Ketua APKLI Kota Batu, Mardi Setyaningsih, mengatakan bahwa pembekalan ini diberikan karena banyak PKL maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sebagian besar belum mengetahui dan mengenal tentang hukum. Terutama, soal perlindungan bagi pelaku usaha.

“Hari ini, lewat workshop kami memberikan bekal pengetahuan tentang perlindungan hukum untuk PKL maupun pelaku usaha UMKM. Tentunya, dengan tujuan supaya nyaman saat menjalankan usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

Untuk itu, tegasnya, diharapkan usai workshop yang digelar tersebut semua pedagang bisa memahami soal hukum. Sehingga, dengan sinergi beberapa instansi, para pelaku usaha semakin aman dan tenang saat berjualan.

Baca juga :

“Diharapkan, ke depan dengan adanya Workshop ini para pelaku usaha akan semakin aman dan tenang dalam berjualan juga terjalin sinergitas antar instansi terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Bidang Hukum APKLI, Suwito, mengungkapkan pembekalan hukum ini perlu diberikan kepada pedagang dan pelaku UMKM. Itu karena, masih adanya kendala yang dihadapi terutama di tempat berjualan.

“Yang jelas, bekal hukum bagi pedagang ini sangat diperlukan. Karena, banyak kendala yang dihadapi di tempat berjualan. Salah satu contoh, bila berhadapan dengan oknum yang punya niat memalak atau membuat permasalahan. Untuk itu, dengan kegiatan ini para pedagang juga bisa bersinergi lebih mengetahui instansi mana yang harus dihubungi bila terjadi permasalahan hukum,” jelasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto, menjelaskan bahwa saat ini sangat rawan dalam hal penjualan produk. Dan, beberapa aturan soal hukum ini juga jarang diketahui pedagang. Maka, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pedagan supaya bisa mengambil sikap dalam menjalankan usahanya.

“Jelasnya, pengetahuan hukum bagi pedagang sangat bermanfaat sekali. Dalam workshop ini saya berharap menambah wawasan bagi semua pedagang yang nanti juga ditularkan kepada temannya,” tegasnya. (put/gie)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kota Malang, Susiati, mengatakan jika gelaran tersebut dilakukan guna mewadahi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Kota Malang, agar mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).

“Melalui kegiatan ini, nanti kita ajari mereka agar mempunyai surat legalitas usaha. Misal, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal untuk para pedagang. Kemudian, untuk bumbu-bumbu lainnya, juga harus punya sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan merk. Alhamdulillah itu semua difasilitasi negara, gratis,” jelas Susi-sapaannya.

Ditambahkannya, jika jumlah PKL yang ada di Kota Malang ada sebanyak ribuan. Namun, yang terdata masih 500 PKL. Tentunya dalam melakukan pendataan juga harus bertahap, sebab ada beberapa kendala yang terjadi.

“Karena untuk minta data ke PKL, itu juga tidak segampang membalikkan telapak tangan dan harus pelan-pelan. Takutnya, mereka berpikir kalau akan kena pajak. Padahal, sebenarnya tidak kena pajak kalau pendapatan masih di bawah Rp 2 miliar dan karena masih pengusaha kecil,” katanya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Lebih lanjut disampaikan, bahwa MMF sendiri melibatkan 36 PKL di Kota Malang, dengan sektor makanan dan minumam (Mamin). Kemudian, juga melibatkan Badan Umum Logistik (Bulog) Kota Malang. Gelaran tersebut, berlangsung selama tiga hari, yakni mulai Sabtu (04/03/2023) hingga Senin (06/03/2023).

Sejalan dengan itu, Kepala Diskopindag, Eko Sri Yuliadi, mengatakan jika para PKL yang ada pada gelaran MMF, masih belum tersentuh oleh Diskopindag. Karena itu, pihaknya meminta agar segera dilakukan pendataan, sehingga bisa mempunyai merk dagang, sertifikasi halal dan NIB.

“Tadi saya sudah minta ke Bu Susi untuk mendata dan diajukan ke Diskopindag. Dan semuanya ini gratis tidak dipungut biaya,” ucap Eko.

Eko berharap, kegiatan seperti itu nantinya bisa menghidupkan perekonomian di Kota Malang. Terlebih, pihaknya juga mengizinkan agar ditiap kelurahan bisa melakukan kegiatan UMKM pada akhir pekan.

“Yang jelas, Diskopindag mensupport kegiatan ini. Karena yang bisa bertahan untuk menghadapi resesi global ini salah satunya adalah UMKM. Jadi kalau dibandingkan dengan secara total, bisa sampai dua atau tiga kali lipat mendukung kenaikan ekonomi secara keseluruhan di Kota Malang,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan MMF, sebab dinilai sebagai salah satu embrio dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang pastinya memberdayakan semua masyarakat di Kota Malang.

“Nah, ini kebetulan sudah kami tinjau dengan membuka acara ini. Lokasinya juga pada jalur yang sebelah kiri, yang sehingga tidak berdampak pada arus lalu lintas di sini. Saya kira ini cukup bagus,” imbuh Eko. (rsy/sit)