Bupati Ipuk mengatakan, bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah, untuk menjamin kesejahteraan ASN. Khususnya, adalah PPPK yang secara aturan belum memiliki skema jaminan hari tua atau dana pensiun.

“Ini adalah bagian ikhtiar untuk menjamin masa pensiun seluruh PPPK Banyuwangi, termasuk PPPK Paruh Waktu. Dengan kolaborasi ini, kami ingin memastikan perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi PPPK Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga berharap, pemberian jaminan kesejahteraan tidak hanya melindungi PPPK, tetapi juga berdampak positif pada kualitas kinerja. “Dengan kondisi ASN yang lebih tenang dan aman karena ada jaminan masa tuanya kelak, saya harap pelayanan publik di Banyuwangi makin optimal,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Branch Manager PT Taspen Jember, Muhammad Aldian, menjelaskan saat ini PPPK belum mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun, sebagaimana yang diterapkan pada PNS. Dengan MoU ini, maka baik PNS maupun PPPK di Banyuwangi, akan mendapatkan jaminan hari tua sebagai investasi sehingga nanti saat memasuki usia purna.

“PPPK yang telah memasuki masa pensiun, nantinya bisa memilih skema pencairan yang diinginkan. Bisa dicairkan sekaligus, atau skema bulanan seperti pensiun PNS,” kata Aldian.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengatakan sistem pembayaran premi asuransi ke PT Taspen akan dilakukan langsung melalui pemotongan gaji PPPK sebesar 4,75 persen setiap bulan. “Skema itu memudahkan pegawai dalam mengakses perlindungan jaminan hari tua sekaligus menjamin keberlanjutan pembayaran premi secara rutin,” tambahnya.

Dirinya menyebut, saat ini total ASN di Kabupaten Banyuwangi mencapai 15.411 orang, terdiri dari 6.218 PNS, 4.305 PPPK dan 4.888 PPPK Paruh Waktu. (kom/bwi/gie)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Malang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas risiko kerusakan akibat faktor alam. “Kalau ada kendaraan tertimpa pohon, bisa mengajukan klaim asuransi. Penggantian maksimal yang diberikan adalah Rp 15 juta per kendaraan,” jelas Raymond, Rabu (05/11/2025) tadi.

Namun, apabila satu pohon menimpa lebih dari satu kendaraan, maka nilai asuransinya akan dibagi sesuai kemampuan anggaran. “Kalau dalam satu pohon ada dua kendaraan yang tertimpa, ya dibagi dua, karena kemampuan anggarannya memang segitu,” tambahnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa program tersebut berbeda dengan kebijakan di beberapa daerah lain seperti Surabaya, yang tidak menyediakan penggantian asuransi karena dianggap sebagai bencana alam. Di Kota Malang, pemerintah menyiapkan anggaran asuransi sebesar Rp 300 juta per tahun, dengan sistem pembelian premi kepada pihak asuransi.

Baca juga :

“Kita sistemnya beli premi ke perusahaan asuransi. Kalau terjadi insiden, pihak asuransi yang akan memproses klaimnya. Jadi masyarakat tinggal melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan,” tuturnya.

Selain untuk kendaraan, DLH juga memberikan penggantian biaya pengobatan luka ringan akibat tertimpa pohon, sesuai dengan kwitansi perawatan. Sedangkan untuk korban yang membutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap, diarahkan menggunakan BPJS Kesehatan.

“Kalau lecet atau luka ringan, bisa diganti DLH. Tapi kalau harus menginap, lebih baik pakai BPJS karena cakupan pelayanannya lebih luas,” ujarnya.

Di akhir, Raymond berharap agar masyarakat juga melengkapi kendaraan pribadi dengan asuransi mandiri, sehingga perlindungan yang diperoleh bisa lebih maksimal. “Kalau kendaraan juga punya asuransi sendiri, nanti bisa dua-duanya dipakai. Jadi masyarakat lebih aman,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Meski ancaman begitu besar, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi properti masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan data Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK) 2023, mencatat dari total 64 juta rumah tinggal, hanya 0,1 persen atau sekitar 36 ribu unit yang sudah terlindungi asuransi.

Direktur & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi perlindungan aset.

“Tanpa proteksi, kerugian akibat bencana bisa berlipat ganda dan menghentikan aktivitas usaha secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga kesinambungan ekonomi,” ujar Ignatius, dalam zoom meeting.

Baca juga :

Sehingga, dalam upaya mendorong kesadaran tersebut, Allianz Utama, menawarkan solusi Property All Risk dengan perlindungan luas. Dengan mencakup aset bisnis seperti kantor, pabrik, gudang, hingga risiko banjir, gempa, pencurian, dan kehilangan pendapatan pasca bencana. Dalam proses klaim, menurutnya didukung transparansi dan jalur khusus untuk bencana besar.

“Allianz percaya proteksi asuransi bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga kesinambungan bisnis dan stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen meningkatkan literasi agar pelaku usaha makin sadar pentingnya perlindungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menambahkan bahwa risiko bencana di Indonesia bukan lagi potensi. Namun, itu merupakan ancaman nyata yang terus berulang.

“Kerentanan Indonesia terhadap bencana sudah terbukti. Tanpa langkah mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan finansial melalui asuransi, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat luas,” tegasnya.

Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 500 triliun. Angka tersebut belum termasuk risiko cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gempa bumi yang bisa memicu kerugian lebih besar. (rsy/sit)

Sebagai pedagang kambing, Sodiq (57), menjelaskan bahwa jaminan tersebut berupa asuransi kematian hewan ternak kambing. Jika kambing yang dibeli tidak sehat atau mati sebelum waktu Idul Adha, pihaknya akan mengganti rugi dengan kualitas yang sama.

“Kita beri jaminan asuransi, agar untuk pelanggan tetap terjaga. Selama ini Insyaallah kambing-kambing kita itu sehat semua. Jadi kalau untuk penggantinya itu, kita kasih dengan sebesar yang dibeli itu,” ujar Sodiq, Kamis (30/06/2022).

Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sudah dimiliki. Tentunya sudah sesuai dengan aturan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Namun, dari sekitar 100 kambing yang akan dijualkan tersebut, SKKH yang dikantongi masih sebanyak 40. “Waktu itu salah nulis, harusnya sekitar 100 an. Tapi saat ini masih proses pengajuan lagi,” lanjutnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dikatakan Sodiq, dirinya sudah berjualan di tempat tersebut sejak tiga hari yang lalu atau tepatnya Selasa (28/06/2022). Untuk jenis kambing-kambing yang dijualnya, yakni terdapat kambing Jawa Randu, Brenggala dan peranakan Etawa. “Kambing-kambing kita itu sehat, untuk harga yang dijualkan stabil dan tidak terlalu tinggi, sekitar Rp 2,5 juta sampai Rp 7,5 juta,” tambahnya.

Selama PMK, dirinya juga masih belum memastikan efek terhadap penjualan kambing ternaknya tersebut. Kendati demikian, dirinya berharap agar dampak yang diterima olehnya tidak terlalu berimbas untuk penjualan. “Waktu PMK kita standar dan tetap aja. Berjalan aja, kita harus mematuhi pemerintah, ketika harus ada izin ya kita patuhi, sehingga bisa sama-sama jalan dan bisa kerja,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu calon pembeli, Bambang, mengungkapkan meskipun saat ini terdapat wabah PMK, dirinya akan tetap berkurban. Meskipun ada kekhawatiran, dirinya tetap yakin apalagi wabah tersebut tidak berdampak terhadap manusia.

“Insyaallah, tetap berkurban meski dalam kondisi PMK, untuk hewan apa masih belum tahu. Nanti tinggal gini aja, nego sama yang punya, saya minta jaminan yang penting sehat sampai ke tempat penyembelihan,” ucap Bambang.

Dirinya juga mengaku, selama memilih hewan kurban nantinya tentu akan lebih selektif dan berhati-hati. Karena tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari. (rsy/gie)

Kepala Dispertahortbun Sumenep, Arief Firmanto, mengatakan bantuan benih padi itu dapat diklaimkan melalui program asuransi usaha tani padi dengan cara diajukan. “Jadi kita cek dahulu yang mati. Jika kerusakannya di atas 75 persen, bagi yang mengikuti asuransi itu bisa mendapatkan bantuan benih padi itu,” ucapnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Menurutnya, bagi yang belum ikut asuransi, maka akan diminta untuk mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui bupati. “Tapi bagi mereka yang sudah mengikuti asuransi, bisa langsung diklaimkan,” ujarnya.

Arif menyarankan, kepada petani agar mau ikut asuransi usaha tani padi. Sebab, ketika ada musibah pertanian yang berupa hama, kekeringan dan banjir, maka bisa langsung diklaimkan untuk mendapatkan bantuan itu.

“Saya himbau pada petani padi, tahun depan harus ikut asuransi terutama daerah yang rawan banjir. Namun, jika sudah terlanjur tidak ikut, masih ada solusinya. Kita akan usulkan kepada pemerintah provinsi agar dapat bantuan benih,” terangnya. (dan/edo/sit)

Dimana dalam pertemuan tersebut, pihak BPJS menyerahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen

“Jadi ada keharusan bagi perusahaan untuk mengindahkan Inpres tersebut. Pekerja atau karyawan harus didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wali Kota Sutiaji, Selasa (20/04).

Untuk Kota Malang sendiri, pemilik kursi N1 itu akan rencanakan program asuransi bagi Perlindungan Masyarakat (Linmas).

“Insyaallah insentif Linmas kan naik Rp 50 ribu, yang awalnya Rp 250 ribu, sekarang menjadi Rp 300 ribu. Nah dari insentif mereka akan disisihkan Rp 16 ribu sebagai asuransi,” bebernya.

Namun pemotongan insentif untuk asuransi tersebut disampaikan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu harus dengan persetujuan Linmas terkait.

“Dengan catatan, atas persetujuan Linmas. Karena itu haknya mereka masing-masing,” tegas Sutiaji.

Lebih lanjut Sutiaji berharap perusahaan akan mematuhi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini. Karena mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang patut dipenuhi. (mus/ed2)

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Slamet Soebjakto, mengatakan dukungan premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada pembudidaya ikan kecil terdampak bencana. Klaim asuransi ini diharapkan akan mempercepat pemulihan usaha budidaya paska bencana banjir, utamanya di Kabupaten Indramayu.

“Asuransi sebagai social security sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Disamping tentu menjadi bagian tanggungjawab kami untuk selalu hadir di tengah-tengah pembudidaya ikan yang mengalami kerugian ekonomi akibat dampak bencana alam. Salah satu yang disalurkan yakni klaim asuransi pembudidaya kecil di Kabupaten Indramayu dan secepatnya mereka kembali dapat berusaha lagi,” ungkap Slamet, seperti pada keterangannya, di Jakarta (17/03).

Slamet menambahkan Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil ( APPIK) memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih atau benur, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam atau tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan.

Menurutnya, kerugian atau kegagalan usaha yang di tanggung dapat disebabkan oleh beberapa faktor pertama, bencana alam, antara lain banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi, tsunami, dan angin topan. Dan kedua, wabah penyakit ikan yaitu kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya.

Ditengah pandemi Covid-19, Slamet menegaskan bahwa bantuan pembayaran premi APPIK termasuk salah satu kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19.

Sementara itu, hingga akhir tahun 2020 bantuan premi APPIK telah terealisasi untuk 29.388 orang pembudidaya ikan kecil di 30 provinsi dengan total luas lahan yang dilindungi asuransi yaitu 37.989,56 hektare. Sedangkan, khusus Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 penerima bantuan pembayaran premi APPIK tercatat sejumlah 237 orang dengan total yang dilindungi asuransi seluas 377,7 hektare untuk usaha pembesaran udang, bandeng, nila, dan lele, dengan masa pertanggungan sejak Desember 2020 sampai dengan Desember 2021.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat menemui pembudidaya di area tambak Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu (14/03) mengatakan, kendatipun musibah banjir adalah bagian risiko yang tidak terduga, namun ia meminta masyarakat mesti tetap semangat. Menteri Trenggono pastikan KKP akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik melalui program-program social security seperti perlindungan usaha melalui asuransi.

Petambak Losaran, Tasirin yang terkena dampak banjir menuturkan kalau tambak yang dimilikinya gagal panen, Sebelum terkena banjir, tambaknya akan panen ikan size 5-6 dan udang dengan size 30-40. Kalau mendapatkan hasil kira-kira 8 kuintal untuk bandeng dan 2 kuintal untuk udang, namun gagal, maka kurang lebih kerugian mencapai sekitar Rp 25 juta untuk ikan dan udang. “Alhamdulillah dan terima kasih sekali kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membantu petani tambak untuk klaim asuransi sehingga dapat memberikan keringanan bagi kami petambak kecil dan kami dapat membeli kembali benih ikan dan kami semangat kembali budidaya ikan dan udang,” tuturnya. (hms/kkp/aye/ed2)

Terlebih, dalam aksi kekecewaan nasabah, disampaikan dengan beragam kreasi, seperti pemasangan papan karangan bunga bertuliskan ‘Innalilahi Wainnailaihi Rojiun, turut berduka cita atas matinya hati nurani Direksi AJB Bumiputera 1912 di Usia 109 Tahun’ di halaman depan kantor AJB (Asuransi Jiwa Bersama) Bumiputera, Kota Malang. Hingga, aksi kreasi lain dalam mempertanyakan haknya.

Baca: Polis Tidak Cair, 100 Nasabah Lurug Kantor Bumi Putera

“Tadi sudah kita terima di Kantor OJK dan sudah ada rapat juga dengan Kepala Cabang Bumiputera, di sini (Malang, red),” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Kamis (11/02) tadi.

Pria yang akrab disapa Sugiarto itu mengatakan bahwa pihaknya hanya mampu memberi perhatian dengan memfasilitasi para nasabah.

“Intinya keinginan dari para nasabah itu kita sudah teruskan langsung ke kantor pusat OJK. Karena nanti penanganan keputusannya akan dilakukan secara nasional, tidak per wilayah,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya juga paham dan menghargai, keinginan nasabah. Namun, keputusan dan langkah pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga harus memperhatikan aspek dari Bumiputera sendiri.

“Kami bantu memfasilitasi, bahwa keinginan ini tidak hanya di Malang, tentu di wilayah-wilayah lain juga sama melakukan audiensi juga. Dan ini kita teruskan ke OJK di pusat,” paparnya.

Koordinator Wilayah Nasabah Korban AJB Bumiputera Jawa Timur II, Priyo Santoso, mengatakan bahwa selepas audiensi dengan pihak OJK dan Bumiputera, dirinya langsung diajak zoom meeting. Pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh OJK Regional IV Surabaya, OJK Malang, OJK Kediri, Bumiputera Kanwil Malang, Bumiputera Kanwil Kediri dan Bumiputera Kanwil Surabaya.

“Dari situ jelas, tugas kami sebagai pemegang polis yang saat ini sedang menuntut hak adalah memberikan list pertanyaan yang akan difollow-up secepatnya,” terangnya.

Baca Juga: Waroeng Inklusi Ungkap Langkah Disabilitas Hadapi Pandemi

Pihaknya sebagai perwakilan nasabah berharap bulan Maret ini sudah ada kejelasan berkaitan dengan tindakan pertanggung jawaban dari Bumiputera.

Sementara itu,ketika dikonfirmasi pihak Bumiputera Malang, tidak berkenan memberikan statemen.

“Kejadian ini secara nasional, tidak hanya di wilayah Malang saja. Jadi semua satu pintu dari pusat, dari kami tidak bisa memberikan statmen. Kami di daerah mengikuti kebijakan pusat,” pungkas Kepala AJB Bumiputera Kanwil Malang, Agus Rizkianto. (cw1/sit)

“Hari ini penuntutan serentak di seluruh kota besar di Indonesia. Kita menuntut pembayaran polis, yang ditotal skala nasional saja mencapai Rp 10 trilliun. Kalau Malang miliaran,” ujar Koordinator Wilayah Nasabah Korban AJB Bumi Putera Jawa Timur II, Agung Suprapto, Kamis, (11/02).

Pihaknya pun juga menolak adanya peraturan moratorium. Dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pemegang polis yang tidak mampu membayar, tidak boleh diputus kontrak. “Ini diberlakukan dari pusat sejak 2018. Jadi tidak boleh putus kontrak, harus cuti istilahnya. Nah kalau cuti kan dibelakang habis uangnya untuk membayar premi yang tidak terbayarkan,” tegasnya.

Baca Juga : Pemkot Malang Akan Fungsikan Eks Gedung Bioskop Garuda Jadi Gedung Badminton

Para nasabah korban pun tidak hanya berasal dari Malang melainkan juga datang dari luar kota, seperti Pasuruan, Banyuwangi, dan Lumajang.

Meski begitu, dirinya menuturkan bahwa belum semua nasabah Bumi Putera terdaftar dalam databasenya.

“Banyak yang masih belum tau, seperti di kota-kota kecil kalau kami ada untuk membantu menuntut hak-hak bersama. Kalau data di kami sekitar 100 nasabah Kanwil Malang. Itu total polis yang belum diterima miliaran, 1 teman saya saja punya dua polis nilainya Rp 1 miliar,” ceritanya.

Tak hanya menyasar Bumi Putera, mereka juga sempat menyambangi Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru. “Awalnya OJK diam, mungkin dikira biasa saja, jadi sempat kaget karena heboh, ini serentak. Selama ini juga tidak ada ketegasan dari OJK menurut kami,” terangnya. (cw1/ed2)