“Semoga Huntap yang kita siapkan ini bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman dan membawa berkah untuk semuanya,” kata Pj Gubernur Adhy, seusai menyerahkan secara simbolis kunci rumah dan sejumlah bantuan kepada penerima Huntap.

Sekedar diketahui, 66 unit rumah pengganti itu dibangun di petak lahan seluas 1,17 hektare lahan milik PTPN I regional 5, yang telah dibeli oleh Pemprov Jatim untuk warga korban banjir Kalibaru Wetan Banyuwangi. Sementara turut hadir dalam ceremoni itu, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, Kakanwil BPN Jatim Lampri, Regional Head PT Perkebunan Nusantara I Regional Head 5, Winarto.

Lokasi hunian relokasi itu sendiri, cukup ideal karena berada di wilayah perkampungan setempat. Sehingga, relatif dekat dengan hunian awal warga yang rusak akibat banjir bandang akhir 2022 lalu.

“Bukan hanya rumah saja yang kita sediakan. Tetapi juga kita fasilitasi sertifikat kepemilikannya. Saya sudah minta kepala BPN Jatim untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat. Semoga Januari 2025 sudah bisa diserahkan,” tambah Pj Gubernur Jatim.

Ditambahkannya, intinya di setiap kejadian bencana, pemerintah hadir tidak hanya ketika kesiapsiagaan tapi hingga pasca recovery. Dirinya juga menjelaskan, pembangunan rumah hunian tetap tersebut merupakan kolaborasi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi.

Baca juga :

“Pembangunan rumah didanai oleh anggaran Pemprov. Sementara sarana-prasarananya, dilengkapi oleh Pemkab Banyuwangi. Memang saat ini masih perlu penyempurnaan dan insyaallah akan dilanjutkan tahun 2025,” ujar Adhy. 

Puluhan unit Huntap tersebut, dibangun dengan ukuran 5 meter x 6 meter. Masing-masing rumah sudah berdiri dan terpasang berbagai fasilitas dasarnya. Seperti jaringan listrik, air bersih, drainase serta akses jalan yang sudah dipaving. “Ke depan ini akan kami bentuk seperti komplek perumahan yang sudah bagus. Dilengkapi fasilitas olah raga hingga pemberdayaan ekonominya. Sehingga, kita tidak sekadar memindahkan penduduk namun juga kita pastikan kesejahteraannya,” ujarnya.

Pj Gubernur Adhy juga berpesan, agar para korban banjir bandang Desa Kalibaru segera menempati Huntap yang telah disediakan. Dirinya juga mewanti-wanti, agar mereka tidak lagi menempati rumah lama yang berada di daerah rawan tersebut.

“Kalau sudah masuk zona merah, jangan ditempati. Segera tinggalkan agar tidak sampai jatuh korban,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim atas terbangunnya rumah hunian tetap tersebut. Dirinya juga mengajak warga setempat, untuk merawat dan menjaga hunian tetap yang telah diberikan.

“Mudah-mudahan rumah ini jadi tempat tinggal baru yang membawa kebahagiaan bagi penghuninya. Lokasinya juga ideal, tidak dekat dengan aliran sungai,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Penanganan pemulihan pasca banjir sendiri, mulai dilakukan. Semua stakeholder, digerakkan untuk membantu masyarakat. Mulai dari BPBD, Dinas PUPR dan BBWS dalam rangka penanganan infrastuktur yang rusak. Kemudian Dinas Sosial PPPA dan relawannya Tagana dalam menyalurkan Sembako maupun dapur umum.

“Ini proses pemulihan sedang berjalan. Saya memohon maaf kepada warga, semoga warga bisa sabar. Kita pemulihan cepat,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Senin (29/04/2024) siang.

Dirinya juga turut berterima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang sudah tanggap dan bergerak cepat menyelesaikan permasalahan ini. “Untuk Baznas, saya juga sampaikan terima kasih. Pemulihan sementara dan semua logistik Sembako. Dinas PUPR dan juga BPBD, teman teman dari Dinsos, Tagana semuanya juga mengaktifkan dapur umum dan segala macam, terima kasih,” imbuhnya.

Baca juga :

Kemudian, sambung Mas Ipin-sapaan akrabnya, Dinas Sosial PPPA dan relawannya Tagana dalam menyalurkan sembako serta penanganan-penanganan lainnya seperti dapur umum dan segala macam juga sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat membantu dan meringankan mereka (red : masyarakat terdampak,” tutur Bupati Arifin.

Proses pemulihan secepat mungkin itu, diharapkan dapat segera membangkitkan perekonomian masyarakat yang melumpuh akibat banjir bandang yang melanda Kecamatan Munjungan khususnya.

Sementara itu, Kades Munjungan, Agus Setiawan, menceritakan kejadian bencana banjir bandang di tempatnya terjadi pada hari raya kedua. “Ini banjir yang pertama, kemudian malam Jumat (18/04/2024) malam terjadi banjir susulan. Banjir kali ini menghanyutkan tiga rumah. Dua rumah dapurnya hilang, ditambah masjid posisinya rusak parah di sisi sebelah barat imam,” jelasnya.

Dirinya bersyukur, respon cepat dari Pemerintah Kabupaten khususnya Bupati Trenggalek dan juga BBWS. Mewakili masyarakat Desa Munjungan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh stakeholder. Utamanya kepada Bupati Trenggalek yang sigap melalui TAPD yang kemari juga sudah turun ke lokasi.

“Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil. Karena ketika air sudah kelihatan besar, masyarakat mengungsi. Kamis sekitar jam 21.00 malam hujan deras, kemudian sekitar jam 1, Jumat dini hari bankir bandang datang. Ketika itu masyarakat sudah siaga merujuk kejadian banjir sebelumnya,” papar Agus. (mil/sit)

“Pembangunan hunian mulai dibangun. Semoga berjalan lancar dan sesuai target penyelesaiannya,” kata Gubernur Khofifah saat grondbreaking Huntara.

Lokasi hunian sendiri, dinilai cukup ideal karena berada di wilayah perkampungan. Lokasinya cukup dekat dengan hunian awal warga, yang rusak akibat banjir bandang akhir 2022 lalu.

“Tidak pernah ada relokasi yang menyambung dengan kampung seperti ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan, proses pembangunan berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, karena ini tempat mereka bersosialisasi selama ini,” terang Gubernur Khofifah.

Baca juga:

Rencananya, sebanyak 66 hunian akan dibangun di petak lahan seluas 1,17 hektare (ha) yang merupakan lahan milik PTPN I Regional V yang telah dibeli oleh Pemprov Jatim. Karenanya, Gubernur Khofifah bersyukur hunian tersebut bisa terealisasi. Sebelum lokasi itu ditetapkan, Pemprov sebenarnya telah menawarkan dua titik lain. Namun, warga tak menghendakinya karena lokasi cukup jauh dari perkampungan.

Berangkat dari hal inilah, yang menyebabkan proses relokasi berlangsung lebih lama. Karena, terkait proses administrasi pembebasan lahan. Namun seiring berjalannya waktu, proses pembangunan hunian relokasi diperkirakan rampung dalam tiga bulan. Masing-masing rumah akan dibangun dengan ukuran 5 x 6 meter. Pembangunan rumah tersebut didanai oleh anggaran Pemprov dan sarana-prasarana akan dilengkapi oleh Pemkab Banyuwangi.

Di kesempatan sama, Bupati Ipuk mengatakan bahwa Pemkab siap berkolaborasi dengan menyediakan sarana-prasarana di lingkungan baru itu. Sarana-prasarana itu, antara lain jaringan air bersih, listrik dan lainnya.

“Fasilitas sarana dan prasana tambahan lainnya juga akan kami lengkapi. Intinya, Pemkab Banyuwangi siap beri dukungan,” kata Bupati Ipuk.

Sebelumnya atau usai banjir 2022 lalu, Pemkab Banyuwangi telah melakukan penanganan renovasi rumah yang rusak sedang dan ringan akibat banjir. Pemkab juga membiayai kontrak rumah warga yang huniannya rusak berat.

“Termasuk, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak karena banjir. Sedikitnya, ada empat jembatan yang rusak akibat banjir telah dibangun kembali. Normalisasi aliran sungai juga telah dilakukan, termasuk pembangunan drainase untuk antisipasi banjir,” terang bupati.

Mewakili warga, Bupati Ipuk berterima kasih kepada Pemprov atas pembangunan hunian relokasi tersebut. Dirinya juga mengajak warga, untuk merawat dan menjaga lingkungan agar bencana banjir bandang tidak kembali terulang. (kom/gie)

Sementara hadir dalam kunjungan kerja itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief, Kepala Dinas PUPR, Hengky Cahyo Saputra, camat hingga Forkopimda. Sedangkan kunjungan kerja sendiri, sebagai respon sekaligus tindak lanjut atas terjadinya bencana banjir bandang di Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Tongas, Sabtu (27/01/2024) lalu.

Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa kunjungan ini sebagai tindak lanjut dampak banjir bandang yang terjadi di dua desa di Kecamatan Lumbang dan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas serta langkah-langkah penanganannya. “Terima kasih atas bantuan BPBD Provinsi sehingga dampak bencana banjir bandang dapat segera ditangani,” ujarnya.

Baca juga:

Sementara itu, Pj Bupati Ugas juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur. “Kunjungan ini membuat kami lebih tenang. Terima kasih kepada Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur beserta jajaran yang hadir langsung di lokasi dan segera melakukan upaya penanganan darurat,” kata Pj Bupati Ugas.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan, dalam kesempatan itu menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa waktu lalu. Karenanya, sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah sekaligus memastikan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan unsur terkait, seperti BPBD berjalan dengan baik.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB juga menyarankan kepada jajaran pemerintah daerah terkait untuk melakukan upaya antisipasi, salah satunya dengan melakukan susur sungai. “Dikhawatirkan ada pembendungan sungai di atas yang tidak terdeteksi sehingga berdampak terjadinya banjir bandang,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan berupa dana siap pakai sebesar Rp 150 juta dan bantuan logistik berupa sembako, selimut, matras dan pompa alkon dari BNPB. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan kepada Pj Bupati Ugas. (kom/nun/sit)