Pelaksanaan peresmian yang dipimpin langsung Bupati Jember, Muhammad Fawait, merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam menertibkan tata kelola migrasi tenaga kerja di wilayah tersebut. Kebijakan ini, bukan sekadar seremoni formal, melainkan bagian dari desain besar pembenahan sistem perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir guna memastikan legalitas dan keamanan keberangkatan.

Bupati Fawait dalam sambutannya menggarisbawahi urgensi kesehatan sebagai pilar utama perlindungan. Dirinya menyampaikan secara tegas posisi pekerja migran, di mata pemerintah.

“Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Negara wajib hadir memberi perlindungan maksimal, termasuk dari sisi kesehatan,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Pernyataan ini, menjadi landasan bagi RSD Balung untuk mengoperasikan unit layanan terpadu, yang mencakup pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga pemeriksaan penunjang yang telah disesuaikan dengan standarisasi medis negara-negara tujuan penempatan secara profesional. Aspek krusial dari peluncuran klinik ini, adalah efisiensi pembiayaan bagi masyarakat kecil.

Dalam hal ini, Pemkab Jember mengambil langkah berani dengan memangkas tarif medical check up (MCU) dari Rp 750 ribu menjadi Rp 450 ribu. Intervensi harga ini, diharapkan menjadi stimulus bagi warga untuk beralih dari jalur non prosedural ke jalur resmi yang lebih aman.

Selain itu, juga penyederhanaan akses layanan dan dokumen yang kini dapat diselesaikan di dalam daerah. “Sekarang kita sederhanakan semuanya di Jember,” tambah Bupati Fawait.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan layanan administrasi, melalui kehadiran perwakilan P4MI di Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan dukungan dari jajaran Forkopimda dan instansi terkait, RSD Balung diproyeksikan menjadi episentrum layanan kesehatan CPMI bagi wilayah Jember dan sekitarnya.

Ke depannya, Pemkab Jember berencana menyiapkan rumah sakit daerah lain untuk memperluas jangkauan layanan serupa, menciptakan ekosistem migrasi yang lebih aman, terjangkau dan terstruktur demi melindungi pahlawan devisa dari risiko keberangkatan ilegal. (rio/gie/adv)

Tidak hanya itu, dalam rangkaian kegiatan Gus’e Tilik RSD Balung, Bupati Fawait juga mendengarkan paparan program 100 hari kerja RSD Balung. Menurut Gus Fawait, program yang dibentuk oleh RSD Balung ini menjadi pondasi bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga :

“Saya ingin menjadikan Rumah Sakit Daerah yang ada di Jember ini lebih baik lagi. Bukan hanya pelayanannya saja, tetapi kebersihan rumah sakitnya juga. Sehingga, RSD yang ada di Jember tidak dipandang sebelah mata,” kata Gus Fawait.

Bupati Fawait juga menjelaskan, bahwa maksud dan tujuannya turun langsung adalah untuk memantau kesiapan RSD Balung, dalam menyukseskan program 100 hari kerja. “Saya juga berpesan kepada pihak rumah sakit daerah, untuk tidak sekali-sekali menolak pasien yang ingin berobat gratis,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ke depan sudah tidak boleh lagi ada warga Jember yang sakit dan dirawat di rumah, karena tidak memiliki biaya. “Ini juga termasuk dalam upaya penurunan AKI, AKB serta dapat mengurangi angka stunting, khususnya di Kabupaten Jember,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kantor BUMDes Langgeng Jaya sendiri, berada di sebelah Kantor Desa Balung Kulon. BUMDes ini memiliki unit usaha swalayan yang menjual bahan pokok penting atau Bapokting masyarakat setempat.

Bupati Hendy dalam kesempatan itu mengaku sangat bersyukur, karena BUMDes tersebut mendirikan usaha swalayan. Sebab, salah satu program Pemkab Jember adalah pengendalian laju inflasi dengan menyediakan Bapokting murah kepada masyarakat.

Baca juga:

“Saya sangat bersyukur Bumdes ini memilih untuk menekuni usaha swalayan, yang mana menjual Bapokting. Ini selaras dengan upaya kami dalam mengendalikan laju inflasi. Nanti swalayan ini bisa menjadi penyalur bapokting murah untuk masyarakat,” jelas Bupati Hendy Siswanto.

Selain itu, dengan adanya BUMDes ini menurut Bupati Hendy Siswanto dapat menjadi alat untuk menyejahterakan warga. Dirinya menjelaskan, bahwa Balung Kulon memiliki warga sebanyak 16 ribu jiwa dan itu agar didaftarkan sebagai anggota BUMDes.

“Ketika akhir tahun, keuntungan BUMDes dihitung dan dibagi kepada pengurusnya serta kepada seluruh warga. Inilah yang dinamakan ekonomi kerakyatan,” papar Bupati Hendy.

Bupati Hendy meminta para pengurus swalayan BUMDesLanggeng Jaya untuk menjual barang cepat laku, dengan harapan perputaran lebih cepat. “Dan harus transparan. Karena ketika transparan, itu akan semua membuat nyaman. Apabila untung umumkan untung, begitu pula sebaliknya,” paparnya. (kom/rio/sit)