Sales Brand Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Malang Raya, Ahmad Ubaidillah Maksum, mengatakan jika penambahan sekitar 10 persen itu berkaca dari tahun sebelumnya. Namun, berbeda halnya dengan bahan bakar jenis solar.

“Untuk solar, biasanya ketika mendekati hari H, justru turun. Karena, pergerakan kendaraan angkutan, khususnya komoditi logistik itu sudah tidak berjalan normal karena pembatasan. Namun, tetap kami antisipasi untuk persiapan mudik,” ujar Ubaidillah, Sabtu (19/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditambahkannya, bahwa sampai saat belum ditemukan terkait indikasi kelangkaan stok. Namun, hal itu akan terus dimonitor bersama dengan aparat penegak hukum. Pihaknya juga menjamin telah menjaga stok kesediaan BMM di Depo Pertamina.

“Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, ini kita tidak ada pembatasan. Berbeda halnya dengan konsumen yang menggunakan bahan bakar jenis solar. Untuk roda empat, dengan kendaraan pribadi itu 60 liter, kalau roda empat komersil 80 liter, dan untuk roda enam keatas itu sekitar 200 liter maksimal per hari. Itu batasan untuk konsumen khusus solar. Namun, untuk stok dan juga supply kami sesuaikan dengan permintaan di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk penambahan LPG yang disediakan oleh Depo Pertamina yakni sekitar 6 sampai 10 persen untuk wilayah Malang Raya. “Jadi misal rata-rata kebutuhan di salah satu wilayah Malang Raya itu 100 matrix ton perhari, nah itu peningkatannya 6 persen dari 100 matrix ton, dan tinggal dikonversi saja ke tabung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dijelaskannya, bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Bitung, kini sudah tidak lagi kesulitan untuk membeli solar bersubsidi. Nelayan yang sudah terdata di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), bisa langsung datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Ditambahkannya, mereka bisa melakukan pembelian dengan sistem My Pertamina yang sudah terintegrasi dengan Kusuka. “Saya ingin memastikan nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar subsidi. Karena subsidi itu harus tepat. Ya tepat jumlahnya, waktu, dan sasarannya,” tegas Moeldoko.

Dirinya menyebut, bahwa pengintegrasian data nelayan di Kusuka dengan sistem My Pertamina merupakan hasil debottlenecking yang dilakukan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/Lembaga dan Pertamina. Hal itu, berawal dari keluhan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT yang kesulitan mengakses solar bersubsidi karena persoalan administrasi.

Pada sisi lain, sambung Moeldoko, pemerintah sudah mengeluarkan pemberian subsidi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) solar untuk nelayan. Di mana, per Agustus 2022, dari 2,3 juta kiloliter (KL) kuota tahun 2022, realisasi penyaluran JBT Solar subsidi untuk nelayan baru mencapai sebesar 423.502,438 KL. “Padahal, 70 persen modal melaut nelayan adalah BBM. Untuk itulah KSP mendorong integrasi data Kusuka agar nelayan dipermudah mendapat BBM. Dan ini berjalan di lapangan,” ujarnya.

Kepada nelayan, Moeldoko minta agar kemudahan mendapat solar subsidi tidak disalahgunakan. Untuk itu, perlu pendataan lebih agar kuota solar subsidi benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai ini dipenuhi, tapi nanti BBM nya malah bocor di sana-sini. Pemerintah sudah memberi, nelayan harus menjaganya,” tegasnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini mengungkapkan, sejak dilakukan integrasi data Kusuka dengan sistem My Pertamina, terjadi kenaikan penyerapan solar bersubsidi untuk nelayan. Ia mencontohkan di PPS Kota Bitung. Jika sebelumnya hanya 500 kiloliter per bulan, kini naik menjadi 790 kiloliter per bulan. “Kenaikannya sembilan puluh enam persen dari penyerapan setahun. Ini bukti, pemerintah tidak pernah menyulitkan nelayan untuk mendapat BBM,” kata Zaini.

Selain melihat langsung proses penyaluran solar subsidi, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga berdialog dengan nelayan, dan menyerahkan secara simbolis bantuan kapal dari KKP.

Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden menginisiasi nota Kesepakatan penggunaan kartu Kusuka untuk kemudahan akses solar BBM bersubsidi bagi nelayan. MoU telah ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala BPH Migas, Direktur Patra Niaga dan beberapa kepala daerah yang menjadi lokus pilot project, pada Mei 2022.

Nota kesepakatan penggunaan kartu Kusuka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Ratas 17 April 2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di sektor perikanan.

“Puji Tuhan, sekarang kami lebih mudah beli solar. Hanya dengan menscan barcode saja bapak,” terang Jimmy salah satu nelayan dengan kapal di bawah 30 GT kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. (hms/ksp/gie)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, melalui Plt Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menyebutkan data verifikasi ini diambil dari data yang telah tersedia sejak masa pandemi lalu. Yang mana pada saat itu, bupati yang akrab disapa Mas Dhito, ini juga memberikan bantuan kepada pedagang yang terdampak Covid-19.

“Artinya, data base pedagang sudah ada. Akibat Covid kemarin, kami sudah menyalurkan Bansos. Yakni, by name, by adress sudah ada,” kata Tutik, Sabtu (17/09/2022) tadi.

Dari data tersebut, ujar Tutik, pihaknya sudah melakukan verifikasi serta pemutakhiran data. Dari 7 ribu data pedagang, telah terverifikasi menjadi 5 ribu pedagang, yang berhak menerima bantuan. Hasilnya, beberapa pedagang yang bukan ber-KTP Kabupaten Kediri, harus dicoret dari data tersebut.

“Kita perlu verifikasi, apakah ada pedagang baru, apakah pedagang lama masih berjualan. Ada juga beberapa pedagang yang bukan ber-KTP Kabupaten Kediri. Akhirnya, ini kita mengerucut di angka 5 ribu pedagang,” terangnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Tutik menambahkan, dalam pelaksanaanya, verifikasi data penerima manfaat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencegah terjadinya data ganda. Ditambah lagi, penyesuaian dan sinkronasi data dengan dinas lain yang juga mengeluarkan program bantuan sosial.

Selain itu, parameter lain yang digunakan adalah peruntukan atau sasarannya. Sehingga, antara pedagang, transportasi hingga masyarakat yang telah masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hanya akan menerima salah satu dari parameter tersebut.

Sedangkan bantuan ini, akan menyasar ke berbagai jenis pedagang. Mulai dari pedagang pracang, sayur, gerabah hingga pedagang kue. Kemudian, besaran bantuan untuk pedagang di 12 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, ini sejumlah 300 ribu perbulan yang akan diberikan selama tiga bulan. Yakni, mulai Oktober hingga Desember.

Wanita berkacamata tersebut berharap, dengan adanya bantuan dari Mas Dhito, ini dapat menekan harga barang di pasar. Yang kemudian akan menahan timbulnya inflasi daerah akibat kenaikan harga BBM. “Harapannya teman-teman pedagang ini tetap berjualan dan tidak menaikkan harga dagangannya, karena sudah disubsidi oleh Mas Dhito,” harapnya.

Sebelumnya, Mas Dhito juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM. Pihaknya memastikan langsung, bahwa penyaluran tersebut agar tepat sasaran dengan mendatangi satu persatu warga yang sedang mengantre untuk mengambil bantuan di Kecamatan Gampengrejo.

Menurutnya, penyaluran bantuan di hari pertama di wilayahnya tersebut, sudah tepat sasaran dan besaran yang diterima oleh masyarakat juga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Kita pantau hari ini, di Kecamatan Gampengrejo relatif bagus. Alhamdulillah, semua bisa tepat sasaran,” terangnya. (kom/pan/sit)

Dirinya mengatakan, bahwa naiknya harga BBM tidak berpengaruh pada kunjungan wisatawan yang hendak berwisata ke Gunung Bromo melalui Rest Area Gubuklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sebaliknya, naik-turunnya wisatawan, sangat bergantung pada musim liburan atau tidak.

“Penurunan wisatawan bukan karena kenaikan harga BBM. Tetapi, lebih dikarenakan musim liburan. Seperti sekarang ini, itu banyak dihabiskan wisatawan pada saat libur Hari Raya Idul Fitri hingga liburan sekolah,” kata Wilda Angga kepada Memontum.com.

Dirinya juga menerangkan, untuk sekali pergi dan kembali ke Rest Area Gubuklakah atau Tumpang ke Gunung Bromo, saat mengangkut wisatawan, maka konsumsi BBMnya sekitar Rp 200 ribu. Dengan adanya kenaikan BBM, sekarang untuk kebutuhan transportasinya menjadi Rp 280 ribu.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Kenaikan biayanya hanya sekitar Rp 100 ribu. Jika sebelumnya untuk mengantar wisatawan atau satu jip, sekitar Rp 750 ribu, maka sekarang menjadi Rp 850 ribu perJip,” tambahnya.

Angga juga menjelaskan, bahwa penyesuaian naiknya ongkos tarif wisatawan ke Bromo, masih akan disesuaikan, khususnya untuk wisatawan yang sudah booking sebelum kenaikan harga BBM. “Kalau yang sudah pesan sebelumnya, maka agennya masih menyesuaikan, karena mereka sudah booking. Naiknya ongkos nanti bertahap,” jelasnya.

Dirinya juga optimis, ke depan wisatawan yang hendak ke Bromo, juga akan mengalami penyesuaian harga karena kenaikan BBM. “Untuk tren wisatawan, tetap naik. Minggu kemarin, itu juga masih ramai dan sampai macet. Kendala kami, saat ini hanya tiket online, karena tidak bisa diakses saat di atas, dikarenakan tidak ada signal,” terangnya. (cw1/gie)

Muryani mengatakan, setelah ada kenaikan BBM, banyak masyarakat yang datang pesan BBM kepadanya. “Iya, belakangan ini banyak yang pesan ke saya,” kata Muryani dengan bangga, Rabu (14/09/2022) tadi.

Lebih lanjut Muryani menyampaikan, dengan banyaknya pesanan, dirinya mengaku mendapatkan keuntungan lebih. “Biasanya, perhari hanya terjual lima sampai sepuluh liter atau jika diuangkan hanya sekitar Rp 100 ribu. Namun, setelah BBM naik, bisa menjual 25 liter perhari. Jadi, setiap harinya bisa mendapatkan keuntungan Rp 300 ribu perhari,” jelasnya.

Muryani menambahkan, terkait dengan bahan baku limbah plastik, dia mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkannya. “Untuk bahan baku tidak ada kesulitan, karena saya sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Untuk diketahui, usaha Muryani mengubah sampah menjadi BBM, hanya berbekal ilmu yang diajarkan ayahnya. bahwa, jika semua plastik mengandung gas. Dari situ, kakek yang tidak lulus SD ini berpikir keras untuk merakit alat tersebut.

“Sudah saya coba berkali-kali namun sering gagal. Nah tahun 2009 lalu setelah berkali-kali gagal, alat ini bekerja sesuai yang saya harapkan, bisa mendaur ulang sampah plastik jadi tiga jenis bahan bakar,” ujar Muryani.

Muryani menjelaskan, proses yang dilakukan untuk menghasilkan BBM melalui destilator diawali dengan memilih dulu sampah plastiknya, terutama yang bening atau tidak berwarna. Kemudian dijemur sampai kering.

Dengan kapasitas destilator 10 kilogram plastik, 60 persen akan disuling menjadi solar, 25 persen menjadi premium dan 15 persen disuling menjadi minyak tanah. Proses penyulingan ini membutuhkan waktu empat jam dengan suhu panas 200 derajat celcius.

“Setiap kali proses penyulingan, destilator bisa menghasilkan sebanyak 6 liter solar, 2,5 liter premium dan 1,5 liter minyak tanah,” paparnya. (jar/sit)

Setelah sebelumnya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kali ini sejumlah elemen masyarakat Kecamatan Watulimo, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Trenggalek, Rabu (14/09/2022) sore. Kenaikan harga BBM, ini dinilai tidak sejalan dengan situasi di sektor ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

“Hari ini kami mewakili warga Kecamatan Watulimo, datang ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya, menolak kenaikan harga BBM, khususnya Solar. Mengingat, sebagian besar masyarakat di Watulimo bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Di mana solar sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya,” ujar Koordinator Aksi, Anugerah Iskandar.

Disampaikan Iskandar, kenaikan harga BBM, tentu mengakibatkan inflasi secara umum. Karena, akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dampak kenaikan harga BBM ini dinilai menganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara.

“Bisa saya katakan demikian, karena sebagian besar aktifitas perekonomian nasional berangkat dari sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Karenanya, sambungnya, sudah semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Faktanya, saat ini masih banyak orang-orang yang memanfaatkan BBM bersubsidi. Seharusnya, hanya orang-orang kalangan menengah ke bawah yang hanya boleh mendapatkan BBM bersubsidi ini.

Tidak hanya itu, warga Kecamatan Watulimo, ini juga menolak kebijakan pemerintah terkait Tarif Dasar Listrik (TDL) per tanggal 1 Juli 2022. Selain akan menambah laju inflasi, kenaikan ini akan menambah beban operasional bagi pelaku industri makro maupun UMKM.

“Diketahui tarif dasar listrik mengalami kenaikan pada beberapa golongan. Salah satunya, pelanggan rumah tangga golongan R2 dengan daya 3.500 VA ke atas. Dan ini sangat menyusahkan para pengusaha khususnya pelaku UMKM,” kata Iskandar.

Adapun hal lain yang juga disampaikan warga Kecamatan Watulimo ke wakil rakyat, adalah soal rencana eksplorasi tambang emas yang salah satu lokasinya ada di Watulimo. Mereka menyebut, jika rencana tersebut akan menghilangkan sumber air dan menimbulkan kerusakan alam yang berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Dampak dari tambang emas ini jika dilakukan, tentu akan merugikan masyarakat. Karena, banyak juga masyarakat di sana yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, kebun dan sawah,” tegasnya.

Dirinya berharap, seusai bertemu dengan anggota DPRD, aspirasi mereka segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi terbaik. “Kita datang ke sini, karena bapak-bapak yang ada di sini merupakan wakil kita (masyarakat). Jadi, kalau bukan mereka (wakil rakyat), siapa lagi yang kita datangi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kecil,” ujar Iskandar. (mil/gie)

“Jadi kita harus menganjurkan kepada warga masyarakat, untuk siap melakukan pengadakan tanaman pangan yang bersifat cepat dan bisa di panen (tidak lama, red). Seperti tanaman padi, jadi dari lahan teknis yang ada, agar di intensifkan pengolahannya,” ungkap Maryoto Birowo di Pendopo Kongasarum Kusumaningbongso, Senin (12/09/2022) tadi.

Bupati kelahiran Agustus 1953 ini mengaku, langkah kedua yang bisa dilakukan, yakni dengan cara harus ada sinergitas. Baik dari Forkopimda, Organisasi Oerangkat Daerah (OPD), lintas sektoral dan juga masyarakat. Tujuannya, untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Perihal kenaikan harga pasca BBM naik, Maryoto mengaku memang sembilan harga pokok tersebut mengalami fluktuasi. Namun, hal tersebut masih dalam kategori wajar.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditambahkan Bupati Tulungagung, dalam rangka untuk bisa menjaga inflasi daerah, Pemkab Tulungagung harus mencadangkan dana transfer sebesar 2 persen atau sekitar Rp 5,7 miliar. Hal itu nantinya, diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan itu, untuk menunjang warga yang terdampak pasca kenaikan BBM.

“Jadi, nanti bentuknya bantuan sosial diperuntukkan kepada mereka yang sudah terdata. Nanti diseleksi dan dipadukan dengan yang sudah menerima dari kompensasi BBM,” ungkapnya.

Perihal jumlah penerima manfaat, Maryoto mengaku, masih belum bisa memastikan untuk jumlah penerima. Termasuk, mekanisme seperti yang sudah-sudah seperti penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

“Nanti secara teknis akan dihitung dan disamakan,” paparnya. (jaz/and/sit)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Pamekasan, Abdullah, menjelaskan bahwa bangsa ini telah mengalami pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun. Kondisi ini, mengakibatkan ekonomi secara nasional mengalami deflasi. Kelesuan ekonomi ini membuat angka pengangguran terbuka semakin besar.

“Data BPS menyebutkan, bahwa perFebruari 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) Indonesia sebesar 5,83 persen atau setara 8,40 juta penduduk. Banyak sektor bisnis paska pandemi Covid-19 belum pulih benar, ditambah pengumuman kenaikan BBM bersudsidi memukul segala sektor ekonomi,” katanya.

Abdullah juga mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak dunia, sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat kecil Indonesia. Serta, kurang masuk diakal dan membuat rakyat semakin sengsara.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah menurunnya harga BBM dunia, yang saat ini sedang turun di 80 US Dolar per-barel sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan masyarakat. Dikarenakan APBN 2022 mematok pagu harga BBM di 100 US Dolar per-barel,” jelasnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Lebih lanjut Abdullah menegaskan, bahwa flashmob penolakan kenaikan harga BBM dilakukan karena sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat Partai PKS. Dan hal tersebut, dilaksanakan secara serentak di seluruh DPW, DPD, DPC, kader dan simpatisan partai PKS di seluruh Indonesia.

Selaras dengan Abdullah, Ketua Fraksi PKS DPRD Pamekasan, Suryono mengatakan bahwasanya kenaikan BBM saat ini tidak masuk akal. Apalagi keputusan kenaikan harga BBM, dilakukan itu pada hari Sabtu, yakni hari libur.

“Rakyat di bawah sangat menjerit terkait kenaikan BBM ini, maka dari itu partai PKS secara tegas mengatakan sikap menolak kenaikan ini. Dan kami akan terus mendukung masyarakat untuk menolak kenaikan ini, sampai pemerintah mencabut atau menurunkan,” tuturnya.

Suryono menambahkan, bahwa kondisi masyarakat saat ini sedang kesulitan secara ekonomi paska pandemi. Kenaikan ini berdampak pada semuanya, PKL, UMKM, petani, supir angkot, ojek, dan lainnya. Maka dari itu, aksi damai ini dilakukan untuk mengetuk hati penguasa. (azm/srd/gie)

Menurutnya, dari anggaran Rp 502 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, 80 persen dibakar dan digunakan oleh mereka yang mampu. Sehingga, menurutnya pemerintah harus melakukan dua hal.

“Pertama, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga, lalu kedua pembatasan. Tapi kalau pembatasan itu nggak mungkin. Karena melihat antrian yang panjang di SPBU, lalu ada tulisan habis malah menimbulkan dampak sosial,” jelas Eddy.

Pihaknya yang membidangi lingkup Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup, berharap dengan adanya penyesuaian harga ini ada suatu upaya yang dikompensasikan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan sosial (Bansos). “Melalui bansos ini pemerintah ada baiknya untuk mengevaluasi dan menambah. Tentu dengan bansos ini juga harus diberikan dengan tepat sasaran,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Pihaknya menegaskan, bahwa saat ini dalam pemberian BBM subsidi harus diawasi dengan ketat. Supaya tidak terjadi kebocoran dalam pemberiannya. Sehingga, perlu ada pembenahan dalam payung hukum Pilpres 191 th 2014.

“Ini harus segera dibenahi supaya diketahui siapa saja penerima BBM subsidi dan siapa yang tidak. Kemudian juga siapa yang akan mengawasi dan apa tindakan hukum bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan gejolaknya masyarakat di daerah yang melakukan demo, menurutnya wajar saja. Karena itu hak konstitusi, dan sah-sah saja jika dilakukan. Menurutnya, yang saat ini perlu untuk ditindak yakni mereka yang mengonsumsi BBM bersubdi padahal mereka orang mampu.

“Ini perlu ada kritikan tajam pada masyarakat yang mampu tetapi mengisi BBM bersubsidi. Apalagi jika mereka pengusaha pertambangan, dan perkebunan. Itu yang harus dikritisi sangat tajam,” imbuhnya. (rsy/sit)