Perayaan HUT Kemerdekaan ini, menjelma menjadi ajang kebangkitan ekonomi rakyat. Itu karena, bazar UMKM yang digelar di Lapangan Ranuyoso, dimeriahkan ratusan warga yang turut antusias untuk menyaksikan sekaligus mendukung geliat ekonomi lokal yang tumbuh dari desa.

Bazar ini sendiri, menghadirkan 11 desa dan tiga kelompok UMKM, dengan beragam produk unggulan. Mulai dari olahan pangan, kerajinan, hingga hasil pertanian khas Lumajang.

Bahkan tidak hanya sekadar ajang jual beli, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan layanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Ranuyoso serta penampilan seni tari anak-anak PAUD, TK, hingga SD yang memeriahkan suasana.

Baca juga :

Wabup Yudha menegaskan, bahwa bazar UMKM ini adalah bukti nyata bahwa perayaan kemerdekaan bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Kami Pemerintah Kabupaten Lumajang mengapresiasi agenda bazar UMKM ini, yang tidak hanya memperingati HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Melalui kegiatan seperti ini, kita bisa melihat betapa besarnya potensi desa-desa di Lumajang jika terus diberdayakan dan didukung penuh,” ujar Wabup Lumajang.

Menurut Mas Yudha-sapaan Wabup, UMKM adalah salah satu penopang utama ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal agar tumbuh lebih kuat dan mandiri.

“Terima kasih atas kekompakan dan guyub rukunnya. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan Lumajang yang aman, maju dan penuh peluang bagi generasi muda. Semoga semangat kewirausahaan yang tumbuh dari bazar ini menjadi energi positif untuk membangun daerah ke depan,” tambahnya.

Kehadiran warga sendiri, menjadi bukti tingginya antusiasme. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Eka dan Lasmi, keduanya warga Desa Wates Kulon, yang merasa terbantu dengan adanya bazar ini. “Saya sangat senang dan bahagia dengan adanya bazar UMKM ini, karena bisa membantu perekonomian kita sebagai masyarakat,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa rencana tersebut didukung karena dinilai dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan. Apalagi sistem ekonomi mikro juga harus terus tumbuh.

“Rencananya akan dibangun di tahun 2024 ini dan sifatnya dia investasi. Ya harus kita support. Inikan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mikro,” ujar Eko, Sabtu (25/05/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam waktu dekat ini, Eko juga mengaku akan segera memanggil pihak investor terkait, guna untuk membahas konsep dan detail dari perencanaan tersebut. “Karena presiden sudah mengimbau bahwa dibuka seluas-luasnya untuk para investor, untuk membuat investasi di daerah. Sehingga daerah itu maju dan dapat membangkitkan ekonomi. Lha investor ini akan membangun pusat kuliner makerspace gitu, mulai dari produsen sampai ke tingkat konsumen,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa konsep pasar tersebut boleh merakyat. Namun, sistem manajemen harus modern. Sehingga, hal tersebut diharapkan dapat ditiru dan meningkatkan daya tarik masyarakat.

“Jadi harus bisa membedakan pasar modern dan pasar rakyat modern. Nah kalau pasar modern itu fresh market, dengan manajemen yang bagus. Nanti pasar rakyat modern ini juga akan meniru terkait manajemennya. Pasar boleh merakyat, tapi sistemnya modern,” ucapnya.

Diakhir, Eko juga menyampaikan bahwa lahan yang akan digunakan tersebut bukanlah milik Pemkot Malang. Namun, dalam hal ini dukungan atau support akan terus diberikan. Terlebih juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Malang. (rsy/sit)

Pembina Tari SMPK Santa Maria 1 Malang, Garnasih Setya Rahayu, mengatakan bahwa tarian tersebut memiliki nilai filosofis yang mendalam. Terutama, bagi para siswa-siswinya tersebut.

Filosofis yang dimaksud, yaitu mengenai semangat perjuangan. Sehingga, diharapkan dapat dicontoh oleh siswa-siswi dalam melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah.

“Karena gen Z sekarang ini kan lebih banyak gadget yang diambil. Nah kita ingin mereka tetap semangat dalam belajar. Apalagi ini juga sesuai dengan kurikulum merdeka, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), nah kita berikan tema kearifan lokal, mengenai tari topeng ini,” jelas Garnasih.

Kemudian, dikatakannya bahwa siswa-siswinya tersebut selalu bersemangat untuk mempelajari tari topeng Grebeg Sabrang. Mulai dari sejarahnya, gerakan yang ditampilkan hingga properti yang dikenakan.

Baca juga :

“Mulai topeng, jambang atau mahkota, itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Termasuk gelang kakinya. Awalnya mereka mengeluh kesulitan untuk menggambar, prosesnya mereka tidak sabar. Tapi lama kelamaan proses dilakui dan latihan bersama selama tiga bulan, ternyata mereka jauh lebih minat untuk menarikan tarian ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tari Topeng Grebeg Sabrang itu menurutnya menggambarkan sebuah prajurit untuk maju ke medan perang. Dalam tari wayang topeng itu diceritakan ada dua prajurit, yaitu grebeg sabrang dan grebeg jawa. Ketika, grebek sabrang diterapkan dalam kurikulum tahun ini, maka di tahun ajaran berikutnya diambil grebeg jawa.

“Kata grebeg berasal dari kata garebek, atau dalam bahasa jawa artinya diiring atau diirit bolo akih. Jadi grebeg sabrang ini prajuritnya Klana, dia yg akan berangkat menuju medan perang. Kita sudah mengambil grebek sabrang untuk tahun ajaran ini, maka tahun ajaran berikutnya bisa jadi kalau disetujui oleh Kepala Sekolah dan tim, mungkin grebeg jawa,” katanya.

Sebagai informasi, usai tampil di Halaman Balai Kota Malang, tarian Grebeg Sabrang tersebut ditampilkan di sekitar Alun-Alun Tugu Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusuma, mengatakan bahwa bantuan itu diberikan sebagai salah satu dari banyaknya bentuk perhatian Pemkot Kediri terhadap keberadaan PKL Alun-alun. Yang mana, sebelum bantuan diberikan, sebelumnya telah meninjau secara langsung dan mensurvey keadaan para PKL.

“Seperti yang kita tahu, sejak Alun-Alun Kota Kediri dilakukan renovasi, para PKL ini direlokasi di tempat sementara dan ternyata kondisinya cukup memprihatinkan,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, lanjutnya, banyak pedagang yang mengalami penurunan omset, kerugian bahkan hingga gulung tikar. Guna membangkitkan kembali PKL Alun-alun, Pemkot Kediri berupaya memberikan bantuan mulai dari bantuan modal usaha hingga menggratiskan retribusi kebersihan dan listrik.

“Bantuan-bantuan ini sesuai permintaan teman-teman PKL. Memang ada beberapa yang bisa kita penuhi dengan APBD. Namun, ada beberapa yang tidak bisa. Salah satunya yang tidak bisa adalah bantuan modal yang kita kerjasamakan dengan Baznas ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, bahwa Disperdagin juga akan membantu dan memprioritaskan PKL Alun-alun untuk menerima bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT di tahun ini. Tentunya, bagi yang belum menerima di tahun 2023 lalu.

Terakhir, Wahyu juga berharap agar bantuan-bantuan dari Pemkot Kediri ini bisa sedikit membantu dan meringankan PKL Alun-alun dalam membangun usahanya. “Semoga dengan bantuan ini bisa membantu PKL Alun-alun untuk bangkit,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Kediri, Dawud Syamsuri, mengatakan bahwa Baznas Kota Kediri memang memiliki program yang sejalan dengan kegiatan bantuan modal bagi PKL. “Karena Baznas dan Disperdagin memiliki program yang selaras dan kebetulan PKL Alun-alun ini sedang membutuhkan bantuan. Jadi kita berkolaborasi menyalurkan bantuan modal ini,” ujarnya

Tujuan diberikannya bantuan ini, papar Dawut, untuk penguatan modal dan memovitasi PKL yang terdampak pembangunan Alun-alun. “Dengan adanya penguatan modal ini, kami berharap PKL Alun-alun bisa terus menjalankan usahanya,” paparnya.

Dawut juga menjelaskan, bahwa bantuan modal dari Baznas ini berasal dari muzzaki yang membayar zakat di Baznas Kota Kediri. Zakat tersebut digunakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kota Kediri.

Sementara untuk total keseluruhan PKL yang mengajukan bantuan, ada sebanyak 81 PKL. Namun, setelah melalui seleksi KTP, hanya 74 PKL yang bisa memperoleh bantuan modal dari Baznas Kota Kediri.

“Sesuai yang telah diajurkan pemerintah, Baznas Kota Kediri mengutamakan bantuan modal ini untuk PKL berKTP Kota Kediri. Dimana per orang menerima Rp 400 ribu,” jelasnya.

Salah satu penerima bantuan, Subagyono, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha ini. Dirinya mengaku, bahwa sejak relokasi PKL Alun-alun, omsetnya dan PKL lainnya mengalami penurunan yang cukup besar. Bahkan tidak sedikit yang sudah meminjam uang untuk modal usaha dan adapula yang sudah gulung tikar.

“Kami sangat berterimakasih dan bersyukur diberikan bantuan-bantuan ini. Terima kasih Disperdagin sudah mendengarkan keluh kesah kami, sehingga bantuan dari Baznas ini bisa kami terima,” ungkapnya. (kom/pan/sit)