa persoalan HAM pada saat ini, banyak yang belum dituntaskan. “Sikap kami sebagai aliansi, ingin merebut kembali hak-hak asasi yang dirampas. Kami akan konsisten mengkampanyekan persoalan berkaitan dengan kebijakan yang tidak pro, kepada masyarakat,” ungkapnya seraya menambahkan, beberapa persoalan yang dimaksud, seperti tentang demokrasi, eksploitasi manusia dan eksploitasi hutan.

Arafik menambahkan, aksi ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi. Sehingga, perlu bersama untuk mengawal persoalan HAM.

Dalam aksi damai tersebut, API juga menyoroti adanya dua tipe baru pelanggaran HAM. Pertama, penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang memprioritaskan bisnis dan laba di kondisi pandemi saat ini. Ke dua, pelanggaran HAM berupa penindasan berdalih penanganan pandemi.

“Atas kenyataan itu, kami memandang bahwa tanpa gerakan massa, rakyat akan terus dikorbankan dan dirampas hak asasinya. Kami sangat berharap, perhatian Pemkot Malang dalam hal ini,” jelas alumni Universitas Wisnu Wardhana ini. (cw1/sit)