Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menerbitkan SK Tanggap Darurat dan SK Komando Tanggap Darurat, yang menjadi dasar penguatan struktur kendali operasi. Setiap kebijakan, diarahkan melalui Satgas agar keputusan cepat, tepat dan berbasis data akurat.

PVMBG memaparkan, perkembangan aktivitas Semeru, termasuk potensi awan panas hingga 4 kilometer dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 kilometer dari hulu sungai. Informasi ini, menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan zona aman, rute evakuasi, dan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.

Baca juga :

Deputi I BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa data satu pintu dan sinkronisasi informasi menjadi kunci agar layanan darurat berjalan efektif. Dirinya menekankan pentingnya kenyamanan pengungsi, penataan logistik yang teratur, serta pemanfaatan media centre untuk memastikan informasi valid sampai ke masyarakat.

“Keputusan berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan keselamatan manusia di atas segalanya. Setiap langkah, mulai dari penataan pengungsi, distribusi bantuan, hingga validasi Data Terpadu Hunian (DTH), dirancang untuk melindungi warga,” kata Raditya Jati.

Rapat sendiri, diakhiri dengan arahan percepatan validasi DTH dan penegasan bahwa seluruh operasi darurat harus terukur, terkoordinasi dan fokus pada keselamatan warga. Sehingga, setiap intervensi dapat memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat terdampak.

Dengan pendekatan ini, Lumajang menunjukkan bahwa penanganan bencana modern tidak hanya cepat, tetapi juga cermat, berbasis bukti, dan manusiawi, memberikan harapan dan rasa aman bagi seluruh penyintas erupsi Semeru. (kom/adi/sit)

Pelaksanaan kegiatan ini, dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Nanang Hendra Irawan, bersama personel Unit Kamsel dan Turjawali. Sementara dalam ngobrol bareng dengan para sopir MPU, sopir truk dan bus, petugas juga sembari menyampaikan edukasi terkait tertib berlalu lintas, khususnya soal bahaya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan mengemudi dengan kecepatan tinggi.

AKP Nanang menjelaskan, bahwa Ngobras merupakan upaya Polantas melalui pendekatan persuasif untuk menjalin kedekatan dengan para pengguna jalan, terutama sopir yang kesehariannya beraktifitas di jalan raya dan menjadi ujung tombak keselamatan berlalu lintas. “Kami tidak hanya mengimbau, tapi juga mendengar keluhan mereka di lapangan. Ini penting untuk menyelaraskan keselamatan dengan kenyamanan kerja para sopir,” katanya.

Dalam dialog yang berlangsung akrab itu, petugas mengingatkan bahwa kendaraan ODOL sangat berisiko menyebabkan kecelakaan. Termasuk, menurunkan umur teknis jalan dan membahayakan pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Selain itu, dibahas pula dampak buruk mengemudi dengan kecepatan tinggi, terutama di jalur padat dan daerah rawan kecelakaan.

Baca juga :

“Kami mengajak para sopir untuk jadi pelopor keselamatan lalu lintas. Jangan hanya kejar waktu, tapi pikirkan juga keselamatan penumpang, barang dan pengendara lain,” imbuh AKP Nanang.

Dirinya juga menegaskan, bahwa kegiatan edukatif semacam ini akan rutin dilaksanakan di berbagai titik keramaian dan tempat strategis lain. Pihaknya juga mengimbau, agar masyarakat tidak segan menyampaikan keluhan atau pertanyaan seputar lalu lintas melalui kanal layanan 110, atau datang langsung ke Pos Lalu Lintas terdekat.

“Dengan sinergi dan komunikasi terbuka, keselamatan bisa diwujudkan bersama. Polantas hadir bukan semata mata hanya untuk menilang atau untuk menakuti masyarakat, tapi untuk mengajak semua pihak berperan menciptakan keselamatan lalu lintas,” tambahnya.

Selain edukasi, petugas juga membagikan brosur dan stiker Operasi Patuh Semeru 2025, yang berisi informasi delapan pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran penindakan. Mulai dari tidak menggunakan helm, melanggar marka, mengemudi dalam pengaruh alkohol, hingga penggunaan knalpot brong.

Para sopir sendiri, menyambut baik kegiatan Ngobras tersebut. Mereka tampak santai saat mendengarkan semua imbauan dari pihak kepolisian. “Kalau disampaikan seperti ini, kami lebih ngerti. Polisi juga mau mendengar keluhan dan masukan kita, jadi lebih enak komunikasinya,” kata salah satu sopir truk yang ikut dalam obrolan santai itu. (her/gie)

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN Kabupaten Lumajang, AKBP Indra Brahmana, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pramuka tersebut menjadi langkah konkret dalam memerangi Narkoba melalui kegiatan yang edukatif dan preventif. Keterlibatan pemuda sangat penting dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman Narkoba.

Baca juga :

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap Pramuka dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang bahaya Narkoba. Keterlibatan pemuda sangat penting untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kalangan generasi muda,” katanya.

Kerja sama tersebut, paparnya, meliputi berbagai program strategis seperti penyebarluasan informasi P4GN, pembentukan relawan anti Narkoba, hingga pelatihan keterampilan dan kedisiplinan bagi anggota Pramuka. Dengan peran aktif Pramuka, diharapkan gerakan anti Narkoba di Kabupaten Lumajang dapat semakin kuat dan berdampak signifikan dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di masyarakat.

“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara BNN dan Pramuka, kita bisa membangun generasi yang bebas Narkoba. Menjadi pelopor dalam gerakan anti Narkoba di Lumajang,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan Rakor Tiga Pilar itu, dihadiri ratusan unsur yang berasal dari kepala desa atau lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Turut hadir pula, Kepala Pengadilan Negeri, Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi, Kombes Pol Faisol Wahyudi, perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

“Mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepala desa, Babinsa dan Bahabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Di kesempatan itu, Bupati Ipuk menyampaikan fenomena kerawanan sosial yang menjadi permasalahan secara nasional. Diantaranya, tentang Pinjol dan Judol.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai Pinjol di Indonesia mencapai Rp 22,76 triliun per Maret 2024, meroket sekitar 15,35 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga :

Sementara dari laporan Menkopolhukam, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. “Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita terjerat permasalahan ini. Butuh kepedulian dan kesungguhan kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari Pinjol dan Judol,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengaku, juga telah bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga. “Termasuk juga ke ASN, kami libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya Pinjol dan Judol,” tambah Bupati Ipuk. 

Dirinya juga mengingatkan kembali, terkait tujuh permasalahan yang harus selesai di tingkat desa. Diantaranya, tidak ada anak miskin yang tidak sekolah, tidak ada Bumil, bayi dan Balita miskin yang kurang gizi, tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat, tidak ada Lansia miskin sebatang kara yang tidak bisa makan, tidak ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, permasalahan sampah, serta persoalan dan pengendalian tata ruang.

Bupati Ipuk juga menyampaikan progress pembangunan daerah. Diantaranya, angka kemiskinan yang turun signifikan. “Angka kemiskinan terus turun dalam 4 tahun terakhir. Dari 7,34 persen di tahun 2023, kini 6,54 persen tahun 2024. Alhamdulillah, semua gotong royong menunjukkan kinerja positif, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen,” paparnya.

Ditambahkannya, bahwa Banyuwangi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 277 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 1.626 titik. Juga anggaran sebesar lebih dari Rp 86 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik. (kom/gie)

Menurutnya, judi online merupakan ancaman serius yang dapat merusak moral dan finansial para prajurit. Sedangkan Narkoba, bisa menghancurkan masa depan dan karier. Begitu juga tindakan asusila dan pencaloan, juga ditekankan sebagai perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dapat merusak citra institusi militer di mata masyarakat.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan akan bahaya arisan bodong yang dapat menjerat para anggota dalam masalah finansial yang serius. “Kita harus menjaga integritas dan moralitas. Hindari judi online, Narkoba, perilaku asusila, pencaloan dan arisan bodong. Semua itu hanya akan merusak diri sendiri, keluarga dan satuan,” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, setiap anggota harus memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab, baik sebagai prajurit maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya, dengan menjauhi segala bentuk tindakan negative.

Danrem juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama bagi setiap anggota. “Jadikan keluarga sebagai tempat ternyaman untuk pulang, tempat dimana kita bisa mendapatkan dukungan moral dan mental,” tambahnya.

Dengan menjaga keharmonisan keluarga, setiap anggota diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (hms/adi/gie)

Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya menekankan terkait antisipasi maraknya penggunaan Narkotika pada remaja di Kabupaten Jombang. “Sinergi antara peran guru, peran orang tua dan peran masyarakat sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan Narkotika,” kata Pj Bupati Jombang.

Selain itu, ujarnya, perlunya tindak lanjut inovatif, agar penekanan angka penyalahgunaan Narkotika cepat menurun.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Yaumassyifa berharap ada informasi atau edukasi kepada siswa siswi maupun guru BK, terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika. “Kegiatan ini merupakan upaya membentengi siswa siswi terhadap penyalahgunaan Narkotika. Kegiatan penyuluhan ini diikuti lebih dari 25 sekolah dan kita bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena sekolah-sekolah tersebut dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” tambahnya.

Sementara itu dalam salah satu penyampaian materinya, Kabag Ops Polres Jombang Kompol Bambang Setiyobudi, mengurangi sedikit mengenai bahaya Narkoba serta hukuman tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Sehingga, siswa siswi bisa tahu tentang bahaya Narkoba dan seberapa berat hukuman tentang penyalahgunaan Narkoba.

“Saat ini sedang marak di kalangan remaja di Kabupaten Jombang, mengenai penyalahgunaan Pil Doubel L, atau yang di sebut Lele dalam angkringan. Kami berharap, adanya peran aktif dari guru BK, siswa dan lingkungan sekolah untuk bisa mencegah masuknya peredaran Narkotika tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Polres Jombang juga sudah berkoordinasi dengan Bakesbangpol untuk melakukan terobosan baru seperti ‘Kampung Bersinar’ bentukan BNN dan ‘Kampung Bebas Narkoba’ program dari Polri. Melalui terobosan tersebut, kita dapat mengurangi penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Jombang. (azl/sit)

Sharenting merupakan gabungan dari oversharing dan parenting. Oversharing adalah perilaku mengunggah berbagai aktivitas dalam kehidupan pribadi ke dalam jejaring sosial. Sedangkan parenting, merupakan kegiatan mengasuh anak.

”Jadi, sharenting bisa dimaknai sebagai perilaku orang tua yang mengunggah berbagai sisi kehidupan anak ke dalam jejaring sosial. Utamanya foto dan video, diunggah ke beragam platform media sosial dan hal itu dianggap lumrah. Tidak sadar kalau tren ini mengundang bahaya,” tulis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam rilisnya, Rabu (17/04/2024) tadi.

Rilis disampaikan, terkait rencana Kemenkominfo menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan, yang akan diikuti oleh siswa dan guru dengan menggelar nobar di sejumlah sekolah di Kabupaten Bangkalan-Madura, Jawa Timur. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, webinar akan diselenggarakan Kamis (18/04/2024) besok, pukul 08.00 – 10.00 WIB.

“Mengusung tema ’Hati-hati Jaga Privasi dan Data Pribadi, Pahami Bahaya Sharenting’, webinar ini juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mendaftar di link pendaftaran https://s.id/pendaftaranbangkalan1804. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat, di samping e-wallet senilai total Rp 1 juta untuk 10 peserta yang terpilih dengan pertanyaan interaktif paling menarik,” ujar Kemenkominfo.

Diskusi online ini, akan menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Mei Santi (sudut pandang budaya digital), Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan, Pingky Hidayati (etika digital) dan Mom Influencer Novindah Asochmariyanti (keamanan digital) serta Syam Mudho selaku moderator.

Terkait topik webinar, Kemenkominko menjelaskan bahwa saat berbagi, share info parenting (sharenting), orang tua terkadang abai mencantumkan data pribadi dan data diri di ruang digital. Hal itu, mengundang incaran penjahat digital yang mesti diwaspadai.

Baca juga :

“Tidak semua informasi data pribadi boleh di-share. Orang tua mesti waspada, apa saja yang boleh dan tidak boleh di-share,” tambah Kemenkominfo.

Menurut Kemenkominfo, ketika memanfaatkan ruang digital, orang tua juga guru dan siswa, perlu meningkatkan kecakapan digitalnya. Antara lain, bisa memverifikasi semua konten yang diterima di ruang digital, khususnya ruang belajar di sekolah. 

“Kalau kecakapan digital meningkat, kita bukan hanya minim risiko terpapar hoaks, tapi juga berkemampuan melawan hoaks maupun kejahatan digital dengan memproduksi konten-konten positif,” tulis Kemenkominfo.

Untuk diketahui, gelaran webinar seperti di Bangkalan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan dan kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi  masyarakat sipil, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman.

Kecakapan digital warga masyarakat jadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Bupati Hendy mengatakan, bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk mendorong remaja agar dapat mengetahui apa saja dampak dari bahaya Napza, seks bebas dan pernikahan usia dini. Sebab, remaja merupakan masa seseorang sedang menggebu-gebu mencari jati diri. “Jangan sampai mereka terjerumus. Kita lindungi untuk masa depan mereka yang lebih cerah,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Diterangkan bupati, bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa sekolah yang turut didorong sebagai tempat sosialisasi PIK-R tentang bahaya Napza, seks bebas dan pernikahan usia dini. Itu dilakukan, agar bibit-bibit emas Jember, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dilarang dan harus dijauhi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy juga meminta kepada seluruh siswa agar setelah mengikuti sosialisasi, turut menyebarluaskan kepada keluarga, saudara dan tetangga yang ada di sekeliling. Sehingga, tentunya akan menjadikan Jember sebagai daerah yang bersih dari Napza, seks bebas dan pernikahan dini.

“Dengan sosialisasi ini, tentunya semua remaja akan sadar dan mengetahui bagaimana cara mencegah, menangkal dan menyosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya. (kom/rio/gie)

Kepala Rutan Situbondo, Rudi Kristiawan, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan mengajak jajaran tenaga pendidik untuk hidup sehat dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. “Kegiatan ini merupakan komitmen jajaran Rutan Situbondo bersama SMP Negeri 1 Asembagus, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan pelajar. Diharapkan dengan adanya giat sosialisasi ini, jajaran pendidik SMP Negeri 1 Asembagus mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba,” katanya.

Ditambahkannya, dalam sosialisasi ini Rutan juga memberikan kiat-kiat penanggulangan Narkoba. Diharapkan, dengan pengetahuan yang didapat dari sosialisasi ini dapat diteruskan kepada keluarga dan teman-teman di lingkungan.

Baca juga :

“Kegiatan ini sebagai bentuk respon dan peduli kami dari Rutan Situbondo, dalam ikut mencegah dan memerangi Narkoba di masyarakat melalui penyampaian sosialisasi dan informasi kepada guru-guru untuk disampaikan kepada murid muridnya,” paparnya.

Masih menurut Karutan Situbondo, bahwa saat ini banyak masyarakat Situbondo, yang terjerat kasus Narkoba dan mendekam. Karenanya, sangat penting dilakukan sosialisasi, agar anak didik atau siswa-siswi jangan sampai coba-coba dengan Narkoba. “Stop dan jauhi Narkoba,” imbaunya.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh jajaran Rutan Situbondo ini, mendapatkan dukungan penuh oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono. Dirinya mengapresiasi dengan kegiatan yang positif untuk kepentingan masyarakat banyak. “Kami selalu mendukung agar masyarakat paham dan tahu cara penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba,” ujarnya. (her/gie)