Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

Prosesi gelaran sendiri, mengusung tema ‘Penguatan Kemandirian Desa Menuju Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara’. Sementara pelaksanaan tersebut, berlangsung penuh semangat kebersamaan dan kolaborasi, dengan dihadiri langsung Bupati Malang, HM Sanusi, bersama istri yang sekaligus sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Malang Hj Anis Zaida Sanusi. Termasuk, turut hadir jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Malang dan Kota Batu, Kepala OPD, Muspika hingga Kepala Desa Ngabab.

Bupati Sanusi dalam sambutannya menegaskan bahwa gotong royong bukan hanya budaya turun-temurun, melainkan juga fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. “Di Kabupaten Malang tidak ada single power atau kepemimpinan tunggal. Yang kami jalankan adalah kepemimpinan kolaboratif,” tegasnya.

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang lahir dari sinergi antara pemerintah daerah, kepala desa dan masyarakat yang terus berjalan harmonis. Kolaborasi tersebut, terbukti mampu menghadirkan transformasi nyata di berbagai sektor strategis.

Baca juga :

Di bidang kesehatan dan sosial, angka stunting berhasil ditekan drastis dari 23 persen menjadi 6,2 persen melalui Program Anak Asuh yang melibatkan seluruh kepala perangkat daerah. Sementara itu, angka dispensasi pernikahan dini yang sebelumnya mencapai 2.300 kasus, kini turun signifikan menjadi sekitar 300 kasus berkat edukasi lintas organisasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Ditambahkannya, kemajuan juga terlihat, di sektor pendidikan. Kabupaten Malang yang sebelumnya memperoleh rapor merah dengan nilai 32, kini melonjak ke kategori peringkat tinggi dengan nilai 81 pada Februari 2026. Ribuan siswa berhasil meraih nilai rata-rata di atas 9, sehingga semakin mudah menembus sekolah unggulan, termasuk Taruna Nusantara.

Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang turut menunjukkan performa membanggakan, dengan capaian 5,92 persen, menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Timur. Tingginya kepercayaan investor, ditandai dengan masuknya investasi dari Prancis, pembangunan rumah sakit internasional seperti Mitra Keluarga dan Hermina, hingga perluasan kampus besar seperti UB, UIN dan Unisma.

Bupati Sanusi juga mengungkapkan, apresiasi dari Gubernur Jawa Timur yang menyebut Kabupaten Malang sebagai daerah yang ‘banyak rezeki’ atau penuh keberkahan karena kekompakan masyarakat. “Kemudahan perizinan dan dukungan kepala desa terhadap investasi membuat para menteri dan pemerintah pusat nyaman menempatkan berbagai program nasional di Malang, termasuk pembangunan jalan Gondanglegi–Balekambang senilai Rp 800 miliar,” ungkapnya.

Peringatan BBGRM ke-23 tersebut, ditutup dengan pemukulan kentongan oleh Bupati Malang bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai tanda pencanangan BBGRM ke-23 Kabupaten Malang 2026. Melalui momentum ini, semangat gotong royong diharapkan terus menjadi energi utama dalam membangun desa, memperkuat persatuan, serta mendorong Kabupaten Malang menjadi gerbang kemajuan Jawa Timur dan Indonesia. (pro/gie)

“Kemajuan Banyuwangi saat ini tidak terlepas dari peran penting LDII. Organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan,” kata Bupati Ipuk, saat memberikan kata sambutan.

Dalam momen itu, dirinya juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Ketua DPD LDII Banyuwangi, KH Astro Junaedi. Bupati menilai, di bawah kepemimpinan KH Astro, LDII konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara harmonis tanpa gesekan internal.

“Saya berharap Musda ini menjadi ajang pemersatu. Saya yakin setiap kegiatan LDII selalu berjalan kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, Bupati Ipuk menekankan bahwa dakwah LDII harus terus memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi nyata. Secara khusus, Bupati Ipuk meminta Musda VIII ini merumuskan program yang selaras dengan visi Banyuwangi Asri.

Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Bupati Ipuk menekankan pentingnya konsep kolaborasi atau tandang bareng. “Program dari Pak Astro yang sudah baik, wajib dilanjutkan. Mengingat adanya efisiensi anggaran saat ini, kita harus mengedepankan konsep ‘tandang bareng’ (kerja bersama) dalam setiap program pembangunan,” tambah Bupati Ipuk.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H Moch Amrodji Konawi, mengungkapkan adanya dinamika suksesi dalam organisasi. Amrodji menyebut, awalnya berniat mencalonkan kembali KH Astro Junaedi, mengingat keberhasilannya. Namun, yang bersangkutan telah menyatakan pamit untuk tidak dicalonkan kembali.

Amrodji menjelaskan, bahwa Musda merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program 5 tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja strategis ke depan. “Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. LDII berkomitmen berkontribusi dalam pembinaan generasi muda dan siap bersinergi penuh dengan pemerintah daerah,” ungkap Amrodji.

Musda VIII LDII Kabupaten Banyuwangi kali ini, mengusung tema ‘Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing untuk Pembangunan Berkelanjutan Menuju Banyuwangi Sejahtera’. Agenda ini, dihadiri oleh jajaran pengurus LDII dari tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa skywalk tersebut nantinya akan menghubungkan sejumlah ikon kota dalam satu kawasan koridor terpadu. Mulai dari Kayutangan Heritage, Alun-Alun Merdeka Malang, kawasan Splendid, Balai Kota, hingga Stasiun Malang Kota Baru dan Kampung Warna Warni Jodipan.

“Sehingga kawasan-kawasan tersebut menjadi satu kesatuan ruang wisata yang nyaman, tertib dan ramah pejalan kaki. Kita usulkan menjadi satu kawasan terintegrasi. Di dalamnya nanti jelas mana area PKL, mana parkir, mana hunian wisata, sehingga semuanya tertata dan tidak saling mengganggu,” ucap Wali Kota Wahyu, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Baca juga :

Selain meningkatkan konektivitas, skywalk juga diharapkan menjadi solusi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir, yang selama ini kerap menimbulkan kepadatan di pusat kota. Dengan konsep tersebut, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan ruang publik.

Kemudian, ditambahkannya bahwa konsep penataan kawasan berbasis heritage menjadi alasan Bank Dunia menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut. “Sudah kami sampaikan ke Bank Dunia. Bahkan, mereka tertarik dengan konsep seperti ini. Karena tata kelola kawasan di Kayutangan itu nantinta mengusung nuansa heritage dan kolonial,” tambahnya.

Sementara itu, rencana skywalk di Jalan Soekarno-Hatta Malang (Suhat) akan mengusung konsep berbeda. Yakni dirancang dengan mengedepankan konsep modern atau milenial.

“Karena kan kawasannya berbeda, mungkin skywalknya berbeda, satunya heritage dan kolonial, satunya milenial,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pabrik yang merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional, itu akan memproduksi bahan bakar bersih berbasis tebu guna mendukung bauran energi dan substitusi impor BBM. Pabrik tersebut, akan mentransformasi molase (tetes tebu) menjadi bioetanol sebagai energi bersih.

Pabrik ini sendiri, dibangun oleh PT Pertamina sinergis dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di lahan seluas 10 Ha. Proyek ini, merupakan bagian dari fase pertama program hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Bioetanol merupakan energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Pabrik ini, akan berkontribusi pada pasokan energi bersih nasional,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Sabtu (07/02/2026) tadi.

Masih menurut Bupati Ipuk, keberadaan pabrik ini akan memaksimalkan serapan tebu petani, khususnya di Banyuwangi. “Tebu petani Banyuwangi dan daerah sekitar juga akan kian serap maksimal. Karena selain untuk kebutuhan produksi gula, juga untuk bahan baku bioetanol,” tambah Bupati Ipuk.

Pembangunan pabrik sendiri, akan mulai dilakukan pada Juni mendatang, dengan perkiraan masa pengerjaan selama 24 bulan dan telah dilakukan ground breaking, Jumat (06/02/2026) kemarin.

Baca juga :

Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan pabrik bioetanol tersebut diproyeksikan menghasilkan 30 ribu kiloliter bioetanol pertahun dengan bahan baku berbasis tebu. “Ini merupakan transformasi produk sampingan gula menjadi energi bersih. Dengan pabrik bioetanol terintegrasi di Banyuwangi, kita akan menghasilkan 30 ribu kiloliter bioetanol pertahun yang akan mendorong swasembada energi melalui perekonomian rakyat,” ujarnya.

Dengan kapasitas produksi tersebut, menurut Agung, pabrik ini diproyeksi mampu mengurangi impor BBM hingga USD 13,9 juta atau setara Rp 233,52 miliar. Sekaligus, dapat mengurangi emisi tahunan mencapai 66.000 ton Co2 ekuivalen.

“Ini akan menekan impor BBM dan menekan emisi karbon. Melalui substitusi impor BBM sinilai USD 13,9 juta akan dicapai ketahanan energi. Melalui pengurangan emisi karbon senilai 66 juta ton Co2 ekuivalen akan dicapai keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Agung menyebut, hasil produksi pabrik bioetanol ini nantinya akan dikirimkan ke Terminal BBM Pertamina, kemudian disalurkan ke pasar sebagai BBM melalui SPBU Pertamina. Sebelum memasuki tahap tersebut, Pertamina melalui 177 SPBU miliknya di Pulau Jawa telah menyalurkan produk BBM Pertamax Green 95, yang memiliki kandungan etanol 5 persen.

“Melalui pabrik bioetanol di Banyuwangi ini nantinya akan diperluas wilayah implementasinya dan ditingkatkan kandungan etanolnya. Sehingga akan seiring dengan negara-negara besar di dunia yang menggunakan etanol sebagai bahan bakar bersih,” terang Agung.

Dari sisi hulu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, memastikan ketersediaan bahan baku sangat mencukupi. “Dari sisi feed-stock aman. Kurang lebih untuk 100 KLP kan butuh sekitar 120 ribu ton dalam setahunnya. Kebetulan produksi molase dari PT SGN secara total hampir 700 ribu ton. Saya kira cukup, nanti juga disupport dari 5 pabrik gula yang ada di sekitar,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Pria yang akrab disapa Husnul, itu menjelaskan bahwa penetapan lokasi tersebut telah melalui rapat koordinasi bersama dengan lintas perangkat daerah terkait. Bahkan, luasan lahannya pun telah disiapkan sekitar 3.142 meter persegi.

“Beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Kota Malang. Penetapan lokasinya sudah ada di Wali Kota, tinggal ditandatangani,” ujar Husnul, Senin (19/01/2026) tadi.

Untuk saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED) yang telah diajukan ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Setelah jasa konsultan selesai, nantinya akan dilanjutkan ke jasa konstruksi.

“Pengerjaan konstruksi Puskesmas Bareng direncanakan mulai Juli 2026, dengan target penyelesaian maksimal pada awal Desember 2026,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam pembangunan Puskesmas Bareng tersebut, nantinya akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang sebesar Rp 7,1 miliar. Anggaran tersebut, mengalami penyesuaian dari rencana awal.

“Awalnya sekitar Rp 10 miliar, lalu turun menjadi Rp 8 miliar sekian dan setelah dilakukan perhitungan kembali menjadi Rp7,1 miliar. Itu sudah mencakup DED dan konstruksi,” ucapnya. 

Terkait fasilitas, Husnul menegaskan Puskesmas Bareng akan dibangun sesuai standar puskesmas pada umumnya dan tidak dilengkapi ruang rawat inap. Sementara untuk penambahan tenaga kesehatan, hal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak puskesmas karena berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Rekrutmen tenaga kesehatan menjadi kewenangan BLUD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, membenarkan bahwa sebagian lahan yang akan digunakan untuk Puskesmas Bareng tersebut, saat ini masih dimanfaatkan sebagai rumah kos. Namun, proses penyelesaian aset masih berjalan.

“Kami berencana memanggil pemilik dalam waktu dekat. Saat ini masih ada tahapan yang harus diselesaikan. Setelah itu, baru dilakukan penetapan lokasi dan lahan bisa digunakan oleh Dinkes Kota Malang,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Melalui berbagai lini produk, mulai dari busana pria, busana wanita, hingga jeans, EMBA Group tidak hanya berfokus pada gaya, tetapi juga pada kualitas serta relevansi lintas generasi. EMBA Official membawa nilai sejarah, konsistensi dan komitmen terhadap kota tempat brand ini dilahirkan, sembari terus berinovasi untuk menemani gaya hidup masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

Sebagai brand yang telah bergerak di industri fashion selama lebih dari 50 tahun, EMBA Group menilai bahwa keberlanjutan sebuah brand tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari kontribusi nyata kepada masyarakat.

Presiden Direktur EMBA Group, Randy Kartika Yudha, menegaskan bahwa EMBA memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir di tengah masyarakat Kota Malang. “Bagi kami, EMBA bukan hanya tentang produk fashion, tetapi juga tentang bagaimana kami tumbuh dan memberi manfaat bagi lingkungan sosial di sekitar kami,” katanya, Jumat (16/01/2025) tadi.

Atas dasar semangat tersebut, EMBA Group menyelenggarakan EMBA Run 2026 sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan aktif dalam mendorong aktivitas positif di Kota Malang, khususnya dalam mengampanyekan gaya hidup sehat. Menurut Randy, olah raga lari dipilih karena sifatnya yang inklusif.

“Lari adalah aktivitas yang sederhana, mudah diakses dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa batasan usia maupun latar belakang,” ujarnya.

Baca juga :

EMBA Run 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 18 Januari 2026 dengan mengambil lokasi strategis di pusat Kota Malang. Event ini, akan diikuti pelari dari Malang maupun berbagai daerah lain di Indonesia, sekaligus diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.

“Kami berharap kehadiran event ini bisa menggerakkan berbagai sektor, mulai dari UMKM, kuliner, hingga industri kreatif di Kota Malang,” ungkap Randy.

Lebih dari sekadar ajang olah raga, EMBA Run 2026 juga dirancang sebagai ruang interaksi sosial yang mempertemukan brand, komunitas dan pemerintah daerah. Randy menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar sebuah event memiliki dampak berkelanjutan.

“Kami ingin EMBA Run menjadi ruang kebersamaan, tempat komunitas olahraga, pelaku usaha lokal, dan masyarakat bisa saling terhubung dalam satu momentum positif,” jelasnya.

Dengan semangat tersebut, EMBA Official berharap EMBA Run 2026 dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang dinantikan masyarakat Kota Malang. “Harapan kami, EMBA Run tidak berhenti sebagai event sesaat, tetapi bisa tumbuh dan menjadi bagian dari kalender kegiatan Kota Malang ke depan,” kata Randy.

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri fashion, EMBA Group terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Melalui EMBA Run 2026, EMBA Official ingin menegaskan bahwa brand lokal tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran hidup sehat, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat identitas Kota Malang.

“Inilah cara kami terus tumbuh bersama masyarakat dan menjaga hubungan emosional dengan kota kelahiran EMBA,” papar Randy. (yog/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi mengatakan bahwa senam bersama ini tidak hanya menjadi aktivitas olah raga, tetapi juga wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat secara fisik, kuat secara mental, serta solid secara sosial. “ASN yang sehat dan bugar merupakan fondasi penting bagi terwujudnya birokrasi yang produktif, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi menegaskan pentingnya menjadikan pola hidup sehat sebagai bagian dari budaya kerja ASN. “Melalui momentum Senam ASN Hebat ini, kita ingin menegaskan bahwa budaya hidup sehat harus menjadi bagian dari keseharian ASN. Kesehatan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga tanggung jawab institusi, karena dari tubuh yang sehat akan lahir kinerja yang optimal, pikiran yang jernih, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tambahnya.

Pelaksanaan senam bersama ini semakin bermakna, karena menjadi bagian dari Kanjuruhan Kreatif Fest 2025, sebuah agenda strategis yang dirancang sebagai ruang kolaborasi, ekspresi dan inovasi masyarakat Kabupaten Malang. Festival ini, mencerminkan semangat kebangkitan kreativitas daerah, penguatan ekonomi kreatif, serta optimalisasi ruang publik sebagai pusat aktivitas yang positif dan produktif.

Baca juga :

“Saya memandang Kanjuruhan Kreatif Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi sebagai sarana membangun optimisme, memperkuat identitas daerah, serta menggerakkan potensi lokal. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kreativitas, sportivitas dan kolaborasi lintas sektor, nilai-nilai yang juga tercermin dalam kegiatan senam bersama pada hari ini,” imbuhnya.

Kehadiran Forkopimda bersama ASN dalam satu barisan, satu gerakan dan satu semangat, menjadi simbol kuat soliditas dan sinergi antar unsur pemerintahan serta pemangku kepentingan di Kabupaten Malang. Sinergi tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bupati Malang berharap, melalui kegiatan ini, tumbuh semangat baru bagi seluruh ASN untuk terus menjaga kesehatan. Termasuk, meningkatkan disiplin, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang hebat, berdaya saing dan melayani dengan hati.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia, instruktur senam, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Mari kita ikuti senam dengan penuh semangat, keceriaan dan sportivitas, sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Kabupaten Malang yang sehat, kreatif dan berdaya saing,” tambahnya. (pro/gie)

Gelaran yang dihadiri Tim Koordinasi SPBE dan jajaran perangkat daerah, itu dibuka Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

“SPBE bukan hanya program TIK, tetapi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui SPBE, kita menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa kompleksitas birokrasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, serta keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah daerah bertransformasi secara digital. Pemerintahan digital, menurutnya, menjadi keniscayaan agar pemerintah mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Transformasi digital melalui SPBE juga ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi daerah. Dengan SPBE, proses kerja pemerintahan diarahkan menjadi lebih sederhana, terintegrasi antar perangkat daerah, dan fokus pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Arsitektur dan peta rencana SPBE ini menjadi panduan utama agar pengembangan sistem pemerintahan digital di Lumajang berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, implementasi SPBE memiliki peran strategis dalam optimalisasi layanan publik sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi proses birokrasi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dituntut memiliki komitmen yang sama agar transformasi digital berjalan optimal.

“Tanpa keterlibatan aktif dan komitmen seluruh OPD, tujuan besar pemerintahan digital tidak akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa SPBE membutuhkan konsistensi dan komitmen lintas perangkat daerah. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi acuan bersama agar seluruh OPD bergerak dalam satu arah dan saling terintegrasi.

“SPBE tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kami akan mengawal implementasinya agar benar-benar menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Agus Triyono juga menekankan, pentingnya perubahan budaya kerja aparatur dalam mendukung keberhasilan SPBE. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya soal sistem dan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan terselenggaranya presentasi akhir tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Implementasi SPBE diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah di era digital. (kom/adi/sit)