“Kami belum menerima pengaduan dari Bupati Salwa. Jadi, BK tidak bisa mengambil sikap,” jelas Ketua BK DPRD Bondowoso, Senin (14/03/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, tugas BK mengatur tata laksana dan perilaku anggota DPRD. Seharusnya, secara etika, sebelum Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, mengadukan anggota DPRD ke Polisi, harusnya diadukan terlebih dahulu pada BK.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Jika ada anggota DPRD melanggar etika atau menyalahgunakan tugas dan fungsinya, adukan dahulu pada BK DPRD. Jangan langsung diadukan pada APH (Aparat Penegak Hukum),” ujarnya.

Jangankan bupati, lanjutnya, masyarakat boleh mengadukan anggota DPRD pada BK, jika memang menemukan dugaan anggota melanggar etika dan menyalahgunakan Tusinya sebagai anggota Dewan. Mekanisme ini, jika ada pengaduan dari masyarakat tentang prilaku anggota DPRD, BK langsung melaporkan pada pimpinan DPRD. “Kemudian, dirapatkan di Banmus (Badan Musyawarah) untuk diambil kesimpulan,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, diadukan ke polisi oleh kuasa hukum bupati, karena dinilai melanggar UU ITE. Dhafir-sapaannya, diduga melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. (sam/zen/sit)

Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya dua alat bukti yang diterima oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep. Kendati demikian, bukti yang didapat masih harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, untuk memastikan siap aktor pemeran dalam video tersebut.

Ketua BK DPRD Sumenep, Sami’oeddin, mengaku dua alat bukti itu sudah di mejanya. Namun, dirinya menegaskan bahwa langkah untuk mengungkap pelaku itu harus berhati-hati. Sebab, BK masih meragukan barang bukti yang ada itu.

“Ya benar, alat bukti sudah di meja kami. Tapi inikan masih dalam penyelidikan. Benar apa tidak, itu alat buktinya,” jelasnya, Selasa (01/03/2022).

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Sami’oeddin mengaku, barang bukti yang diterimanya sudah berada di BK sekitar 1 bulan. Akan tetapi ia menolak untuk mengungkap asal usul barang bukti tersebut diperoleh. “Sekitar satu bulan lah, tapi gak usah diungkap siapa orang itu,” jelasnya.

Dirinya berjanji, akan terus berupaya untuk melakukan pengungkapan kasus ini hingga tuntas sesui dengan kewenangan yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Lantaran kasus ini sangat penting karena berkaitan dengan marwah institusi wakil rakyat. Namun, dirinya tidak memiliki target waktu kapan penyelasain kasus ini.

“Pasti diproses lah. Ini tidak seperti kasus lain. Ini menyangkut nama baik seseorang. Tunggu sajalah,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus video mesum yang diduga mirip anggota DPRD Sumenep viral. Saat ini, kasus tersebut sudah mulai diproses apalagi BK sudah menerima 2 alat bukti. (dan/gie)

Ketua BK DPRD Sumenep, Sami’odin, mengatakan bahwa karena ini berkaitan dengan nama baik institusi wakil rakyat, pihaknya mengaku harus lebih hati-hati di dalam melakukan penyelidikan. Saat ini, BK sedang mengumpulkan sejumlah alat bukti dan pemanggilan terhadap beberapa saksi sebelum mengambil sebuah keputusan.

“Masih proses penyelidikan. Kita harus hati-hati, karena ini menyangkut aib seseorang. Pastinya, BK berusaha bagaimana hal ini jelas,” ujar Sami’odin melalui saluran telponnya, Kamis (24/02/2022).

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Sami’odin juga menyampaikan, bahwa di dalam melakukan penyelidikan, pihaknya berpegang teguh terhadap prosedur perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga berjanji akan terus berupaya agar polemik pada kasus ini segera terselesaikan.

“Intinya, pasti akan terus berproses. Kita harus perlu hati-hati. Apalagi di era yang sekarang ini, ya macam-macam lah,” ujarnya.

Pihaknya juga memastikan, apabila polemik tersebut terbukti, tentu merupakan pelanggaran etik. BK tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan sesuai kewenangan BK. “Soal pemberhentian, BK tidak punya wewenang. Yang berhak melakukan pemberhentian itu adalah partai,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sempat viral bahwa, aktor pemeran video mesum diduga mirip salah satu wakil rakyat di Kabupaten Sumenep. Hal itu sontak membuat publik geger. (dan/gie)