Dalam pertemuan yang berlangsung gayeng itu, Wali Kota Wahyu memaparkan mengenai berbagai langkah strategis yang tengah dijalankan Pemkot Malang, dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu agenda yang disampaikan, adalah penyelenggaraan Malang City Expo 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 26 Juli 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-112 Kota Malang.

Pelaksanaan kegiatan itu, nantinya tidak hanya menjadi etalase produk unggulan daerah, tetapi juga dirancang sebagai ruang kolaborasi. Yaitu, akan mempertemukan pelaku UMKM, komunitas kreatif, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, Malang City Expo 2026 merupakan bagian dari Festival UMKM Kota Kreatif Unesco 2026 yang menghubungkan Kota Malang sebagai bagian dari jejaring UNESCO Creative Cities Network dengan Kota Pekalongan. Mengusung tema ‘Local Culture for a Global Future’, kegiatan ini akan menghadirkan pameran produk UMKM, workshop UMKM cerdas digital, business matching dengan jaringan ritel dan distribusi nasional, serta forum penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Diuraikan, bahwa agenda tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, gerakan koperasi, pelaku usaha, komunitas kreatif dan sektor pendidikan dalam mendorong UMKM naik kelas serta memperluas akses pasar hingga tingkat nasional dan global. Penyampaian agenda tersebut, sekaligus memperkuat substansi audiensi yang membahas pengembangan koperasi dan pemberdayaan UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.

Bagi Kota Malang, koperasi dan UMKM merupakan dua pilar yang saling menguatkan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, berbagai program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada penguatan kolaborasi, inovasi, dan partisipasi masyarakat agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain membahas pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, Wali Kota Malang juga menyampaikan perkembangan pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih di Kota Malang yang saat ini terus berproses. Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh aspek kelembagaan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.

Baca juga :

Saat Menkop RI menanyakan sejauh mana literasi koperasi di Kota Malang, Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa Pemkot Malang bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang secara konsisten membangun budaya berkoperasi melalui pendekatan edukatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. “Kami meyakini bahwa membangun koperasi yang kuat harus dimulai dari peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat. Karena itu, Pemkot Malang bersama Dekopinda terus berkolaborasi menghadirkan berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan agar koperasi semakin dipahami, diminati, dan mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai Wali Kota Wahyu.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut, diwujudkan melalui penyelenggaraan Jambore Koperasi yang secara rutin digelar bersama Dekopinda Kota Malang. Kegiatan ini, tidak hanya menjadi agenda rutin dalam peringatan Hari Koperasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Beragam kegiatan dihadirkan, mulai dari bakti kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran produk UMKM, layanan konsultasi koperasi, hingga aktivitas yang melibatkan generasi muda. Tidak hanya itu, Pemkot Malang bersama Dekopinda juga terus memperluas program sosialisasi dan literasi koperasi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Langkah tersebut dilakukan, untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong, kemandirian ekonomi, dan kewirausahaan sejak dini sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap gerakan koperasi.

Bagi Kota Malang, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menyiapkan masa depan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Terlebih, Kota Malang memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan yang dihuni ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Pendekatan itu, pun mendapat apresiasi dari Menteri Koperasi RI. Menurutnya, literasi dan regenerasi menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi mampu berkembang sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, pembangunan ekonomi kerakyatan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, gerakan koperasi, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut, juga selaras dengan posisi Kota Malang sebagai bagian dari jaringan Unesco Creative Cities Network yang menempatkan kreativitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat sebagai modal utama pembangunan.

Dirinya juga menambahkan, koperasi memiliki peran strategis dalam menghubungkan potensi UMKM, ekonomi kreatif, komunitas, akademisi, dan generasi muda dalam satu ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong inovasi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Koperasi adalah salah satu pilar penting ekonomi kerakyatan. Karena itu kami berkomitmen menghadirkan koperasi yang sehat, modern, dan adaptif melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kolaborasi inilah kami ingin membangun lembaga ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah,” uria Wali Kota Wahyu. (kom/sit/adv)

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan R, mengatakan bahwa dalam audiensi tersebut juga mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menjelaskan status perizinan hotel tersebut. Sebab, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terbit pada 2020 hanya mencantumkan 10 lantai, sementara bangunan yang berdiri saat ini memiliki 11 lantai.

“Tadi disampaikan dari Disnaker PMPTSP dan DPUPRPKP bahwa izin yang keluar pada tahun 2020 adalah IMB untuk 10 lantai. Tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini ternyata 11 lantai,” ujar Harvad.

Karena itu, persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD, karena masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pengelola hotel. Nantinya juga akan dijadwalkan rapat lanjutan pada 9 Juni mendatang dengan menghadirkan pihak perusahaan, tiga lembaga pelapor, serta OPD terkait.

“Kami akan mengagendakan rapat kembali pada tanggal 9 Juni. Saat itu kami ingin mendengar langsung penjelasan dari pihak perusahaan agar persoalan ini bisa lebih terang dan menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi tindak lanjut,” katanya.

Dalam audiensi juga terungkap, bahwa pihak hotel saat ini masih mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Namun, hingga kini proses tersebut belum rampung karena masih terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi.

Baca juga :

Harvad menyebut, terdapat empat dokumen yang masih dalam proses penyelesaian, di antaranya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen UKL-UPL, serta dokumen pendukung lain yang menjadi syarat penerbitan PBG.

“Karena PBG belum terbit, maka ada beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi. Di antaranya SLF dan UKL-UPL yang sampai hari ini belum selesai,” jelasnya.

Menurut Harvad, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait status operasional bangunan yang izinnya masih dalam proses penyesuaian. Namun, DPRD belum ingin mengambil kesimpulan sebelum seluruh pihak memberikan penjelasan.

“Ini menjadi hal yang unik. Apakah yang 10 lantai bisa beroperasi dan satu lantai lainnya tidak, atau harus menunggu seluruh perizinan selesai. Itu yang nanti akan kami dalami lagi,” ucapnya.

Harvad menegaskan, DPRD tidak ingin persoalan tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena itu, Komisi A memilih mengedepankan proses klarifikasi dan tabayun sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.

“Kami ingin semua perizinan ini diclearkan terlebih dahulu. Nanti pada rapat berikutnya kami akan mendengar penjelasan dari pihak hotel dan melihat seperti apa izin operasional maupun izin laik fungsinya,” imbuh Harvad. (rsy/sit)

Pelaksanaan audiensi itu, membahas keberlanjutan pembiayaan serta penajaman sasaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Sekda Agus menjelaskan, bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 64,48 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Sementara kebutuhan riil mencapai Rp 65,76 miliar, sehingga masih terdapat selisih pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui penyesuaian APBD.

Namun di balik angka-angka tersebut, tambahnya, substansi yang ditekankan pemerintah daerah adalah satu hal penting, yakni tidak boleh ada warga rentan yang terputus dari layanan kesehatan hanya karena proses administrasi dan pembaruan data.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujar Sekda Agus.

Baca juga :

Dalam forum itu juga ditegaskan, bahwa pemutakhiran data PBI JKN merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran. Proses ini dilakukan, agar kepesertaan aktif hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria miskin dan rentan miskin berdasarkan data yang valid.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang perlindungan melalui mekanisme reaktivasi bagi warga yang kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera, seperti penderita penyakit kronis, katastropik atau kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Reaktivasi tersebut dilakukan, melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, serta diajukan melalui sistem SIKS-NG sesuai ketentuan yang berlaku dan ketersediaan kuota.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang mengalami kendala data kependudukan, seperti NIK tidak aktif akibat belum perekaman KTP elektronik, untuk segera melakukan pembaruan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di balik seluruh kebijakan teknis tersebut, arah besar yang ingin dijaga Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah memastikan sistem jaminan kesehatan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang adil, adaptif dan berpihak pada warga yang paling membutuhkan.

Dengan pendekatan ini, pemutakhiran data tidak hanya dipahami sebagai proses administrasi, tetapi sebagai upaya memperkuat keadilan sosial dalam layanan kesehatan agar perlindungan negara benar-benar hadir bagi kelompok paling rentan di masyarakat. (kom/lmj/gie)

Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret atas rusaknya akses penghubung sepanjang 10 kilometer tersebut. Dalam hearing bersama DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, warga akhirnya mendapat kepastian dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) bahwa perbaikan jalan akan diupayakan pada akhir tahun 2026 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau awal tahun 2027.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sri Wahyuni, mengatakan hearing tersebut digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur di wilayah Ngares dan Sengon. “Hari ini ada hearing dari masyarakat Ngares, Kecamatan Trenggalek dan Desa Sengon, Kecamatan Bendungan terkait adanya permasalahan infrastruktur di daerah tersebut,” ucapnya.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti aktivitas penambangan di wilayah tersebut yang dinilai ikut memperparah kerusakan jalan. Bahkan, masyarakat mempertanyakan tanggung jawab pihak perusahaan terhadap kondisi infrastruktur yang rusak parah.

“Yang pertama dikeluhkan karena adanya penambangan yang izinnya memang belum komplit. Warga menanyakan apakah dengan adanya kegiatan tersebut ada tanggung jawab dari pihak PT terhadap kerusakan jalan,” ujar Arik.

Dalam audiensi kali ini, pihaknya mengaku bersyukur karena Dinas PUPR telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan jalan. Meski demikian, dirinya berharap janji tersebut benar-benar direalisasikan. “Alhamdulillah dari pihak PUPR, kita sudah diberi janji. Semoga ini bukan janji manis dan nanti akan dievaluasi di 2026 PAK atau awal 2027. Semoga ini menjadi kenyataan,” imbuhnya.

Baca juga :

Arik menilai, kerusakan jalan bukan semata-mata akibat aktivitas tambang, melainkan juga dampak dari proyek besar yang membuat kendaraan bertonase berat terus melintas. “Dari beberapa tahun lalu, kerusakan jalan sebenarnya bukan hanya imbas tambang, namun karena di situ memang ada proyek besar. Kalau proyek itu belum selesai, jalan itu tidak akan seperti semula lagi,” urainya.

Menurutnya, intensitas kendaraan berat yang melintas membuat jalan cepat rusak meski sudah diperbaiki. “Karena lalu lalang kendaraan besar sangat luar biasa. Ketika bawah diperbaiki, yang atas pecah lagi, begitu sebaliknya. Dan itu yang membuat saya kecewa. Harusnya pihak PT hadir kalau memang ada tanggung jawab untuk memperbaiki atau minimal komunikasi dengan warga sekitar,” ungkap Arik.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa perlu adanya kesepakatan bersama dengan masyarakat sekitar terkait aktivitas tambang agar tidak terus memicu konflik di kemudian hari. “Seharusnya kalau memang mempunyai niat baik, paling tidak ada komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, Arik menyebut pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh terhadap izin pertambangan karena seluruh perizinan berada di tingkat provinsi. “Kalau tambang memang kami tidak mempunyai wewenang penuh di kabupaten, karena perizinan sepenuhnya berada di provinsi,” terang Arik.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Ali Roisudin, mengatakan kerusakan ruas jalan Ngares-Sengon sudah sangat parah dan menjadi persoalan serius bagi masyarakat. “Ruas jalan Ngares-Sengon ini merupakan jalan kabupaten dengan panjang kurang lebih 10 kilometer sampai Desa Prambon. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat Sengon menuju Kecamatan Tugu. Dan yang paling utamanya kami menuntut segera dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan ini segera terlaksana seperti yang disampaikan Dinas PU,” harapnya.

Ali menilai, kerusakan jalan terjadi akibat minimnya pemeliharaan dan diperparah oleh aktivitas truk pengangkut batu yang diduga melebihi tonase. Selain persoalan jalan, warga juga mengeluhkan saluran pipa PDAM yang dinilai menghambat aliran drainase di wilayah tersebut.

Dirinya menyebut, ruas jalan di Desa Ngares terakhir diperbaiki pada tahun 2016 berupa rabat beton. Sedangkan di Desa Sengon, terakhir diaspal sekitar tahun 2010.

“Sekarang kondisinya tinggal muncul batuan saja, makanya kami menuntut perbaikan jalan. Apabila janji perbaikan tidak terealisasi, kami akan menggelar aksi dengan massa lebih besar,” tambahnya. (mil/gie)

Sekedar diketahui, bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari sampaian aspirasi yang diaspirasikan BEM Kabupaten Malang, dalam aksi di Jumat (13/02/2026) lalu. Aspirasi yang dimaksud, yakni mengenai isi pendidikan untuk berdialog langsung dengan Bupati Malang.

Aliansi BEM Kabupaten Malang melalui koordinator Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), mendesak Pemerintah Kabupaten Malang agar memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rentan akibat penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja. Mahasiswa juga menyoroti, kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah.

Selain itu, dalam audiensi tersebut BEM Kabupaten Malang juga mempertanyakan banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), meski pemerintah pusat menetapkan batas pengisian jabatan definitif hingga 31 Desember 2025. Termasuk, menyinggung status BPJS nonaktif yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat saat mengalami musibah.

Dalam momen itu, Bupati Malang menjelaskan kepada mahasiswa, mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Malang. Berdasarkan penilaian Ombudsman, Kabupaten Malang memperoleh nilai 81,35 dengan kategori kualitas baik dan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga :

“Untuk kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi, bahwa semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang bersama Ketua PGRI Kabupaten Malang, ujarnya, juga terus berupaya memperjuangkan berbagai persoalan pendidikan di daerah. Dirinya juga mengajak mahasiswa, untuk turut bersinergi bersama PGRI dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan sosial sebesar Rp 500 ribu perbulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan di tingkat daerah. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang. Untuk itu, saya berharap Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang, dapat membantu membentuk tim pendataan guru di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah, tentunya harus terus diperkuat demi kemajuan Bangsa Indonesia, yang tentu dimulai dari daerah. Di Kabupaten Malang sendiri telah hadir sekolah unggulan, yakni SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak. Kehadiran sekolah unggulan ini, diharapkan mampu melahirkan generasi berprestasi yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang. (pro/sit)

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Malang. Sementara pelaksanaan audiensi sendiri, bukan sekadar seremonial. Namun, dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Malang terhadap generasi muda berprestasi di Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Saya benar-benar bangga terhadap Aisyah Ar Rumy, yang akan mewakili Indonesia menjadi kandidat penerima penghargaan di Dubai,” kata Bupati Sanusi.

Keberhasilan Aisyah, tambahnya, diharapkan menginspirasi lahirnya lebih banyak lagi talenta yang siap membawa nama baik daerah di berbagai bidang di masa depan. Adapun Aisyah Ar Rumy beserta tim, rencananya akan diberangkatkan secara langsung oleh Bupati Malang.

“Saya doakan, Aisyah Ar Rumy nanti diberikan kelancaran bisa membawa nama harum Kabupaten Malang dan Indonesia. Bismillah, diberikan kesehatan, kesuksesan,” imbuh Bupati Malang. (pro/gie)

Komitmen tersebut mengemuka, dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Yayasan Megamind Project dan Yayasan Indonesia Indah Foundation (IIF), yang memperkenalkan Program Benteng Mitigasi Bencana Indonesia, bertempat di Ruang Kertanegara Kantor Bappeda Kabupaten Lumajang, Kamis (29/01/2026) tadi. Dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, dirinya menegaskan bahwa Lumajang membutuhkan penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak, sebagai bagian dari strategi membangun budaya sadar bencana.

Mengawali pertemuan, Hari Susiati menyampaikan bahwa Gunung Semeru hampir setiap tahun mengalami erupsi. Sehingga, Lumajang harus terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Menurutnya, edukasi kebencanaan menjadi kebutuhan penting, karena keselamatan warga sangat ditentukan oleh kesiapan sejak dini dan pemahaman yang benar tentang langkah-langkah menghadapi situasi darurat. “Karena Gunung Semeru hampir setiap tahun mengalami erupsi, dibutuhkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat bagi warga di wilayah yang kerap terdampak,” ujarnya.

Dari sudut pandang Lumajang, Program Benteng Mitigasi Bencana Indonesia dinilai relevan karena membawa pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Edukasi kebencanaan tidak hanya disampaikan melalui forum formal, namun dikemas dengan metode yang mudah dipahami dan menjangkau langsung desa-desa yang berada di kawasan rawan.

Dalam audiensi tersebut, Hari Susiati meminta jajaran perangkat daerah terkait untuk memberikan dukungan dan penguatan koordinasi, mengingat keberhasilan program mitigasi sangat bergantung pada kerja bersama lintas sektor. “Program ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama antar perangkat daerah, akademisi, komunitas, hingga pemuda desa, diharapkan masyarakat dapat lebih siap, tanggap dan berdaya menghadapi ancaman bencana alam,” jelasnya.

Baca juga :

Mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang, Hari Susiati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Megamind Project dan Yayasan IIF atas kepedulian dan dukungannya terhadap Lumajang, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. “Terima kasih atas perhatiannya kepada Kabupaten Lumajang. Semoga program ini membantu mengurangi dampak bencana secara berkelanjutan di Kabupaten Lumajang,” harapnya.

Melalui penguatan edukasi, pendampingan komunitas, riset akademis, dan keterlibatan pemuda desa, Lumajang meneguhkan langkah membangun ketangguhan masyarakat Semeru. Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang semakin siap, berdaya, dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.

Founder Megamind Project, Yuri Romero Hurtado, menyampaikan kesiapan pihaknya bersama Yayasan IIF beserta tim untuk mendukung Lumajang dalam penguatan edukasi kebencanaan. Dirinya menekankan pentingnya membangun kewaspadaan masyarakat melalui pemahaman terhadap tanda-tanda alam sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan.

“Pilot project program ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, tepatnya di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Ini adalah bentuk respons nyata terhadap potensi bencana yang terjadi hampir setiap tahun,” tambahnya.

Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian Pemkab Lumajang ialah Museum Keliling, yang akan menyasar desa-desa rawan bencana, khususnya di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Melalui museum keliling, masyarakat mendapatkan pembelajaran kebencanaan secara langsung, interaktif dan kontekstual sesuai pengalaman serta risiko yang dihadapi wilayah setempat.

Program ini juga memperkuat sisi ilmiah dan pembelajaran jangka panjang dengan menggandeng Universitas Brawijaya untuk melakukan penelitian akademis terkait warisan bencana. Penelitian tersebut diharapkan memperkaya dokumentasi, memperkuat basis pengetahuan kebencanaan, serta menjadi rujukan untuk pengembangan program mitigasi yang semakin tepat di Lumajang.

Selain itu, program ini akan menjalankan Capacity Building sebagai upaya menyiapkan penggerak mitigasi dari tingkat komunitas. Peserta yang telah mendapatkan pembekalan akan menjadi penguat edukasi di lingkungannya, dengan melibatkan pemuda-pemudi Karang Taruna desa untuk menyebarluaskan pengetahuan dan praktik mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar.

Rangkaian museum keliling dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Juli 2026, serta akan dilengkapi dengan program pendidikan mitigasi bencana di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting karena membangun kesadaran sejak dini, sekaligus menyiapkan generasi muda Lumajang agar lebih siap menghadapi risiko bencana. (kom/adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menyampaikan bahwa Pemuda Ansor memiliki potensi besar sebagai wadah generasi muda yang penuh kreativitas, semangat kebersamaan, serta kepedulian sosial. Dirinya menilai, kekuatan organisasi pemuda tidak hanya ditentukan oleh soliditas internal, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi yang baik dan kerja sama lintas elemen masyarakat.

“Pemuda Ansor ini adalah wadah besar semangat NU. Kreativitas dan energi perubahan itu ada di tangan pemuda. Karena itu, Ansor harus terus membuka diri dan bergandengan tangan dengan semua golongan,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menekankan, bahwa keterbukaan organisasi akan mempermudah penguatan jejaring kemitraan, termasuk dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan pemuda, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dengan jejaring yang luas, organisasi pemuda akan semakin mampu menghadirkan program-program yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Bunda Indah juga mengingatkan, bahwa organisasi kepemudaan perlu menjadi ruang pembinaan yang sehat bagi kader muda. Melalui penguatan karakter, kedisiplinan, serta semangat pengabdian, organisasi pemuda diharapkan mampu melahirkan generasi yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial.

“Ansor harus hadir di tengah masyarakat, menjadi potensi besar dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Indah berharap, kepemimpinan Pemuda Ansor ke depan dapat melahirkan sosok muda yang visioner, komunikatif, serta mampu membangun semangat positif di kalangan generasi muda Kabupaten Lumajang. Dirinya menilai, regenerasi kepemimpinan merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menyampaikan dukungan terhadap penguatan peran Pemuda Ansor sebagai mitra pembangunan sosial. Wabup Yudha menyatakan Pemerintah Kabupaten Lumajang siap membangun sinergi dengan organisasi kepemudaan dalam rangka memperkuat gotong royong, kepedulian sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

“Saya senang bisa bertemu dengan Ansor. Ke depan, kami sangat terbuka dan siap bergandengan tangan dengan Ansor untuk bersama-sama membangun dan mencintai Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua PC Ansor Lumajang, Gus Noval, menyampaikan bahwa pertemuan ini juga membahas penguatan peran Pemuda Ansor sekaligus persiapan Konferensi Cabang (Konfercab) Ansor Lumajang yang dijadwalkan pada 7 Februari 2026, termasuk agenda pemilihan Ketua PC Ansor Lumajang. “Alhamdulillah Bupati dan Wakil Bupati Lumajang berkenan hadir dan bisa membuka kegiatan ini nantinya,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap Pemuda Ansor semakin memperkuat keterbukaan organisasi, memperluas jejaring, serta meningkatkan program pengabdian sosial. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat memperkuat peran pemuda sebagai energi pembangunan, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lumajang. (kom/adi/gie)

Hal tersebut, disampaikan Bupati Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Kabupaten Lumajang di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Senin (26/01/2026) tadi. Dalam arahannya, Bunda Indah menekankan bahwa layanan transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari pelayanan publik yang menyentuh langsung kondisi fisik dan psikologis jemaah, terutama jemaah lanjut usia.

“Layanan antar jemput harus dikelola profesional. Jemaah berangkat dalam kondisi tenang, tidak lelah, tidak khawatir. Pemerintah daerah akan mengawal penuh agar armada, jadwal dan pengawalan berjalan tepat waktu, aman dan nyaman,” kata Bunda Indah.

Diuraikannya, pengalaman perjalanan dari daerah menuju embarkasi, kerap menjadi fase paling melelahkan bagi jemaah. Karena itu, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan armada, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, hingga sistem pengaturan waktu keberangkatan agar tidak menimbulkan antrean panjang dan kelelahan berlebih.

Baca juga :

Bunda Indah menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, FK KBIHU, serta instansi terkait untuk membangun sistem transportasi jemaah yang terintegrasi dan berstandar keselamatan tinggi. “Kita ingin tidak ada jemaah yang terlambat, tidak ada yang terpisah dari rombongan dan tidak ada yang mengalami risiko karena kelalaian teknis. Semua harus tertib, terukur dan terawasi,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya aspek pendampingan selama perjalanan, khususnya bagi jemaah Lansia dan jemaah dengan kebutuhan khusus. Menurutnya, pelayanan transportasi yang baik harus disertai kesiapan petugas pendamping, layanan kesehatan dasar, serta mekanisme tanggap darurat.

“Transportasi yang nyaman adalah bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan jemaah. Ini bukan soal fasilitas semata, tetapi soal tanggung jawab negara terhadap warganya,” tegasnya.

Audiensi tersebut menegaskan, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menempatkan layanan transportasi sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dengan pengawalan ketat, koordinasi lintas sektor dan standar pelayanan yang jelas, Bupati Lumajang optimis perjalanan jemaah dari Lumajang menuju Tanah Suci dapat berlangsung lebih tertib, manusiawi dan berkualitas.

“Target kita sederhana tapi fundamental, jemaah berangkat dengan tenang, tiba dengan selamat dan bisa beribadah dengan khusyuk sejak langkah pertama,” imbuh Bunda Indah. (kom/adi/gie)