Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumbar dan Sumut mendapatkan atensi, dengan prioritas pada daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau. Dirinya menyampaikan, akses darat menuju beberapa wilayah di Aceh Tamiang, diperkirakan mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, Kemensos segera mengirim buffer stock logistik setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai Kamis (04/12/2025) pagi.

Bantuan logistik yang dikirim, tambahnya, antara lain seperti makanan siap saji, pakaian untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian dan tenda anak, matras, beras dan kebutuhan dasar lainnya. “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” kata Gus Ipul, Rabu (03/12/2025) tadi.

Pengiriman bantuan juga dilakukan melalui kapal yang dikawal langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo. Secara paralel, distribusi lewat udara juga disiapkan.

“Kita juga akan menggunakan helikopter yang disediakan BNPB untuk menyalurkan lewat udara,” tambah Gus Ipul.

Pola distribusi ganda, laut dan udara, lanjutnya, ini akan terus dioptimalkan untuk menjangkau kantong-kantong pengungsian yang masih sulit dicapai. Selain Kemensos dan BNPB, unsur TNI dan Polri, turut mengirimkan personel dan logistik. Sehingga penanganan berlangsung secara simultan.

Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, serta Polda dan unsur daerah lainnya untuk mempercepat penanganan. “Bupati (Aceh Tamiang) tadi melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara 2 kecamatan sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah,” ujarnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga melaporkan, bahwa total bantuan yang telah disalurkan hingga malam ini mencapai sekitar Rp 25 miliar, baik dalam bentuk Natura maupun dukungan operasional dapur umum. Dana tersebut, termasuk belanja bahan baku dan pembiayaan SDM.

Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dibangun bersama Dinas Sosial setempat yang tersebar di tiga provinsi. Selain itu, lebih dari 570 SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, mampu menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.

Menanggapi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan pembangunan Huntara dipimpin oleh Kepala BNPB. Prosesnya telah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan, yang dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemensos juga akan menyalurkan santunan untuk ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan bantuan Rp 5 juta bagi korban luka berat. Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun mata pencaharian. “Ini kerja bersama, sinergi dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 BNPB pada Rabu (03/12/2025) pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang. Selain itu tercatat 2600 warga mengalami luka-luka.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut berdampak pada jutaan penduduk di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatra Barat. Titik lokasi bencana tersebar di 50 kabupaten/ kota mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah dan jembatan rusak serta ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. (kom/sos/gie)

“Itu tentu menjadi atensi dari pemerintah juga DPRD, selaku pengawas pelaksanaan teknis di lapangan. Yaitu, bagaimana pelaksanaan peraturan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” terang Politisi PKB, Senin (13/05/2024) tadi.

Ditambahkan Eko Adis, kalau di lapangan ada penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena, itu bisa membuat efek berantai dari pengelolaan tata kelola pasir yang sekian waktu sudah diupayakan untuk bisa tertata dengan baik.

Baca juga :

“Penggunaan SKAB kembali oleh para pelaku penyalahgunaan di lapangan, itu tidak dibenarkan. Kami sebenarnya sudah sering mengimbau atau memberi arahan kepada mitra-mitra komisi yang berkaitan dengan itu untuk supaya ditertibkan,” tegasnya.

Karenanya, apa yang disampaikan atau diterimanya, akan menjadi perhatian. “Nah, kalau toh memang itu terjadi penyalahgunaan, itu harus kita evaluasi juga. Kita awasi betul, ini memang ada niatan untuk melakukan itu atau memang ada hal-hal lain yang memang, yang menyebabkan itu terjadi. Ini harus diurai persoalan ini dan semua harus mempertanggungjawabkan timbulnya persoalan itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut Eko Adis menambahkan, bahwa hal ini mungkin bisa menjadi salah satu problem yang menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pertambangan Pasir di Lumajang, tidak sesuai target yang diharapkan selama ini. “Karena kalau kita lihat, potensinya luar biasa tetapi masih belum sesuai harapan kita. Nah, itu harus menjadi evaluasi terhadap teman-teman yang ada di lapangan dan saya juga ingin mendapatkan laporan dari teman-teman komisi yang membidangi itu. Kendalanya apa, kurangnya sumber daya dari teman-teman yang di lapangan atau seperti apa. Itu harus kita urai supaya target maksimal yang kita harapkan bisa tercapai,” ujarnya. (adi/sit)