Disampaikan Hendru, mekanisme pengisian jabatan bisa dilakukan melalui dua alternatif, yakni Seleksi Terbuka (Selter) atau job fit. “Tetap menunggu petunjuk pimpinan, Pak Wali Kota, untuk pelaksanaannya. Bisa dua alternatif, dengan langsung dibuka selter atau dilakukan job fit dahulu,” kata Hendru.

Dikatakannya, bahwa sebelumnya pada April 2025, telah dilaksanakan uji kompetensi sebagai bagian dari tahapan job fit. Namun, hasilnya masih belum dilanjutkan.

“Waktu itu sudah dilakukan uji kompetensi, tapi istilahnya belum dilanjut untuk pelaksanaan hasilnya,” ujarnya.

Saat ini, tambahnya, terdapat enam posisi JPTP yang kosong. Yakni, Kepala Bakesbangpol, Staf Ahli, Asisten I, Asisten III, Kepala BKPSDM dan Inspektorat. Karenanya, ada kemungkinan besar pengisian jabatan tersebut belum dilakukan pada tahun 2025 ini.

“Ya, ditunggu saja. Tetapi mekanismenya tetap seperti biasa,” tambahnya.

Baca juga :

Meski demikian, Hendru menegaskan bahwa secara regulasi, pengisian JPTP kini tidak lagi memerlukan izin dari Kemendagri. Mengingat, Wali Kota Malang sudah menjabat lebih dari enam bulan sebagai pejabat definitif.

“Kecuali untuk jabatan Inspektur, karena itu menyangkut unsur pengawasan. Jadi tetap harus berizin ke Irjen Kemendagri,” ucapnya.

Terkait pengembangan manajemen talenta, Hendru menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Malang telah memasuki tahap pra-expose menuju expose ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Sekarang kami dalam proses perbaikan beberapa catatan dari BKN. Dalam satu-dua minggu ini kami berusaha menyelesaikan, agar setelah pendampingan terakhir bisa segera expose. Kalau sudah di ACC BKN, baru bisa kami terapkan manajemen talenta,” tuturnya.

Dalam proses pra expose, menurutnya melibatkan tim verifikasi dari BKN Pusat dan Kanreg II yang menilai mulai dari kebijakan, proses bisnis, hingga sistem aplikasi yang digunakan. “Proses bisnis itu menentukan posisi dalam box 9, 8 atau 7. Penilaiannya berdasarkan kinerja, potensi dan rekam jejak. Dari hasil itu nanti menjadi dasar dalam rotasi-mutasi jabatan. Kalau di bawahnya, berarti harus ada peningkatan kinerja dan kompetensi. Tapi untuk posisi JPTP, tetap harus ada kompetensi teknis, tidak murni dari manajemen talenta saja,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan , untuk jabatan setingkat Kepala Bidang (Kabid), dapat berpeluang naik menjadi kepala dinas, asalkan dapat memenuhi kriteria tertentu. Di tahun ini menurutnya tidak ada pejabat JPTP yang akan pensiun. “Di tahun ini tidak ada, tapi nanti di tahun 2026 ada satu,” imbuh Hendru. (rsy/sit)

Dalam arahannya, Sekda Agus menegaskan pentingnya menjaga semangat dan integritas kerja, terutama setelah libur panjang. “Libur telah usai, kini saatnya kita kembali fokus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan semangat baru. Tugas-tugas pemerintahan menanti untuk kita tuntaskan bersama dengan disiplin, loyalitas dan profesionalisme,” kata Sekda Agus.

Dirinya juga menekankan, bahwa momen pasca Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas antar pegawai, memperbaiki pola kerja, serta melakukan refleksi atas capaian kinerja di triwulan pertama tahun 2025. Menurutnya, ASN adalah tulang punggung birokrasi yang menjadi garda depan pelayanan publik.

Baca juga :

“Momentum ini bukan hanya soal kembali bekerja, tapi juga memperkuat komitmen bahwa kita hadir sebagai pelayan masyarakat. Karenanya, mari jadikan semangat Idul Fitri sebagai penggerak untuk memperbaiki kualitas kinerja, membangun kerja sama tim dan menjaga marwah pelayanan publik di Kabupaten Lumajang,” imbuhnya.

Kegiatan pembinaan ini, juga menjadi bagian dari rutinitas pembinaan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan humanis dan komunikatif, Sekda berharap ASN dapat terus meningkatkan kualitas kerja sekaligus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah.

Di akhir arahan, Sekda Agus mengajak seluruh ASN untuk menyatukan visi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. “Kita adalah satu barisan dalam melayani. Ayo kita bangun Lumajang dengan kerja nyata dan pelayanan terbaik,” tegasnya. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan jika hal tersebut selain merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga dari arahan DPR RI. Terutama, terkait untuk Bansos yang bersifat reguler.

“Sementara ini, Bansos yang tidak terkait dengan kebutuhan prioritas, seperti bantuan korban bencana, memang sebaiknya ditunda dahulu hingga Pilkada selesai. Itu juga menjadi salah satu arahan dari Kemendagri dan DPR RI saat ke Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (15/11/2024) tadi.

Baca juga :

Kebijakan pemberian Bansos tersebut, tambahnya, bukan diberhentikan sepenuhnya. Namun, dibatasi untuk yang bersifat mendesak atau yang prioritas. Seperti, korban bencana alam dan yang memang sangat membutuhkan.

“Bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama korban bencana, tetap diperbolehkan. Namun, yang reguler akan dihindari dulu untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran Pilkada,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut nantinya akan diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi dari Kemendagri yang mengatur lebih detail tentang kriteria dan batasan Bansos selama periode Pilkada. Di dalam edaran tersebut juga akan dijelaskan poin-poin mengenai prioritas yang tetap dapat diberikan dan bantuan yang harus ditunda.

“Nanti di SE akan ada kriteria yang jelas, mana yang boleh disalurkan dan mana yang tidak. Tujuannya untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terkait pemberian bansos saat Pilkada,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan, itu menyampaikan beberapa poin penting yang disampaikan dalam Rakornas bersama Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni terkait pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mencapai visi Indonesia Emas. Tidak hanya itu, menurutnya juga diinstruksikan agar kebijakan Asta Cita bisa berjalan maksimal melalui sinergi pemerintah daerah dan instansi vertikal.

“Dalam rakor tersebut, Bapak Presiden menyampaikan delapan kebijakan strategis yang harus diimplementasikan di daerah. Ini menekankan pentingnya sinergi kita di daerah untuk mendukung program prioritas nasional,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (08/11/2024) tadi.

Selain itu, menurutnya Presiden Prabowo juga menyoroti potensi anggaran yang besar, dengan total dana pusat dan daerah mencapai Rp 1.219 triliun. Pj Wali Kota Iwan menjelaskan, bahwa alokasi tersebut menuntut peran aktif daerah dalam mendukung implementasi Asta Cita secara efektif dan berkelanjutan.

Baca juga :

“Anggaran pusat sekitar Rp 919 triliun dan daerah sekitar Rp 300 triliun. Ini harus dikelola dengan maksimal untuk mendukung program-program yang digariskan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga berencana menggelar rapat koordinasi rutin bersama seluruh elemen pemerintahan di Kota Malang. Rapat tersebut akan dilakukan setiap bulan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian program prioritas.

“Kota Malang harus berada di barisan depan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Ini bukan sekadar rencana, tetapi aksi nyata yang akan kita evaluasi secara berkala,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga menyebut beberapa langkah strategis yang tengah dilakukan, seperti program makan siang bergizi gratis untuk pelajar, penguatan ketahanan pangan, energi dan hilirisasi. Program-program tersebut akan terus dikembangkan agar selaras dengan arahan Presiden RI.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjadikan kebijakan ini sebagai bukti nyata pelayanan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Zanariah mengatakan, bahwa sekolah inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, harus mendapat kesempatan belajar yang setara di lingkungan pendidikan reguler. Sejak tahun 2017, Kota Kediri telah membuka PPDB jalur inklusi di 8 SD negeri dan 3 SMP negeri. Seiring berjalannya waktu, bertambah pula sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusi.

Sesuai data dari Dinas Pendidikan, sudah ada 41 TK, 36 SD dan 18 SMP, yang mengimplementasikan. Penambahan sekolah inklusi, ini juga didorong dengan adanya Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Peraturan ini, juga menjadi pedoman Unit Layanan Disabilitas. “Tentu dengan meningkatnya penerapan pendidikan inklusi di berbagai sekolah menjadi penting. Untuk melibatkan guru-guru pendamping khusus dalam diskusi mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan dan kebutuhan,” kata Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota Zanariah menjelaskan, sejak tahun 2017 hingga saat ini, pasti ada banyak pengalaman yang dirasakan oleh para guru pendamping khusus. Dalam melaksanakan sekolah inklusi baik itu tantangan, hambatan, sekaligus strategi dan praktek terbaik yang ditemukan secara otodidak atau hasil brainstorming bersama. Mungkin selama ini, collecting pengalaman dan penerapan strateginya hanya berkutat di internal sekolah saja. Sehingga, ada perbedaan treatment di masing-masing sekolah.

Baca juga :

Makanya, ujarnya, melalui FGD ini para guru pendamping khusus dapat berbagi cerita dalam mengelola kelas. Supaya, pengalaman dan strategi ini dapat melahirkan metode pembelajaran tepat di seluruh sekolah inklusi di Kota Kediri. “Selain sharing session, nanti juga akan ada sosialisasi dari Tim Unit Layanan Disabilitas. Saya harap seluruh peserta bisa berpartisipasi aktif. Semoga dari FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif dan terdeteksi kebutuhan apa saja yang perlu segera dipenuhi,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Zanariah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terealisasinya sekolah inklusi di Kota Kediri. Terutama pada guru pendamping khusus. Harapannya serangkaian upaya yang telah dilakukan dapat mempermudah langkah dalam mengoptimalkan layanan sekolah inklusi.

“Terima kasih atas dedikasi yang telah dicurahkan dengan memberi pengajaran terbaik untuk para peserta didik. Kami memahami ini pasti bukan hal yang mudah dan tantangannya pun beragam. Besar harapan kita semua Kota Kediri senantiasa menjadi kota ramah anak tercipta suasana kesetaraan menjadi rumah yang nyaman,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga tidak ketinggalan memberikan santunan. Sementara turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Anang Kurniawan, Ketua Dewan Pendidikan, Dyah Aziastuti, Ketua YLPA, Heri Nurdianto, jajaran Tim Unit Layanan Disabilitas dan tamu undangan. (kom/pan/sit)

Termasuk, saat dirinya ditanya terkait dengan kemungkinan pasangannya, yaitu sosok Ali Mutohirin dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Wahyu Hidayat menegaskan siap mengikuti arahan dari partai. “Ini tergantung dari partai, dengan siapa saja nantinya untuk berpasangan. Kalau dari partai mengarahkan seperti itu, ya saya siap saja,” kata Wahyu Hidayat, Jumat (26/07/2024) tadi.

Sebagaimana disampaikan, bahwa Wahyu ingin bergabung dengan partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat Kota Malang. Maju dalam dunia politik, pun karena menurutnya karena ada dukungan dari masyarakat dan para komunitas.

Baca juga :

“Memang di awal belum ada keinginan, tapi lama-lama ada desakan dan akhirnya saya pertimbangkan itu,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dikabarkan intens melakukan komunikasi dengan pimpinan Partai Gerindra, yang ada di Jakarta. Hal tersebut, diakui oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang, Rimzah.

“Beliau yang sangat intens berkomunikasi dengan para pimpinan kami yang ada di atas,” kata Rimzah.

Selain itu, sinyal Koalisi Indonesia Maju yang terjadi di Pilpres 2024, menurutnya juga bakal diterapkan di Kota Malang, yakni Partai Gerindra bersama PSI sepakat untuk menjalin koalisi. (rsy/sit)

Dalam arahannya, Pj Wali Kota Zanariah mengatakan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kemenkop UMKM pada tahun 2023, sebanyak 61 persen PDB disumbangkan oleh UMKM dalam negeri. Serta, 97 persen tenaga kerja diserap oleh sektor ini.

Dari angka ini, tampak kontribusi besar dari UMKM pada perekonomian. Untuk itu, melalui acara ini para UMKM diberi kesempatan untuk mengupdate wawasan. Sehingga, para pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dengan berkelanjutan dan bisa naik kelas. Dari usaha mikro dengan pendapatan hingga 2 miliar, bisa naik ke kelas usaha kecil dengan pendapatan sampai 15 miliar dan seterusnya.

“Saya sampaikan apresiasi pada seluruh pelaku usaha di Kota Kediri, yang terus memupuk semangatnya untuk terus berkembang. Serta, berkontribusi menyediakan lapangan pekerjaan. Seperti 125 orang pelaku usaha yang ada di forum ini,” ujarnya.

Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan, selain ketekunan dalam kegiatan pemasaran dan pengembangan produk, pengelolaan keuangan yang baik serta modal yang cukup juga menjadi nyawa untuk memajukan usaha. Laporan keuangan yang rapi serta memisahkan antara harta pribadi dan bisnis, merupakan cara jitu untuk memantau kondisi kesehatan cashflow usaha.

Baca juga :

Selain itu, ujarnya, modal yang cukup dapat membantu bisnis untuk ekspansi kuantitas produk dan cakupan pasar. Karena, tidak sedikit pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal yang menyebabkan kegagalan di tengah jalannya usaha dan kesulitan mencari akses permodalan. Saat ini, sudah banyak pilihan dalam mengakses permodalan termasuk versi digital atau Fintech. Hanya saja, para wirausahawan ini perlu mendapat informasi lebih terkait apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih Fintech yang aman.

“Maka, tepat sekali hari ini digelar acara ini karena materinya relate serta dibawakan oleh nara sumber yang susah expert di bidangnya. Jadi, manfaatkan ini untuk menggali ilmu lebih dalam lagi dan jangan malu untuk bertanya. Saya sampaikan kepada TPAKD, OJK, serta AFPI atas kolaborasinya menggandeng para pelaku usaha ini mendapat ilmu baru terkait kewirausahaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Zanariah berpesan kepada para pelaku UMKM untuk selalu gigih menangkap peluang dan tidak mudah menyerah menjalankan bisnis. Terapkan disiplin ilmu dan bijak dalam mengelola uang. Susun strategi terbaik dan terukur bagi bisnis yang dijalankan. Selalu terapkan ilmu yang sudah didapat dari berbagai forum yang diikuti.

“Semoga dengan komitmen dan konsistensi teman-teman dalam menjalankan bisnis, bisa membawa hasil terbaik. Bahkan, bisa ekspansi ke skala nasional hingga internasional. Kami jajaran Pemkot Kediri selalu terbuka untuk mendukung dan membantu sesuai dengan kemampuan kami,” paparnya.

Turut hadir dalam acara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Ferry Djatmiko, Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, Kepala Bagian Perekonomian, Tetuka Erwin, Alumnus Pehneur, HIPMI dan IKM serta tamu undangan. (kom/pan/sit)

“Selama enam bulan saya bertugas, patut kita syukuri sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dengan jajaran Forkopimda terjalin baik. Khususnya, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Andi beserta jajaran, atas pendampingan dan kerja sama selama ini,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Pj Wali Kota Zanariah mengatakan, bahwa pada kesempatan ini juga dilakukan diskusi mengenai proyek strategis Pemerintah Daerah Kota Kediri yang akan dilaksanakan tahun 2024. Melalui proyek-proyek ini, Pemkot Kediri tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk membangun pondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Serta, menciptakan peluang bagi generasi mendatang.

“Harapannya melalui diskusi ini, kita dapat menyatukan persepsi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Sehingga, dapat mencapai hasil yang diinginkan secara optimal,” ungkapnya.

Pj Wali Kota Kediri juga mengatakan, bahwa terdapat 11 proyek strategis daerah Pemerintah Kota Kediri tahun 2024. Dimana, proyek akan dilaksanakan oleh lima OPD selaku penanggung jawab. Yakni, Dinkop UMTK, Disperdagin, Dinsos, DPUPR dan RSUD Gambiran.

Selanjutnya, paparnya, output yang diharapkan dari lima OPD tersebut, antara lain yakni penyaluran dana hibah kepada 193 kelompok masyarakat untuk sarana dan prasarana pelaku usaha mikro, bantuan modal usaha, Bansos BPNTD dan BLT buruh pabrik rokok. Kemudian, rehabilitasi saluran drainase dan trotoar Jalan Veteran, tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan IPLT Kota Kediri, rehabilitasi trotoar dan saluran drainase, relokasi alat kateterisasi jantung, renovasi ruang kateterisasi jantung, pembangunan jembatan Mojoroto gang tujuh serta pembangunan fisik gedung satu RSUD Gambiran.

Baca juga :

Pj Wali Kota Zanariah dalam kesempatan itu juga mengajak kepada seluruh pihak, untuk saling bersinergi dan memberikan dukungan dalam melaksanakan tugas. Ini dilakukan, guna mewujudkan pembangunan proyek strategis daerah tersebut.

“Mari mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam setiap langkah pembangunan yang kita ambil. Dengan demikian, tidak hanya membangun infrastruktur fisik tetapi juga membangun kepercayaan dan kebersamaan diantara kita. Lebih khusus, saya berharap kepada Kepala Kejaksaan dan jajaran agar bersedia mendampingi proyek strategis daerah Kota Kediri tahun 2024,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Andi Mirnawaty, menambahkan bahwa tujuan paparan ini adalah untuk menyamakan persepsi. Sehingga, saat proyek strategis dijalankan sudah sama persepsi, visi dan misinya. Diharapkan, proyek strategis ini berjalan tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, Ibu Pj bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga ke depan apa yang akan dilaksanakan berjalan lancar dan tidak ada kendala,” imbuhnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Inspektur Kota Kediri, Muklis Isnaini, Kepala Disperdagin, Wahyu Kusuma, Kepala Dinsos, Paulus Luhur, Kepala DPUPR, Endang Kartika, Direktur RSUD Gambiran, Aditya Bagus, Kepala Bagian Perekonomian, Tetuko Erwin, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Yono Heryadi dan tamu undangan. (kom/pan/sit)

“Seluruh tahapan Pemilu 2024 sudah usai dan kini sudah semakin dekat dengan rangkaian Pilkada. Beberapa waktu lalu, KPU se-Provinsi Jatim sudah melaksanakan Rakor persiapan Pilkada di Kota Kediri. Persiapan serupa juga berlaku di jajaran ASN, terutama terkait netralitas,” katanya.

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, bahwa pada gelaran Pemilu kemarin, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menghimpun 417 kasus pelanggaran netralitas ASN. Kasus tersebut, didominasi keberpihakan ASN di media sosial. Sementara menurut KASN, potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 bisa melonjak 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada Pilkada 2020. Hal ini, dikarenakan ASN memiliki posisi strategis dan dianggap mampu menggerakkan bahkan memobilisasi potensi sosial politik.

“Berkaca dari kondisi tersebut, pada Pilkada nanti kita perlu mengencangkan sabuk pengaman. Sesuai asas netralitas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara,” jelas Pj Wali Kota Kediri.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menambahkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama antara MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu. Hal ini, terkait dengan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Artinya, segenap ASN wajib bebas konflik kepentingan, intervensi, bebas pengaruh, adil, obyektif dan tidak memihak dalam dimensi pelaksanaan Pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan serta manajemen ASN.

Maka dari itu, ujarnya, pentingnya netralitas ASN agar birokrasi menjadi independen dari kepentingan politik. “Sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan, ASN pasti menjadi sorotan. Baik ketika menggunakan atribut atau tidak status ASN telah melekat dan mengikat. Jadi kami minta seluruh ASN di Lingkungan Pemkot Kediri tidak berpihak pada paslon peserta Pilkada dan tetap bijak bermedia sosial,” imbuhnya.

Pj Wali Kota Kediri mengingatkan, agar ASN juga berhati-hati dalam menggunakan tugas jabatan dan menolak politik uang. Perlu diingat, bahwa tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, masyarakat pun bisa menjadi CCTV. Dengan adanya laporan dan jika terbukti ASN akan dikenai sanksi mulai dari sanksi moral, disipilin sedang, disiplin berat hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

“Terima kasih kepada Bawaslu, terus mengingatkan kami akan netralitas ASN. Semoga, komitmen baik ini terus terjaga. Mari kita jaga kepercayaan publik dengan tetap memberi pelayanan secara profesional dan berakhlak,” paparnya. (kom/pan/sit)