Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan, Rudjito menyatakan, wilayah Lamongan dengan lahan terluas yang mengikuti AUTP berdasarkan rekap data yang diupdate pada tanggal 17 Desember 2019 lalu.

”Luas lahan yang mengikuti AUTP sekitar 98.441, 86 Hektar, kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit atau Organisme Penggangu Tumbuhan atau (OPT) yang menjadi sebab kerugian usaha petani,” Ujar Rudjito.

Dia mengatakan, mengenai dengan kerusakan tanaman yang diakibatkan karena serangan hama tikus, bisa di klaim kan AUTP dengan syarat kerusakannya mencapai 75 persen. Dengan ketentuan yang berlaku dan harus sudah terdaftar sebagai peserta AUTP.

”Dari jaminan perlindungan tersebut, maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya. Tujuan AUTP adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan hama,” Bebernya. Rabu (15/1/2020).

Rudjito menjelaskan, sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak.

”Penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Serangan hama dan penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani akan mengalami kerugian,” Ungkapnya.

Tak hanya itu, untuk waktu pendaftaran, kata dia, dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.

Dia mengungkapkan, Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini 3 persen berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar Rp 6 juta rupiah per hektar permusim tanam, yaitu sebesar Rp180 ribu rupiah perhektar permusim tanam.

”Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80 persen yaitu sebesar Rp 144 ribu rupiah perhektar permusim tanam, petani hanya membayar premi swadaya 20 persen proporsional, sebesar Rp 36 ribu rupiah per hektar permusim tanam,” Kata Rudjito.

Selain itu, Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, sambungnya, klaim AUTP akan diproses jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer bank terhadap rekening kelompok tani.

”Pembayaran ganti rugi atas klaim dilakukan paling lambat 14 hari, sejak berita acara hasil pemeriksaan, kerusakan. pembayaran ganti rugi dilakukan melalui pemindah bukuan ke rekening,” Tandasnya. (aju/zen/yan)

Penyaluran klaim tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Fadeli usai melakukan panen raya padi inhibrida di Desa Truni Kecamatan Babat, Kamis (12/9/2019). Hadir bersamanya Deputi Direktur Pengawasan Asuransi II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Wayan Wijana dan Ika Dwi Nita perwakilan dari PT Jasindo selaku penglola AUTP.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura (TPHP) Rudjito mengungkapkan lahan pertanian di Lamongan yang mengikuti Program AUTP tahun ini mencapai 80 ribu hektare.

Sebanyak 600 hektare diantaranya mengalami kegagalan panen dengan berbagai sebab. Sehingga berhak menerima klaim asuransi sebesar Rp 3,6 miliar.

“Nilai klaim sebesar Rp 6 juta perhektare ini sangat penting untuk petani bisa bangkit kembali. Karena mereka setidaknya akan memiliki modal untuk bercocok tanam kembali,” ujarnya.

OJK, kata I Wayan Wijana, mendapat amanat dari Negara untuk hadir ketika masyarakat membeli produk asuransi. Ada 130 perusahaan jasa asuransi yang diawasi OJK, dan salah satunya adalah PT Jasindo yang diberi tugas Negara untuk menglola AUTP.

“Dengan membayar premi, bapak ibu petani diliundungi usahanya. Kalau gagal panen, masih punya modal untuk berusaha kembali dari klaim asuransi,” ujarnya.

Terlebih untuk AUTP ini mendapat subsidi dari Negara, sehingga petani hanya membayar 80 persen preminya. “Dengan membayar premi sebesar Rp 36 ribu, kalau gagal panen, bapak ibu memperoleh modal Rp 6 juta,” katanya menambahkan.

Dia berharapo petani yang sudah menerima manfaat dengan menjadi peserta AUTP untuk menyampaikannya secara gethok tular kepada pertain lain.

Hal yang sama disampaikan Bupati Fadeli. Dia melihat asuransi ini penting untuk petani yang memiliki usaha dengan resiko kegagalan.

“Kebanjiran dapat (klaim asuransi), kekeringan dapat, kena penyakit juga dapat. Alhamdulillah tadi tidak ada yang dari Desa Truni. Berarti tidak ada yang gagal panen. “ kata dia.

Dengan PDRB Lamongan yang sebagian besar, 36 persen, masih ditopang pertanian, memerlukan petani yang mau mencoba berbagai hal baru.

Diantaranya dengan mencoba menanam benih hibrida yang bisab menghasilkan produktivitas 12 hingga 14 ton perhektare.

“Jangan selamanya menjadi petani tradisonal yang tidak mau berubah. Hanya mau menanam benih tertentu. Banyak benih hibrida yang bisa 12 hingga 14 ton perhektare, harus dicoba,” kata dia.

Sampai akhir Agustus, produksi gabah Lamongan sudah mencapai mencapai 949.047 ton dengan produktivitas 7,42 ton perhektare di lahan seluas 148.771 hektare. Produksi tahun ini diproyeksikan bisa lebih besar dari tahun lalu yang mencapai 1.094.124 ton. (son/sgg/yan)

Klaim tersebut dibayarkan setelah melalui survey kerusakan yang dilakukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku pelaksana program ini. Sementara di musim tanam pertama dan kedua tahun 2018 lahan pertanian yang diasuransikan meningkat menjadi seluas 136.103 hektare.

“Biasanya petani hanya pada musim tertentu mengasuransikan lahan pertaniannya. Seperti jika dirasa akan terjadi banjir atau serangan hama,” ujarnya. Selasa, (15/1/2019).

Dia menyambut positif dengan semakin banyaknya lahan pertanian di Lamongan yang diasuransikan. Ini menurutnya sebagai bagian dari prinsip petani modern, untuk mengantisipasi risiko gagalnya pertanian bencana alam atau serangan hama.

“Ini bisa membentengi petani untuk berhutang kepada tengkulak jika mereka mengalami gagal panen,” katanya menambahkan.

Dia menjelaskan bahwa lahan pertanian yang dapat diklaimkan harus memiliki kerusakan minimal 75 persen. Kerusakan atau gagal panen tersebut bisa dikarenakan hama, baik itu tikus atau wereng, serta musibah banjir maupun kekeringan.