Orang nomor satu di jajaran Pemkab Trenggalek, ini menyebut adanya kabar gembira itu merupakan tanda-tanda orang bersyukur. Hal itu dilontarkan, karena tenaga honorer di Trenggalek itu sudah senang mendengar ada formasi 2.300 lebih di tahun 2024. Padahal, baru mendengar jumlah formasi dan para honorer ini belum diterima menjadi tenaga PPPK.

Mas Ipin-sapaan akrabnya berpesan kepada para honorer yang hadir, untuk tidak lantas senang terhadap formasi yang akan dibuka. Namun, juga meminta kepada para honorer untuk mau belajar menghadapi seleksi PPPK nantinya.

“Jangan hanya senang, mendengar formasinya saja. Tetapi juga harus belajar,” ungkap Bupati Arifin, Senin (22/04/2024) tadi.

Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memang terlihat sangat serius mencoba menyelesaikan permasalahan honorer hingga akhir tahun 2024. Terbukti ada formasi CASN sebanyak 2.435 yang terdiri dari 100 CPNS dan 2.335 PPPK.

Baca juga :

“Meskipun ada 2.335 formasi PPPK di tahun 2024 ini, diharapkan oleh bupati muda itu tenaga honorer nantinya tidak saling sikut satu satu sama lain, karena Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengusulkan sesuai jumlah honorer yang ada,” imbuhnya.

Masih kata suami Novita Hardiny ini, saling sikut di sini diartikan honorer satu tidak boleh melamar formasi di dinas lain atau OPD lain, dengan alasan kesesuaian ijazah atau kedekatan tempat kerja rumah tinggal misalnya. “Saya juga berpesan kepada semua yang ada di sini, untuk tidak percaya calo. Dan, mendaftar sesuai dengan formasi yang ada di OPD-nya. Dengan begitu, upaya pemerintah mengentaskan honorer ini bisa benar-benar terwujud,” kata Bupati Arifin.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniati, menambahkan angka 2.335 ini lebih kepada amanah Bupati Trenggalek yang memerintahkan tenaga honorer harus dientaskan tahun 2024 ini. “2.335 itu terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 283, tenaga kesehatan sebanyak 70. Sisanya, 1.900 an lebih merupakan tenaga teknis. Alhamdulillah, berkat doa tenaga honorer semuanya, tepat waktu Pemerintah Kabupaten Trenggalek bisa menyampaikan usulan formasi 2024 melalui CASN BKN, yang sudah ditandatangani oleh bapak bupati kemarin Hari Jum’at,” terang Eko. 

Perempuan yang menyisakan jabatan tinggal dua bulan lagi itu berharap, doa dari seluruh honorer untuk kelancaran tahapan seleksi PPPK. Mulai dari pengumuman hingga proses seleksi dan terakhir harapannya semua bisa diangkat menjadi PPPK.

“Kepada tenaga honorer untuk mulai belajar, utamanya membiasakan menggunakan komputer. Kemudian memperbanyak doa, memperkuat hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia,” paparnya. (mil/sit)

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kadis Pertanian Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur, bahwa kami tidak pernah mengeluarkan persetujuan sapi impor. Yang masuk ke Lumajang, adalah eks sapi impor dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan ini tidak diperkenankan,” tegas Pj Bupati Lumajang.

Baca juga:

Untuk menyikapi masalah tersebut, Pj Bupati Lumajang mengambil langkah-langkah tegas. Dirinya meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, untuk melakukan pemantauan dan membuat surat edaran yang melarang masuknya sapi eks impor ke wilayah Kabupaten Lumajang. Surat edaran tersebut, juga akan memuat larangan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) resmi di Kabupaten Lumajang.

Provinsi Jawa Timur memiliki populasi sapi potong terbesar di Indonesia, dengan 27 persen dari total populasi nasional. Oleh karena itu, kebijakan impor sapi untuk wilayah Jawa Timur, tidak mungkin ada.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Sapi Kabupaten Lumajang, Supandi, menyampaikan bahwa penurunan pendapatan pedagang sapi dalam tiga bulan terakhir akibat maraknya sapi eks impor. “Kami memohon supaya menertibkan adanya sapi impor di wilayah Lumajang. Sapi lokal di Lumajang stoknya sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat lokal,” ujarnya.

Dirinya berharap, langkah-langkah tegas yang diambil Pemerintah Kabupaten Lumajang, dapat menormalkan kembali perdagangan sapi lokal. Serta, memberikan keadilan bagi para pedagang dan mendukung kesejahteraan peternak lokal. (kom/adi/gie)

“Kita sudah sepakat, untuk mengumumkan sosok kepala desa yang dicalonkan guna maju dalam bursa Balon Wali Kota Batu pada Pilwali 2024. Sengaja, kita tidak sebutkan partai atau sosok, karena masih tahun 2024,” terang Andi, saat berada di Gebyar Omah Durian, Jalan Imam Bonjol Kota Batu, Senin (20/02/2023) sore.

Mengenai sosok yang tidak disebutkan terlebih dahulu itu, ujarnya, karena masih belum saatnya diumumkan. “Sosoknya satu orang. Kalau nanti sudah saatnya, akan diumumkan di publik supaya suasana politik lebih kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Oleh sebab itu, mengenai kriteria sosok tersebut, berdasarkan kesepakatan Apel diharapkan yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui seluk beluk desa. Bukan artinya, ini paling tahu tentang desa. Tetapi, siapapun sosok itu mengerti tentang kebutuhan desa.

“Sosoknya satu orang. Kriterianya tentu kami berharap yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui desa-desa. Bukan artinya sok tahu tentang desa, itu bukan. Tapi, siapapun sosok itu mengerti tentang desa. Dengan segala macam kearifan kebutuhannya sosok ini yang kita harapkan mampu membangun Kota Batu dari bawah,” jelas Andi.

Sekedar diketahui, Apel membawahi sembilan desa yang ada di Kota Batu. Artinya, apabila dari jumlah tersebut dicalonkan satu kepala desa untuk maju menjadi Wali kota Batu pada Pilwali 2024, maka didukung oleh 8 kepala desa yang lain. (put/gie)

Dikatakan Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, Wiweko, bahwa proses digital merupakan salah satu cara mempercepat dan mempermudah. “Proses digital ini cara tercepat dan mempermudah. Karena, kesibukan masyarakat beraneka ragam, sehingga tidak sempat datang ke desa. Paling tidak, untuk mengurus yang berkenaan surat keterangan, pelayanan umum kebutuhan masyarakat,” terang pria yang juga Kepala Desa Oro-oro Ombo ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/01/2023) tadi.

Dari 19 desa yang ada di Kota Batu, ujarnya, sebagian besar pelayanan secara digital masih belum ada. “Saya tidak tahu, kalau di tingkat kelurahan,” ujar Wiweko.

Sejauh ini, tambahnya, laporan perencanaan dan pertanggungjawaban diberikan oleh pihak desa ke Pemkot Batu, secara manual. Disinilah, selain pelayanan umum dengan sistem digital, diinginkan supaya terpantau juga bagaimana penyerapan anggaran di desa.

“Memang pihak swasta pernah menawarkan aplikasi digital di Apel Kota Baty. Tetapi kami ragu untuk menerimanya. Sebaliknya, kalau Pemkot Batu yang memberikan aplikasi digital kepada kami pemerintah desa, jelas kita akan terima,” ujar Wiweko.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam waktu dekat pihak Apel Kota Batu segera melakukan agenda pertemuan dengan Penjabat (Pj) Wali Kota, untuk melakukan koordinasi. “Kami akan sowan ke Pak Pj, untuk koordinasi masalah sistem digital di desa, selain itu kenalan juga Pak Pj bisa mendengar laporan teman-teman kepala desa,” tegas Wiweko.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa sebenarnya pelayanan digital harus terpusat di Kominfo Kota Batu. “Harusnya di Kominfo, itu sudah tersedia,” terangnya.

Ditambahkannya, seperti saat ini di kantor kecamatan, itu proses pelayanan tidak membutuhkan kertas lagi. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut, di desa pun sebenarnya masyarakat pemohon hanya menggunakan barcode untuk mempercepat pelayanan. “Yang jelas, harusnya sekarang berbasis teknologi,” paparnya.

Namun demikian, tambah Heli, apabila proses pelayanan secara digital dikabulkan, maka pihak desa juga harus siap terutama sumber daya manusia (SDM) untuk dilatih sebagai operator terkait proses itu. “Saya berharap, karena desa bagian dari pemerintah daerah, kalau itu memang menjadi kebutuhan desa harus kita realisasikan. Cuma, ada catatan dari kami yang ada di DPRD, agar Pak Kades diundang rapat mohon bisa hadir. Contoh waktu penetapan APBD, karena penetapan itu tidak hanya untuk OPD, tapi untuk desa, biar aspirasi tersampaikan,” tegas Heli. (put/sit)

Asosiasi yang baru mendapatkan legalitas dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut melaksanakan launching bersama pihak terkait dan para anggotanya di cafe milik BUMDES Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu (19/06/2022) tadi. Tampak hadir dalam pelaksanaan itu, perwakilan Pemkot Batu Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suadi dan Muspika Kecamatan Bumiaji serta tamu undangan lainnya.

Ketua Pelaksana kegiatan launching, Heri Susanto, mengatakan bahwa berdirinya asosiasi ini merupakan jawaban dari kebutuhan dan kebebasan berserikat sesuai amanat undang-undang dasar (UUD) 45. “Hari ini kita patut bersyukur, karena setelah sekian tahun, akhirnya kita bisa mewujudkan harapan serta impian dengan di launching-nya asosiasi sopir Kota Batu. Dengan nama resmi, sesuai keputusan kementrian Hukum dan HAM ‘D-KWB’, ini adalah rumah kita dan keluarga kita,” ujar Heri.

Saat ini, tambahnya, para sopir angkutan barang merupakan salah satu ujung tombak perekonomian Kota Batu. Sebab, jasa para sopir mengantarkan barang sampai dengan tujuan luar pulau (Kalimantan, Sulawesi hingga NTB) dan lain sebagainya, sangat membantu usaha para petani dan pedagang dalam pendistribusiannya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Selain kami ingin mengenalkan organisasi ini, dalam kesempatan ini pula ingin kami bersilaturahmi dengan semua pihak agar terjalin sebuah komunikasi yang baik dan mohon bimbingannya kepada Pemkot Batu (Dishub), TNI dan Polri agar selalu diberikan kelancaran,” tambah Heri.

Kabid Angkutan, Chilman Suadi, yang hadir mewakili Kadishub, menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya asosiasi sopir Kota Batu. “Kami atas nama pemerintah Kota Batu, tentunya sangat mendukung dengan adanya asosiasi ini. Karena dengan berorganisasi, komunikasi yang dilakukan akan semakin mudah. Kalaupun ada permasalahan, kami siap bersinergi dengan begitu gejolak yang ada bisa diselesaikan dengan baik dan tepat. Harapannya, asosiasi ini juga menjadi solusi terkait dengan kebutuhan kendaraan maupun sopirnya,” pesan Chilman.

Pada kesempatan ini, dirinya juga menyampaikan, bahwa tahun ini Pemkot Batu telah menganggarkan untuk dibuatnya balai uji kir. Karena saat ini, Kota Batu belum memiliki balai uji kir dan untuk sementara kendaraan yang akan melakukan uji kir, harus numpang di daerah Pasuruan. (bir/sit)