Kegiatan yang berlangsung di Lantai II ruang rapat utama DPRD Situbondo, dihadiri Sekda Situbondo, Wawan Setiawan, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, Ketua Komisi DPRD dan anggota, Kasdim 0823 Situbondo, Mayor Inf Sampak, perwakilan Polres Situbondo dan Ormas serta tamu undangan lainnya. Adapun yang menjadi nara sumber dari kegiatan Forum Demokrasi ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Marwoto dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, Murtapik. Kedua nara sumber ini, menerangkan tentang tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Kepala Badan Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak mendatang. “Dengan dilaksanakannya Forum Demokrasi ini, kami harapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Selain itu, kami juga berharap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ini mendatang berlangsung aman, lancar dan sukses,” kata Sopan Efendi.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Di lain pihak, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi atas dilaksanakannya Forum Demokrasi yang dilaksanakan Bakesbangpol Situbondo ini. “Saya mengapresiasi kegiatan ini, semoga partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, semakin meningkat,” kata Edy Wahyudi.

Lebih lanjut Edy Wahyudi mengatakan, semoga tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak di Kabupaten Situbondo, mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir bisa berjalan dengan lancar dan sukses. “Terkait dengan kemungkinan terjadinya intoleransi di negara kita yang bisa merembet ke Kabupaten Situbondo, seperti yang terjadi tahun 2019, mari kita bersama-sama melakukan antisipasi sejak dini. Agar peristiwa tahun 2019 tidak terjadi pada Pemilu tahun 2024 mendatang,” kata Ketua DPRD Situbondo. (her/gie)

Kegiatan yang dikonsentrasikan di salah satu di Rumah Makan Kecamatan Kapongan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menanamkan nilai nilai ideologi Pancasila. Terutama, dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, juga sebagai penguatan karakter bangsa dalam menciptakan suasana keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta, membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan demi mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Dalam paparan materinya, anggota DPRD dari DPC PDI-Perjuangan Situbondo, Rudi Afianto, mengungkapkan bahwa penguatan ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diberikan. Terutama, untuk generasi muda. Sebab, di tangan pemuda masa depan bangsa Indonesia, akan diwariskan.

Dengan begitu, generasi muda Indonesia tidak kehilangan jati diri bangsanya, penguatan pemahaman terhadap nilai nilai ideologi Pancasila harus terus digalakkan. Salah satunya, dengan mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang membuka ruang edukasi seperti sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi para pemuda-pemudi di Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Anak muda adalah harapan masa depan bangsa. Di tangan mereka nasib bangsa kita ini dipertaruhkan. Untuk itu, sebagai bekal menyongsong masa depan itu, sedini mungkin kita harus sudah tanamkan nilai-nilai Pancasila. Agar mereka, para generasi muda tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” jelas Rudi.

Lebih lanjut anggota DPRD Situbondo tiga periode ini menjelaskan, penguatan ideologi Pancasila di kalangan anak muda, tidak hanya untuk terus merawat dan mempertahankan jati diri bangsa, tetapi juga sebagai tali perekat yang dapat memperkokoh eksistensi bangsa Indonesia.

“Penguatan ideologi Pancasila tidak hanya untuk menjaga serta merawat jati diri bangsa, namun juga sebagai bentuk pengokohan eksistensi bangsa Indonesia, agar tak mudah untuk diprovokasi dan diadu domba oleh pihak-pihak yang sengaja ingin Indonesia terpecah belah” ungkapnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat Situbondo, tentang pentingnya penanaman nilai nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dengan begitu, bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan, ras, suku dan budaya,” kata Sopan Efendi. (her/gie)

Hadir langsung dalam pelaksanaan itu, Kepala Bakesbangpol Situbondo, Basuki, Wakil Ketua DPRD, Heroe Soegihartono, dan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Situbondo, Adi Pratama. Sementara peserta sosialisasi, melibatkan tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Situbondo, Adi Pratama, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat, tentang pentingnya pembauran kebangsaan dalam menciptakan kerukunan di masyarakat. Sehingga, diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan, ras, suku dan budaya.

“Ini dilakukan untuk meningkatkan pembauraan kebangsaan guna menumbuh kembangkan keharmonisan, toleransi, saling pengertian, menghargai dan menghormati,” terangnya.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kepala Bakesbangpol Situbondo, Basuki, mengatakan bahwa kerukunan antar kelompok masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Sebab, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Sehingga, perlu saling menjaga sikap kerukunan dalam kelompok sosial masyarakat.

“Karena, masyarakat yang tidak rukun akan mudah terprovokasi, yang dapat menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.

Secara global, tambahnya, bangsa Indonesia masih menghadapi konflik yang berkepanjangan. Ini disebabkan bermacam latar belakang yang ada. “Untuk menjaga keutuhan dan kesatuan, diperlukan adanya komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menegakkan kedaulatan masyarakat,” ujarnya kepada memontum.com.

Dikatakannya, dalam acara sosialisasi ini pembauran kebangsaan sebagai mitra strategis dalam menjaga kerukunan masyarakat di Situbondo. Basuki mengaku, perlu adanya keterlibatan masyarakat umum secara utuh. Sebab, masyarakat menjadi ujung tombak pentingnya dalam menciptakan kerukunan di masyarakat.

Sehingga, bisa tumbuh keanekaragaman suku, budaya, etnis dan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. “Membaur dan hidup berkembang, yang terjalin komunikasi interaksi dalam satu kesatuan sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat,” terangnya.

Basuki menambahkan, dalam menghadapi persoalan konflik di masyarakat sekecil apapun, harus diselesaikan segera mungkin. Sehingga, persoalan tersebut tidak menjadi besar. “Menyangkut konflik yang timbul di masyarakat. Maka, perlu untuk segera diselesaikan. Agar tidak menjadi persoalan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, H Syaifullah, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia pada Sekretariat Daerah, Prio Handoko, mengatakan meski berbeda pandangan politik, perlu adanya sikap kedewasaan diri. Sehingga, tidak mudah terprovokasi. Dengan begitu, kerukunan dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik.

“Jangan sampai perbedaan pandangan politik kita, menjadi dasar awal muncul nya konflik baru,” ucapnya.

Kapolres Situbondo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Intelkam Polres Situbondo, AKP Agus Susanto S.Sos, memberikan paparan tentang ‘Peran Polri dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun

aman dan damai melalui pembauran kebangsaan’. (her/sit)

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh puluhan peserta, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ormas LSM, forum perempuan, Camat, Kepala Desa, FKUB dan FPK, di Wilayah Kecamatan Kendit, para peserta tampak sangat antusias sekali mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai dan Pemberantasan BKC Ilegal.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Sosialisasi yang di tempatkan di Aula Rumah Makan Restu Karang Asem Situbondo ini, menghadirkan tiga Nara sumber yang terdiri dari, Bea Cukai Jember, Kejaksaan Negeri Situbondo, Bappeda Kabupaten Situbondo.

Humas Bea Cukai Jember, M Awaluddin, setelah acara sosialisasi kepada awak media mengungkapkan bahwa rokok ilegal merupakan rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

“Kategori rokok ilegal adalah rokok yang diedarkan dan dijual atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai dan rokok tersebut dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan,” ungkap M Awaluddin.

Lebih Lanjut, M Awaluddin, menjelaskan bahwa rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi oleh pabrik yang belum memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), namun ada juga rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan dilekati pita cuka, tapi pita cukai nya palsu atau dipalsukan atau sudah pernah dipakai atau bekas, untuk Rokok yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya Produk Rokok SKM (Sigaret Kretek Mesin), rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) kedua rokok tersebut walau dilekati oleh pita cukai namun tarif cukainya lebih rendah.

“Sehingga tidak sesuai tarif cukai nya atau tidak sesuai personalisasi, misalnya pita cukai untuk perusahaan A tapi digunakan untuk perusahaan B,” jelas M Awaluddin.

Lanjut M Awaluddin, sedangkan obyek Cukai adalah Etil Alkohol, minuman mengandung Etil Alkohol dan hasil tembakau. meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Kata dia, bagi yang melanggar akan dikenakan Pidana Pelanggaran Cukai dan sanksi denda. Rokok yang dibuat oleh pabrik yang belum memiliki NPPBKC melanggar pasal 50 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 Jo, UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

“Sedangkan pidana dendanya paling sedikit 2 kali nilai cukai, dan paling banyak 10 kali nilai cukai,” kata M. Awaluddin.

M. Awaluddin menegaskan, sedangkan untuk pidana pelanggaran Cukai Rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai yang dikenal dengan istilah Rokok Polos atau Putihan, ini melanggar Undang-Undang sebagaimana tertuang di dalam pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Jo UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

“Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dengan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai,” tegasnya.

Selain itu, Sambung M. Awaluddin, pidana pelanggaran cukai rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan dilekati pita cukai namun pita cukainya palsu atau dipalsukan sudah pernah dipakai atau bekas tidak sesuai dengan tarif Cukai dan atau Harga Jual Eceran (HJE) yang seharusnya, perbuatan seperti ini melanggar pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 1995 Jo UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 8 tahun. Dengan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai. Paling banyak 20 kali nilai cukai.

“Sedangkan untuk penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil Tembakau dan pajak rokok sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pasal 66A ayat 1. Penerimaan negara dari total penerimaan cukai secara Nasional 2 persennya akan didistribusikan lagi menjadi DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang menjadi wilayahnya mempunyai pabrik hasil tembakau atau pun tidak, ” ujar M. Awaluddin.

Ditambahkan dia, untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan Nasional untuk alokasi DBHCHT tahun 2021 sebesar 50 persen untuk Jaminan Kesehatan. Besaran alokasi dana bagi hasil untuk masing–masing kota/Kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainnya diatur oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di bawah Kementrian Keuangan untuk ditetapkan.

“Sedangkan capaian penerimaan Bea Cukai sampai dengan 31 Desember mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19,” ungkap M Awaluddin.

Sementara, menurut Kepala Seksi Penyuluhan, Bea Cukai Jember, Febra Pathurrachman, dihadapan para peserta menjelaskan, bahwa Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang.

“Sifat/karakteristik tersebut yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, perlu pembebanan cukai demi keadilan dan keseimbangan,” jelasnya.

Lebih Lanjut, Febra Pathurrachman mengatakan, dalam rangka pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pemerintah daerah setempat didorong untuk menjalankan program atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran hasil tembakau illegal.

“Hasil tembakau sendiri memiliki beragam jenis antara lain sigaret/rokok, cerutu, rokok daun/klobot, tembakau iris (tis), serta hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) berupa vape dan shisha,” kata Febra Pathurrachman.

Menurutnya, adapun ciri-ciri rokok illegal yaitu rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok berpita cukai namun salah personalisasinya serta rokok berpita cukai namun salah peruntukannya.

“Rokok polos merupakan yang paling sering ditemui di lapangan, untuk itu kita diharapkan waspada akan hal ini,” ungkap, Febra Pathurrachman.

Lanjut dia, sosialisasi hari ini merupakan jalan pembuka bagi Pemda agar segera merealisasikan rencana kerja terkait pengelolaan DBHCHT.

“Diharapkan seluruh pemerintah daerah aktif dalam menjalin sinergi dengan Bea Cukai dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat diperoleh hasil penilaian kinerja yang maksimal,” kata Febra.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bakesbangpol, Suyono, menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo bekerjasama dengan Bea Cukai Jember, bersama-sama mensosialisasikan terkait cukai dan gempur rokok ilegal. Penyelenggaraan sosialisasi cukai dan gempur rokok ilegal tersebut tidak terbatasi oleh tempat dan waktu, akan tetapi tetap berada di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo. “Saya berharap kepada peserta setelah mengikuti sosialisasi agar bisa mensosialisasikan kepada saudara dan keluarganya terkait rokok ilegal. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam mensosialisasikan, agar masyarakat menghindari adanya rokok ilegal dan jika memproduksi rokok agar dilengkapi dengan pita cukai. Biar tidak menyalahi perundang undangan di bidang cukai,” pesan Suyono. (her/mam/ed2)

Hadir juga pada acara tersebut sekaligus sebagai nara sumber Kejari situbondo, Bea cukai Jember.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Juga hadir Bupati Situbondo, yang diwakili Asisten II, H Imam Darmaji, setelah membuka acara mengungkapkan bahwa Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai dan pemberantasan BKC Ilegal ini di gelar agar masyarakat memahami apa itu cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. “Dasar hukum cukai sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, tentang cukai sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,” ungkap H Darmaji.

Selain itu, H Imam Darmaji juga berharap kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan ikut bersama sama membantu dalam mencegah penularan Covid-19 di Kabupaten Situbondo, “sehingga kalau masyarakatnya sehat, ekonominya kuat, Situbondo akan berjaya, makmur dan sejahtera,” terang H. imam Darmaji

Bagian humas Bea Cukai Jember, M Awaluddin, yang sekaligus sebagai nara sumber menegaskan di hadapan para peserta bahwa sanksi atas penyalahgunaan cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.

“Setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, akan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar, sebagaimana bunyi pasa 54 sampail dengan 58,“ Terang M Awaluddin. Sementara itu Kepala Bakesbangpol, Edi Wiyono berharap kepada para peserta, agar sosialisasi perundang undangan bidang cukai dan pemberantasan BKC Ilegal ini bermanfaat. “Agar materi yang sudah disampaikan oleh nara sumber untuk di sosialisasikan kepada masyarakat luas, dan mari  bersama sama untuk menggempur dan Memberantas rokok ilegal,”  ajak Edi Wiyono. (her/ed2)

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Kesatuan dan Bangsa Politik (BAKESBANGPOL) Situbondo, Adik Supriyadi pada acara sosialisasi penguatan aktualisasi nilai-nilai pancasila, Selasa (03/9/2019) pagi.

SIMAK NARASUMBER: Masyarakat mengikuti sosialisasi penguatan aktualisasi nilai-nilai pancasila, kemarin (im)

Dia mengatakan, pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan hanya dokumen tertulis.

“Tetapi mengandung nilai-nilai kehidupan. Seperti pandangan hidup, cita-cita dan falsafah yang merupakan nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Nilai ini kita perkuat melalui kegiatan sosialisasi,” ujar Adik.

Dia menerangkan, pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Makanya, wajib diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan.

Dengan aktualisasi nilai-nilai dan falsafah pancasila, Bangsa Indonesia akan mampu merespon kemajuan zaman dengan bijak. Mampu meletakkan dan memandang masa lalu, masa kini dan masa depan lebih profesional dan obyektif.

Menurut Adik, harus diakui, nilai-nilai pancasila saat ini sudah mulai luntur. Masyarakat tidak mampu mengaktualisasikannya dalam berbagai aspek kehidupan.

“Karena itu, sangat penting menanamkan nilai-nilai pancasila ke dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Kasubid Kerukunan dan Pembauran Bakesbangpol Situbondo, Agus Yanto menambahkan, sosialisasi tersebut untuk meningkatkan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga akan terwujud masyarakat yang rukun, aman, damai dan sejahtera dalam wadah NKRI.

Kata dia, ada tiga hal yang mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai. Yaitu proses globalisasi dalam segala aspek kehidupan, perkembangan gagasan hak azasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban azasi manusia, serta lonjakan pemanfaatan teknologi informasi.

“Karena itu, reaktualisasi nilai-nilai pancasila sangat diperlukan,” imbuhnya.

Acara sosialisasi penguatan aktualisasi nilai nilai pancasila kemarin diikuti 70 peserta. Masing-masing terdiri dari masyarakat umum, tokoh agama dan guru PKn sekolah dasar. (im/oso)

Kepala Bakesbangpol Situbondo, Edi Susilo mengatakan, pihaknya optimistis capaian itu bisa didapat. Berkaca pada partisipasi masyarakat pada pemilihan sebelumnya, angka tersebut tidak sulit dicapai.

“Pada pemilihan sebelumnya, partisipasi pemilih di Situbondo sudah lebih dari 70 persen,” katanya.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu, Bakesbangpol secara rutin mengadakan sosialisasi. Pihaknya terus mengkampanyekan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan hak suara pada pemilu.

“Ini sudah kesekian kalinya kita melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan,” katanya saat membuka sosialisasi pemilu di aula PG. Wringin Anom, Panarukan kemarin.

Sosialisasi tersebut mendapatkan dukungan dari salah satu anggota DPRD Situbondo, H. Fahrudi Apriawan. Pesertanya adalah masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di wilayah Kecamatan Panarukan dan Kendit sebanyak 600 orang.