Rapat dengar pendapat ini dilakukan setelah DPRD mendapatkan laporan dan fakta di lapangan terkait ketidaknetralan para camat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ketua Komisi A Tabroni saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya ingin memastikan netralitas camat.

“Netral berarti mereka benar-benar menjaga marwahnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Diatur dalam UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dalam PP 53 tahun 2010, PP no 4 tahun 2004 bahwa PNS atau ASN harus netral,” tegasnya.

Tabroni mencontohkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan camat. Salah satunya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Tanggul. ”Kita sebut camat Tanggul itukan sudah dilaporkan Bawaslu dan KASN sudah memberikam rekomendasi memberikan camat tersebut. Kami menilai banyak sekali pelanggaran namun tidak terungkapkan?, yang terungkap Camat Tanggul,” katanya.

Pada rapat tersebut, Komisi A juga mengorek adanya temuan penyalahgunaan fungsi beberapa Satuan Tugas yang dibentuk dan direkrut selama pemerintahan masa Bupati Faida. Temuan anggota dewan di lapangan anggota satgas banyak direkrut dari relawan pemenangan Faida pada pencalonan bupati 5 tahun silam. Satgas-satgas ini digaji dari APBD namun saat ini disinyalir ikut berkampanye untuk petahana.

Ironisnya beberapa waktu lalu saat rapat Komisi C DPRD Jember dengan Kepala BAPPEKAB Jember, Ahmad Imam Fauzi membantah adanya rekrutmen Satgas. ”Yang ada petugas verifikasi falidasi hasil pembangunan. Tidak ada Satgas itu,” kata Fauzi di depan anggota Komisi C DPRD.

Terkait adanya dugaan keterlibatan Satuan Tugas (Satgas) yang ikut mengampanyekan bupati petahana yang mencalonkan diri kembali melalui jalur independen atau perseorangan. Tabroni mengatakan, Satgas bentukan Bupati Faida tidak jelas tugasnya.

”Satgas inikan tidak jelas, karena kita kalau ngomong Satgas, Satgas Covid yang ternyata beda-beda namanya. Kita harus luruskan itu, tugasnya hanya untuk membantu penanggulangan pandemi Covid. Dan mereka tidak memihak salah satu paslon. Maka kita harus awasi dengan serius. Kalau paslon tidak ada yang dari incumben, tidak seserius yang dihadapi Jember hari ini,”pungkasnya. (vin/mzm)

Usai memimpin apel perdana di Pemkab, usai ditunjuk Plt sesuai Surat nomor 31/14233/011.2/2020 tertanda Gubernur Jatim Kofifah Indah Parawangsa, Wabup langsung melakukan silaturahmi dengan anggota DPRD, dilanjutkan ke Kodim dan Polres Polres serta ke sejumlah tokoh masyarakat.

“Selama 72 hari, saya selaku Plt tentunya tidak bisa kerja sendiri, perlu silaturahmi dengan Kapolres, Ketua DPRD, Dandim, dan tokoh masyarakat,” jelasnya usai bertemu Dandim, Letkol Inf La Ode M Nurdin didampingi Kasdim Mayor Inf Sampak dan jajarannya, Senin (28/9/2020).

Plt Bupati bersama Dandim.

Namun dirinya berusaha seproduktif mungkin menyelesaikan segala persoalan, diantaranya pembahasan APBD 2020 dan 2021. “Terkait ASN, sudah saya tekankan agar selalu bersikap netral selama Pilkada 2020, beri contoh yang baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Dandim La Ode, menyampaikan terima kasih atas kunjungannya sekaligus mengucapkan selamat atas ditunjuknya A Muqid jadi Plt. “Tentunya koordinasi relatif lebih mudah, karena beliau sebelumnya Wakil Bupati yang memang sangat komunikatif sekali,” pungkasnya. (bud/syn)