Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan bahwa dalam penertiban tersebut dilakukan dengan adil dan tidak tebang pilih. Sehingga, semua banner yang menyalahi aturan ditertibkan.

“Penertiban banner tidak hanya gambar mantan Pj Wahyu, namun berlaku semuanya ditertibkan. Sudah mulai hari Minggu lalu kami tertibkan. Kemarin, Senin juga kita lakukan di Jalan Semeru dan Jalan Kawi. Di sekitar Balai Kota Malang juga sudah kita lakukan,” kata Heru, Selasa (13/08/2024) tadi.

Baca juga :

Ditegaskannya, bahwa penertiban itu untuk semua reklame dan banner yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2022. Baik banner iklan perumahan, event, politik dan lain sebagainya.

“Jangan ada skeptis kami tebang pilih. Karena semua banner dan baliho kami tertibkan. Pokoknya yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 kita tertibkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Heru juga membantah terkait dengan isu yang diduga Satpol PP Kota Malang menerima Rp 500 juta untuk melakukan penertiban tersebut. Menurutnya, anggaran itu berasal dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Benar bahwa ada anggaran yang diberikan, tapi itu mekanisme PAK dan tidak sebesar itu. Anggaran tersebut baru bisa digunakan setelah mendapat evaluasi dari Pemprov,” jelas Heru. (rsy/sit)

Salah satu baliho yang cukup mencuri perhatian berada di beberapa ruas Kota Kediri, yaitu memuat tulisan ‘Apapun panggilannya, maknanya sama. Ibu, Mama, BUNDA Sayang semuanya…’ dengan tagar #BundaYangMelanjutkan.

Pesan dalam baliho tersebut, diduga kuat merujuk pada salah satu bakal calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 mendatang. Yang kemungkinan besar, menggunakan pendekatan emosional dan familiar dalam kampanyenya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, pemasangan baliho ini memicu berbagai tanggapan dari warga sekitar.

“Melihat baliho seperti ini, kita tahu bahwa persaingan di Pilkada Kota Kediri 2024, sudah dimulai. Saya berharap para calon tidak hanya mengandalkan slogan-slogan, tetapi juga memberikan program kerja yang jelas,” kata seorang ibu rumah tangga, Rini, yang tinggal di Kelurahan Banjaran, Selasa (13/08/2024) tadi.

Lain halnya dengan seorang pedagang di Pasar Setono Betek, Sudirman. Dirinya berharap agar nasib pedagang jauh diperhatikan.

Baca juga :

“Pilkada kali ini sepertinya bakal seru. Tapi saya berharap, siapapun yang terpilih nanti bisa benar-benar memperhatikan nasib para pedagang kecil seperti kami dan dari tagline yang tertulis kemungkinan dengan sapaan akrab BUNDA, yang nggak asing bagi warga Kota Kediri mengarah ke Istri mantan orang yang pernah memimpin Kota Kediri dengan beberapa program sukses unggulan tingkat nasional yaitu Prodamas,” ujarnya.

Sementara itu, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kediri, Agus, melihat baliho tersebut sebagai simbol persaingan yang semakin panas. “Saya pikir, ini baru permulaan. Akan ada banyak baliho dan spanduk lainnya yang muncul menjelang Pemilu. Harapan saya, para calon bisa memanfaatkan momen ini untuk benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan hanya sekadar ajang promosi diri,” katanya.

Pemasangan baliho ini juga menandai bahwa persiapan Pilkada Kota Kediri 2024, sudah mulai dirasakan di berbagai aspek. Mulai dari pemasangan alat peraga hingga kampanye yang semakin intens. Warga Kediri tampak antusias sekaligus kritis dalam menyikapi persiapan Pilkada ini, dengan harapan bahwa pemimpin yang terpilih nanti dapat membawa perubahan positif bagi Kota Kediri.

Pilkada Kediri 2024 sendiri, diprediksi akan menjadi salah satu ajang kontestasi politik yang sengit. Mengingat semakin banyaknya bakal calon yang mulai mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan ini. (pan/sit)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek, pun telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh partai politik agar Caleg bisa menaati tahapan Pemilu, terutama tahapan kampanye yang baru akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. “Ada selang waktu yang cukup lama, antara penetapan DCT hingga masa kampanye. Pada masa itu, adalah masa yang dilarang untuk melakukan kampanye,” kata Komisioner Bawaslu Koordinator Penanganan Pelanggaran data dan Informasi, Farid Wadjdi, Rabu (08/11/2023) siang.

Pihaknya menegaskan, tidak sedikit spanduk dan baliho para Caleg tersebut sudah terpasang di beberapa ruas jalan Trenggalek, sebelum penetapan DCT. Namun, Bawaslu menyebut itu bukan merupakan pelanggaran mengingat foto-foto yang terpajang belum resmi menjadi Caleg.

Baca juga:

Namun saat ini, kata Farid tidak sedikit baliho maupun banner yang terpasang mengarah pada APK. Padahal seharusnya, alat peraga yang terpasang hanya sebatas APS.

“Ketika sudah ditetapkan menjadi calon tetap, maka statusnya sudah berubah dari Bacaleg menjadi Caleg. Sedangkan masa kampanye akan dimulai tanggal 28 November, sehingga ada jeda waktu yang lama dari tanggal 4 November sampai 28 November dan ini himbauan dinyatakan bahwa masa tenggang itu adalah masa yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye,” jelasnya.

Lebih lanjut Farid meminta, agar Parpol maupun Caleg memahami bahwa pada tahapan ini hanya sekedar sosialisasi, belum pada tahapan kampanye. Sehingga, kalimat ajakan tidak dibenarkan apabila dimuat dalam alat peraga sosialisasi.

Misalnya, memasang nomor urut dan mengajak untuk mencoblos ke nomor urut Caleg atau partai tertentu. Hal itu, tentu tidak diperbolehkan.

“Apalagi jika ada tulisan jelas dengan ajakan pilihlah saya, mohon doa restu, dan lainnya,” tegas Farid.

Kedepannya, Bawaslu akan menindak tegas Caleg ataupun Parpol yang masih memasang baliho ataupun banner yang terpasang. Karena, jika APK yang menyalahi aturan tidak ditertibkan, kedepannya akan berpotensi sebagai dugaan pelanggaran administrasi apabila peserta Pemilu dalam hal ini calon anggota legislatif telah ditetapkan pada 4 November 2023 nantinya.

“Nantinya APK tersebut akan ditertibkan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi KPU,” ujarnya.

Meski demikian, Bawaslu masih menunggu itikad baik selama tiga hari untuk mencopot sendiri APK yang berpotensi melanggar untuk disimpan dahulu dan bisa dipasang lagi di zona yang telah ditetapkan. “Di peraturan Bawaslu no 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu, ketika hasil pengawasan ada dugaan pelanggaran maka kita berikan saran masukan selama tiga hari, jika saran masukan tidak dilaksanakan maka bisa disebut temuan,” kata Farid.

Selanjutnya, temuan tersebut di registrasi untuk dilakukan penanganan perkara yang kemudian semua pihak yang bersangkutan akan dipanggil untuk mengklarifikasi mengkaji dan hasilnya Bawaslu akan merekomendasikannya ke KPU. “Pelanggaran ini tidak berpengaruh pada pencalonan, selama tidak ada money politik ataupun pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif. Maka, masih jauh dari diskualifikasi pencalonan,” paparnya. (mil/sit)

Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, membenarkan kabar keretakan KPP. “Intinya kita ada kemungkinan pecah kongsi,” ujar Janur Sasra Ananda, Jumat (01/09/2023) tadi.

Selain itu, pihaknya menerangkan bahwa ketidak konsistenan NasDem menjadi penyebab Demokrat bakal hengkang dari KPP. “Salah satu partai membuat kesepakatan. Yakni, Cawapresnya ini diambil dari luar koalisi. Artinya, tidak komitmen lagi dengan perjanjian awal,” terangnya.

Baca juga :

Sehingga, lanjut Janur, pihaknya mengambil sikap tegas. Yaitu, dengan menurunkan semua baliho bergambar Anies-AHY yang tersebar di tujuh Dapil seluruh Kabupaten Situbondo.

“Meski belum ada perintah resmi dari DPP, Demokrat Situbondo berani mengambil sikap. Pertama kita turunkan baliho bergambar Anies-AHY. Total ada 25 baliho di tujuh Dapil,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga mentakedown semua postingan di Medsos Demokrat Situbondo yang menayangkan video Anies-AHY. “Termasuk di Tiktok. Perlu diingat bahwa selama ini squad Medsos Demokrat Situbondo ini masuk tiga besar jajaran squad Demokrat secara nasional,” tegasnya.

Padahal, selama ini, Medsos Demokrat Situbondo berjuang keras membela Anies Baswedan. “Namun perhari ini kami sudah pamit undur diri untuk merespon hal ini,” terangnya. Ke depannya, ia kini menunggu instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), khususnya yang berkaitan dengan Pilpres 2024. (her/gie)

Baliho tersebut, terpasang di Jalan Dewi Sartika Atas, Kelurahan Temas, Kecamatan/Kota Batu. Baliho berukuran sekitar 3 meter x5 meter itu, menghadap ke arah Jalan Raya. Pengendara dari arah Jalan Dewi Sartika menuju pertigaan antara Jalan Agus Salim dan Jalan Oro-Oro Ombo, bisa melihat jelas baliho tersebut.

Selain terlihat lambang PSI dan foto Ganjar bersanding dengan Yenny Wahid mengenakan pakaian bewarna putih, di bawah foto tersebut bertuliskan Capres-Cawapres 2024 dan jargon ‘Hadir Kerja untuk Rakyat’. Seperti diketahui, Yenny Wahdi merupakan puteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia dikenal aktif sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Ketua DPD PSI Kota Batu, Prima Agrinda (44), saat dikonfirmasi mengatakan bahwa baliho PSI mendukung Ganjar-Yenny sebagai Capres dan Cawapres 2024, yang terpasang di wilayah Kota Batu, itu dipasang langsung oleh DPP PSI. “Dari DPD PSI Kota Batu tidak memasang baliho tersebut. Pemasangan itu dipastikan dari DPP PSI langsung,” ujarnya saat ditemui di Kantor PSI Kota Batu, Rabu (02/11/2022) tadi.

Dirinya menyampaikan, bahwa selama dua minggu terakhir, DPD PSI Kota Batu hanya berfokus pada verifikasi keanggotaan untuk persiapan Pemilu Serentak 2024. “Kita sejauh ini hanya fokus pada verifikasi keanggotaan. Jadi, tidak ada kegiatan selain itu. Tapi memang, dari DPP sendiri sejak beberapa waktu lalu sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar dan Yenny sebagai Capres dan Cawapres 2024,” ujarnya. (bir/gie)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, Fayakun, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon perihal pemasang baliho, mengatakan bahwa sekarang masih belum masuk ke dalam pelanggaran. Karena, saat ini belum ada peserta kontestasi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kalau seandainya ada orang yang memasang dan itu dinilai ada hubungan relevansinya sama Pilkada dan lain-lain, maka kita menganggapnya mereka belum masuk dalam kategori peserta,” ungkap Fayakun, Kamis (20/10/2022) tadi.

Dirinya mengaku, fokus saat ini adalah pengawasan dalam proses pasca diumumkannya peserta partai politik. Selanjutnya, dalam tahapan masa-masa kegiatan di dalam kepemiluan. Sedangkan kaitannya dalam kampanye, Bawaslu akan mengawasi tiap-tiap calon atau pasangan calon yang ikut sebagai peserta Pemilu.

Fayakun menjelaskan, karena peserta kontestasi masih belum diputuskan, maka pemasangan bukan bagian dari kegiatan mengarah ke Pemilu. Tetapi, lebih mengarah kepada faktor lain. “Itu lebih masuk wilayah reklame, pengaturan reklame iklan dan baliho. Jadi, tergantung pemerintah daerah bagaimana menyikapinya,” imbuhnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Bawaslu Tulungagung menuturkan, hari ini karena belum ada masa-masa kampanye, pemasangan-pemasangan baliho seperti itu di luar ranah fokus pengawasan Pemilu. Sehingga, dianggap wilayah dengan aturan umum. Artinya, kalau ada pemasangan banner, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Untuk wilayah pengawasan, Bawaslu belum ke ranah situ (pelanggaran atau tidak, red). Artinya kalau ada orang memasang baliho dan lain-lain, ya belum ada pelanggaran dalam kaitannya Pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, Endah Inawati, saat dikonfirmasi terkait perizinan adanya baliho tersebut, belum bisa memberikan keterangan. Sebab, alurnya juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Mohon izin, banner lokasinya di mana dan banner tersebut terkait apa ya?,” balas Endah Inawati melalui pesan WhatsApp.

Setelah Memontum.com menjelaskan identifikasi lokasi banner, dirinya belum bisa memberikan keterangan hari ini karena alasan sibuk. “Besok pagi saja ya. Hari ini saya ada acara di Kediri,” ujarnya. (jaz/and/gie)

“Semua baliho hingga pamflet tanpa izin atau ditempatkan di zona terlarang, akan kami turunkan. Tujuannya, agar Bondowoso terlihat indah dan rapi,” kata Kepala Satpol PP, Slamet Yantoko, Kamis (02/12/2021).

Mantan Kepala Bagian Organisasi ini menambahkan, spanduk dan baliho yang dipampang sembarang. Apalagi, sampai ditempel atau dipaku di pohon, akan dilakukan penertiban. Termasuk, yang tidak mengantongi izin.

“Satpol PP hanya menjalankan tugas. Baliho dan spanduk yang diturunkan diamankan, akan langsung diamankan di Kantor Satpol PP,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Jadi, tambahnya, ketegasan Satpol PP menertibkan, jangan dipahami yang bukan-bukan. Kalau resmi, silahkan dipampang. Kalau tidak, ya ditertibkan. Kepada pemiliknya, silahkan ambil hasil penertiban di kantor.

“Walaupun kami kerap kali melakukan penertiban, masih saja terlihat spanduk dan baliho, yang tidak berizin. Yang paling memprihatikan, adalah promosi yang ditempel di kayu dengan menggunakan paku dan diletakkan di daerah terlarang,” paparnya.

Ditambahkannya, pemasang iklan yang melanggar, setidaknya telah melakukan dua kesalahan. Yang pertama tidak membayar retribusi, sehingga merugikan PAD. Kedua, membuat wajah Bondowoso kumuh. “Maka Satpol PP menghimbau kepada seluruh warga Bondowoso, mari kita jaga kebersihan dan ketertiban Bumi Ki Ronggo ini,” ujarnya. (sam/sit)

Seperti salah satunya, yang terlihat di Kota Probolinggo, baliho yang memajang foto Ketua DPR RI itu, tersebar disepanjang Jalan Pantura di beberapa titik strategis. Salah satunya, seperti di Jalan Raya Sukarno Hatta, Senin (14/06) tadi.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Kontan, pemandangan itu pun membuat masyarakat menduga-duga, bahwa baliho-baliho bergambar cucu Proklamator RI Bung Karno itu, sebagai upaya para elite PDIP mensosialisasikan sosok sang Ketua DPP dan Pilpres mendatang.

“Ya, semacam penguatan untuk kampanye. Upaya itu juga bisa dibaca sebagai ikhtiar untuk menguatkan basis dukungan internal di basis-basis PDIP,” terang seorang politisi di Probolinggo, merespon sejumlah baliho.

Menurut politisi itu, Puan dan PDIP sudah waktunya melakukan ekspansi untuk memperkuat basis dukungan. Dengan demikian, basis terkuat partai berlambang kepala banteng moncong putih itu, bukan hanya di Jatim. Dirinya menyebut, khusus daerah Jatim, yang memiliki populasi besar memiliki peran strategis dalam menentukan pemenang pemilu nantinya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo, Haris Nasution, mengatakan semua kader PDIP Daerah, siap mendukung siapa pun yang dipilih oleh DPP PDIP nanti. Termasuk, untuk menjadi calon presiden tahun 2024.

“Siapa pun kandidat yang terpilih menjadi calon presiden nanti, harus bisa membawa Indonesia lebih maju dan makmur. Selain memprioritaskan ketahanan pangan bagi rakyat di masa pandemi yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir,” jelas Harus Nasution. (geo/sit)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Ruslan Abdul Gani, yang langsung menindaklanjuti rencana itu, pun membenarkan hal tersebut. Bahwa, Pemkab akan membebaskan seluruh biaya pajak reklame dan baliho selama penyelenggaraan. Salah satu alasannya, karena JFC telah berkontribusi besar bagi pendapatan daerah, seperti hotel, pariwisata dan sektor lain.

“Sesui Perda No. 3 tahun 2011, bahwa yang bukan reklame di lembaga masyarakat, kalau tidak bersifat profit oriented bisa diberi pembebasan,” terangnya, Rabu (4/11) tadi.

President JFC, Budi Setyawan, menjelaskan bahwa pemasangan reklame dan baliho bertujuan untuk memberikan informasi terkait adanya even kepada masyarakat. Karena, JFC WKC sekarang akan diselenggarakan secara virtual. (bud/sit)