Gelaran yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 ini, menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan kebangsaan dan semangat gotong royong warga desa. Sementara untuk rangkaian kegiatan sendiri, mengusung tema ‘Harmoni Nyawiji Hanggayuh Kapti’, yang berarti keselarasan untuk bersatu dan rukun demi mencapai kejayaan serta kesejahteraan bersama.

Wabup Lathifah dalam keterangannya mengapresiasi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan itu. “Kami apresiasi atas usia desa yang telah mencapai 184 tahun. Ini sebagai bukti perjalanan panjang masyarakat dalam membangun desa yang harmonis dan berbudaya. Saya menekankan, bahwa tradisi Pecah Cikal bukan sekadar seremonial, melainkan warisan luhur yang mengandung nilai filosofis tentang syukur, doa dan keselamatan bagi masyarakat,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Perayaan tersebut, juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah (umara) dan seluruh lapisan masyarakat. Menariknya, disebutkan pula bahwa hampir 100 persen warga Desa Ngabab merupakan pemeluk agama Islam dan 99,9 persen berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, baik secara kultural maupun struktural.

Wabup Malang juga mengingatkan, akan pentingnya sikap guyub (gotong royong) dan ketaatan kepada pemimpin selama berada di jalur syariat. Menurutnya, kebesaran agama Islam itu karena berjamaah, guyub dan kekuatannya ada pada seorang pemimpin.

Selain pelestarian budaya, peringatan HUT ini juga menjadi momentum pembahasan ekonomi desa. Berdasarkan diskusi dengan Ketua Panitia, Pemerintah Kabupaten Malang berencana menghidupkan kembali potensi Kopi Arabika dan Kakao di wilayah tersebut.

“Desa Ngabab bisa dijadikan salah satu pilot project untuk menghidupkan kembali kopi dan kakao di Kabupaten Malang,” ujar Wabup Lathifah.

Seluruh rangkaian kegiatan seni dan budaya tersebut, dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan. Terhitung, yakni sejak pembukaan pada 1 Juni hingga penutupan pada 8 Juni 2026. (pro/gie)

Apresiasi ini, mengemuka dalam forum Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/05/2026) tadi.

Pertemuan tingkat tinggi itu, dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis nasional. Termasuk, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN-RB, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Sistem ground check faktual yang melibatkan puluhan ribu aparatur negara di Jember, itu dinilai sebagai terobosan yang efektif untuk meminimalisasi exclusion dan inclusion error dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini, dinilai sejalan dengan visi transformasi digital pemerintah pusat dalam mengorkestrasi satu data kemiskinan nasional yang valid.

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam pemaparannya menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, hanya dapat terwujud jika fondasi datanya memiliki derajat validitas yang tinggi. Dirinya menilai, langkah Pemkab Jember sangat relevan dalam mengejar target makro pembangunan jangka menengah nasional.

“Kami memandang program yang dijalankan oleh Kabupaten Jember, dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, sistematis dan berdampak luas. Persoalan krusial dalam penanganan kemiskinan secara nasional, selama ini terletak pada akurasi data sekunder yang sering kali tidak mencerminkan realitas sosiologis di lapangan. Sehingga, memicu tumpang tindih program,” terangnya.

Berdasarkan kalkulasi BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 berada pada angka 8,25 persen atau setara dengan 23,36 juta jiwa. “Target jangka panjang kita adalah mereduksi angka tersebut hingga mencapai kisaran 4,5 sampai 5 persen pada tahun 2029, dengan sasaran jangka pendek berupa eliminasi total atau nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 ini. Oleh sebab itu, integrasi data makro dan mikro menjadi instrumen kunci agar seluruh program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Jember, Muhammad Fawait, merespon pemaparan itu menjelaskan bahwa melalui forum tersebut reformasi birokrasi di Jember diarahkan untuk mendukung ketepatan kebijakan sosial. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran negara, baik melalui APBN, APBD, maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), didistribusikan secara berkeadilan berdasarkan indikator kemiskinan yang objektif.

“Prinsip dasar yang kami pegang di Kabupaten Jember, adalah bahwa pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas basis data yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Kami saat ini tengah mengoptimalisasi pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA). Hal ini penting, agar seluruh instrumen bantuan tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Bupati Fawait.

Jika merujuk pada data BPS, angka kemiskinan di Jember menunjukkan tren positif, menurun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Hal ini, berarti sebanyak 8,01 ribu jiwa telah berhasil keluar dari kategori kemiskinan.

“Namun secara absolut, jumlah warga kurang mampu di Jember masih berada di angka 216,76 ribu jiwa, yang menempatkan kabupaten kami pada posisi terbesar kedua di Jawa Timur. Oleh karena itu, fokus intervensi kami arahkan secara spesifik pada kelompok Desil 1 melalui validasi berskala besar dengan sasaran prioritas mencapai 97.060 kepala keluarga,” jelas Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Dirinya juga menguraikan, aspek manajerial dari gerakan Verval ini, dimana Pemkab Jember melakukan mobilisasi masif dengan melibatkan lebih dari 20 ribu ASN di seluruh jajaran dinas dan kecamatan. Sebelum diterjunkan untuk melakukan penyisiran lapangan pada periode 17 April hingga 17 Mei 2025, para ASN diberikan pembekalan teknis oleh BPS dan pendamping PKH guna menyamakan parameter penilaian berdasarkan 39 indikator kemiskinan multidimensi, yang mencakup aspek struktural bangunan, pendapatan riil, hingga aksesibilitas pendidikan.

Pemanfaatan arsitektur teknologi informasi berupa aplikasi berbasis web dan telepon pintar itu, memungkinkan pengunggahan data secara real time ke pusat data daerah. Hasilnya, dari total populasi Desil 1 sebanyak 260.087 jiwa, tim berhasil memverifikasi hingga 98 persen target.

Proses ini, tambahnya, mengungkap fakta anomali data yang signifikan, ditemukan sebanyak 16.766 individu yang telah meninggal dunia namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat aktif, serta 10.703 kepala keluarga yang secara administratif telah melakukan migrasi keluar dari wilayah Jember namun datanya belum terhapus dari sistem bantuan pusat. “Temuan-temuan hukum dan administrasi di lapangan ini, menegaskan bahwa pembaruan data secara faktual dan periodik adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Otoritas publik harus beroperasi dengan menggunakan data valid agar kebijakan yang dirumuskan tidak meleset dari kebutuhan objektif masyarakat luas. Berpijak pada validitas data inilah, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Gus Fawait. (rio/gie/adv)

Dalam acara yang bertemakan ‘Transformasi Teknologi dalam Spirit Berkemajuan, Menyambut Ekosistem Dakwah Digital yang Mencerahkan’, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, itu menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah yang selalu mensupport pemerintah daerah. Utamanya, dalam menjaga kondusivitas masyarakat serta kegotong royongan dalam hal apapun.

“Saya berterima kasih, khususnya kepada Muhammadiyah, yang selama ini mensupport kami, menjaga keamanan, ketertiban, kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Mas Rudi.

Baca juga :

Tidak hanya berterima kasih, Bupati Pasuruan juga meminta maaf, jika dukungan yang diberikan Pemkab Pasuruan untuk Muhammadiyah belum maksimal. Dirinya pun memohon doa, agar efisiensi anggaran dari pusat, termasuk dana transfer ke daerah tidak lagi dikurangi secara signifikan. Sehingga, pemerintah daerah memiliki keleluasaan serta rencana untuk mensupport banyak pihak, salah satunya Muhammadiyah.

“Kami memohon maaf, bilamana dukungan dari Pemkab Pasuruan belum maksimal untuk tahun ini. Semoga tahun depan, dana transfer ke daerah sudah normal lagi, dalam artian tidak ada pengurangan sebesar tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PDM Kabupaten Pasuruan, Achmad Samsoni, menekankan akan pentingnya Muhammadiyah untuk terus relevan dengan perkembangan zaman. “Secara tegas kami sampaikan, bahwa Muhammadiyah akan terus hadir untuk memberikan banyak kontribusi dalam kegiatan yang eksis dan menyesuaikan zaman,” jelasnya.

Tidak lupa, Samsoni juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah dapat selalu menunjukkan konsistensi dan eksistensi dalam memberikan kemajuan nyata, baik untuk umat Islam, pemerintah maupun masyarakat. “PD Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan siap untuk bersinergi dengan seluruh program Bupati Pasuruan, demi percepatan pembangunan daerah,” ujarnya. (kom/puj/gie)

Dalam penyampaiannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa penurunan tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program telah dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perluasan kesempatan kerja.

“Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menyampaikan berbagai kegiatan, yang telah dilakukan secara konkret untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya, melalui pelaksanaan bursa kerja di SMK yang berhasil menempatkan lebih dari 3 ribu siswa ke dunia kerja.

Lebih lanjut Bupati Sanusi menegaskan, bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran. Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Malang menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca juga :

Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, juga terus dilakukan guna memperluas penempatan tenaga kerja. Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis dalam memastikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta iklim investasi yang kondusif.

“Inovasi menjadi ciri khas Kabupaten Malang dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif,” lanjutnya.

Salah satu inovasi unggulan, adalah Program Difajaya yang memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan, layanan khusus, serta platform digital setara. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 196 penyandang disabilitas telah berhasil bekerja di 34 perusahaan mitra.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga telah diberikan kepada 76 peserta sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Program Difajaya tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menjadi jembatan inklusivitas yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas.

Bupati Sanusi juga menambahkan, bahwa Kabupaten Malang tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga berupaya membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Melalui presentasi ini, diharapkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa mendatang. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tomie Herawanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Ricky Meinardhy, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Yudhi Hindharto, serta jajaran Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Malang dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. “Saya mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada Bapak Indra Kuspriyadi. Kami menaruh harapan besar agar kepemimpinan beliau dapat memperkuat peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, pengalaman Indra yang sebelumnya bertugas di sejumlah wilayah di Sumatera menjadi modal berharga dalam memperkuat kolaborasi di Kota Malang. Wali Kota Wahyu pun menyambut hangat kehadiran pimpinan BI yang baru sebagai bagian dari keluarga besar Malang.

“Selamat bergabung dengan warga Malang, dengan Arema-nya. Nanti kita akan banyak berkolaborasi, terutama dalam menjaga faktor-faktor stabilitas ekonomi di wilayah Malang,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu menekankan, bahwa peran Bank Indonesia melampaui fungsi sebagai otoritas moneter. BI juga berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi daerah. Hal itu, menurutnya, tercermin dalam sinergi konkret melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selama ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga, memperkuat rantai pasok, hingga mengendalikan harga pangan.

Baca juga :

“Kolaborasi melalui TPID menjadi contoh sinergi yang efektif. Berbagai langkah pengendalian inflasi, penguatan rantai pasok, hingga pengendalian harga pangan telah kita laksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut juga disampaikan apresiasi kepada pimpinan sebelumnya, atas komunikasi dan koordinasi intens, khususnya dalam penyampaian data serta perkembangan inflasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan daerah. Selain pengendalian inflasi, Wali Kota Wahyu juga menyoroti kontribusi BI dalam mendorong pengembangan UMKM melalui fasilitasi business matching, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Upaya tersebut, dinilai sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pertumbuhan daerah.

Sebagai informasi, pengukuhan tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr Filianingsih Hendarta. Pihaknya meyakini pengalaman dan kepemimpinan Indra Kuspriyadi akan semakin memperkuat sinergi Bank Indonesia, dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. “Di Bank Indonesia kami berpegang pada prinsip bahwa setiap amanah harus segera dilaksanakan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo beserta seluruh jajaran atas kerja sama dan dukungan yang baik yang telah diberikan kepada Ibu Febrina selama memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang sejak Januari 2024. Kami perkenalkan Bapak Indra Kuspriyadi, salah satu putra terbaik Bank Indonesia yang telah mengemban berbagai penugasan di sejumlah Kantor Perwakilan, termasuk terakhir sebagai Deputi Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara dan sebelumnya di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Filianingsih menambahkan, estafet kepemimpinan ini diharapkan tidak hanya menjaga kesinambungan program kerja yang telah berjalan. Namun, juga menghadirkan inovasi baru dalam memperkuat stabilitas harga, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah kerja KPwBI Malang.

“Kami optimistis kolaborasi yang telah terbangun solid selama ini akan semakin kokoh di bawah kepemimpinan yang baru,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam amanatnya, Sekda Agus menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan kunci strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dirinya menilai, dinamika kebijakan dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut birokrasi untuk bertransformasi menjadi organisasi yang agile, dinamis, fleksibel, adaptif, serta responsif terhadap perubahan.

“Setiap perangkat daerah harus mampu beradaptasi, baik secara responsif maupun antisipatif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Birokrasi tidak boleh berjalan statis,” tegas Sekda Agus.

Sebagai instrumen pengukuran kinerja kelembagaan, Pemkab Lumajang menggunakan evaluasi dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018. Evaluasi tersebut, mencakup keselarasan tugas dan fungsi, tata kelola organisasi, kepatuhan regulasi, standar operasional prosedur (SOP), manajemen risiko, pemanfaatan teknologi informasi, penjaminan mutu layanan, budaya organisasi, hingga inovasi. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan tahun 2025, sebanyak lima perangkat daerah berhasil meraih predikat tertinggi Peringkat Komposit lima versi PermenPANRB, yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kecamatan Lumajang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Baca juga :

Sementara itu, lima perangkat daerah lainnya meraih predikat Tingkat Kematangan Sangat Tinggi versi Permendagri, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain evaluasi kelembagaan, Pemkab Lumajang juga melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap 103 unit penyelenggara pelayanan publik, Kabupaten Lumajang mencatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,28 dengan predikat Baik dengan Catatan (B-). Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 0,31 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 2,97 dengan predikat Cukup.

Atas capaian tersebut, apresiasi khusus diberikan kepada empat unit pelayanan publik yang meraih predikat Pelayanan Prima (A) dengan indeks di atas 4,5, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Puskesmas Pasrujambe, serta RSUD dr Haryoto. Sekda Agus juga menekankan, bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lumajang mencapai 83,61 dengan kategori Baik. Lima unit penyelenggara pelayanan publik yang meraih kategori Sangat Baik (A) dalam SKM tahun 2025, yaitu UPT Perbibitan Ternak Kambing Senduro, UPT Puskeswan Senduro, Kecamatan Yosowilangun, UPTD Puskesmas Gucialit, serta Kelurahan Ditotrunan.

Sekda Agus menegaskan, bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi di tahun 2026, bukan sekadar prestasi sesaat. “Capaian ini tidak boleh menurun. Mari bersama meningkatkan kinerja organisasi, membangun birokrasi yang agile, mendukung kinerja Bupati Lumajang, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima, bebas korupsi dan inklusif,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa aktivasi Siskamling menjadi langkah strategis dalam menciptakan suasana kota yang aman, tertib dan kondusif. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan wilayah tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara warga dan pemerintah. Siskamling bukan hanya rutinitas, tetapi garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama pada momentum-momentum penting seperti akhir tahun,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP Kota Malang, yang dinilai konsisten melakukan pembinaan serta penilaian Siskamling secara berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian warga terhadap lingkungannya.

Baca juga :

Kegiatan yang diinisiasi Satpol PP Kota Malang ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Malang, perwakilan Polresta Malang Kota, Kodim 0833, kepala perangkat daerah, Forkopimcam, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur Linmas se-Kota Malang.

Pada puncak acara, dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba Siskamling dalam rangka program ‘Jogo Kampung Berkelas’. Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, tampil dominan dengan menyabet juara di kategori pembina maupun pelaksana Siskamling.

Untuk kategori Pembina Siskamling Terbaik, diantaranya diraih oleh Bripka Mohamad Rheza Firmansyah (Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatimulyo), Peltu Fatkur Arif (Babinsa Kelurahan Jatimulyo), Sertu Agus Sutriyono (Babinsa Kelurahan Jatimulyo) dan Lurah Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru.

Sementara, pada kategori Pelaksana Siskamling Terbaik, diantaranya untuk terbaik pertama diraih RT 02/RW 02, Kelurahan Jatimulyo, terbaik kedua yakni RT 07/RW 05, Kelurahan Arjowinangun, terbaik ketiga yakni RT 04/RW 04, Kelurahan Bandulan dan harapan satu yakni RT 03/RW 04, Kelurahan Madyopuro, serta harapan dua yakni RT 02/RW 02, Kelurahan Kasin.

Wali Kota Wahyu berharap, prestasi tersebut tidak berhenti pada penilaian semata, namun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dirinya juga menekankan bahwa Siskamling harus menjadi ruang komunikasi warga, sarana deteksi dini persoalan lingkungan, sekaligus penguat nilai gotong royong.

“Jadikan Siskamling sebagai bagian dari budaya warga. Dengan kebersamaan dan kepedulian, stabilitas keamanan, terutama menjelang tahun baru dapat terus terjaga,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Wali Kota Wahyu menyampaikan, bahwa pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemantik semangat bagi masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing. “Ini untuk memberikan semangat kepada mereka yang sudah berjuang dengan kesadaran tinggi melakukan hal-hal terbaik dalam penyelamatan lingkungan. Kesadaran lingkungan ini sangat penting karena akan membuat wilayah menjadi lebih nyaman untuk ditinggali,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, upaya pelestarian lingkungan sejalan dengan visi dan program prioritas Pemerintah Kota Malang, yakni Ngalam Seger dan Ngalam Rijik. Program tersebut, menekankan pentingnya kebersihan, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pengelolaan sampah yang baik sebagai upaya menciptakan kota yang sehat dan nyaman.

“Kami tidak muluk-muluk. Target kami sederhana, bagaimana RTH tersedia dengan baik, lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan kewajibannya agar tidak terjadi banjir. Karena masih kita temui sampah dibuang tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan bahwa penghargaan lingkungan hidup tahun ini diberikan kepada sekitar 50 peserta dari berbagai kategori. Penghargaan tersebut berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

“Untuk tingkat nasional ada enam penerima, tingkat provinsi tiga dan sisanya tingkat kota. Besaran penghargaan bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 15 juta,” ungkap Raymond.

Kemudian, ditambahkannya bahwa penilaian dilakukan secara komprehensif, meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta upaya penghijauan seperti penanaman tanaman buah dan tanaman pelindung. Proses penilaian melibatkan tim independen yang terdiri dari akademisi ITN dan UB, pemerhati lingkungan, kader lingkungan, serta OPD terkait.

“Harapannya dengan diberikan penghargaan ini dapat menjadi motivasi berkelanjutan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup secara kolektif,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Kerja sama tersebut, berkaitan dengan penerapan Pidana Kerja Sosial (PKS) bagi pelaku tindak pidana tertentu sebagai bagian dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

Usai acara, pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembaruan sistem hukum pidana nasional. “Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi langkah penting dalam menyukseskan penerapan KUHP baru, khususnya terkait pidana kerja sosial,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendukung penuh penguatan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan, terutama untuk tindak pidana ringan. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya menekankan efek jera, tetapi juga aspek pembinaan dan pemulihan pelaku.

Baca juga :

“Melalui pidana kerja sosial, semoga tidak sekadar memberikan efek jera, tetapi juga mengedepankan pembinaan, sehingga pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan lebih bertanggung jawab dan ikut membangun kota,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Pemkot Malang siap berkolaborasi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, termasuk menyediakan ruang dan lingkungan kerja sosial yang aman, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan daerah. “Kami siap mendukung penyediaan sarana dan lingkungan yang mendukung keberhasilan pidana kerja sosial, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pelaku,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pidana kerja sosial merupakan sanksi pidana baru dalam KUHP Nasional yang akan diberlakukan mulai 2026. Sanksi tersebut menjadi alternatif hukuman penjara jangka pendek bagi pelaku tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun.

Dalam penerapannya, pelaku akan menjalani aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan kebersihan lingkungan atau bantuan sosial di panti asuhan. Skema ini bertujuan mendorong rehabilitasi, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih humanis.

Dalam pelaksanaannya pidana kerja sosial membutuhkan koordinasi lintas sektor antara Kejaksaan, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan sarana prasarana dan penentuan jenis pekerjaan sosial yang sesuai. (kom/rsy/sit)