“Tujuan FGD bersama OPD yang ada lingkungan Pemkot Batu, ini adalah diskusi kelengkapan data. Pengecekan data apakah sudah lengkap dan sesuai,” terang Parjan, Selasa (14/02/2023) tadi.

Mengapa kegiatan itu dilaksanakan, ujarnya, bahwa jadwal yang sudah disepakati Kota Batu dalam angka ini tanggal 28 Februari 2023. Artinya, pada tanggal tersebut semua data harus terbaru dan sudah tayang di website milik BPS Kota Batu.

Untuk tahap awal (hari ini), menurut Parjan, dilakukan diskusi. Tapi sebelumnya dari masing-masing OPD berkomitmen setiap tahun untuk melengkapi data dengan tepat dan akurat.

Baca juga :

• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan DTH Tahap II untuk 84 KK Terdampak Gunung

“Sekarang lagi dilakukan diskusi pengecekan dari data masing-masing OPD itu akan dikroscek apakah sudah benar. Nanti diakhir diskusi ini akan dilakukan penetapan daftar data. Artinya, kalau sudah penetapan sudah benar dan dinas itu harus bertanggung jawab karena sudah ditetapkan,” jelas Parjan.

Tentunya FGD bersama OPD Pemkot Batu tersebut, tambahnya, bertujuan sesuai dengan Perpres tahun 2019 yaitu menuju satu data Indonesia. Ketika menuju satu data Indonesia harapannya data itu cuma satu. Sehingga, kebijakan ke depan pengambilan data mengacu ke satu data itu.

Dari 38 OPD yang berada di Pemkot Batu, lima OPD diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Bapelibangda dan DBKSDM sudah menyatakan kelengkapan datanya.

“Harapannya hari ini selesai semua. Tapi, kalau memang belum satu dua hari ini harus selesai. Karena tanggal 28 Februari 2023 sudah rilis dengan data yang baru,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pada tanggal 28 Februari 2023 nanti, dari hasil FGD dengan OPD Pemkot Batu, website BPS akan menayangkan data terbaru kondisi Kota Batu. Misalnya, angka pengangguran, kemiskinan, data pertanian dan lainnya. (put/sit)

Kepala BPS, Erni Fatma Setyoharini, menyampaikan jika itu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat dalam memaknai angka inflasi. Sebelumnya, penyajian angka inflasi tersebut menekankan angka inflasi month to month (m-to-m), sedangkan dalam dua bulan terakhir penyajian angka inflasi menekankan pada angka year on year (y-on-y).

“Jadi memang inflasi ini harus dikawal semua. Sehingga, kami hadirkan media disini tentunya agar bisa menerjemahkan rilis inflasi kami dengan baik dan benar,” ujar Erni.

Erni menjelaskan, jika angka inflasi di Kota Malang pada bulan November ini terendah se Jawa Timur, yakni di angka 0,12 persen itu berdasarkan angka inflasi (m-to-m). Sedangkan Inflasi (y-on-y) pada November sebesar 6,61 persen. Dimana tekanan inflasi (m-to-m) tersebut dianggap mulai melemah.

“Tekanan inflasi mulai melemah. Tetapi kita juga tidak tau kondisi yang seperti ini menjelang nataru, dan kita tidak bisa mengerem ada kenaikan atau bisa terkendali. Karena ada tpid kalau mereka sudah bekerja dengan benar,” lanjutnya.

Sementara, Statistik Muda BPS Kota Malang, Dwi Handayani, menuturkan jika inflasi tersebut merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Angka inflasi dihitung dari perubahan indeks harga konsumen (IHK).

Baca juga :

• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan DTH Tahap II untuk 84 KK Terdampak Gunung

“Indeks Harga Konsumen (IHK) secara sederhana merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa pada suatu periode tertentu, terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar),” kata Dwi.

Lebih lanjut disampaikan, jika semua negara berjuang dalam mengendalikan inflasi. Sesuai dengan arahan presiden, penanganan inflasi juga harus dilakukan bersama sama antara pusat dan daerah. Dimana, kunci dalam penanganan inflasi harus dilakukan secara serempak.

“Kunci penanganan inflasi Indonesia itu mesti serempak, seperti penanganan Covid-19. Penanganan inflasi adalah agregat kerjasama antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Dipertegas, alasan BPS lebih menggunakan (y-on-y) itu akan kelihatan inflasi pertahun seperti apa. Karena inflasi sendiri ukuran dinamika perkembangannya itu harga, terutama harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan Bank Indonesian Malang, Samsun Hadi, menyampaikan jika inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dimana pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pentingnya pengendalian inflasi itu didasarkan pada pertimbangan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tambah Samsun. (rsy/sit)

Kegiatan zoom meeting se-Bakorwil V Jember ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 005/036.9/033.3/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan.

Selain Pemkab Probolinggo, kegiatan rapat evaluasi PPKM Mikro melalui zoom meeting ini juga diikuti oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo.

Rapat evaluasi PPKM Mikro ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf Imam Wibowo.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Kepala Badan Keuangan Daerah, Dewi Korina, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Shodiq Tjahjono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Edy Suryanto, serta Kepala Bagian Hukum, Priyo Siswoyo.

Sekda Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono menjelaskan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 terkait dengan PPKM berbasis Mikro.

Baca Juga : Kemacetan Jalan di Pasar Baru Probolinggo jadi Perhatian Satpol PP

“Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Probolinggo pada tanggal 9 Februari 2021 tentang PPKM. Dilanjutkan dengan pembentukan posko dibeberapa desa yang dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa,” terang Soeparwiyono.

Terkait dengan data zonasi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, bahwasannya di Kabupaten Probolinggo sendiri terdapat 6.036 rukun tetangga (Rt). Untuk data zonasi di 24 kecamatan adalah sejumlah 6 (enam) kecamatan masuk zona hijau, 11 kecamatan kategori zona kuning dan 7 (tujuh) kecamatan masuk kategori zona orange.

Sedangkan untuk zonasi 330 desa atau kelurahan, ada 274 desa atau kelurahan 83,03 persen masuk kategori zona hijau dan 56 desa atau kelurahan 16,96 persen masuk kategori zona kuning. Untuk zonasi tingkat Rt. sebanyak 5.960 Rt. 98,75 persen masuk zona hijau dan 76 Rt. 1.25 persen zona kuning. (geo/ed2)

Seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan, peralatan dan peliharaan rutin rumah tangga hingga kelompok kesehatan.

Lalu, ada juga kelompok rekreasi, olah raga dan budaya, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok pakaian dan alas kaki.Tingkat inflasi tersebut, adalah yang terendah dibanding bulan Desember tahun 2018 dan 2019.

Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo, mengatakan kenaikan kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat paling tinggi.

“Untuk kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan angka mencapai 1.18 persen. Sedangkan kenaikan terendah, pada kelompok perumahan, air, listik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0.02 persen. Kenaikan itu, sama dengan kelompok pakaian dan alas kaki,” jelasnya.

Selama tiga tahun berturut-turut, khususnya pada bulan Desember, Kota Malang selalu mengalami inflasi.
“Tercatat pada bulan Desember 2018, terjadi inflasi sebesar 0.65 persen. Lalu pada 2019, inflasi sebesar 0.50 persen,” paparnya dalam rilis Inflasi Kota Malang, Senin (4/1) tadi.

Masih menurut Sunaryo, terdapat 10 komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Malang. Tercatat, seperti cabai rawit naik sebesar 63.67 persen. Telur ayam ras naik sebesar 11.8 persen, sedangkan angkutan udara naik 3.25 persen.

Cabai merah mengalami kenaikan harga sebesar 37.48 persen, teh siap saji sebanyak 14.47 persen, daging ayam ras sejumlah 2.72 persen.

Disusul tomat yang naik 26.44 persen, daging sapi 0.88 persen, tarif kereta api 4.59 persen, dan kol putih 26.62 persen. “Ada juga kelompok pengeluaran yang menunjukkan deflasi,” terangnya.

Sementara itu, untuk pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0.52 persen.

“Untuk inflasi tahun kalender Kota Malang sebesar 1.42 persen, akumulasi dari tingkat inflasi sepanjang tahun 2020. Sementara untuk inflasi Years on Years (YoY) sebesar 1.42 persen,” imbuhnya.

Angka inflasi tahun kalender tersebut, tambahnya, di bawah Provinsi Jawa Timur. Tercatat, sebesar 1.44 persen. Sedangkan untuk inflasi YoY juga di bawah Provinsi Jawa Timur, yang tercatat 1.44 persen. (cw1/sit)