Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), mengaku bahwa untuk sementara di Kota Malang masih belum menemukan adanya pemasangan yang dimaksudkan. “Untuk sejauh ini belum ada temuan dari tim kami. Tetapi kalau misalnya ada, jangan langsung ditindak. Cukup difoto, dicatat lokasinya, lalu dilaporkan ke kami. Nanti akan kami tindaklanjuti ke pimpinan,” kata Plt Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, Sabtu (02/08/2025) tadi.

Alie menegaskan, bahwa masyarakat tidak boleh melakukan tindakan sembarangan. Hal itu, pun tentu menjadi perhatian dan akan tetap dimonitor.

Baca juga :

“Kalau nanti ada pengembangan, ya dikembangkan. Tapi jangan ambil tindakan sendiri. Harus tetap silent. Karena ini menyangkut hal yang sensitif dan urgent,” tegasnya.

Terkait dugaan bahwa pemasangan bendera tersebut sebagai bentuk aspirasi publik terhadap kondisi sosial atau pemerintahan, Alie mengimbau agar masyarakat menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi. “Kalau aspirasi, ya disampaikan sesuai jalur yang harus ditempuh. Pemerintah ini kan pelayan publik. Kami terbuka terhadap harapan masyarakat,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai simbol bajak laut dalam serial animasi One Piece yang sering dikaitkan dengan perjuangan membela rakyat kecil, Alie menegaskan bahwa konteks penyampaian ekspresi semestinya tetap mengacu pada norma, etika dan aturan yang berlaku. “Fenomena ini tetap kami respon dan pantau. Tapi kami imbau masyarakat tidak membuat kegaduhan. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat secara keseluruhan,” imbuh Alie. (rsy/sit)

Dalam keterangannya, Kepala Bakesbangpol Anwar menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi ini bertujuan untuk memilih siswa-siswi terbaik yang nantinya akan mewakili Kabupaten Jombang, dalam Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang. “Kemarin telah dilaksanakan seleksi tahap administrasi dan sekarang dilanjutkan dengan tes wawasan kebangsaan. Kemudian, menyusul tes intelegensia dan hari ini dilanjutkan dengan tahap tes kesehatan,” kata Kepala Bakesbangpol.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa setelah beberapa tahap seleksi dilaksanakan, maka dari total 589 peserta yang mendaftar, nantinya akan menyisakan 308 peserta. Dari jumlah itu, kemudian nantinya akan mengikuti tahap tes kesehatan. Adapun uraiannya, yaitu terdiri dari 158 peserta laki-laki dan 150 peserta perempuan.

Baca juga :

“Kriteria untuk menjadi anggota Paskibraka, yakni meliputi tinggi badan untuk perempuan minimal 159 hingga 175 cm dan untuk laki-laki minimal 167 hingga 180 cm. Kemudian, peserta harus disiplin, memiliki mental yang kuat dan memiliki berat badan yang ideal sesuai dengan tinggi badannya,” ujarnya.

Kepala Bakesbangpol Anwar menambahkan, bahwa pada tahap tes kesehatan kali ini meliputi beberapa aspek. Diantaranya, seperti riwayat penyakit, kesehatan mata, buta warna, tensi tekanan darah, jantung, kesehatan telinga hingga pemeriksaan gigi.

“Kami berharap, bagi peserta yang lolos pada tahap tes kesehatan agar tidak mudah sakit dan jatuh pingsan. Sehingga, ketika pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih pada 17 Agustus 2025 mendatang, akan dapat berjalan sukses dan lancar,” ungkapnya.

Perlu diketahui, setelah tahap tes kesehatan untuk peserta, maka masih ada tahapan selanjutnya yakni tahap seleksi peraturan baris berbaris (PBB). Kemudian, ada tes samapta dan juga tes parade, untuk melihat proporsi bentuk badan. Dari beberapa tahap seleksi tersebut, maka nantinya di ambil 70 Capaska (calon pasukan Paskibraka) yang terdiri dari 43 laki-laki dan 33 perempuan. (azl/sit)

Plt Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban TPS untuk berada di dalam ruangan. Apabila menggunakan tenda atau berada diluar ruangan, maka harus yang benar-benar aman.

“Yang penting adalah aman. Jangan di tempat yang rawan banjir, tapi tidak ada kewajiban TPS harus di dalam ruangan,” jelas Alie, Rabu (16/10/2024) tadi.

Hingga saat ini, menurut Alie belum ada laporan mengenai daerah yang rawan terhadap potensi bencana. Namun, tahapan kampanye tetap diwaspadai sebagai potensi kerawanan.

Baca juga :

“Tetapi sampai sekarang juga belum ada laporan terkait kerawanan tersebut,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa lima kecamatan yang ada di Kota Malang tentunya wajib diwaspadai terkait dengan keamanannya. Dipastikan, semua mendapat perhatian khusus terkait dengan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pada seluruh tahapan Pilkada.

“Semua kecamatan akan diantisipasi. Kami bersama Bawaslu membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) terkait netralitas, keamanan dan administrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk Pokja tersebut nantinya melibatkan unsur dari Inspektorat, Satpol PP, Kominfo, serta Bawaslu melalui Gakkumdu. Selain itu, Pokja Alat Peraga Kampanye (APK) dan tim administrasi juga dibentuk, dengan melibatkan BKAD dan Bakesbangpol.

“Dengan koordinasi ini, harapannya Pilkada Serentak di Kota Malang ini dapat berlangsung aman dan tanpa meninggalkan persoalan-persoalan lain di kemudian hari,” imbuh Alie. (rsy/sit)

Plt Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, menjelaskan jika pihaknya juga berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada RT/RW untuk aktif melakukan antisipasi. Selain itu, juga memberikan pengarahan di berbagai kecamatan, terkait kesiapan logistik dan perlindungan sarana prasarana Pilkada.

“Kami sudah melakukan sosialisasi, seperti di Kecamatan Lowokwaru, kepada para ketua RT/RW. Kami minta mereka memastikan bahwa logistik Pilkada, terutama di masa musim hujan, ditempatkan dengan aman. Jangan sampai surat suara, kotak suara atau perlengkapan lainnya rusak terkena air,” kata Alie, Kamis (26/09/2024) tadi.

Alie menambahkan, bahwa pihaknya juga meminta perhatian khusus pada tempat penyimpanan logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tujuannya, agar setiap TPS harus dipastikan aman dari potensi kebocoran atau genangan air. Mengingat, Pilkada akan berlangsung di tengah musim hujan.

Baca juga :

Untuk Pilkada tahun ini, Kota Malang akan memiliki sebanyak 1.188 TPS yang tersebar di 57 kelurahan di lima kecamatan. Hingga saat ini, belum ada laporan terkait kendala di lapangan terkait kesiapan TPS.

“Sejauh ini, masyarakat sudah cukup terbiasa dengan proses pemungutan suara, terutama karena Pemilu Legislatif (Pileg) baru saja berlangsung pada Februari lalu. Namun, sosialisasi yang kami lakukan ini sifatnya penguatan agar semua pihak waspada terhadap ancaman cuaca,” tambahnya.

Alie juga menekankan pentingnya peran aktif RT/RW dalam membantu kelancaran Pilkada. Dukungan dari pemangku wilayah ini sangat krusial dalam memastikan KPPS terbentuk dan logistik aman hingga proses pemungutan suara berjalan sukses.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari RT/RW. Kami sangat berharap mereka bisa proaktif untuk memastikan seluruh persiapan Pilkada berjalan dengan baik, termasuk waspada terhadap cuaca,” imbuh Alie. (rsy/sit)

Dalam paparannya, Pj Wali Kota Iwan menegaskan bahwa Bakesbangpol Kota Malang memegang peran penting dalam memastikan keamanan, kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). Termasuk, mengenai anggaran yang nantinya akan dibutuhkan.

“Bicara penganggaran, ada di Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bakesbangpol. Alhamdulillah saya cek tadi, terkait dengan peran kita menyediakan anggaran untuk TNI/Polri sudah 100 persen. KPU dan Bawaslu tadi juga sudah 100 persen,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Dalam hal ini, Pj Wali Kota Iwan juga mengingatkan pentingnya Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan pengamanan lokasi TPS dan distribusi logistik. “Saya di Pemda harus tahu. Jangan sampai, ATK dan logistik ini di tempat yang tidak aman, tempat yang bocor, ada kebanjiran hingga mungkin dibongkar. Jadi, ini yang harus ditetapkan. Sehingga harus ada Rakor, komunikasi dan ada pendataan yang clear and clean,” tambahnya.

Selain itu, Pj Wali Kota Iwan menyoroti perlunya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan partisipasi pemilih melalui kepemilikan KTP. “Harus ada jatah, terkait masyarakat yang sudah bisa wajib memilih, misalnya usia 17 tahun. Jadi, dia harus punya KTP. Lha ini, yang kami kejar. Jangan sampai, wajib memilih tapi tidak punya KTP dan bisa jadi tidak bisa memilih atau hal yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, menyampaikan bahwa pentingnya mitigasi risiko terhadap sarana dan prasarana. Termasuk juga kesiapan KPPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada November atau pada musim hujan. “Harapan kami, KPPS ini semuanya bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Nanti juga akan ada Rakor lanjutan karena Bapak Pj Wali Kota Malang ingin mengetahui jumlah, lokasi TPS yang ada dan bagaimana kesiapan KPPS nya mulai dari linmas serta seluruh panitianya. Kemudian bagaimana pendistribusiannya dari tempatnya,” imbuh Alie. (pro/rsy/sit)

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Divisi Humas dan Datin, Dwi Endah Prasetya, mengungkapkan bahwa Pilkada 2024 ini merupakan pemilihan yang bersejarah. “Tahun 2024 ini Pilkada yang bersejarah. Karena untuk kali pertama, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak. Tentu hal ini menjadi tantangan baru bagi kita terutama Bawaslu dalam mengawal jalannya pemilihan supaya tetap berjalan tertib dan aman,” katanya.

Dalam pelaksanaan itu, dirinya mengajak partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilihan agar Pilkada 2024, berjalan lancar dan aman. “Kami dari Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Karena ini pesta demokrasi, acaranya rakyat, maka kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pilkada Serentak 2024 ini,” tambah Dwi.

Baca juga :

Senada dengan itu, Kepala Bakesbangpol Kota Kediri, Indun Munawaroh, juga mengatakan supaya masyarakat berperan aktif turut serta dalam menggunakan hak pilihnya nanti pada saat hari H pemilihan. “Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Kediri itu sadar berdemokrasi,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat Kota Kediri, baik itu lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lainnya supaya selalu menjaga Kota Kediri tetap aman, tertib dan kondusif selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada. Dirinya juga berpesan, supaya ASN, TNI, Polri dan media selalu menjaga netralitas.

“Dengan begitu, kondusifitas selama proses tahapan Pilkada bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Sosialisasi di kecamatan yang dikenal sebagai kawasan nelayan tersebut, dihadiri perwakilan Pemkab Jember yakni Kepala Bakesbangpol, Sigit Akbari, Tim Ahli Bupati Jember, M Iqbal, Anggota KPU Jember, Andi Wasis, Muspika Kecamatan Puger dan 12 kepala desa yang ada di Kecamatan Puger. Dalam sosialisasi itu, sejumlah peserta atau undangan terlihat sangat antusias dan memperhatikan apa yang disampaikan dalam sosialisasi. “Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi yang ada di Kecamatan Puger. Sehingga nantinya, ada peningkatan pemilih dan syukur-syukur bisa sampai 90 persen,” kata Kepala Bakesbangpol Jember.

Baca juga :

Pemilu 2024 ini, lanjutnya, diharapkan bisa menarik sejumlah pemilih. Sehingga, pesta demokrasi lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pihaknya juga berharap, tidak ada lagi money politik yang bisa membuat pelaksaanaan menjadi tidak fair. “Maka dari itu, kita semua harus benar-benar cermat dan tepat dalam memilih untuk Pemilu 2024,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Melalui Sekretaris Bakesbangpol Kota Malang, Kenprabandari Aprilia, yang mewakili Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati, menyampaikan jika kegiatan tersebut dilakukan guna untuk menjaga kesatuan dan persatuan Kota Malang agar tetap damai. “Karena menjelang Pemilu 2024 serentak nanti, sebagai masyarakat Indonesia, khususnya Kota Malang itu harus selalu menanamkan perdamaian. Agar fanatisme pada calon tertentu tidak menimbulkan konflik,” ujar Niken-sapannya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan empat konsesus yang harus diamankan. Yakni mulai pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

“Salah satunya juga mungkin harus toleransi. Apalagi, di Kota Malang juga ada beberapa suku. Sehingga, wajib untuk meneguhkan empat konsesus dasar, sembari merawat dan membangun integritas nasional dan integritas sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

Baca juga:

Selain itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Muhammad Sailendra, menyampaikan jika kegiatan tersebut memang perlu untuk terus digelar, terlebih menjelang tahapan pemilu 2024. Sehingga, diharapkan nantinya masyarakat bisa menjaga kerukunan dan keguyuban, agar tidak ada perselisihan atau pun konflik.

“Jadi kegiatan ini perlu untuk kita adakan guna menjaga dan mencegah adanya konflik pada tahapan pemilu nanti. Sehingga, diperlukan peran serta dari media dan masyarakat Kota Malang dalam menjaga Kota Malang,” tambah Sailendra.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra, yang juga turut menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan penting untuk diberikan sebagai kekuatan nasional. Apalagi menjelang Pemilu 2024 yang rawan konflik.

“Tentu wawasan kebangsaan ini untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilyah yang dilandasi Pancasila, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” imbuh Iwan. (rsy/sit/adv)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika melalui kegiatan tersebut nantinya diharapkan bisa terbangun komunikasi yang baik antara jajaran Forkopimda dan para insan pers. Terlebih, menjelang pesta demokrasi 2024.

“Hadirnya pers yang berkualitas, bagian penting mengawal pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa. Tentunya melalui pemberitaan yang berinformasi. Apalagi, akan memasuki atmosfer pesta demokrasi 2024, masyarakat butuh pemberitaan yang benar, bebas dari hoax dan tidak menimbulkan konflik,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya jika media yang profesional, maka akan menempatkan kepentingan bangsa dengan pemberitaan yang meminimalisir konflik. Sehingga, diharapkan peran semua pihak dapat ikut mengawal kondusifitas kontestasi politik nanti.

Baca juga :

“Harapan kami nantinya dalam mengawal kondusifitas kontestasi politik bisa bersama-sama dengan bapak Kapolresta dan juga Pak Dandim untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, yang juga turut hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan jika ada empat pilar dalam kebangsaan berbangsa dan bernegara, diantaranya yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD.

“Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat, dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat,” ucap pria yang kerap disapa Buher.

Lebih lanjut, menurutnya para insan media juga merupakan pilar yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Terlebih, dalam menghadapi dunia yang seolah hanya dalam genggaman. (rsy/sit)