Adalah Jejeb Anur Khamid, Pria kelahiran Pasuruan yang saat ini menjabat sekretaris DPD Partai Nasdem kota Pasuruan yang akan menduduki kursi wakil rakyat di gedung DPRD kota Pasuruan menggantikan posisi yang dijabat Hasjim Asjari.

“Belum ada keputusan resmi.Namun proses PAW (pergantian antar waktu) biasanya setelah penetapan calon kepala daerah oleh KPU,” ujar Jejeb, Minggu (9/8/2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh Hasjim selaku ketua DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan. “Nanti, masih belum ada instruksi dari DPP dan sebagai kader partai kami siap,” tegas Hasjim.

Hasjim saat ini duduk di fraksi Hanura Nasdem Perjuangan (FHNP) bersama partai Hanura dan PDI Perjuangan di DPRD kota Pasuruan. Dari data yang berhasil di dapat Memo X, Jejeb sendiri di wilayah Pasuruan telah pula dikenal sebagai seorang pengembang bidang properti, sebelum dirinya berkiprah di dunia politik. (tam/hen/mzm)

Ketua Penjaringan Bacawali dan Bacawawali DPC PPP Kota Blitar, Guntur Pamungkas mengatakan, sebelumnya ada tujuh nama yang mendaftar melalui PPP. Mereka adalah Tjutjuk Sunaryo, Heru Sunaryanta, Nuhan Eko Wahyudi, Muhtar Lubby, Henry Pradipta Anwar, Galih Saksana, dan Thofan Herinoto. Namun setelah diseleksi mengerucut menjadi empat nama.

“DPC PPP melakukan fit and proper test terhadap tujuh pendaftar. Dari tujuh nama itu empat diantaranya lolos dan kami serahkan ke DPW untuk dikirim ke DPP,” kata Guntur Pamungkas, Senin (9/3/2020).

Lebih lanjut Guntur menyampaikan, setelah menyerahkan empat nama tersebut ke DPP melalui DPW, tugas DPC untuk melalukan penjaringan telah selesai.Kini pihaknya tinggal menunggu hasil rekomendasi dari DPP PPP.

“Sekarang kami tinggal menunggu rekomendasi dari DPP saja,” tandasnya.

Keempat nama yang diusulkan DPC PPP ini, memiliki latar belakang berbeda-beda. Seperti Henry Pradipta Anwar merupakan kader PDIP yang juga putra mantan Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar. Sedangkan Nuhan Eko Wahyudi, merupakan kader PPP yang sekarang menjabat Sekretaris DPC PPP Kota Blitar dan menjadi anggota DPRD Kota Blitar. Sedangkan Tjutjuk Sunaryo merupakan kader Partai Gerindra dan sekarang menjabat wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim. Kemudian Galih Saksana merupakan seorang pengusaha. (jr/yan)

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa sebelum mengambil formulir penjaringan bakal calon walikota pasuruan ke partai besutan Prabowo Subianto ini. Achmad Anshori terlebih dahulu mengambil formulir ke partai Nasdem dan PDIP.

Menurut Sekretaris DPC Gerindra Kota Pasuruan Mamat Aryo Setiawan,” tokoh masyarakat,politik dan tokoh agama silakan mengambil formulir pendaftaran,”tegasnya.

Lebih lanjut, pembukaan pendaftaran kami aktifkan mulai Minggu(3/11) hingga Jumat(15/11) atau selama dua pekan. Selanjutnya berkas pendaftaran calon kami kirimkan ke DPP Gerindra, untuk diproses siapa yang mendapatkan rekomendasi sebagai calon walikota pasuruan yang diusung partai Gerindra,”beber Sekretaris Gerindra Kota Pasuruan yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Sementara itu ditempat yang sama Achmad Anshori,” sengaja kami mengambil formulir pendaftaran pada hari pertama di DPC Gerindra,”ucapnya.

“Kami beserta tim sukses segera mengisi dan melengkapi berkas pendaftaran serta segera kami kembalikan. Intinya kami siap kembali bertarung pada suksesi kota pasuruan. Saatnya kota pasuruan kembali melaksanakan pembangunan secara merata dan semua lini.Transparansi anggaran dan transparansi kepemerintahan menjadi tolak ukur kami,jika dipercaya masyarakat membangun kota pasuruan,”tegas Achmad Anshori. (arf/hen/yan)

“Saya dan Pak Santoso Insyaalah satu paket, saya sebagai bakal calon Wali Kota, Pak Santoso wakil wali kota. Kami satu visi misi meskipun kemarin kita datang mengambil formulis sendiri-sendiri Insyaallah nanti kami satu paket,” kata Henry Pradipta Anwar usai mengembalikan formulir.

Sementara Plt Wali Kota Blitar Santoso mengaku tidak keberatan untuk mendampingi Henry aebagai bakal calon wakil wali kota. Dia mengaku sebagai petugas partai harus siap menjalankan tugas yang diberikan.

“Saya sebagai petugas partai kalau nanti dari DPP menugaskan seperti itu (bacalon wakil wali kota mendampingi Henry) saya mengijuki. Tugas itu harus dipatuhi Insyaallah akan saya jalankan,” tandas Santoso.

Pengembalian formulir Henry dan Santiso ke kantor DPC PDIP Kota Blitar ini sempat mengundang perhatian warga dan para pengendara. Karena ratusan kader dan simpatisan konvoi berjalan kaki dari kediaman Henry di Jalan Kelud menuju kantor DPC PDIP di Jalan Dr Wahidin. (jar/yan)

Setelah dilakukan penjaringan oleh DPC, DPD, maupun DPP PDI Perjuangan, selajutnya DPP PDI Perjuangan melalui Tim Khusus akan melakukan proses Penyaringan seperti melakukan wawancara, tes tertulis, tes psikologis, dan lain-lainnya.

Adapun yang mendaftar sebagai bakal calon walikota surabaya antara lain Wisnu Sakti Buana, Dyah Katarina, Chrismanhadi, dan Sri Setyo Pratiwi. Sedangkan yang mendaftar sebagai bakal calon wakil walikota surabaya adalah Armudji, Anugerah Ariyadi, Sutjipto Angga Jo, dan Eddy Tarmidzi.

Menurut Wakabid Organisasi DPC PDI Perjuangan Surabaya, Purwadi, dalam penjaringan kali ini ada yang menarik dari bakal calon yang ada, yakni Dyah Katarina dan Chrismanhadi awalnya bakal calon wakil walikota Surabaya, ketika mengembalikan formulir berubah mendaftar sebagai bakal calon walikota surabaya. Begitu pula, dengan Sri Setyo Pratiwi bersedia menjadi anggota PDI Perjuangan agar bisa ikut penjaringan bakal calon walikota surabaya.

“PDI Perjuangan bangga dengan tahapan penjaringan yang ada, namun Proses rekrutmen dan seleksi bakal calon walikota surabaya yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya merujuk pada Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” terangnya.

Menurutnya, proses rekrutmen dan seleksi bakal calon walikota dan/atau wakil kota surabaya sebagaimana kebijakan yang diatur Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017, adalah mencari dan menseleksi siapakah angggota atau kader partai yang tepat untuk menjalankan tugas partai sebagai calon walikota surabaya.

“ Karena perolehan suara PDI Perjuangan di Kota Surabaya lebih dari 25% dan perolehan kursi di atas 20%, DPC PDI Surabaya yang waktu Pileg 2019 kemarin dinakhodai oleh Mas Wisnu Sakti Buana terbilang solid mulai tingkatan pengurus kota sampai tingkat anak ranting. Modal lain yang cukup signifikan PDI Perjuangan untuk mengusung sendiri adalah keberhasilan 2 (dua) kader partai, yaitu Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang selama ini berhasil menjalankan pemerintahan Kota Surabaya.” Terangnya.

“Dari modal-modal yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, maka hal yang wajar jika banyak mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota surabaya” tutupnya.

Sementara itu,Wimbo Ernanto, Wakabid Pemenangan Pemilu menambahkan, bahwa setelah penutupan pendaftaran pada Sabtu, 14 September 2019 pukul 24.00 WIB, pihaknya akan menyetorkan nama-nama yang telah mengembalikan formulir pendaftaran pada DPD PDI Perjuangan Jatim, pada Senin (16/9/2019).

“Jadi kami tidak berhak menolak selama dia adalah kader. Sampai di DPD kita setorkan berkas, itu sama divalidasi verifikasi. Terus ke DPP untuk penjaringan,” katanya.

Setelah penyaringan, DPP akan menurunkan rekomendasi pasangan Wali dan Wakil Wali Kota Surabaya, kata Wimbo. Kemudian, DPC akan mendaftarkan pasangan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Nah, biasanya rekomendasi ini turun mendekati pembukaan pendaftaran cawali di KPU pada Juni mendatang,” pungkasnya. (Ace/yan)

Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin menyatakan, pasangan calon Walikota Malang dilarang mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap. Berupa sakit parah dan meninggal dunia.

“Pasti ada yang senang dan tidak senang saat mengetahui hasil pengundian nomor urutnya. Walaupun tidak senang dengan nomor urut yang didapat. Pasangan cawali dilarang mengundurkan diri,” ungkap Zaenudin.

Misalkan ada salah satu dari pasangan cawali Kota Malang meninggal dunia. Partai pengusung bisa mengganti cawali atau cawawali yang berhalangan tetap itu.

Namun dengan pertimbangan surat suara untuk Pilkada Kota Malang belum dicetak. Kalau surat suaranya sudah dicetak. Maka parpol pengusung tidak bisa mengganti calonnya.

Demikian halnya apabila ada cawali Kota Malang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hal itu tidak membatalkan proses tahapan Pilkada Kota Malang. Walaupun cawalinya sampai ditahan oleh KPK.

Kalau belum ada keputusan tetap (ingkra) dari pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Maka tahapan Pilkada Kota Malang terus berlanjut sampai pelantikan Walikota Malang terpilih.

Tiga pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang resmi ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU), di kantor KPU Kota Kediri, pada Senin (12/2/2018) pukul 20.00 wib.

Ketua KPU Kota Kediri Drs Agus Rofik mengatakan, ketiga paslon yang ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka pasangan calon Walikota Kediri, tahun 2018 adalah Abdullah Abubakar-Lilik Muhibah, Aizudin-Sudjono Teguh Widjaya, dr Samsul Ashar- Teguh Juniadi.

“Ketiga pasangan calon Walikota dan Walikota Kediri ini, resmi kita tetapkan menjadi kontestan Pilwali Kota Kediri, pada Juni 2018 mendatang,” terangnya.

Usai penetapan pasangan calon, Teguh Juniadi SE, Calon Wakil Walikota pasangan dr Samsul Ashar kepada wartawan mengatakan, ketidakhadiran pak dokter dalam sidang penetapan ini karena ada hal yang sangat urgen yakni ada pasien jantung yang harus dioperasi malam ini juga.

“Pak dokter ada kepentingan mendadak, karena ada pasien yang harus ada tindakan operasi jantung di RS Gambiran,” katanya.

Sebenarnya sejak sore, pak dokter telah hadir dalam sidang paripurna penetapan calon, karema ada komdisi mendesak untuk menyelamatkan pasien, maka Pak Dokrer mendahulukan penyelamatan. “Tadi pak dokter ada, tapi ada pasien jantung yang harus dioeperasi. Maka saat itu juga ia mohon ijin untuk tidak mengikuti sidang penetapan,” lanjutnya

Penerimaan salinan berkas penetapan pasangan calon, diwakili Teguh Juniadi dan Theo dari PDIP. Untuk tahapan pengundian nomor rencananya akan dilakukan oleh KPU di Hotel Insumo Kediri. (aji/yan)

Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto tahun 2018 tersebut, dalam rangka Pilwali Kota Mojokerto yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Mojokerto.

Dalam rapat pleno terbuka tersebut, dihadiri Saiful Amin, Ketua KPUD Kota Mojokerto beserta komisioner, Elsa Fifajanti, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto beserta komisioner, Titik listiawati, LO Bapaslon Andy Soebjakto Molanggato dan Ade Ria Suryani, M. Agus LO Bapaslon Warsito, SE dan Moeljadi, Tina, LO Bapaslon Dr. H. Akmal Boedianto, SE. M.Si dan Dr. Rambo Garudo, Supriyanto, LO Bapaslon Hj. Ika Puspitasari dan Achmad Rizal Zakaria, Wibisono, Tim Ses Bapaslon Hj. Ika Puspitasari dan Achmad Rizal Zakaria, Soni, Ketua DPD Golkar Kota Mojokerto, Tim kampanye Bapaslon, Tim penghubung Bapaslon dan Tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Kota Mojokerto, Saiful Amin mengatakan, kegiatan saat ini merupakan pengundian Paslon, dan harus diketahui oleh seluruh masyarakat dalam tanda kutip bukan rahasia.

Amin juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh yang hadir karena tempat yang sangat sempit dan terbatas yang membuat suasana kurang nyaman. “Pasangan bacalon Walikota ada 4 pasangan, apabila tidak ada halangan, seluruh pasangan bacalon akan maju ke tahapan berikutnya menjadi Paslon Pilwali Walikota Mojokerto,” terang Amin.

Ditambahkan Amin, pasangan yang lolos yakni, Paslon Warsito SE dan Moeljadi, Paslon Dr H Akmal Boedianto SE M.Si dan Dr Rambo Garudo, Paslon Andy Soebjakto Molanggato dan Ade Ria Suryani dan Paslon Hj Ika Puspitasari dan Achmad Rizal Zakaria.

“Selanjutnya, tahapan Pilkada ini, semua pasangan calon akan mengikuti pengambilan nomor urut, yang akan kita selenggarakan besuk hari Selasa (13/2/2018),” jelas mantan wartawan ini.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan SK penetapan kepada pasangan calon dan foto bersama. Dan acara berjalan lancar, tertib dan aman. (@r/yan)

Ketua KPU Kota Malang Zaenudin menegaskan, tiga bacawali Kota Malang memenuhi persyaratan calon dan pencalonan. Sehingga bisa ditetapkan sebagai cawali Kota Malang dalam Pilkada Kota Malang tahun 2018.

“Mereka lolos verifikasi administrasi pencalonan dan persyaratan calon. Serta lolos test kesehatan, test bebas narkoba dan test psikologi. Maka mereka layak untuk ditetapkan sebagai cawali Kota Malang,” tegas Zaenuddin.

Setelah ditetapkan menjadi Cawali Kota Malang. Maka Mochammad Anton dan Sutiaji wajib cuti diluar tanggungan negara. Lalu Ya’qud Anda Qudban dan Sofyan Edy Jarwoko wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Malang.

Berikutnya kewajiban dari tim sukses ketiga cawali Kota Malang adalah menyerahkan rekening dana kampanye kepada KPU. “Pelaksanaan kampanye tiga cawali dimulai 15 Februari sampai 24 Juni 2018. Silahkan masing masing calon menyampaikan program kerjanya kepada masyarakat yang penting jangan saling menghasut dan melakukan praktik money politik,” tegas Zaenudin.

Penetapan tiga cawali Kota Malang dilaksanakan Senin (12/2/2018) siang di ball room hotel Ijen Suit, Kota Malang. Hadir pada acara itu tiga pasang cawali Kota Malang beserta pendukungnya. Sekda Kota Malang, Wasto. Kajari Kota Malang. Kapolres Kota Malang serta Dandim 0833 Kota Malang.

Setelah penetapan pasangan Cawali Kota Malang pendukung tiga cawali saling berteriak melontarkan slogan cawali yang didukungnya. Meski suasana didalam ruangan sedikit gaduh. Proses penetapan tiga pasang Cawali Kota Malang berlangsung tertib dan aman serta lancar.

Cawali Kota Malang Sutiaji menegaskan, suasana kondusif semacam ini harus tetap dijaga dan dipertahankan. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jatim harus menjadi contoh Pilkada di Jatim bahkan tingkat nasional.

“Kita sebagai calon walikota senantiasa akan berusaha untuk menjaga kondisi Kota Malang tetap kondusif. Sesungguhnya walaupun saat ini kita dipisahkan oleh pilihan kita masing masing dan kepentingan. Tetap saja tiga cawali masih teman dan saudara. Apalagi kita sama sama warga Arema. Salam Satu Jiwa buat teman teman dan saudaraku semua warga Kota Malang,” pungkas Sutiaji. (man/yan)