Dalam Kunker itu, berbagai hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dilakukan pembahasan. Mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat hingga hibah.

“Hari ini kunjungan dari Mas Wakil Wali Kota Serang dan menjadi ajang saling belajar, saling mengisi bagaimana sistem di masing-masing pemerintahan Kota Malang dan Serang. Ini juga bagian dari silaturahmi mempererat hubungan antar daerah yang penting untuk terus dijaga,” ujar Wawali Kota Ali.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, menjelaskan bahwa Pemkot Serang ingin belajar terkait tata kelola hibah, legalitas wakaf di seluruh rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian, upaya Pemkot Malang dalam memfasilitasi jamaah haji setiap tahun.

“Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir pengelolaan hibah di Kota Malang tidak pernah bermasalah. Kami jelaskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan semuanya kami dampingi agar tidak terjadi kesalahan administratif. Selain itu, setiap kegiatan harus benar-benar terwujud sesuai pengajuan,” jelas Sholeh.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan bahwa Kunker di Kota Malang ini yang kedua kalinya dilakukan. Setelah sebelumnya fokus mempelajari pengelolaan BUMD, kali ini pihaknya menitikberatkan pada tata kelola zakat, wakaf dan hibah.

“Kota Malang ini menjadi role model bagi kami, khususnya dalam hal pengelolaan zakat dan hibah. Kami daerah yang masih berkembang dan ingin memaksimalkan potensi yang ada. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari Kota Malang,” imbuh Agis. (rsy/sit)

Dalam Rakor itu, Irjen Kemendagri memaparkan tentang kondisi inflasi yang terjadi di tahun 2023 hingga saat ini. Dirinya juga menekankan beberapa hal, yaitu mengingatkan daerah yang berturut-turut mengalami lima inflasi tertinggi.

Baca juga :

“Untuk 12 pemerintah daerah dengan nilai inflasi Year-on-Year di atas 3 persen lebih dari 3 kali, akan kami undang setelah Pemilu. Dengan harapan, akan ada perubahan setelah pertemuan,” kata Tomsi Tohir Balaw.

Disampaikan Tomsi, ada beberapa komoditas yang rawan inflasi. Diantaranya, beras, jagung, bawang putih dan gula adalah komoditas yang diperkirakan bakal mengalami kenaikan harga. Hal ini, akan dibahas pada rapat lanjutan, Rabu (07/02/2024) lusa.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, juga menyampaikan tentang pentingnya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas. Yakni dalam mengembangkan diri melalui kemandirian dan penghargaan akan martabat manusia. (kom/gie)

Dua isu strategis itu sendiri, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dan masukan bagi Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dari DPRD Kota Malang. Sehingga, diharapkan permasalahan itu dapat diselesaikan dalam dua tahun.

“Pedoman saya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Makanya, penekanan saya dalam RKPD ini salah satunya infrastrktur dan ekonomi inklusif. Tujuannya, agar bisa mewadahi keinginan yang disampaikan oleh DPRD dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (25/01/2024) tadi.

Terkait dengan ekonomi inklusif, papar Wahyu, bahwa itu berkaitan dengan pendekatan ekonomi. Apalagi, disampaikan jika pendekatan ekonomi Kota Malang, sudah mengalami kenaikan. Namun, masih ada beberapa hal yang tentunya juga harus diselesaikan.

Baca juga:

“Seperti pengangguran, ini juga belum bisa kita tekan dan ini juga menjadi PR. Jadi, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menekan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Pj Wali Kota Wahyu berharap sejalan dengan upaya Pemkot Malang untuk menuju ekonomi kreatif dunia di tahun 2025. “Harapannya ekonomi kreatif itu bisa sejalan dalam RKPD kita,” tambahnya.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan infrastruktur, bahwa sudah ada sejumlah agenda yang memang akan menjadi prioritasnya pada tahun 2025. Seperti, pembenahan infrastruktur untuk penanganan banjir hingga kemacetan.

“Kemudian, juga ada beberapa hal yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan pasar. Kita tidak bisa selesaikan di tahun 2024 dan nanti di tahun 2025 kita akan selesaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa dalam RKPD 2025 tersebut sudah ada beberapa masukan yang diberikan. Seperti, persoalan digitalisasi pendidikan dan pencegahan bullying untuk anak, agar tidak terjadi.

“Ada yang harus ditindak lanjuti segera. Jadi artinya, tidak masuk di RKPD 2025, tetapi harus segera ditindak lanjuti. Karena, kelamaan jika menunggu 2025. Kemudian masukan untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, itu nanti kemudian akan dimasukan ke rancangan RKPD nya. Kami harap banyak masukan yang bisa memperkaya rancangan RKPD kita di tahun 2025,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa di tahun 2024 mendatang direncanakan dapat mengesahkan 36 program pembentukan Perda Kota Malang. Di mana 30 program inisiatif dari Pemerintah Kota Malang dan enam program inisiatif dari DPRD Kota Malang. Namun, dalam pengesahannya nantinya akan melihat situasi dan kondisi yang ada.

“Kita melihat ada 36, tapi di awal kami sudah merencanakan tidak mungkin sampai 36 itu kita bahas. Tapi kemudian evaluasi gubernur turun, bahwa itu tidak apa-apa untuk dicantumkan, nanti tinggal dilihat situasi dan kondisinya,” ujar Made-sapaannya.

Ditambahkannya, jika dari 36 Perda tersebut tentu ada yang diprioritaskan. Seperti, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Pertanggungjawaban keuangan dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD.

“Kalau kita melihat prioritas tentu saja yang wajib. Karena ini menjadi prioritas yang tidak boleh tidak dibahas, itu aja sudah ada 6 yang wajib harus kita kerjakan,” katanya.

Baca juga :

Maksimal dalam setahun, menurutnya DPRD Kota Malang bisa mengesahkan sebanyak 17 hingga 18 Ranperda dari 36 Ranperda. Apalagi, itu termasuk Ranperda wajib yang harus disahkan.

“Kami merasa bahwa dari 36 Ranperda, DPRD Kota Malang hanya menyelesaikan 15 katakan, itu kami dianggap tidak mampu. Padahal dari awal 36 itu hal yang tidak mungkin. Sehingga kalau saya melihat kalau memang peraturannya seperti itu, kita ikuti saja mana situasi dan kondisi pembentukan perdanya sesuai dengan fungsi ketiga kami dibidang legislasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, selain mengesahkan perda wajib, menurutnya Kota Malang juga harus menyelesaikan Ranperda Perlidungan Anak dan Perempuan. Hal itu dilakukan merujuk pada Kota Malang yang dianggap sebagai kota ramah anak dan ramah Lansia.

“Saya harapkan, kami DPRD Kota Malang bisa mewarnai tentang kebijakan pemerintahan di Kota Malang ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa beberapa Perda memang harus disegerakan. Termasuk juga Perda inisiatif dari DPRD Kota Malang itu sendiri.

“Nanti kami usulkan kepada DPRD, nanti pembahasannya seperti apa tinggal penyesuaian dari DPRD. Terkait dengan 2024 besok ini mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) yang sudah kami bahas dan untuk menjadi pedoman kita untuk calon kepala daerah yang nanti akan mengajukan menjadi wali kota 2024 itu kita buat RPJP nya,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dalam kunjungan tersebut, Ganjar Pranowo, mengaku hanya ingin bersilaturahmi. Karena menurutnya, pengasuh Ponpes sebelumnya, Alm KH Hasyim Muzadi, telah memberikan kebaikan dan banyak ilmu kepadanya. “Jadi, pernah saya sama Pak Ahmad Basara ini naik haji di tahun 2012 dan saya ingat betul, beliau waktu itu sebagai Amirul Hajj juga memberikan khutbah yang bagus sekali saat itu. Kata beliau, bisa dikatakan haji mabrur, kalau sepulang itu ada kesalahan sosial pada dirimu. Itu menurut saya, ilmu yang luar biasa supaya orang menjadi lebih baik,” ucap Ganjar-sapaannya.

Pihaknya juga mengaku, bahwa kunjungannya tersebut juga tidak ada keterkaitan dengan urusan politik. Jadi, yang dilakukan hanya bersilaturahmi saja.

Saat disinggung mengenai Calon Wakil Presiden (Cawapres), Ganjar pun juga enggan menyampaikan. “Sabar, kan belum pendaftaran. Yang masuk bursa juga ada banyak. Kriterianya dari NU banyak, dari mana-mana banyak. Sabar, tenang saja, pengumuman juga sebentar lagi,” katanya.

Baca juga :

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPP PDI-Perjuangan, Ahmad Basara. Menurutnya, mengenai Cawapres tersebut baru dibuka pendaftaran pada 19 Oktober 2023 mendatang, sedangkan masa kampanye dilakukan 25 November 2023, mendatang. Sehingga, masih ada waktu untuk menentukan siapa bakal cawapresnya.

“Saya kira waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Ketum Parpol dan Mas Ganjar untuk mencari siapa bacapres terbaik, bukan hanya bagi PDI-Perjuangan dan partai pendukungnya, tapi juga bagi segenap rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kemudian ditambahkan, bahwa beberapa nama memang sudah mengerucut dan sudah dikomunikasikan bersama dengan partai politik lain. Namun, hingga saat ini nama-nama yang sudah dikantongi tersebut masih dalam proses penggodokan.

“Khusus Bu Mega, masih melakukan kontemplasi untuk meminta hidayah dari Allah SWT untuk diberikan petunjuk siapa Bacawapres terbaik agar Mas Ganjar di sini bukan hanya untuk memenangkan pilpres tapi juga untuk memimpin rakyat Indonesia,” imbuhnya. (rsy/sit)