“Demi memaksimalkan peran saat penanganan bencana, Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo, akan selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Dengan koordinasi ini, diharapkan nanti ada sinkronisasi tugas dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih saat berada di lapangan. Siapa berbuat apa sudah jelas,” kata Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzamil.

Menurut Muzamil, Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo, bentuk landasannya karena di tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Timur, sudah ada. Selain itu, juga sudah ada instruksi dari Baznas pusat maupun Baznas Provinsi Jawa Timur, yang disampaikan secara virtual mengenai pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas di masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Timur.

Baca Juga : Sempat Tak Lolos, Wali Kota Probolinggo Akhirnya Jalani Vaksinasi

“Tugas dari Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo ini adalah membantu Pemerintah Daerah mengenai tanggap bencana, utamanya masalah logistik. Kami tetap akan menjalin koordinasi dengan BPBD Kabupaten Probolinggo sebagaimana hasil silaturahim yang dilakukan oleh Komisioner Baznas dengan BPBD. Intinya tetap ada koordinasi antara Baznas dengan BPBD,” terangnya.

Muzamil menerangkan, pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo ini bertujuan untuk membantu tugas Pemerintah Daerah, dalam penanganan bencana dengan menggunakan dana infaq. Hal ini masuk dalam program Probolinggo Peduli.

Tetapi kami tidak mengharap terjadi bencana, namun kita tetap harus waspada akan kemungkinan terjadinya bencana. Kalau tidak membentuk khawatir ada musibah di daerah lain dan kita dibutuhkan untuk mengirimkan personil oleh Baznas Provinsi Jawa Timur. Kewaspadaan itu tidak hanya dilakukan di lingkungan Kabupaten Probolinggo saja, tetapi juga di luar.

“Namun untuk Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo, tupoksinya tetap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Untuk teknis pelaksanaan tugas di lapangan tambah Muzamil, pihaknya tetap menunggu komando dari BPBD Kabupaten Probolinggo. Dalam waktu dekat Baznas juga akan memfasilitasi tanggap bencana dari ormas, supaya ada pemahaman yang sama terhadap Tim Relawan Tanggap Bencana yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Probolinggo. Materinya akan disampaikan oleh tim dari BPBD Kabupaten Probolinggo.

“Kami berharap pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo ini dapat meringankan dan membantu tugas Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana. Dengan kata lain mampu membantu menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Daerah,” harapnya. (geo/ed2)

Selain merusak rumah, satu bangunan masjid dan empat gedung atau gudang, di delapan desa di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan, juga turut terdampak.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Ibnu Hajar, mengatakan bahwa puluhan rumah di dua kecamatan di beberapa desa mengalami kerusakan. Desa yang terdampak, diantaranya seperti Desa Majungan, Desa Majungan, Pademawu Timur, Desa Jarin, Desa Larangan Tokol, dan Desa Padelegan, Desa Tanjung, Desa Pegagan dan Desa Baddurih.

“Ada 18 rumah di Desa Jarin, 10 rumah di Desa Padelegan, Desa Larangan Tokol 2 rumah, Desa Majungan 1 rumah, Desa Pademawu Timur 2 rumah, Desa Tanjung 20 rumah dan 1 masjid, Desa Pegagan 3 gedung, Desa Baddurih 1 tempat garam”, ujarnya saat dikonfirmasi Memontum.com, Senin (15/02) tadi.

Ibnu Hajar menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Namun, masyarakat yang rumahnya rusak mengalami kerugian materiil. Sementara pihaknya, akan menindaklanjuti terhadap kerugian yang disebabkan bencana tersebut.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Mobil Sigap, Jaka Jatim Lurug Kejari dan Minta Tidak Main Mata dengan Bupati

“Untuk ganti rugi kami masih menunggu informasi resmi dari kepala desa, yang dikeluarkan oleh camat dan nanti dilaporkan ke bupati tembusan seluruh OPD teknis untuk menerima bantuan, karena bantuan untuk fisik (perbaikan rumah) memang disahkan Dinas Sosial,” ujarnya.

Ibnu Hajar menambahkan, sejak 2017, bantuan dampak bencana yang awalnya ditangani oleh BPBD, sekarang menjadi satu pintu langsung dihandle Dinas Sosial. Tujuannya, untuk menjamin kepastian dan kebenaran korban terdampak bencana.

“Di desa dan kecamatan ini memang sering terjadi angin kencang. Tanda-tanda terjadinya angin kencang ini di masa transisi, antara musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya,” terangnya. (fid/adi/ed2)

Kasi Logistik dan Kedaruratan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Batu, Achmad Choirul Rochim, mengatakan bencana banyak terjadi sejak awal Januari. Topografi Kota Batu yang masih dikelilingi perbukitan menjadi dominasi adanya bencana longsor.

“Untuk dampak yang ditimbulkan ada beberapa. Mulai dari plengsengan ambrol, rumah rusak, hingga drainase rusak. Secara material seluruh kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,6 miliar,” ujar Rochim, Rabu (20/01).

Perbaikan dari dampak kerugian itu menelan anggaran Rp 2,9 miliar. Anggaran perbaikan dikucurkan melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 10,8 miliar.

Selama terjadi bencana di bulan Januari, pihaknya mencatat tidak ada korban. Hanya kerugian material karena berdampak pada bangunan fisik seperti rumah atau plengsengan atau saluran irigasi.

Untuk menghindari adanya korban akibat bencana yang terjadi. BPBD Kota Batu melakukan tindakan kesiapsiagaan dengan menargetkan 15 unit pemasangan alat early warning system (EWS) pendeteksi tanah longsor.

Sementara itu, Achmad Choirul Rochim menyampaikan dalam mengantisipasi adanya korban ketika terjadi bencana longsor, BPBD Kota Batu tahun ini menganggarkan enam alat EWS.

Saat ini Kota Batu telah memiliki empat unit EWS. Sedangkan untuk kebutuhan 15 unit, artinya BPBD masih membutuhkan sembilan alat pendeteksi longsor. Untuk harga per unit EWS membutuhkan anggaran sekitar Rp 110 juta.

“Karena itu kami mengajukan enam alat pendeteksi longsor lagi, ditahun 2021. Pengadaan dilakukan secara bertahap. Enam alat tersebut nantinya akan dipasang di tiap desa/kelurahan yang rawan terjadi longsor. Seperti permukiman yang disekitarnya terdapat daerah lereng,” urainya.

BPBD memetakan beberapa daerah yang rawan longsor seperti di Kecamatan Bumiaji meliputi Desa Sumber Brantas, Tulungrejo, Gunungsari, Sumbergondo. Selain itu, satu titik berada di kawasan payung, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu.

“Alat ini nantinya akan mengidentifikasi pergerakan tanah yang dideteksi oleh kabel baja ekstensometer. Sehingga ketika ada pergeseran tanah, alarm akan berbunyi,” katanya. (cw2/ed2)