H Suwarso yang merupakan Wakil Ketua APTRI Kabupaten Lumajang menyampaikan pada wartawan memontum.com Sabtu (25/4/2020). Bahwa pihaknya mengkhawatirkan jika nanti saat musim giling tiba, gula rafinasi tetap beredar akan berdampak pada harga gula petani.

“Jika pada musim giling gula rafinasi tetap beredar secara besar-besaran, maka akan berdampak pada petani tebu. Dikhawatirkan akan membuat harga gula para petani anjlok,” terangnya.

Dijelaskan, harusnya ada pembatasan terkait peredarannya. Persoalan gula rafinasi dipergunakan untuk gula merah. APTRI tidak punya kewenangan untuk mengorek itu. Namun jika beredar ke pasaran umum, pihak APTRI akan melakukan langkah, yang terpenting saat petani panen gula rafinasi sudah harus tidak ada. Jika gula rafinasi masih tetap marak pihak APTRI akan melakukan unjukrasa.

“Kalau di Kabupaten Lumajang tidak ada tanggapan serius. Kami akan ke Jakarta untuk melakukan unjukrasa ke istana negara terkait hal ini. Harga gula petani pasti akan anjlok jika tidak terkendali,” ujarnya.

BACA :

• Tak Satu Pun Kantongi Izin, Industri Gula Merah Lumajang Datangkan Gula Rafinasi
• ‘Gula Modus’ di Lumajang Ternyata Pernah Ditutup UPT Perlindungan Konsumen
• Kadinkes Lumajang Tegaskan Gula Rafinasi Berbahaya

Sementara itu, hal senada juga di tegaskan oleh Ketua DPD Nusantara XI (se PTPN XI) Budi Susilo. Ia menyatakan jika setelah musim giling peredaran rafinasi masih saja ada, akan melaporkan ke Mabes Polri.

“Musim giling kalau masih ada, akan kita laporkan ke Mabes Polri. Seperti yang pernah di lakukan oleh APTRI Jabar,” pungkasnya. (adi/yan)

Ketua DPC APTRI H. Didik Purwanto, menyampaikan kalau Petani Tebu sekarang ini menjerit menangis untuk biaya itu sulit, katakanlah mau menangis itu airmata habis, mau teriak suara sudah serak, karena pemerintah sekarang ini mendzolimi petani.

“Jadi mohon maaf ini bukan berita hoax, saya bertanggung jawab, bahwa kami dibohongi terus, katanya tahun kemarin waktu kami menghadap ke menteri perdagangan, pak tolong ini musim giling jangan impor dulu nanti petani akan bangkrut, ternyata impor besar – besaran, kemudian impor dengan janji rendemen 8,5 ternyata cuma dikasih rendemen 5,8 lha kemudian dari itu maka kami mengharap ada komitmen Calon nomor urut 2 presiden dan wakil presiden, saya sebagai ketua DPC APTRI yang tidak berafiliasi kepada partai manapun saya titip tolong di perhatikan para petani pak, jadi program pemerintah sekarang suasembada itu omong kosong, justru petani di bantai dan di bunuh, bagaimana sikap dari bang sandi kalau nanti terpilih sebagai wakil presiden, terhadap petani, kemudian mengenai bantuan – bantuan, mana mungkin petani bisa jaya bisa hidup kalau tidak ada bantuan sedangkan harganya tidak sesuai, kurang lebih 4 tahun ini petani tebu bangkrut, kami petani tebu Lumajang punya jalur yang sangat panjang sekali sampai medan sampai sulawesi, jadi kita terbangun dari DPC DPD sampai DPP” terang H. Didik.

Baca : Sandiaga Tandatangani Kontrak Politik dengan Petani Tebu Lumajang

Setelah itu H. Suwarso sebagai perwakilan petani tebu lumajang membacakan tuntutan para petani tebu yang terdiri dari 7 poin sebagai kontrak politik antara petani tebu dengan Sandiaga Salahudin Uno, yang terdiri dari :

1. Stop Impor gula ugal – ugalan seperti yang dilakukan Rezim sekarang.
2. Siap memberantas mafia pangan utamanya sektor gula.
3. Memberikan Perlindungan dalam bentuk subsidi pupuk, bibit dan alat pertanian tebu.
4. Memberikan kredit dengan bunga ringan atau lunak yang berpihak pada petani tebu.
5. Revitalisasi Pabrik gula plat merah sehingga bisa bersaing dengan pabrik gula swasta.
6. Menghapus monopoli penjualan gula dan tetes milik petani tebu.
7. Memperbaiki Tataniaga gula, mengembalikan fungsi dan peran bulog. Kontrak politik yang terdiri dari 7 poin tersebut langsung ditantatangani oleh Sandiaga Salahudin Uno.

DPD (Dewan Pimpinan Daerah) APTRI Kebonagung bersama para petani tebu Malang Raya mendukung pemerintah untuk mensukseskan Pemilu 2019. Deklarasi ini dilakukan oleh para petani pada Sabtu (24/11/2018) siang di Pakis, Kabupaten Malang. Mereka dengan tegas mengatakan tidak akan terjerat dan ikut berpolitik praktis.
Dalam deklarasi itu mereka menyebut beberapa point diantaranya mendukung pemerintah untuk swasembada gula nasional, siap mensukseskan Pemilu 2019, aman, nyaman dan sejuk. Menolak berita hoax, ujaran kebencian, isu sara dan adu domba.

Selain itu mereka juga mengusulkan agar pemerintah menertibkan rembesan gula revinasi ke pasar konsumsi, membatasi import RAW Sugar hanya untuk keperuntukannya dan disesuaikan dengan kebutuhan, waktunya yang terjadwal dan terukur.

Menurut keterangan keterangan Ketua DPD APTRI Kebonagung, Dwi Irianto, bahwa tahun 2018, ini petani tebu mengalami keterpurukan. ” Bahwa kondisi pertebuan Tahun 2018, tidak nyaman. Pendapatan sangat menurun dan bahkan mengalami kerugian. Diantaranya karena ada kebijakan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik. Seperti pada Maret 2018, dalam Rakortas kalau Indonesia butuh import gula hingga terbit perintah import gula kristal putih sebanyak 1,1 juta ton. Dalam Rakortas itu import gula sebanyak 1,1 juta ton untuk pasokan 2019. Namun faktanya gula import itu mulai beredar April 2018,” ujar Dwi.

Akibat beredarnya gula import pada April 2018, berimbas ke produksi tebu di Malang Raya. ” Bulan Mei 2018, pas kita giling gula mengalami hambatan dalam penjualan. Bahkan sampai akhir musim giling, gudang masih penuh menumpuk di gudang PG. Bahkan sampai melimpah hingga ditaruh di luar gudang,” ujar Dwi.

Atas keterpurukan ini, dikuatirkan akan ada yang memprovokasi para petani dan menariknya ke ranah yang tidak baik. ” Petani sudah menyadari bahwa situasi ini bisa ditarik ke ranah yang tidak baik. Dimanfaatkan oleh orang yang berkepentingan dan diprovokasi. Janjinnya pasti macam-macam. Oleh karena itu kami membentengi petani tebu bahwa tidak ikut dalam ranah politik. Kami hanya ingin memperjuangkan nasib petani tebu dalam hal ketahanan pangan. Kami mengambil sikap untuk mendukung pemerintah dalam menyelengarakan Pemilu 2019 yang aman dan damai,” ujar Dwi.

Ditambahkan bahwa pihaknya tidak bisa menolak kalau pemerintah import gula. ” Import gula harus dikaji ulang, dan harus dilihat sisa tahun 2018. Kami sadari Indonesia memang kekurangan gula. Kebutuhan kita 5,8 juta ton gula di Indonesia. Namun produksi kita hanya 2,2 juta ton. Disini memang ada kekurangan. Namun import harus terjadwal dan waktunya harus tepat agar petani tidak merugi. Pendapatan para petani tebu sangat minim. Kami kuatir petani tebu tidak gairah lagi dalam menanam tebu. Penghasilan petani tebu perbulan hanya Rp 470 ribu untuk 1 hektar tebu. Itupun dengan catatan lahan milik sendiri dan tidak menyewa. Harapan kami penghasilan petani tebu bisa sesuai UMR di Kabupaten Malang,” ujar Dwi. Perlu diketahui bahwa saat ini di PG Kebonagung ada 55 ribu gula yang belum terserap di pasar. (gie/yan)