Salah satu nelayan sekitar, Yazir (52) mengaku membuat keramba berukuran cukup besar dan khusus didesain untuk menangkap Ikan Lempuk. Caranya pun, bisa terbilang unik. Sebab, dirinya harus memasang lampu tepat di atas keramba.

Tujuannya, tidak lain untuk memikat ikan lempuk agar mendekat ke arah cahaya.

“Saya masang lampu mulai sore sampai keesokan hari, karena ikan lempuk suka dengan sinar. Tapi biasanya, selama dua hari sekali baru saya ambil,” ungkap Yazir, Rabu (07/01/2026) tadi.

Baca juga :

Hanya saja, tambahnya, soal jumlah Ikan Lempuk yang bisa dipanen, dijelaskan jika tidak setiap panen menghasilkan banyak Ikan Lempuk. “Kadang banyak, kadang cuma dapat seperempat kilo,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Grati, Nanang Muji Laksono, menegaskan bahwa banyak masyarakat sekitar Danau Ranu yang menggantungkan hidupnya sebagai pencari Ikan Lempuk. Sebab, harga persatu kilogramnya bisa mencapai Rp 35 ribu.

“Makanya banyak yang mencarinya,” ucapnya.

Setelah dijual, setiap warga banyak yang membuat olahan serba lempuk, seperti lempuk krispi, pelas lempuk, krupuk lempuk, sambal dan olahan lainnya. “Pokoknya kalau penasaran, langsung datang saja ke Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan,” imbaunya. (kom/pas/gie)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid, menjelaskan bahwa rapat tersebut menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Bagian Hukum Setda Trenggalek. “Permasalahan yang ada, seharusnya menjadi dasar perhitungan dan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa menilai apakah persoalannya ada di anggaran atau SDM nya,” kata Husni, Jumat (17/10/2025) tadi.

Dalam rapat tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya evaluasi terhadap proses perencanaan penganggaran agar dapat mengetahui dimana letak kekurangan dan potensi perbaikan. “Dengan keterbatasan dana yang ada, kita harus benar-benar mampu keluar dari tekanan fiskal itu. Artinya, perencanaan anggaran harus lebih matang dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Husni menambahkan, dari hasil pembahasan bersama, kinerja di Disdukcapil dinilai masih perlu perbaikan. Menurutnya, sejumlah capaian program belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Contohnya, ada target yang diklaim tercapai 100 persen, padahal masih ada ribuan masyarakat yang belum terlayani. Seharusnya, itu menjadi dasar evaluasi dan perhitungan tambahan anggaran agar permasalahan bisa benar-benar terselesaikan,” ujar Husni.

Baca juga :

Politisi Partai Hanura ini juga menyoroti, perencanaan sumber daya manusia (SDM). Dirinya menilai usulan penambahan pegawai perlu dikaji ulang karena kinerja aparatur yang ada saat ini belum maksimal.

“Kalau pegawai yang ada saja keteteran, lalu mau menambah 1.300 orang untuk apa. Itu perlu kita lihat dari analisis jabatan,” terangnya.

Selain itu, Husni mengkritik perencanaan anggaran di Bagian Hukum Setda, yang dianggap belum realistis terhadap kebutuhan riil. Bagian hukum sudah diploting anggaran Rp 100 juta, tapi untuk kegiatannya justru banyak.

“Ini jelas tidak cukup. Seharusnya, yang memploting anggaran lebih memahami kebutuhan di bagian hukum. Sebagian besar rencana kerja OPD tahun 2026 masih bersifat rutinitas dan belum mendukung arah kebijakan besar daerah seperti target zero carbon dalam RPJMD Trenggalek,” ujar Husni.

Dirinya menegaskan, perlunya sinkronisasi antara hasil evaluasi dan penyusunan rencana kerja anggaran ke depan. Hal ini penting agar setiap program yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan dan persoalan aktual di masyarakat.

“Evaluasi tahun kemarin seharusnya menjadi pijakan dalam menyusun anggaran ke depan, bukan hanya sekadar formalitas. Dengan begitu perencanaan ke depannya bisa semakin matang dan tepat sasaran,” tambahnya. (mil/gie)

Kehadiran pimpinan daerah ini, menjadi bukti nyata bahwa Lumajang siap menjadi daerah penggerak koperasi desa yang progresif dan inklusif. “Program ini adalah langkah strategis yang sangat kami apresiasi. Lumajang siap menjadi bagian dari gerakan besar koperasi nasional yang mengedepankan kemandirian dan keadilan ekonomi berbasis desa,” kata Wakil Bupati Yudha.

Menurutnya, peluncuran Kopdeskel Merah Putih sejalan dengan visi pembangunan yang telah dijalankan di Lumajang. Yakni, memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi, BUMDes dan pemberdayaan UMKM.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menilai, koperasi yang kuat akan menjadi penopang utama pembangunan desa berkelanjutan. Kabupaten Lumajang sendiri, selama ini dikenal aktif dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal. Bahkan, banyak desa telah menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan semangat koperasi, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok usaha bersama, hingga digitalisasi pemasaran produk lokal.

Wabup Yudha pun menegaskan, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam pengelolaan koperasi. “Koperasi tidak cukup hanya dibentuk, namun juga harus dikelola secara modern, akuntabel dan mampu menjawab tantangan zaman,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan modal sosial yang kuat dan semangat gotong royong yang mengakar, Lumajang optimistis mampu menjadi salah satu daerah yang paling siap dan paling progresif dalam implementasi Kopdeskel Merah Putih. “Kami tidak ingin sekadar menjalankan program. Kami ingin menciptakan dampak nyata: ekonomi desa tumbuh, masyarakat berdaya, dan Lumajang ikut memperkuat fondasi ekonomi nasional,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, menyatakan dukungan penuh dari sisi regulasi dan penganggaran. Dirinya menyebut koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat yang perlu didukung lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

“Kami siap memperkuat landasan hukumnya di daerah, termasuk membuka ruang lebih besar dalam APBD untuk mendukung koperasi desa yang produktif dan inovatif,” ungkapnya.

Peluncuran Kopdeskel Merah Putih dinilai menjadi momen bersejarah dan titik balik bagi desa-desa di Lumajang untuk bangkit secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Lumajang melihat, inisiatif ini sebagai peluang emas untuk memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dan membangun jejaring dagang antar desa secara nasional.

Koperasi bukan lagi sekadar pilihan alternatif, tapi telah menjadi jalan utama menuju kedaulatan ekonomi dari desa. Dan Lumajang, dengan seluruh potensinya, siap mengambil peran sebagai lokomotif perubahan itu. (kom/adi/gie)

Momen acara ini, menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan koleksi-koleksi museum dari berbagai daerah di Jawa Timur. Termasuk, Muuseum Daerah Kabupaten Lumajang.

Perwakilan dari Museum Daerah Kabupaten Lumajang, Ita Lestari dan Siyono Hadi Kurniawan, di gelaran itu turut memamerkan berbagai koleksi unggulan yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya Lumajang. Koleksi tersebut, meliputi Prasasti Pasrujambe, keramik kuno dan benda-benda peninggalan sejarah lain.

Ita Lestari menegaskan, bahwa keikutsertaan Museum Daerah Lumajang dalam pameran ini merupakan langkah strategis untuk mempromosikan kekayaan sejarah daerah kepada publik. “Kami berharap masyarakat yang melihat koleksi kami, itu dapat lebih mengenal dan menghargai warisan budaya Lumajang. Ini juga sebagai upaya kami untuk mendukung penguatan identitas budaya lokal,” katanya, Jumat (22/11/2024) tadi.

Baca juga :

Siyono Hadi Kurniawan menambahkan, bahwa Museum Daerah Lumajang tidak hanya menampilkan koleksi sejarah, tetapi juga menyediakan informasi lengkap tentang destinasi wisata budaya di Lumajang. “Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan sejarah,” katanya.

Selain menjadi ajang promosi, pameran ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan ke museum, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.

Keikutsertaan Museum Daerah Lumajang juga mencerminkan semangat kolaborasi dan inovasi dalam upaya mempopulerkan museum sebagai pusat edukasi dan rekreasi. Dengan hadirnya koleksi-koleksi dari berbagai daerah di Jawa Timur, pameran ini mempertegas posisi museum sebagai penjaga warisan budaya sekaligus penggerak perekonomian lokal berbasis pariwisata sejarah.

“Melalui pameran seperti ini, Museum Daerah Kabupaten Lumajang berharap dapat terus menginspirasi masyarakat untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya lokal,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Perempuan yang kerap disapa Mia, itu berharap agar di kawasan tersebut kendaraan dapat tertata dengan rapi. Sehingga, tidak parkir sembarangan seperti saat ini yang memanfaatkan badan jalan.

“Semua bisa lihat di sana, masih belum ada tempat untuk parkir kendaraan yang sesuai aturan, atau bukan di badan jalan seperti sekarang ini. Sehingga, itu kita rapikan dan supaya secara kawasan tidak terganggu dan bisa termanfaatkan dengan baik,” kata Amithya, Rabu (06/11/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, Mia juga menyampaikan jika Dishub Kota Malang berencana akan membeli lahan parkir baru di koridor Kayutangan tersebut. Diperkirakan, anggaran yang disepakati hampir mencapai Rp 50 miliar.

“Inikan masih baru KUA-PPAS, jadi nanti ketika membahas tentang rincian anggarannya, akan lebih kita rigidkan lagi. Karena kan pasti ada prosesnya, melalui appraisal dan sebagainya sehingga ya kita lihat nanti,” tambahnya.

Diakhir, Mia menambahkan jika DPRD Kota Malang telah menyepakati konsep pembelian lahan tersebut. Hal itu menurutnya juga sebagai kebijakan yang penting dalam penataan kawasan di Kota Malang.

“Yang jelas kita sepakati bahwa ada konsep pembelian lahan. Jadi programnya dulu, kebijakannya dulu, baru nanti secara nominal akan kami rigidkan di proses berikutnya,” tegas Mia. (rsy/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda), Agus Triyono, mengatakan bahwa debat publik perdana tersebut mengutamakan penajaman visi-misi dari masing-masing Paslon. “Acara ini merupakan salah satu upaya dari KPU untuk mengurangi adanya pemilih yang masih mengambang atau bingung menentukan pilihannya dengan pola pikir rasionalitas yang tinggi terhadap visi-misi dan program kerja masing-masing Paslon,” kata Sekda Agus Triyono.

Sekda Agus berharap, melalui pelaksanaan ini masyarakat Lumajang bisa semakin cerdas dengan program-program yang dipaparkan oleh masing-masing Paslon. “Tentu semua program yang disampaikan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bagus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam debat publik kali ini, mengusung tema ‘Memajukan daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk memperkokoh keberagaman yang berkebudayaan’.

Sementara itu, Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriadmadja, menyampaikan bahwa acara debat publik perdana ini dapat menjadi referensi penting dan strategis bagi masyarakat Lumajang, untuk menentukan pilihannya dalam prosesi pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang. “Ini adalah sebuah kesempatan juga bagi masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk memaparkan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang visi misi dan progam kerjanya,” jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut sebagai undangan, yaitu Sekda Kabupaten Lumajang, Wakapolres Lumajang, Kepala Bakesbangpol dan Plt Kepala Dinas Kominfo Lumajang. (kom/adi/sit)

Apalagi, potensi Kota Malang dalam Media Art semakin diperkuat oleh predikat sebagai Kota Kreatif dengan ekosistem terbaik yang diperoleh pada 2017 dan 2019, terutama di bidang aplikasi dan game. Dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan dukungan infrastruktur seperti Malang Creative Center (MCC), Kota Malang berupaya untuk masuk dalam jejaring global yang membuka peluang kerja sama internasional.

Dalam hal ini, Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) UCCN juga telah melakukan visitasi ke sejumlah lokasi di Kota Malang, untuk mengevaluasi kesiapan dalam pengajuan tersebut. “Ada berbagai masukan yang telah disampaikan Tim Panselnas. Tentu, itu nantinya akan diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas berkas pengajuan agar Kota Malang bisa terpilih sebagai bagian dari UCCN,” kata Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, Sabtu (28/09/2024) tadi.

Baca juga :

Jika berhasil, Kota Malang akan mendapatkan akses lebih luas untuk bekerja sama dengan kota-kota kreatif lainnya di dunia, memperluas peluang global bagi para pelaku industri kreatif lokal. Seperti dengan Braga di Portugal, Sapporo di Jepang, Gwangju di Korsel.

“Tentunya ini akan kita kuatkan kolaborasi dan menjadi doa kita bersama agar Kota Malang bisa masuk dalam dua besar,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam visitasi yang telah dilakuan, Tim Panselnas mengunjungi berbagai lokasi ikonik di Kota Malang. Mulai dari Balai Kota Malang, Kayutangan Heritage, Kampung Warna-warni, Candi Badut, Museum Mpu Purwa, sekolah Insan Amanah, Startup Majoo, KEK Singhasari dan terakhir di Gedung MCC. (rsy/sit)

Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya menekankan terkait antisipasi maraknya penggunaan Narkotika pada remaja di Kabupaten Jombang. “Sinergi antara peran guru, peran orang tua dan peran masyarakat sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan Narkotika,” kata Pj Bupati Jombang.

Selain itu, ujarnya, perlunya tindak lanjut inovatif, agar penekanan angka penyalahgunaan Narkotika cepat menurun.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Yaumassyifa berharap ada informasi atau edukasi kepada siswa siswi maupun guru BK, terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika. “Kegiatan ini merupakan upaya membentengi siswa siswi terhadap penyalahgunaan Narkotika. Kegiatan penyuluhan ini diikuti lebih dari 25 sekolah dan kita bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena sekolah-sekolah tersebut dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” tambahnya.

Sementara itu dalam salah satu penyampaian materinya, Kabag Ops Polres Jombang Kompol Bambang Setiyobudi, mengurangi sedikit mengenai bahaya Narkoba serta hukuman tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Sehingga, siswa siswi bisa tahu tentang bahaya Narkoba dan seberapa berat hukuman tentang penyalahgunaan Narkoba.

“Saat ini sedang marak di kalangan remaja di Kabupaten Jombang, mengenai penyalahgunaan Pil Doubel L, atau yang di sebut Lele dalam angkringan. Kami berharap, adanya peran aktif dari guru BK, siswa dan lingkungan sekolah untuk bisa mencegah masuknya peredaran Narkotika tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Polres Jombang juga sudah berkoordinasi dengan Bakesbangpol untuk melakukan terobosan baru seperti ‘Kampung Bersinar’ bentukan BNN dan ‘Kampung Bebas Narkoba’ program dari Polri. Melalui terobosan tersebut, kita dapat mengurangi penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Jombang. (azl/sit)

Pada hari pertama pelatihan, peserta diberikan materi dan juga pemahaman tentang pelayanan publik oleh Kepala Bagian Organisasi, Susilo Isnadi. Berikutnya, materi oleh M Fadholi dari Yayasan Paramitra Indonesia dan Ketua Pelaksana Program GESIT – Pertuni Kabupaten Probolinggo, Arizky Perdana Kusuma.

Kabag Organisasi Susilo Isnadi mengatakan bahwa kegiatan ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo secara masif oleh Bagian Organisasi yang memiliki Tupoksi terkait pelayanan publik. Pelatihan pelayanan publik inklusi sendiri, sangatlah penting dan sasaran utamanya adalah petugas Front Office.

“Front office akan kita berikan pemahaman serta pengetahuan tentang pelayanan publik inklusi,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Bupati Heri Sulistyanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif adalah kewajiban bagi kita sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 29 ayat 1, secara eksplisit disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai aturan perundang-undangan.

“Hal ini juga tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik Pasal 4. Beberapa regulasi-regulasi lain juga telah diterbitkan oleh pemerintah, guna menghadirkan inklusifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain Inklusifitas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya.

Plh Bupati Heri juga menambahkan, bahwa pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo telah mencapai nilai 87,14, atau masuk dalam zona hijau dengan nilai predikat kualitas tinggi. Dan, nilai tersebut masih kurang 0,86 poin untuk mencapai kualitas predikat tertinggi sesuai hasil penilaian Ombudsman RI di tahun 2023 tentang kepatuhan pelayanan publik.

“Jadi, indikator penilaian yang perlu dilakukan perbaikan dan perlu dilakukannya peningkatan adalah berupa pengetahuan pelaksana atau petugas tentang layanan yang ramah dan peduli kelompok marginal atau rentan dan juga ketersediaan pelayanan khusus,” jelasnya. (kom/nun/sit)