Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggelar audensi bersama stakeholder terkait, untuk membahas Raperda TJSL guna banyak masukan, saran dan ide baru. “Kami butuh masukan dari Apindo, Kadin dan HR Club terkait penyusunan Raperda TJSL. Dan allhamdulilah, tadi ada beberapa masukan yang sudah disampaikan para pihak. Insyallah, hasil ini akan segera kami aplikasikan ke dalam Raperda TJSL ini,” katanya.

Mas Rusdi sangat berharap, Raperda TJSL ini bisa segera disahkan. Sebab, Raperda TJSL ini untuk mengatur bagaimana pemerintah, dunia usaha berkolaborasi dan bersinergi agar bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Pasuruan secara umum.

“Setelah ini, masukan dan saran dari para pihak akan kami sesuaikan. Apa yang kurang tepat akan kami sempurnakan. Insyallah setelah Perda jadi, nanti akan kami tindak lanjuti dengan Perbup dan selanjutnya kami sosialisasikan ke para pihak yang berkepentingan,” papar Bupati Pasuruan.

Sementara itu, Ketua HR Club Pasuruan, Wahyu Budi Priyanto, mengungkapkan pihaknya memberi usulan bahwa pemerintah harus memberikan sesuatu yang konkret kepada perusahaan, utamanya dalam perlindungan dan pendampingan menjalankan operasional perusahaan. Mengingat, di lapangan masih sering dijumpai dan ditemui oknum-oknum yang seringkali bermain secara personal atau kepentingan pribadinya, dalam meminta sesuatu ke perusahaan.

Baca juga :

Karenanya, dirinya mengaku senang bahwa dalam forum ini, bupati menyampaikan komitmennya untuk menertibkan dan meluruskan oknum-oknum tersebut. “Saya kira, komitmen dari bupati ini yang ditunggu perusahaan. Karena nanti ke depan, tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain di situ. Semuanya terkoordinasi dengan baik, meski lintas institusi melalui TJSL ini,” ungkap Minhoo-sapaan akrabnya.

Menurut Minhoo, jika semua hal itu bisa berjalan dengan baik, maka akan tercipta kolaborasi yang bagus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Sehingga, apa yang dimaksud serta diinginkan pemerintah ini bisa terealisasi membawa Pasuruan lebih maju, sejahtera dan berkeadilan.

“Apalagi, saya membaca kalau TJSL ini nantinya tujuannya adalah pemerataan pembangunan wilayah. Jadi, kawasan yang ada atau tidak ada industrinya bisa merasakan manfaatnya. Saya kira ini sesuatu yang baik untuk perubahan Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Apindo Nurul Huda, mengatakan bahwa sejak awal apapun yang ditata lebih baik itu pihaknya akan setuju. Apalagi, ini terkait dengan CSR perusahaan.

Hanya saja, dirinya titip dalam pasal-pasal di dalam Raperda nanti harus dicermati dan dikaji lebih dalam. Termasuk, perlu pertimbangan matang.

“Jangan sampai, muncul kesan bahwa Pasuruan ini kok seperti ini atau seperti itu. Dalam artian, Pasuruan ini akan dipandang atau terkesan ribet di mata investor, baik itu asing ataupun lokal. Ini yang harus dipahami dan dijaga bersama,” sambungnya.

Huda-sapaan akrabnya menyebut, Pasuruan ini milik bersama, bukan milik siapa-siapa. Maka dari itu, perlu dicintai bersama dan dimajukan bersama – sama.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dalam forum CSR ini. Maka, jangan sampai salah persepsi,” imbuhnya. (kom/pas/sit)

Menurut Suryo, setiap perusahaan memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Contohnya, adalah beberapa bisnis perhotelan di Kota Batu, yang saat ini sedang kembang kempis.

“Beberapa anggota Apindo ada yang mampu dan tidak mampu untuk menerapkan UMK Kota Batu. Karena, setiap perusahaan punya persoalan dan kendala masing-masing,” terangnya, Jumat (08/12/2023) tadi.

Baca juga:

Secara garis besar, Suryo menambahkan bahwa apapun yang ditetapkan pemerintah harus dipatuhi. Dan, pemerintah cukup bijak mengambil keputusan.

“Pemerintah mengambil jalan tengah. Tidak mutlak menuruti Apindo, juga tidak menuruti sepenuhnya tuntutan pekerja,” jelasnya.

Lebih dari itu, dalam kondisi usaha bisnis seperti saat ini, pihaknya meminta Disnaker maupun karyawan memahami kemampuan setiap pemberi kerja. (put/sit)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja dan pengusaha di Lamongan. Di mana, selama ini terus mengedepankan komunikasi, dialog serta koordinasi. Sehingga, dapat terjalin situasi yang harmonis dan dinamis antar semua pihak yang bersangkutan.

“Tentu, ini menjadi sebuah kontribusi besar bagi Kabupaten Lamongan dan tentunya ini sangat berdampak positif bagi peningkatan investasi, bagi peningkatan suasana yang dinamis, bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Lamongan,” ungkap Bupati Yuhronur.

Ditambahkannya, bahwa dirinya sangat optimis jika Lamongan akan menjadi tempat tujuan investasi bagi para pengusaha. Itu karena, iklimnya yang kondusif, pekerjanya yang sangat baik, juga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nya yang cukup memadai.

Selain itu, tambahnya, juga didukung oleh pertumbuhan perekonomian yang cepat bangkit setelah pandemi, angka kemiskinan yang turun hingga indeks gini ratio (ketimpangan pendapatan dengan kategori baik/rangking 2 Jatim). “Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Lamongan, sungguh sangat inklusif dan dinamis. Untuk itu, kami terus senantiasa mendukung, mendorong, mensupport apa yang menjadi keinginan para pekerja dengan cara yang tadi kita lakukan. Yakni, koordinasi mengedepankan komunikasi dan dialog, sehingga menemukan sebuah hal yang kita sepakati bersama,” tambahnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Terkait harapan dan aspirasi yang disampaikan Perwakilan Serikat Buruh dan Pekerja Kabupaten Lamongan, Bupati Yuhronur mengatakan hal itu sudah dilakukan dan dipersiapkan untuk ditindaklanjuti. Dengan harapan, agar kondusifitas para pekerja dan buruh di Kabupaten Lamongan, bisa terus dinamis dan kondusif. Sehingga, melahirkan sebuah energi besar bagi pelaksanaan kinerja industrialisasi Lamongan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lamongan, Agus Cahyono, menambahkan bahwa May Day yang dikemas dalam kegiatan Halal Bihalal ini diikuti oleh 250 undangan. “Tujuannya yakni untuk mewujudkan peringatan May Day tahun 2023 yang berjalan tertib, aman dan kondusif. Mengarahkan pekerja atau buruh dalam memperingati May Day 2023 dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat bakti sosial, juga untuk membangun hubungan industrial yang harmonis di antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja buruh,” jelasnya.

Perwakilan dari Apindo, Sarjono, juga menyampaikan harapannya agar seluruh pengurus Apindo beserta anggotanya dapat terus guyub rukun dengan karyawan untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif dan ramah investasi.

Tidak hanya itu, Perwakilan Serikat Buruh Pekerja Lamongan, Iswahyudi, selain menyampaikan harapan pekerja juga berterimakasih kepada seluruh pihak. Baik Bupati Lamongan, Ketua Dinas Ketenagakerjaaan Lamongan, juga Apindo yang terus berkoordinasi, memfasilitasi juga melaksanan mediasi untuk memberikan rasa aman dan sejahtera pada pekerja. (zen/gie)

Apindo sendiri, merupakan sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis, dan berkesinambungan. Lahir 31 Januari 1952, Apindo awalnya berdiri dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia. Usai paska perjuangan kemerdekaan, pembangunan di segala bidang mulai menjadi perhatian, salah satunya pada bidang sosial ekonomi. Bidang ini pula, yang merupakan hal baru di dunia usaha.

Maka dari itu, Apindo Malang Raya mengukuhkan para pengurus di masing-masing wilayah yakni Apindo Kabupaten Malang, Apindo Kota Malang dan Apindo Kota Batu. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan selamat dan sukses atas dikukuhkannya pengurus Apindo Kabupaten Malang. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini, dapat membawa perubahan dan kemajuan baik bagi organisasi maupun Kabupaten Malang pada umumnya,” ujar Bupati Sanusi.

Pihaknya menjelaskan, bahwa gejolak yang terjadi di tengah masyarakat saat ini menjadi hal yang tidak terelakkan. Namun, hal inilah yang menjadi tugas bersama baik pemerintah maupun seluruh stakeholders, yang menjadi pelaku dari dinamika perekonomian itu sendiri. Tidak terkecuali, yakni bagi para Pengurus Apindo Kabupaten Malang.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dalam kondisi sekarang, paparnya, pembangunan yang berlangsung di segala bidang, terutama sosial terus menjadi perhatian. Adanya penyesuaian terhadap ancaman resesi yang menjadi dampak dari pandemi global, juga menuntut agar pemerintah dan pengusaha segera mengambil langkah yang tepat demi stabilitas ekonomi di Indonesia.

“Ke depan, saya berharap agar Apindo Kabupaten Malang dapat turut ambil bagian guna memberikan solusi terhadap permasalahan pada sektor bisnis dan usaha tersebut. Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, mari kita bangun hubungan industrial yang harmonis baik itu yang berkaitan dengan birokrasi maupun para pekerja itu sendiri. Terus lindungi dan berdayakan para pelaku usaha juga para pekerja dan buruh agar mencapai kesejahteraan yang layak,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Malang, tambahnya, juga terus membuka peluang kerja sama maupun investasi bagi pelaku usaha dengan berbagai insentif, utamanya dalam sektor perizinan. Melalui penyederhanaan sistem dan manajemen pengurusan dokumen perizinan inilah, pihaknya berharap agar para pengusaha maupun investor dapat berperan dalam pembangunan. Baik pada aspek infrastruktur maupun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Malang.

“Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif dan berdampak positif terhadap seluruh aspek perekonomian maupun sosial lainnya di Bumi Kanjuruhan ini,” ujar Bupati Sanusi. (pro/gie)

Dirinya pun berharap, untuk dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah berkolaborasi menumbuh kembangkan perekonomian Kabupaten Lamongan. “Selain saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan Apindo di Lamongan, saya juga menaruh harapan besar Apindo ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya, untuk di Kabupaten Lamongan,” ucapnya.

Menurut Bupati Yuhronur, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif, kondisi investasi yang menarik dan sistemable di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dapat dibentuk, dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, menjaga dan mengkoordinir dampak-dampak sosial yang diciptakan.

“Alhamdulillah, di Lamongan ini sudah cukup baik hubungan industrial, hubungan perburuhan juga. Yang ini semua harus kita jaga, jangan sampai hal tersebut mengganggu terhadap keberlangsungan perusahaan. Selain itu, dampak lingkungan juga harus kita jaga. Hal lainnya, juga perlu kita tingkatkan,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinua juga menambahkan, bahwa saat ini Lamongan tengah menjadi tujuan investasi dengan segala potensi yang dimiliki dan SDM yang mumpuni. “Yang perlu kita tahu, bahwa Lamongan saat ini menjadi tujuan investasi yang cukup menarik. Bukan hanya karena potensi sumber daya alamnya yang sebenarnya cukup menjanjikan, jika dikelola dengan baik. Namun juga, SDM yang cukup prima. Saya juga akan terus mengajak kerjasama untuk terus menumbuhkan Lamongan, banyak potensi-potensi yang kita janjikan,” tambahnya.

Dalam pelantikan itu, turut hadir Wakil Ketua DPP Apindo Jatim, Haryanto. Dirinya pun mengatakan, bahwa Apindo harus menjadi mitra kerja pemerintah daerah.

“Apindo harus menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi daerah, mendorong investasi untuk membuka usaha,” katanya.

Ketua DPK Apindo Lamongan, Sardjono, mengatakan akan mendukung apa yang menjadi cita-cita Kabupaten Lamongan.

“Insyaallah, kami pengurus Apindo akan mendukung semuanya yang dicita-citakan di Kabupaten Lamongan,” ujarnya.

Menurut Kepala Dinas Perindag Lamongan, Moh Zamroni, melalui Kabag Prokopim, Arif Bakhtiar, menjelaskan bahwa saat ini di Kabupaten Lamongan terdapat lebih dari 300 ribu UMKM. Sedangkan untuk IKM, ada sebanyak 17.212 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 36.913 orang dengan total investasi sebesar Rp. 628.881.800.000. (zud/zen/sit)

“Kami belum mendapatkan kabar dari hasil audiensi dengan Wali Kota Batu. Janjinya, akan diberitahu pada Kamis petang. Namun, sampai saat ini masih belum,” ungkap Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo, Jumat (13/11) tadi.

Ditambahkannya, jika memang ada keputusan final tentang ditetapkannya UMK di Kota Batu, maka pihaknya menuding tidak ada transparansi dalam dewan pengupahan.

Kabid Hubungan Industrial, DPMPTSPTK (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) Kota Batu, Adiek Imam Santoso, menampik tudingan tersebut.

Dirinya menegaskan, bahwa Kepala Dinas telah melakukan sosialisasi dan memberitahukan keputusan dari hasil audiensi tersebut. “Sudah diputuskan dan hasilnya sudah tetap kalau UMK Batu, tidak mengalami naik. Tetap di angka Rp. 2.794.800,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Dedek tersebut menerangkan, keputusan tersebut berdasarkan dari Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim nomor : 561/7155/108.4/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal : Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jatim tahun 2021, memperhatikan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Upah Minimum di Masa Pandemi Covid-19 dan mempertimbangkan hasil rapat pleno dewan pengupahan Kota Batu tanggal 11 November 2020 serta surat keterangan Kepala BPS Nomor : B-3579.118/BPS/9280/11/2020 bahwa sama UMK Kota Batu akan tetap sama seperti di tahun 2020. (bir/sit)