“Sidak ke tempat usaha, bukan menjadi solusi terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg,” terang Pj Wali Kota Batu di GKTI Kota Batu, Kamis (27/07/2023) tadi.

Penggunaan tabung gas LPG 3 Kg, tambahnya, untuk sebuah restoran besar tidak akan mencukupi. Sedangkan, yang utama membutuhkan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) supaya usahanya tetap jalan.

“Pengusaha kuliner di sini adalah restoran. Mereka tahu betul kebutuhan itu. Jadi, dengan adanya Sidak, tidak akan menyelesaikan persoalan. Utamakan kebutuhan masyarakat untuk terpenuhi dahulu,” ujar Aries.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, menjelaskan bahwa pihaknya mempersilahkan bagi siapapun untuk melakukan Sidak di hotel maupun restoran di bawah keanggotaan PHRI. “Saya kira, bagi siapapun kalau mau melakukan Sidak terkait LPG 3 Kg di hotel maupun restoran di bawah naungan PHRI, dipersilahkan,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk usaha besar seperti restoran, pastinya akan sangat merugi jika menggunakan LPG 3 Kg. Karena, secara kapasitas hanya mampu melayani untuk skala kecil. “Yang jelas, kalau restoran besar memakai tabung gas LPG 3 Kg, tentu akan tambah rugi,” paparnya. (put/sit)

“Makan minimal dua telur sehari dan Dinkes harus bertanggung jawab membeli telur. Saya titip pesan kepada tim anggaran, untuk serius betul memberikan anggaran soal stunting ini. Apapun itu, beli telur, beli daging, susu dan seterusnya,” ujar Wabup Lumajang.

Bunda Indah juga menyampaikan, bahwa pemberian ASI eksklusif pada buah hati, merupakan langkah yang tidak kalah penting dalam pencegahan stunting. Dirinya memandang, generasi muda saat ini terjebak steorotipe, bahwa susu formula lebih baik. Namun nyatanya, pemberian ASI eksklusif sangat cukup memenuhi kebutuhan nutrisi buah hati.

“Untuk mencukupi nutrisi anak dalam kandungan, Posyandu Puskesmas untuk ibu yang kontrol itu diberikan gizi untuk anak dalam kandungan, dengan melakukan pemeriksaan rutin. Kalau ada bayi yang baru lahir, langsung periksa bayi secara rutin,” katanya.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Musfarina Thoriq, mengungkapkan bahwa dirinya menyambut baik gerakan yang digagas oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. “Gerakan Cukup Dua Telur Sehari, bukan hanya gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mitra-mitranya. Akan tetapi, masyarakat juga dapat ambil bagian penting untuk bersama-sama menurunkan stunting di Kabupaten Lumajang,” paparnya.

Ning Farin-sapaan akrab Ketua TP PKK Lumajang juga mengungkapkan, berdasarkan data kasus stunting dari Dinkes P2KB tahun 2020, disebutkan bahwa angka stunting di Lumajang cukup tinggi. Karenanya, sebagai mitra Pemkab Lumajang, Tim Penggerak PKK memiliki inovasi Gesit atau Gerakan Sigap Stunting Ibu dan Balita Terdampingi.

“Gerakan-gerakan ini adalah gerakan kebersamaan dengan satu tujuan bagaimana stunting di Kabupaten Lumajang, bisa turun secara drastis,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika beberapa upaya tersebut diantaranya dengan membuat database mengenai kesejahteraan sosial. Dimana, hal tersebut untuk mengetahui by name (nama), by address (alamat) dan by need (kebutuhan) masyarakat yang miskin.

“Di dalam database ini, juga ditujukan untuk bisa mengkategorikan kemiskinan ekstrim, miskin dan mendekati miskin yang juga digambarkan kebutuhan apa yang paling diperlukan. Sehingga, penanganan kemiskinan tepat sasaran,” kata Wali Kota Sutiaji, saat menyampaikan jawaban Wali Kota di DPRD Kota Malang, Jumat (07/07/2023) tadi.

Kemudian, Pemkot Malang juga akan fokus pada pemerataan pendidikan untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui program bantuan keuangan seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan pemberian beasiswa kepada siswa yang membutuhkan.

Selain kemiskinan, langkah untuk mengurangi angka pengangguran juga dengan pelatihan peningkatan mutu tenaga kerja dan pelatihan keterampilan bagi penduduk miskin. “Program bantuan sosial juga akan ditingkatkan guna meningkatkan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Baca juga :

Dalam hal peningkatan daya beli, Pemerintah Kota Malang akan fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Prioritas belanja daerah akan diberikan kepada UMKM lokal, serta fasilitasi untuk mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil.

Lebih lanjut disampaikan, dalam upaya meningkatkan kesehatan, Pemkot Malang juga akan meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) yang meliputi pengobatan gratis serta pengelolaan komponen kesehatan secara menyeluruh. “Tentu kami berkomitmen untuk terus mengambil langkah-langkah konkret serta strategi guna mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Malang. Tentu dalam mengatasi hal tersebut, bukan hanya tugas dari salah satu OPD saja, melainkan juga butuh sinergi dari berbgai pihak,” ujarnya.

Sebagai informasi, dari data terbaru, angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2022 di angka 4,37 persen atau sekitar 38,56 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut telah mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dibandingkan sebelum pandemi, namun masih belum kembali seperti semula. Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan, pada bulan Maret 2022 mencapai 1,00, mengalami peningkatan dari nilai 0,87 pada tahun 2021.

Selain mengatasi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang pada tahun 2022 juga menjadi perhatian serius. Data menunjukkan penurunan signifikan dari 9,65 persen pada tahun 2021 menjadi 7,66 persen. (rsy/sit)

Salah satunya, yakni dengan dilaksanakan dalam bentuk dropping air bersih pada beberapa daerah yang dinilai memiliki potensi kekeringan. Kegiatan ini, tidak hanya dilakukan sekali ini. Namun, akan terus dilakukan hingga datangnya musim penghujan.

“Ini sebagai upaya yang terus kita lakukan sampai dengan musim penghujan. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaan BPBD dan tim yang secara kontinu membantu ketersediaan air di musim kemarau,” katanya.

Ditambahkan, bahwa Pemkab Lamongan juga sedang dalam proses negoisasi dengan perusahaan penyedia air bersih untuk melanjutkan pipanisasi di Lamongan. Melalui upaya-upaya yang dilalukan diharapkan ketersediaan air bersih akan dapat menjangkau ke seluruh wilayah Lamongan.

Baca juga :

“Pemerintah daerah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Hari-hari ini kita sedang melakukan upaya untuk melanjutkan pipanisasi air bersih dari Mantup sampai ke Tikung juga Bakalanpule. Dengan demikian ketersediaan air bersih yang dilayani oleh PDAM akan semakin dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Dilaporkan Kalaksa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan, Joko Raharto, bahwa lima mobil tangki (4 armada dari BPBD, 1 Dinas Lingkungan Hidup) ini berkapasitas 6.000 dan 5.000 liter. Kelima armada air bersih ini, akan didistribusikan ke tiga wilayah, yakni Dusun Puripan, Desa Bedingin Kecamatan, Sugio, Desa Ketamas dan Desa Kaliwates, Kecamatan Kembangbahu.

“Yang dikirim sejumlah 5 mobil tangki air dengan kapasitas 6.000 dan 5.000 liter, juga didistribusikan profiltank atau tandon air dengan kapasitas 1.200 masing-masing 2 buah. Juga pendistribusian air bagi masyarakat kapasitas 20 liter sejumlah 40 jirigen. Kami tambahkan juga prakiraan cuaca potensi wilayah kekeringan di Lamongan ada 13 kecamatan 69 desa 158 dusun, kami terus berkoordinasi dengan 13 camat ini,” jelas Joko. (zen/gie)

Ketua Pansus DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong untuk melakukan langkah konkrit. Terlebih, atas penolakan revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, dari para pedagang.

“Karena Pasar Besar ini masuknya di dua kementerian. Yaitu, Kementerian Perdangan dan Kementerian PUPR. Nah, di Kemendag itu sudah clear, hanya tinggal di Kementerian PUPR. Karena ada satu kelompok yang mendukung revitalisasi ini dan ada satu kelompok yang menolak. Mereka sudah mengirim surat ke pemerintah pusat,” kata Arief, seusai melakukan hearing, Senin (03/07/2023) sore.

Dikatakan Arief, jika masih terhambat di Kementerian PUPR, itu karena adanya beberapa orang yang menolak. Maka, anggaran revitalisasi tersebut tidak akan dikeluarkan. Sehingga, itu sangat disayangkan.

“Jadi, revitalisasi ini harus pakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena jika menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, tidak akan pernah mencukupi,” paparnya.

Kemudian, pihaknya juga berencana akan melakukan pemanggilan kepada para pedagang untuk meluruskan rencana revitalisasi Pasar Besar Kota Malang. Sehingga, diharapkan tidak terjadi salah paham.

Baca juga :

“Yang disayangkan itu, mereka belum mengerti bagaimana renovasi, tetapi sudah mengirim surat penolakan. Maka, akan kami jelaskan supaya mendapatkan titik temu. Besok kita akan memanggil para pedagang ke DPRD,” lanjut Arief.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa anggaran untuk revitalisasi Pasar Besar, tetap bersumber dari APBN. Anggaran revitalisasi tersebut yaitu sekitar Rp 400 miliar.

“Tetap kami mengajukan dana ke APBN, terkait pembangunan Pasar Besar. Untuk syarat administrasi dan dokumen, itu sudah kami kirimkan ke pemerintah pusat. Tinggal menunggu nanti keputusan dari pusat. Kalau di Kemendag urusannya seperti persyaratan dokumen dan administrasi sudah selesai. Tinggal di Kementerian PUPR, untuk anggaran pembangunan di atas Rp 11 miliar itu ada dalam ranahnya Kementerian PUPR,” jelas Eko.

Pihaknya berharap, Pasar Besar Kota Malang menjadi salah satu prioritas pembangunan dari anggaran pemerintah pusat. Karena, diketahui kondisi Pasar Besar sudah sangat memprihatinkan. Apalagi, di musim-musim gempa seperti saat ini.

“Mudah-mudahan, Kota Malang ini menjadi salah satu prioritas dari pemerintah pusat. Karena yang diperbaiki nanti, itu semuanya. Kalau dibongkar total, nanti akan kami analisa lebih lanjut,” ucapnya.

Saat disinggung dua pasar lainnya yaitu Pasar Gadang dan Pasar Blimbing Kota Malang, pihaknya menyampaikan jika akan segera mengambil langkah tegas untuk menentukan dengan pihak ke tiga atau pemegang Perjanjian Kerja Sama (PKS). “Dua pasar ini juga menjadi perhatian khusus. Kami harus segera mengambil suatu sikap untuk menentukan kepastian Pasar Induk Gadang dan Pasar Blimbing. Itu saya harus segera membangun komunikasi,” imbuh Eko. (rsy/sit)