Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengakui bahwa sebagian besar kendaraan operasional pengangkut sampah telah berusia tua sehingga membutuhkan pergantian. “Kondisi mobil memang sudah tua. Beberapa armada kami memang sudah waktunya diganti,” ujar Raymond, Jumat (17/04/2026) tadi.

Menurutnya, ada beberapa armada pengangkut sampah yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut, berdampak pada pola pengangkutan di lapangan yang harus disesuaikan dengan keterbatasan kendaraan. Secara normal satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) idealnya dilayani maksimal dua kali pengambilan sampah setiap hari.

Baca juga :

“Tetapi karena jumlah armada terbatas, pengangkutan di sejumlah TPS harus dilakukan hingga tiga sampai empat kali,” tambahnya.

Saat ini Kota Malang memiliki 78 TPS, sementara jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia hanya 49 unit. Idealnya, satu TPS dilayani satu kendaraan agar proses pengangkutan lebih efektif.

Selain penambahan armada, DLH Kota Malang juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya melalui optimalisasi bank sampah. Dari sekitar 520 bank sampah yang pernah terbentuk di Kota Malang, baru sekitar 320 yang masih aktif, sementara lebih dari 200 lainnya tidak lagi beroperasi.

“Kami berharap bank sampah di tingkat RT dan RW bisa aktif kembali sehingga volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang dapat berkurang,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Plt Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuqi, menjelaskan bahwa sejak adanya laporan bahwa dua jamaah meninggal, pihaknya langsung menyampaikan ke ahli waris jika ada hak yang dapat digunakan untuk mengganti orang tuanya naik haji. Hanya saja, setelah ada konfirmasi bahwa keluarga memilih tunda berangkat di tahun 2027 mendatang, maka secara otomatis akan diisi oleh jamaah cadangan yang telah melunasi (Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Ketika ahli waris yang punya hak, tapi karena memilih tidak jadi berangkat di tahun ini, maka cadangan yang daftar tunggu bisa naik,” kata Marzuki, Selasa (14/04/2026) tadi.

Untuk diketahui, jamaah Kabupaten Pasuruan yang berangkat melalui kloter 3, ada sebanyak 1 orang. Kemudian kloter 4, sebanyak 8 orang, kloter 5 ada 63 orang, kloter 6 ada 373 orang, kloter 7 ada 375 orang, kloter 8 ada 374 orang, kloter 9 ada 374 orang, kloter 10 yang tergabung dengan kota pasuruan sebanyak 60 orang serta kloter 37 sebanyak 6 orang.

Gus Anis-sapaan akrab Plt Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pasuruan, mengatakan semua tahapan sudah rampung. Dalam artian, hanya melakukan finalisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan. Khususnya, dalam hal armada maupun hal-hal lain yang diperlukan para jamaah sebelum naik haji.

Baca juga :

“Sekarang sedang persiapan finalisasi dengan Pemkab dan Pemkot Pasuruan. InsyaAllah lancar semuanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan siap membantu para calon jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Khususnya, dalam menyediakan armada bus yang digunakan para jamaah untuk berangkat ke Asrama Haji Sukolilo maupun saat kepulangan dari ibadah haji mendatang.

“Pemkab Pasuruan siap membantu keberangkatan para jamaah, terutama menyediakan bus untuk mengangkut jamaah sekaligus mengantarkan kepulangannya nanti,” tegasnya.

Tidak hanya armada kendaraan, Pemkab Pasuruan menurut Gus Shobih juga membuatkan seragam yang menandakan ciri khas jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Seragam tersebut, sengaja dibuat dengan tone warna dan motif yang sama, agar bisa dikenal dan terlihat oleh sesama jamaah dari Kabupaten Pasuruan.

“Kami juga membuatkan seragam ciri khas jamaah haji Kabupaten Pasuruan biar bisa kenal dan terlihat oleh teman-temannya,” tambahnya. (kom/puj/gie)

“Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meringankan beban biaya transportasi bagi warga yang akan melaksanakan mudik ke luar wilayah Kabupaten Malang. Adapun tujuan dari kegiatan ini, adalah untuk meminimalisir risiko keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik Lebaran. Sehingga, perjalanan dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan tertib,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, total peserta mudik tercatat sebanyak 385 orang, dengan komposisi 86 persen merupakan warga Kabupaten Malang dan 14 persen berasal dari luar Kabupaten Malang. Sementara untuk mendukung kelancaran kegiatan, disediakan sebanyak tujuh unit bus sebagai armada pengangkut pemudik, dengan kapasitas masing-masing bus sebanyak 55 tempat duduk.

Adapun rute perjalanan Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026, telah ditetapkan dengan tujuan ke beberapa terminal di wilayah Jawa Timur. Diantaranya,Terminal Arya Wiraraja Sumenep, dengan rute Malang – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep. Terminal Kertonegoro Ngawi, dengan rute Malang – Nganjuk – Madiun – Ngawi. Terminal Brawijaya Banyuwangi, dengan rute Malang – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.

Baca juga :

Kemudian, juga ada Terminal Pacitan, dengan rute Malang – Trenggalek – Ponorogo – Pacitan. Termasuk, Terminal Bondowoso, dengan rute Malang – Probolinggo – Jember – Bondowoso.

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang menghadirkan Program Mudik Gratis ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. “Program ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya perjalanan, tetapi juga bertujuan memberikan fasilitas transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Sehingga, masyarakat dapat pulang kampung dengan tenang,” urainya.

Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari upaya Pemkab Malang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan potensi kecelakaan selama arus mudik Lebaran. “Oleh karena itu, saya berpesan agar seluruh peserta mudik selalu menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta menjaga ketertiban selama perjalanan. Gunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik agar tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati Malang juga meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan, agar pada pelaksanaan Mudik Gratis di tahun mendatang dapat dilakukan penambahan jumlah armada maupun kuota peserta. Hal ini, diharapkan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program tersebut. (pro/gie)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan bahwa moda angkutan sekolah gratis tersebut masih sangat dibutuhkan oleh para pelajar. Terutama, bagi siswa dari wilayah pinggiran menuju sekolah di kawasan kota.

“Yang jelas, untuk Disdikbud, sementara ini moda angkutan gratis bagi siswa masih dibutuhkan. Yang selama ini berjalan armadanya adalah bus dan elf sekolah,” ujar Suwarjana, Selasa (21/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa armada bus dan elf sekolah tersebut selama ini beroperasi sejak pukul 05.15 WIB dengan rute yang telah diatur. Namun, apabila nantinya armada tersebut dijadikan feeder Trans Jatim, kemungkinan besar di bawah kendali Pemprov Jatim.

“Mudah-mudahan pengoperasionalannya bisa sama seperti sekarang, karena siswa sangat bergantung pada ketepatan waktu,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa para sopir bus sekolah juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap para pelajar yang diantar. Termasuk, jika terjadi kendala di jalan. “Kalau ada macet atau kendala yang membuat siswa terlambat, driver akan turun langsung mengizinkan ke pihak sekolah. Jadi, anak-anak tidak disalahkan,” ucapnya.

Baca juga :

Meski begitu, Suwarjana mengaku belum mengetahui alasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mempertimbangkan bus sekolah sebagai opsi armada pendukung Trans Jatim. “Kami belum tahu. Kemarin baru ada satu kali rapat, dan saya tidak bisa hadir langsung. Jadi laporan yang kami terima, bus sekolah masih dalam tahap kajian untuk dijadikan armada TransJatim,” tambahnya.

Suwarjana pun berharap, jika wacana itu benar terealisasi, pemerintah harus memastikan ada armada pengganti yang layak untuk kebutuhan antar-jemput pelajar. “Kalau nanti angkot yang dijadikan pengganti, mudah-mudahan ada peremajaan. Supaya tetap aman dan nyaman bagi anak-anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang tengah menyiapkan mekanisme feeder Trans Jatim, termasuk kemungkinan menggunakan bus sekolah. “Kami sedang menyiapkan mekanisme kebutuhan feeder untuk mendukung Trans Jatim. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggunaan bus sekolah yang selama ini dikelola Disdikbud,” ujar Jaya.

Menurutnya, langkah itu dilakukan karena keterbatasan anggaran dalam menyiapkan armada feeder baru, sementara permintaan masyarakat terhadap Trans Jatim diprediksi cukup tinggi. “Konversi bus sekolah ini masih kajian awal. Kami perlu komunikasikan lebih lanjut dengan Disdikbud, termasuk efektivitas dan kebutuhan operasionalnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, nantinya Trans Jatim dijadwalkan akan mulai beroperasi di Kota Malang pada akhir November 2025. Sedangkan, untuk anggaran kebutuhan feeder, direncanakan baru disiapkan pada tahun 2026 mendatang. (rsy/sit)

Pada tahun ini, ada sekitar 438 kuota penumpang yang sudah terisi dan terdiri dari dua bus Pemkab Jember, dengan tujuan Sumenep dan satu bus tujuan Ponorogo serta ada tambahan satu bus dari Polres menuju Sumenep.

Baca juga :

“Karena ini adalah momentum Lebaran Idul Fitri, tentunya tidak lepas dari mudik. Kami jajaran Forkopimda ikut serta berkontribusi bagaimana mudik ini bisa lancar dan memudahkan masyarakat Jember,” kata Bupati Jember yang akrab disapa Gus Fawait.

Tidak hanya melepas rombongan mudik gratis dari Jember, Gus Fawait dan jajaran Forkopimda juga menerima kedatangan dua bus mudik gratis dari Jakarta. “Semoga selamat sampai tujuan. Jaga kesehatan dan saya juga titip salam untuk keluarga di sana. Serta, saya ucapkan selamat datang di kampung halaman untuk para pemudik gratis dari Jakarta,” imbuh Bupati Fawait. (kom/rio/gie)

Prosesi penyerahan sendiri, dilakukan oleh Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranu Dikarta, yang diterima langsung oleh Kasat Samapta, Iptu Siswanto bersamaan dengan kegiatan upacara korp raport kenaikan pangkat pengabdian di halaman Mapolres Trenggalek, Kamis (06/02/2025) tadi. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Indra melakukan tradisi penyiraman kembang sebagai wujud rasa syukur serta memanjatkan doa agar senantiasa diberikan keselamatan saat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kendaraan patroli ini adalah milik negara yang dibayar dari pajak rakyat. Oleh sebab itu manfaatkan betul untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, pihaknya juga meminta agar kendaraan patroli tersebut dirawat dengan baik dan dijaga kebersihannya. Tujuannya adalah agar bisa menambah usia pakai dan selalu siap pakai saat dibutuhkan. “Tolong nanti ditunjuk anggota sebagai driver atau operator yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan kendaraan dinas,” imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya menuturkan, kehadiran armada baru ini selayaknya bisa menambah semangat dan motivasi anggota dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sehingga, kehadirannya selalu membawa rasa tenang, aman dan nyaman masyarakat.

Kapolres Trenggalek menegaskan kendaraan patroli ini akan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Trenggalek agar lebih kondusif ke depannya. “Muaranya adalah dapat mewujudkan Kamtibmas yang senantiasa aman dan kondusif,” tambahnya. (mil/gie)

Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan atau Krisis Air Bersih Kabupaten Lumajang 2024, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/290/KEP/427.12/2024. Sebagai bagian dari respons cepat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang melaksanakan droping air bersih.

Pj Bupati Yuyun-sapaan Pj Bupati Lumajang, mengatakan bahwa pengiriman air bersih itu merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. “Saya berharap dengan kegiatan ini, maka kita bisa segera menanggulangi krisis kekeringan yang ada di Kabupaten Lumajang,” kata Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas pelaksanaan droping air bersih serta mengajak semua pihak untuk bekerja sama. “Saya mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengatasi kekeringan serta menjaga ekosistem lingkungan agar dampak kekeringan dapat diminimalisir,” tambahnya.

Pelaksanaan bantuan air bersih tersebut akan berlangsung selama 118 hari, dari sejak 5 Agustus 2024 hingga 30 November 2024. Dengan kemungkinan perpanjangan atau penghentian, berdasarkan situasi di lapangan.

Sebanyak sembilan armada truk tangki air bersih, nantinya akan melayani 18 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Lumajang. Termasuk, Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Padang, Lumajang dan Kecamatan Tempeh.

Penyaluran bantuan air bersih ini, mencakup 37 titik di Kecamatan Ranuyoso, 9 titik di Kecamatan Klakah, 11 titik di Kecamatan Kedungjajang, 108 titik di Kecamatan Gucialit, 11 titik di Kecamatan Padang, 16 titik di Kecamatan Lumajang dan 21 titik di Kecamatan Tempeh. (kom/adi/gie)

Kepala Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panarukan, Kabupaten Situbondo, Erland Apriyanto, menjelaskan bahwa Pemprov Jatim akan menyediakan KMP Wicitra Dharma I, untuk mengangkut pemudik secara gratis rute Pelabuhan Jangkar menuju ke Pelabuhan Raas Madura. Adapun tanggalnya, yakni 2, 4, 6, 8 April 2024.

Baca juga :

“Angkutan mudik dan balik gratis Lebaran ini, hanya untuk penumpang dan kendaraan roda dua. Petugas tidak akan menerima angkutan mobil roda empat dan truk pengangkut barang,” jelas Erland, Minggu (24/03/2024) tadi.

Lebih lanjut Erland menjelaskan, bahwa PT Dharma Dwipa Utama (DDU) kembali dipercaya untuk mengangkut mudik Lebaran gratis tahun ini. “Jadi, pemberangkatan dari Pelabuhan Jangkar ke Pelabuhan Raas, rencananya sebanyak empat trip untuk mudik. Sedangkan untuk arus balik, KMP Wicitra Dharma I memberangkatkan tiga trip dari Raas Madura menuju ke Pelabuhan Jangkar Situbondo,” jelasnya.

Untuk kapasitas KMP Wicitra Dharma I sendiri, lanjutnya, yakni bisa membawa sekitar 250 orang penumpang dan 150 unit kendaraan sepeda motor, untuk sekali berangkat. Sehingga, sangat membantu bagi pemudik. (her/gie)

Karena itu, dalam hal ini Pj Wali Kota Malang menyampaikan jika pihaknya berencana akan menambah satu unit kendaraan pemadam kebakaran tangga. Namun, dalam hal ini masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut.

“Karena satu unit itu butuh anggaran Rp 16 miliar. Nanti kita diskusikan lagi dengan DPRD kira kira seperti apa karena anggaran tidak kecil. Tapi menurut saya itu prioritas apalagi dengan musim kemarau yang berpotensi kebakaran tinggi. Nah itu kita juga harus diantisipasi,” ujar Pj Wali Kota Wahyu, Selasa (17/10/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa untuk jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pemkot Malang yakni berjumlah sembilan. Namun, satu diantaranya masih dilakukan renovasi dan delapan lainnya masih terbackup dengan cukup baik.

Baca juga:

“Permintaan dari mereka tadi hanya butuh kendaraan pemadam kebakaran tangga. Karena saat ini gedung bertingkat juga cukup banyak. Apabila ada kebakaran mereka maksimal 15 menit sudah harus sampai di lokasi kejadian. Walaupun ada kendala kendala. Mereka tentu standby 25 jam,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Agus Subekti, menyampaikan jika dengan beberapa armada yang dimiliki tersebut saat ini masih cukup bisa mengatasi persoalan kebakaran yang terjadi di Kota Malang. Walaupun, memang masih banyak kekurangan.

“Alhamdulillah masih ngatasi biarpun agak terseok-seok. Terutama masalah supply air itu yanh kita butuhkan. Di Kota Malang ini masih ada sungai, sumur, kita bisa pakai pompa apung sehingga tidak perlu riwa-riwi ngisi air kalau kebakaran,” ucap Agus.

Lebih lanjut, pihaknya juga berencana akan melakukan pengajuan pengadaan dan peremajaan mobil tanki. Sebab, beberapa mobil tanki yang ada menurutnya sudah tua.

“Tetapi Alhamdulillah kita masih dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup, siap membantu 6 tanki dari DLH untuk supply kita kalau kekurangan air dan juga mobil tangga snorklif untuk evakuasi korban atau hewan liar seperti tawon yang diketinggian sekian meter,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini menurutnya sudah sangat mencukupi kebutuhan yang ada, apalagi 43 personil juga telah mengantongi sertifikat. (pro/rsy/sit)