“Saya mengapresiasi usaha produksi (pentol) ini. Karena bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak. Ada sekitar 30 karyawan yang bekerja. Bagi saya ini perusahaan yang profesional. Ini sudah patut mendapatkan berbagai bentuk dan jenis perizinan,” ujar Cabup Sidoarjo, BHS saat mengunjungi produsen pentol Mbak Ira di Dusun Tundungan, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Kamis (22/10/2020).

Namun sayangnya, kata BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, pabrik pentol Mbak Ira itu perizinannya yang sudah diajukan agak mengalami kesulitan. Bahkan usaha yang berjalan sekitar 15 tahun terakhir ini, belum ada perizinan yang bisa diselesaikan meski sudah diajukan ke Pemkab Sidoarjo dan sejumlah lembaga lainnya. “Ini pasti akan menjadi perhatian saya bila saya jadi bupati. Saya akan mempercepat semua proses perizinan untuk UMKM dan IKM di Sidoarjo. Mulai perizinan PIRT, BPOM, sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI),” imbuhnya.

Caranya kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, dengan berinisiatif mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo yang terbaik untuk belajar sertifikasi perizinan BPOM, halal, PIRT dan bisa mengantongi SNI secara lokal (internal). Bahkan pengurusan perizinan dan sertifikasi itu, bakal diselesaikan dalam pelayanan satu atap agar prosesnya bisa lebih cepat.

“Nanti Pemkab Sidoarjo bakal mengeluarkan sertifiaksi internal untuk BPOM, Depkes, halal dan SNI itu dalam pelayanan satu atap. Bahkan seluruh perizinan untuk UMKM dan IKM di seluruh Sidoarjo dipercepat. Agar UMKM dan IKM menjalankan usahanya sudah sah demi hukum. Mereka juga bisa mengoperasionalkan usahanya lebih baik,” tegasnya.

Selama ini, seperti produsen pentol (Bakso) ini tidak ada kendala. Bahkan tak ada keluham warga yang sakit usai mengkonsumsi pentol ini. Bagi BHS sudah selayaknya usaha Pentol Mbak Ira itu lolos seleksi kesehatan (Depkes) dan selayaknya BPOM sudah dikeluarkan. Apalagi, sudah teruji berproduksi selama 15 tahun belum selesai perizinannya. Baik izin PIRT dan lainnya.

“100 hari kerja saya, semua perizinan UMKM dan IKM harus selesai. Itu harus direalisasikan. Karena UMKM pejuang ekonomi kerakyatan dengan sumbangan penghasilan 60 persen. Lebih besar dari pabrikan. Sekaligus menyerap tenaga kerja 90 persen lebih. Kami juga akan mengajak agar UMKM dan IKM di Sidoarjo tak kesulitan modal dengan bekerjasama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami juga siap membantu memasarkan produk UMKM dan IKM Sidoarjo,” jelasnya.

Sementara pemilik pabrik Pentol Mbak Ira, Imam Nur Hadi mengaku sudah mengajukan berbagai perizinan ke Pemkab Sidoarjo termasuk melalui sistem OSS. Tapi belum juga selesai.  “Kami minta pendampingan di dinas juga katanya belum diajari sistem OSS hingga perizinan saya masih proses sampai sekarang. Padahal, kami sudah mempekerjakan 30 karyawan dengan produksi 500 kilogram pentol per hari. Pemasarannya ke PKL dan warung binaan serta ke Mojokerto, Gresik Lamongan, Jombang dan Kediri,” ungkapnya.

Produsen pentol bakso lainnya, Isa Ansori usahanya terhambat perizinan BPOM. Menurutnya jika izin BPOM selesai akan mendongkrak pemasaran dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Kalau Pak BHS memimpin Sidoarjo dan berhasil mengeluarkan izin BPOM bagi UMKM dan IKM pentol di Sidoarjo kami akan sangat salut dan mengacungi dua jempol. Karena selama ini bantuan modal saja kami belum pernah mendapatkannya,” tandasnya. (wan/syn)

Memontum Sidoarjo – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS-Taufiq) bakal memasangi Closed Circuit Television (CCTV) setiap pintu air yang ada di aliran sungai Sidoarjo. Tujuannya, selain mengontrol air saat banjir juga sekaligus agar lahan pertanian terutama tanaman padi bisa mendapat pasokan air secara merata. Sekaligus agar seluruh lahan tanaman bisa ditanami padi 3 kali setahun.

“Program jangka panjangnya harus ada normalisasi sungai. Tetapi, kami akan mencoba sistem manajemen pengendalian air. Setiap pintu air Dam harus diberi CCTV. Petugas pengendali air bakal dikendalikan dengan handy talky. Pengendalian air akan dipusatkan di ruang pengendalian air di Pemkab Sidoarjo,” ujar Cabup BHS saat berkunjung ke Pintu Air Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin (12/10/2020).

Menurut BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, saat ini petani sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Yakni untuk menjaga ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan. Karena itu, setiap lahan tanaman padi di Sidoarjo setiap musim hujan tidak boleh banjir. Seperti halnya di lahan tanaman padi 15 hektar di Desa Kalidawir itu.

“Seperti petani di Kalidawir, setahun hanya panen sekali karena saat musim hujan banjir. Itu karena sistem pintu air sebelah timur di Desa Penatarsewu ternyata tak bisa dibuka hingga aif hujan tak bisa dikendalikan karena pintu air menutup terus. Akibatnya, saat musim hujan air meluap masuk ke lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Nanti, ini tidak boleh terjadi lagi,” imbuhnya.

Begitu juga dengan soal kelangkaan dan kesulitan pupuk saat masa tanaman padi membutuhkan pemupukan. Hal itu harus dikendalikan karena tugas pemerintah adalah harus menjaga ketersediaan pupuk. “Kami pun akan menyiapkan bantuan bibit. Yakni bibit unggul akan diberi subsidi agar petani tidak lagi menyiapkan bibit dari hasil panen. Bantuan bibit unggul ini agar hasil panen tidak hanya 6 ton per hektar. Tapi bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar. Termasuk setahun jangan panen sekali, tapi harus bisa tiga kali,” tegasnya.

Sedangkan soal hama tikus dan wereng, kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini juga menjadi kendala petani. Baginya hama tanaman padi baik tikus maupun wereng adalah tugas dari pemerintah daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkab Sidoarjo wajib mengendalikan agar hama tikus dan wereng tidak lagi merugikan petani.

“Karena gagal panen bukan sepenuhnya kesalahan petani. Tapi merupakan kesalahan dinasnya. Kami ingin manajemen ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan.Kalau tidak kekurangan beras maka tidak boleh impor dan warga Sidoarjo harus beli produk padi Sidoarjo. Jangan sampai kayak di pasar, beras kebanyakan dari Pacet dan Lamongan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk mencapai swasembada pangan, BHS juga akan memberikan subsidi asuransi lahan pertanian yang besarannya mencapai Rp 50.000 per hektar. Rencananya subsidi Pemkab Sidoarjo Rp 25.000 dan petani membayar Rp 25.000. “Asuransi ini wajib agar saat gagal panen ada ganti ruginya. Inu sekaligus menjadi semangat bagi petani bercocok tanam,” paparnya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Kalidawir, Khoiri mengaku ada sekitar 15 hektar lahan tanaman padi yang selama ini hanya panen sekali setahun. Meski lokasinya diapit dua sungai. Hal itu, karena saat musim kelebihan pasokan air hingga banjir. Saat kemarau kekurangan pasokan air.

“Ini harus diketahui pemerintah dan keluhan petani harus dibantu. Termasum soal pupuk yang utama pupuk TSP yang sudah tidak ada. Kami pun butuh pompa untuk mengeluarkan (menyedot) air saat musim hujan. Kami sangat mendukung program Pak BHS agar petani bangkit dan Sidoarjo mewujudkan swasembada pangan itu,” tandasnya. (wan/syn)

Dalam fogging itu, tidak hanya lingkungan dan rumah warga yang menjadi sasaran fogging. Akan tetapi sejumlah ruang kelas di SDN Banjarasri juga menjadi sasaran fogging itu. Upaya ini sebagai antisipasi serangan nyamuk Demam Berdarah (DB) di dua kampung yang sebagian masih tergenang air banjir itu. Sekertaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Suwono yang juga turun mengawal kegiatan peduli lingkungan dan kesehatan ini mengatakan genangan air yang masih ada di dua desa itu dapat berpotensi mendatangkan nyamuk Demam Berdarah. Karenanya, BHS bersama timnya berinisiatif menerjunkan tim untuk menggelar fogging itu.

FOGGING – Tim Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono menggelar fogging rumah penduduk Desa Banjarasri dan Desa Kedungbanteng serta ruang kelas sebagai antisipasi serangan Demam Berdarah (DB) di kedua desa langganan banjir itu, Sabtu (15/2/2020)

“Rumah warga dan titik titik genangan air serta sungai yang tersumbat sampah, menjadi fokus pelaksaan fogging ini. Termasuk ruang-ruang kelas sekolah yang sempat tergenang banjir,” kata Suwono, Sabtu (15/2/2020). Suwono memaparkan dengan program fogging di musim hujan kali ini, jentik-jentik nyamuk dan nyamuk demam berdarah yang mungkin berkembang, bisa langsung mati dengan pengasapan itu. Apalagi, banjir di kedua desa itu belum juga surut.

“Program fogging ini sebagai antisipasi agar korban banjir tidak menjadi korban nyamuk demam berdarah,” ungkapnya.

Selain itu, kata Suwono DPC Partai Gerindra Sidoarjo menggelar kegiatan sosial lainnya. Salah satunya adalah pengobatan gratis yang dilakukan di beberapa pasar. Menurutnya, pengobatan gratis itu merupakan wujud kepedulian nyata dari Partai Gerindra, yang di backup langsung Bambang Haryo Soekartono.

“Kesehatan adalah kebutuhan utama masyarakat. BHS bersama Partai Gerindra sadar betul akan hal itu,” tegas Suwono yang siap mengawal Bacabup dan Bacawabup Partai Gerindra itu.

Sementara salah satu tim BHS yang turun dalam fogging itu, Andrie Chrystanto menegaskan dalam fogging kali ini, sedikitnya ada lima mesin (alat) fogging yang digunakan puluhan Kordes dan Korcam BHS. Bahkan sebagian tim sukses BHS juga terlihat membersihkan kotoran dan sampah yang menjadi sarang nyamuk di sejumlah lokasi fogging itu.

“Kegiatan fogging gratis yang digelar BHS ini mendapat sambutan positif dari warga dua desa itu. Warga yang rumahnya mendapat giliran fogging, menunjukkan titik-titik yang perlu disemprot,” paparnya.

Selain itu, lanjut Andrie Chrystanto menegaskan BHS bersama timnya juga bakal menggelar acara kerja bhakti massal di sungai perbatasan Desa Banjarasri dan Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin pekan depan.

“Kami akan fokus pembersihan sampah yang menyumbat aliran air di sejumlah sungai yang melintasi kedua desa itu,” tandasnya. Wan/yan

Diantaranya, pengobatan kadar gula darah, kolestrol, asam urat, batuk, pilek dan sejumlah penyakit lainnya. Karena gratis akhirnya para pedagang dan pengunjung memenuhi tenda Posko Kesehatan itu.

“Pengobatan gratis ini untuk umum. Terutama untuk pengobatan penyakit yang biasa menderita masyarakat secara umum. Pelayanan pengobatan seperti ini nilai sangat penting. Karena setiap hari banyak masyarakat beraktivitas mulai pedagang, pelanggan dan lainnya. Tentu setiap waktu ada yang mengeluhkan rasa sakit yang dideritanya itu,” terang Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono, Minggu (2/2/2020).

Bagi mantan anggota Fraksi Gerindra DPR RI periode 2014-2019 ini, kedepan pihaknya jika mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Sidoarjo, bakal merealisasikan posko pelayanan kesehatan di setiap pasar tradiasional yang harus ada di Sidoarjo.

“Seperti di Pasar Larangan yang tercatat sebagai pasar terbesar se Sidoarjo ini, hingga kini tidak ada pelayanan kesehatan. Kami sangat menyayangkan itu. Tapi, kalau saya terpilih program pembangunan pos pelayanan kesehatan yang standar akan saya realisasikan di semua pasar yang ada,” paparnya.

Sementara itu, bagi Bacabup yang akrab dipanggil BHS itu, pelayanan kesehatan dinilai penting. Alasannya, karena di pasar dipastikan banyak berkumpul orang dari berbagai kalangan. Apalagi di pasar terdapat sampah-sampah yang ditampung di area pasar.

“Tumpukan samlah itu, kadang bisa menimbulkan adanya penyakit jika tak tertangani secara baik,” tegasnya.

Karena itu, lanjut BHS, pihaknya bakal

mencipatakan pasar yang bersih, makanan dan minuman yang dijual higienis serta didukung pedagang serta pelanggan yang sehat.

“Upaya itu, tentunya akan membawa kebaikan bagi semua kalangan sekaligus mengubah citra pasar tradisional dari yang kumuh menjadi bersih dan higienis,” tandasnya. Wan/yan

Berbekal keyaninan rekomendasi Partai Gerindra bakal turun ke tangannya, BHS mengumpulkan seluruh Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra. Selain itu, BHS juga bakal terus blusukan ke sejumlah lokasi untuk menggaet dukungan dari warga Sidoarjo.

POSE – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengumpulkan Ketua PAC Partai Gerindra se Sidoarjo di rumah makan Podo Joyo, Taman Pinang Indah, Sidoarjo, Minggu (01/12/2019) malam

“Partai Gerindra memastikan bakal dukungan utama bakal diberikan ke kader kalau mau maju (Pemilihan Kepala Daerah). Kebetulan saya sebagai kader partai. Saya yakin partai mendukung saya. Karena itu saya mengumpulkan PAC dan ranting untuk memperkuat penetrasi ke bawah,” terang Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono, Minggu (01/12/2019) malam.

Selain itu, kata BHS partai Gerindra sudah membicarakan soal para kadernya yang bakal maju dalam Pilkada serentak Tahun 2020 mendatang. Isinya jika ada kader yang maju dalam Pilkada maka semua harus mendukungnya. Mulai dari anggota DPR RI, DPRD Propinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada langsung.

“DPR RI dan DPRD Propinsi juga harus turun memberikan dukungan kalau ada kader yang maju. Saya sebagai Bacabup pun harus didukung. Karena itu, paska bertemu pengurus PAC dan Ranting, saya akan menemui 7 anggota DPRD Sidoarjo agar dukungan ke masyarakat semakin kuat,” imbuhnya.

Ditanya soal pasangan Bacabup yang bakal mendampinginya, BHS mengaku belum menentukannya. Hal ini lantaran waktu pendaftaran ke KPU masih cukup lama yakni Juni 2020 mendatang. Namun BHS mengincar ada sekitar 4 tokoh dan politisi yang layak mendamlinginya. Diantaranya Nur Ahmad Syaifuddin (Wabup Sidoarjo), Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor Putra Gus Ali Bumi Sholawat), Achmad Amir Aslichin (putra Bupati Sidoarjo) dan Sullamul Hadi Nurmawan (mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2014 – 2019).

“Kami menilai keempat tokoh itu memiliki nilai elektabilitas yang hampir sama. Itu berdasarkan Survei DPP Partai Gerindra, survei Pusdeham Unair dan survei tim BHS sendiri. Beda hasil surveinya sangat tipis. Karena keempatnya memang punya kecakapan,” tegasnya.

Selain memperkuat internal Partai Gerindra BHS juga bakal menguatkan partai pendukung dan pengusungnya. Diantaranya Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PKS. Dengan mengajak 4 partai itu jumlah kursi dukungannya mencapai 17 kursi di DPRD Sidoarjo.

“Kami juga tetap berkomunikasi dengan PKB sebagai partai penguasa. Apalagi, banyak kader PKB yang namanya cukup banyak diterima warga Sidoarjo,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Suwono menegaskan jika keyakinan rekomendasi Partai Gerindra jatuh ke BHS itu mencapai 75 persen. Selain kader partai, BHS juga programnya banyak menyentuh masyarakat Sidoarjo. Karena itu, diperbolehkan mengumpulkan kader maupun pengurus PAC dan ranting.

“Dukungan dari bawah itu untuk menguatkan rekomendasi yang bakal ditentukan DPP dan DPD Partai Gerindra,” tandasnya. Wan/yan