Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto mengatakan, rapat dilaksanakan menindaklanjuti persoalan dasar legalitas bandara, termasuk infrastruktur ataupun lainnya yang kurang memadai sehingga mempengaruhi daya tarik iklim investasi Bandara Notohadinegoro.

Suasana Hearing di Ruang DPRD Jember. (ist)

“Perlu ada penjelasan Supplied By Owner (SBO) sementara mempengaruhi secara teknis atau tidak untuk penerbangan lanjutan. Termasuk fasilitas infrastrukturnya, apalagi beberapa titik ruas arah runway dimungkinkan menjadi penyebab keselamatan. SBO yang tidak berlaku atau akan diperpanjang, apa yang menjadi kendala sehingga tidak diperpanjang,” katanya.

Kepala Dishub Jember, Hadi Mulyono menjelaskan, saat ini Bandara Udara Notohadinegoro Jember sudah memiliki sertifikat bandar udara sementara (temporary aerodrome certificate), berlaku dari 22 November hingga 22 Desember 2019.

“Kami diwajibkan untuk mengurusi dan melengkapi agar bisa diterbitkan sertifikat bandar udara permanen, seperti SK pembentukan organisasi UPT, buku pedoman pengoperasian, penyusunan buku SMS (Savety Manejemen System) dan airport emergency plant yang sudah dimiliki sejak 2017. Dokumen bandara udara dikomunikasikan dengan angkasa pura, sehingga saat ini fokus menyelesaikan hambatan-hambatan kecil,” imbuhnya.

Sementara perwakilan maskapai Wings Air Jember, Nino mengatakan, secara teknis dan administratif, Bandara Notohadinegoro Jember sudah siap untuk dioperasikan. Secara umum, fasilitas sisi udara juga ini sudah siap 100 persen, tak terkecuali panjang runwaynya.

“Sebenarnya kalau dari Surabaya, informasi cuaca sebelum terbang ke bandara Jember, kita kontak kapten bahwasanya cuaca bagus di atas 5 kilogram baru bisa landing di 02 atau 20 dan runway 02,20 ini aman. Untuk fasilitas masih terbilang baik, untuk aproun, marka atau winshok. Arah angin sangat baik dan bandara sangat mendukung masalah batas-batas untuk Wings air, termasuk keselamatan masih aman dan tidak ada kendala,” pungkasnya. (Kj1/yud/oso)

Faida dengan tegas mengatakan bahwa pelebaran jalan tersebut sudah masuk dalam masterplan dan telah tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang diteken oleh Bupati Jember, Dirut Angkasa Pura II dan Dirut PTPN XII pada 6 Juli 2018 lalu di Jakarta.

“Itu memang sudah dimasukkan dalam masterplan dan masterplan itu sudah tidak ada perubahan lagi. Dari pihak PTPN XII Pusat tidak menghambat tapi saya tidak tahu hal-hal apa yang memberati sehingga sampai ada penghentian pelebaran jalan tersebut,” terang Faida usai Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Pendapa Wahyawibawagraha, tadi siang.

menurutnya, Kejaksaan Negeri setempat telah melakukan legal opinion yang menjamin bahwa proyek ini tidak ada hambatan hukum.” Kemarin dikatakan tidak ada masterplan itu tidak benar, masterplan pada 2017 sudah ada, dan itulah sebabnya dari Kementerian Perhubungan bisa menganggarkan Rp. 380 milyar, namun karena tanahnya ini milik BUMN dalam hal ini PTPN XII maka Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang melaksanakan adalah Angkasa Pura II jadi BUMN to BUMN sinergi dengan Pemerintah Daerah,” tambahnya. (yud/yan)