Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyib, menyampaikan bahwa beberapa berkas yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama terkait dengan ijazah pendidikan Bacalon. “Karena ada nama sekolah yang tertulis di berkas berbeda dengan nama saat ini. Misalnya, ada sekolah yang dahulu bernama lain tapi sekarang berubah. Sekolah-sekolah ini masih ada, tapi perlu dikonfirmasi kembali, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah Malang dan Singosari,” ujar Toyyib, Selasa (03/09/2024) tadi.

Untuk memastikan keabsahan pendidikan tersebut, KPU Kota Malang telah meminta dokumen tambahan dari sekolah-sekolah terkait. Selain itu juga melakukan verifikasi langsung di lapangan dengan mendatangi masing-masing sekolah.

“Jika ada keraguan terhadap dokumen itu, kami datangi sekolah tersebut. Namun, jika tidak ada keraguan, kami anggap berkasnya sah,” tambahnya.

Baca juga :

Tak hanya itu, KPU juga membuka masa perbaikan untuk berkas yang dianggap belum memenuhi syarat. Seperti, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bacalon yang masih dalam proses.

“LHKPN itu masih proses dan belum turun, kami masih anggap belum benar. Pasangan calon masih memiliki waktu untuk memperbaikinya,” katanya.

Lebih lanjut Toyyib juga menegaskan, mengenai pergantian calon bisa dilakukan, tetapi berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan kesehatan bukan karena faktor politik. Proses pergantian calon memiliki prosedur khusus dan tidak berarti calon baru harus mengikuti pendaftaran ulang.

“Hasil akhir verifikasi administrasi akan kita umumkan pada 14 September 2024 yang mencakup syarat calon dan pencalonan. Jadi, masyarakat akan tahu siapa saja yang memenuhi syarat untuk maju di Pilkada 2024,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ali Mutohirin, menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan di KPU Kota Malang tersebut adalah bagian dari proses perlengkapan berkas administrasi. Untuk surat pengajuan pengunduran diri dari perusahaan BUMN, itu sudah diajukan sejak Juni 2024 lalu.

“Sekarang hanya menunggu keputusan resmi dari perusahan BUMN, bahwa telah mengundurkan diri. Mungkin besok atau lusa, kami akan serahkan surat tanda terima dari kantor ke KPU Kota Malang ini,” kata Ali.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa klarifikasi tersebut dilakukan untuk menjaga integritas serta nama baik, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Sebagai bakal calon Wakil Wali Kota, menurutnya tidak boleh menggunakan fasilitas dari negara atau BUMN.

“Kalau sudah terjun begini tidak boleh menggunakan fasilitas dari negara, baik dari BUMN. Berkas pengunduran diri sudah diajukan. Tinggal menunggu keputusan resmi yang menyatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri,” ujar Ali.

Ali juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah bekerja sejak tahun 2020 lalu di perusahaan tersebut. Dengan statusnya sebagai Komisaris Independen terakhir kali diperpanjang pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juni 2024 lalu.

“Di BUMN, jabatan bisa diganti sewaktu-waktu oleh pemilik saham. Oleh karena itu, saya mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Pengunduran diri Eddy Wahyono ini, disampaikan pada Rabu (25/01/2023) sore, saat menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Malang.

Dalam pengunduran diri itu, Eddy tampak didampingi beberapa cabang olah raga (Cabor) di KONI. Sementara dalam keputusan untuk mundur dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum KONI Kota Malang, ini lebih mempertimbangkan kondisi Cabor.

“Menyikapi kondisi terakhir, saya melihat bahwa prosesnya terlalu panjang. Padahal, sebentar lagi akan ada Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) VIII Jatim di tahun 2023. Karenanya, saya tidak menginginkan adanya perpecahan di Cabor dan agar lebih segera fokus dalam persiapan Porprov 2023,” jelas Eddy.

Dijelaskannya, bahwa selama ini pihaknya telah menjalin ikatan batin yang kuat dengan Cabor. Sehingga, Kota Malang mampu meraih posisi dua pada Porprov VII Jatim.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Selama 4 tahun kebersamaan ini (sebagai Ketua Umum KONI Kota Malang), ada ikatan batin bersama Cabor. Sehingga, menghasilkan yang terbaik untuk Kota Malang. Kami membantu proses pembinaan di Cabor, sebagai ujung tombak pelaksana tetap di Cabor. Pada Porprov VII Jatim, KONI Kota Malang berhasil meraih medali emas dan mengalami kenaikan 75 persen,” jelasnya.

Melalui pengunduran diri ini, dirinya berharap, nantinya Ketua Umum KONI Kota Malang, dapat mempertahankan prestasi yang sudah ditorehkan. “Jadi, saya lebih memberikan kesempatan kepada yang lain, supaya Cabor-Cabor tidak terpecah. Mudah-mudahan ke depan, lebih baik lagi. Setidaknya mempertahankan, syukur bisa mengungguli Surabaya dalam gelaran Porprov 2023 mendatang. Para pengurus, Cabor, atlet bisa konsentrasi lagi pada pelatihan dan semangatnya tetap terbangun,” ujar Eddy.

Ketua Cabor Tarung Drajat Kota Malang, Purwono Cokro, berterima kasih kepada Eddy Wahyono, selama menjadi Ketua Umum KONI Kota Malang dan telah menorehkan prestasi yang begitu bagus hingga bisa mencapai peringkat ke dua Porprov VII Jawa Timur. “Tolak ukurnya prestasi. Kami menyayangkan penarikan diri Pak Eddy. Namun, ini adalah proses dan semoga ke depannya Cabor-Cabor lebih berprestasi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, dengan menudurnya Eddy Wahyono, maka secara otomatis Djoni Sudjatmoko resmi menjadi calon tunggal Ketua Umum KONI Kota Malang periode 2023 hingga 2027, yang akan di gelar pada 30 Januari 2023 di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang. (gie)

Padahal, selain berstatus incumbent (wakil bupati mendampingi Bupati Fadeli) dan ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Lamongan, Kartika juga kader struktural PKB, menjabat wakil ketua DPW PKB Jatim.

Berbekal ketiga ‘modal’ tersebut ternyata tak cukup bagi DPC PKB Lamongan. Bahkan di internal PKB sendiri sudah bulat memutuskan hanya memintakan rekom ke DPP PKB untuk Sholahuddin, Asisten Pribadi (Aspri) Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai calon bupati.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK DPC PKB Lamongan Nomor 0192/SK/DPC-02/IV/B.1/X/2019 tentang usulan rekomendasi bakal calon bupati Lamongan periode 2020-2025 untuk mendapatkan rekomendasi DPP PKB.

SK dibacakan langsung oleh Ketua DPC Lamongan, H. Abdul Ghofur yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Lamongan saat acara konsolidasi PKB untuk pemenangan Pilkada 2020 di Rumah Makan Aqila, Kecamatan Deket, Lamongan, Kemarin (28/10/2019).

Dalam isi SK juga disebutkan sejumlah pertimbangannya, di antaranya selama 30 tahun kader NU dan PKB di Lamongan selalu terpinggirkan dan tidak pernah menduduki jabatan strategis di semua lini Pemkab — padahal selama 10 tahun terakhir, Kartika yang kader NU menjabat wakil bupati.

Karena itu, lanjut Ghofur, PKB Lamongan hanya mengajukan satu nama calon bupati yang didasari keinginan yang sama dengan NU, yakni mewujudkan bupati berasal dari kader NU untuk dimintakan rekom ke DPP.

“Ibarat e wong iku wis arep-arep kapan duwe bupati sing asli kader NU, dan kader NU sing sembodo. Apalagi Pak Sholahuddin ikut mendirikan dan jadi ranting PKB saat baru berdiri,” katanya.

Ghofur menandaskan, keputusan PKB Lamongan memberangkatkan Sholahuddin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap para kiai NU dan masyayikh, dengan memperhatikan masukan dari Tim 9 PCNU Babat dan PCNU Lamongan.

“Selaku ketua DPC PKB, prinsipnya sami’na wa atho’na kepada para kiai dan masyayikh serta pimpinan partai politik di atas,” tandasnya menegaskan. (tyo/zen/yan)