“Termasuk Isoman di kelurahan, kalau di kelurahan kami manfaatkan gedung sekolah,” kata Eri Kamis (22/07) lalu.

Baca Juga:

• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day

Karena langkah tersebut, membuat beberapa warga pun was-was hingga berujung pada penolakan. Seperti di lokasi sekolah yakni SDN Gunungsari I-484 Jalan Kencana Sari Timur dan SDN Barata Jaya di Jalan Barata Jaya VIII, serta SDN Gubeng I di Jalan Gubeng Jaya V. Masing-masing SDN tersebut, dialih-fungsikan sebagai tempat Isoman.

Ketua Rt 03 Rw 05 Kelurahan Barata Jaya, Imam Setiono, mengatakan jika Pemkot Surabaya tetap menjadikan SDN Barata Jaya tersebut menjadi ruang isolasi. Karenanya, warga tidak segan-segan memboikot akses jalan dengan menutup portal.

“Jadi saya sebagai perwakilan warga, menolak keras SD Barata Jaya digunakan untuk tempat Isoman. Kalau dipaksakan, dengan berat hati kami akan menutup portal yang ada di lingkungan kami, supaya tidak bisa lagi akses untuk masuk ke lokasi,” ujarnya, Jumat (23/07) tadi.

Alasan Penolakan tersebut oleh warga, karena berbagai pertimbangan. Seperti, banyaknya Lansia, anak kecil, Balita dan tergolong pemukiman padat penduduk.

Hal Senada, juga disampaikan dari Ketua Rt 03 Rw 06 Gunungsari, Agus Purwanto, mengatakan warga tadi baru mengetahui bahwa petugas gabungan yang diterjunkan Pemkot Surabaya ke lokasi tersebut untuk melakukan pembersihan tempat, Jumat (23/07) tadi.

“Mulai dibersihkan pukul 07.00, warga baru tahu ya pas dibersihkan itu, salah satu petugas beri tahu kalo buat isolasi mandiri,” kata Agus saat ditemui di lokasi, Jumat (23/07).

Hal tersebut membuat warga sekitar kecewa. Karena sebelumnya tak ada sosialisasi, mereka emosi dan mendatangi petugas kemudian menyatakan penolakan soal alih fungsi SDN jadi tempat isolasi.

Sementara itu, penolakan serupa juga muncul di GOR yang satu lokasi dengan Gelora Bung Tomo (GBT). Warga sekitar lokasi juga melakukan penolakan, dengan membawa berbagai spanduk berisi tulisan bernada kecaman.

Menurut, Plt Camat Gubeng, Dedik Irianto, sangat disayangkan sikap warga sekitar lokasi SDN Barata Jaya. Karena situasi saat ini sudah darurat. Nantinya jika terlaksana, tempat Isoman tersebut dikhususkan bagi warga kelurahan disitu.

“Salah satu keluhannya karena pemukiman padat. Dibandingkan sama SDN Airlangga. Ini SDN Barata Jaya masih gede. Jalannya lebar. Situasi darurat. Kami harus pakai gedung itu untuk isolasi,” ungkap Dedik.

Selain itu, Dedik berharap kepada masyarakat supaya legowo (ikhlas menerima). Sebab tempat Isoman ini berbeda dengan RS yang ada peralatan medisnya. “Gedung Isoman itu sebenarnya kayak di rumah. Cuma ini lebih terpusat. Itu yang masuk bukan orang yang sakit. Tapi OTG (orang tanpa gejala), sehat tapi positif. Saya berharap warga bisa terbuka hatinya dan bisa menerima. Itu bukan rumah sakit. Tapi rumah Isoman. Nggak ada alat medis oksigen dan lainnya. Nanti kalau pasien butuh darurat medis, kami bawa ke RSLT atau RS Soewandhie,” ujar Dedik. (ade/ed2)

Sejumlah karyawan JTP II tampak bergotong royong membersihkan sisa-sisa bongkahan beton yang tercecer. Patung gorilla itu merupakan icon di area wahana permainan Snail Coster. Karena kerap dijadikan pengunjung sebagai latar foto.

Baca Juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

General Manager JTP 2, Agus Mulyanto mengatakan, ambruknya patung gorilla itu terjadi sekitar pukul 14.00. Usai gempa mengguncang yang terjadi di Malang Raya.

“Pas gempa mau berhenti, tiba-tiba ambruk. Itu rangka besinya juga rusak semua,” kata Agus seraya menunjuk patung gorilla yang ambrol diterjang gempa.

Sedangkan konstruksi patung gorila saat ini sedang dalam proses renovasi dan sudah mencapai 30 persen.

“Sebenarnya renovasi patung gorila merupakan agenda management karena memang ada sedikit kerusakan dan saat ini baru berjalan 30 persen terus ambruk kena gempa. Ya akan kami bangun ulang. Paling tidak, sebelum libur lebaran sudah selesai,” tutur dia. (bir/ed2)

Kedatangan Gubernur bertujuan tersebut untuk memastikan kebutuhan dan bantuan yang akan diberikan pada Pemerintah Kabupaten Jember, untuk percepatan pembongkaran Ruko yang terdampak longsor dan pembersihan puing – puing bangunan yang berada di badan sungai kaliJompo agar tidak terjadi resiko yang lebih besar, mengingat di musim penghujan dan cuaca ekstrim saat ini, sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar bantaran sungai.

Khofifah mengatakan, rombongan dari Pemerintah Propensi Jawa timur terdiri dari Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita lakukan koordinasi secara serempak, seiring dengan dampak banjir yang cukup banyak yakni sejumlah 1500 KK,” ujarnya.

Sementara, untuk logistic tanggap darurat banjir Gubernur Perempuan ini menerangkan, pihaknya telah menyediakan seperti Bronjong dan pada saat yang bersamaan ada permintaan dari PDAM Jember, terkait penyempitan pipa besar milik PDAM yang mengalirkan ke 3000 pelanggan yang ada kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates.

“Kita akan menghitung kebutuhan untuk percepatan, supaya seiring dengan ihtiar percepatan pembongkaran dan pembersihan apa yang sudah dilakukan semuanya, seiring tanggap darurat bagi Masyarakat yang terdampak dilakukan layanan,” terang Khofifah.

Bupati Jember dr Hj Faida MMR mendampingi Gubernur menjelaskan, bangunan yang terdampak ada 10 banguna ruko dan beberapa ruko yang masih berdiri diareal, berpotensi ambruk yang rencananya akan dirobohkan dan soal teknis pihaknya mengatakan bahwa telah berunding dengan Pusat dan Tim dari Propensi Jawa Timur.

”Teknisnya yakni merobohkan bangunan ruko mulai dari ruko nomor 11 sampai ke ruko 31 kearah jalan raya, namun demikian masih ada resiko pada pelaksanaannya, bisa roboh kebadan sungai dan 9 rumah penduduk diseberang yang posisi dibawah, ” jelasnya.

Sejumlah alat berat telah di sediakan atau sudah berada di Jember seperti eksafator sebanyak 3 unit dan Briker (alat pemecah batu) sebanyak 2 unit 1 Briker dari kabupaten jember 1 unit dan dari propensi 1 unit serta 1 unit Crein dari pusat, untuk mengangkat puing – puing bangunan keatas, namun sebelum merobohkan kata Bupati, terlebih dahulu pihaknya focus pada penyelesaian pembersihan reruntuhan.

Diketahui, sejak pagi pemerintah kabupaten Jember telah menurunkan 5 alat berat yang bekerja sejak pagi hingga pukul 22.00 dan untuk mempercepat pengakutan bongkahan bangunan reruntuhan yang sudah di pecah – pecah dan menaikan sisa bangunan yang ada di badan sungai Jompo dengan menggunakan Dump truk sejumlah 6 Unit.

“Hari ini kita harus melakukan proses percepatan untuk pembongkaran dan pembersihan puing -puing bangunan yang berada di palung sungai kalijompo dan akhirnya jalan raya sultan agung ini harus ditutup sementara sampai proses pembersihan dan pembongkaran selesai, ” paparnya.

Bupati perempuan pertama di kabupaten Jember mengatakan, Proses penyelesaian bisa dilakukan dengan integrative antara Tim dari Pemkab Jember dan Tim dari Pemprop Jatim serta Pusat, karena kewenangan yang berbeda diantaranya bangunan ruko dalam kewenangan Pemkab jember sementara sungai dalam kewenangan Pemprop jatim dan jalan Nasional adalah kewenangan Pusat.

“Proses untuk mengkoordinasikan ini harus dilakukan karena tidak ada masalah sama sekali, sehingga masyarakat Jember bisa memberikan pemakluman dan jalan sultan agung ini untuk sementara untuk ditutup untuk menjaga keamanan dan semua ini sudah dikoordinasikan dengan polres dan Pemprop, ” tuturnya.

BACA : Pertokoan Jompo Ambruk, Wewenang Penanggulangan Siapa?

Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0824 Jember Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin mengatakan terkait bencana Ambruknya ruko Jompo pihaknya berupaya merespon cepat dengan melakukan langkah antisipatif terkait keamanan bersama Polri dan satpol PP kabupaten Jember, terutama dengan kedatangan warga untuk melihat dari dekat peristiwa dan membantu evakuasi

“Hingga saat ini, warga terus berdatangan setelah informasi ambruknya Ruko di sini viral di media sosial, meski begitu, warga tetap diimbau tidak terlalu dekat dengan lokasi guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dan untuk pengamanan lokasi kita mengirimkan 200 personil di bantu unsur masyarakat yakni komunitas radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI),” urai La Ode. (tog/yud/oso)

Jember, Memontum – Bupati Jember dr Hj Faida MMr dan Forkopimda kabupaten Jember serta jajaran pihak terkait langsung mengadakan rapat koordinasi terkait ambruknya ruko di pertokoan jumpo yang berada di jalan Sultan agung Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau sekitar Jembatan Jompo, Senin (2/3/2020) siang.

Usai menggelar rapat koordinasi, Bupati Jember dr Faida di dampingi Forkompimda dan jajaran TNI dan kepolisian langsung mendatangi lokasi pertokoan jompo dan meminta sekaligus mengusut jual beli ruko dan mengatasi permasalahan kebencanaan.

Bupati Jember didampingi Dandim dan Kapolres Jember meninjau lokasi pertokoan jompo yang ambruk. (gik)

“Kami meminta , terkait jual beli ruko mohon di usut tuntas, ” kata bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember itu.

“Terkait, ambruknya ruko di pertokoan Jumpo, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, tetapi untuk sungai menjadi kewenangan dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur dan Jalannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, “ imbuhnya.

Karena memang lanjut dr Hj Faida, bangunannya milik Pemkab Jember yang dibangun tahun 1976, sedangkan sungainya adalah kewenangan Pemerintah Provinsi berikut jalannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Jika jalur yang ditempuh bukan langkah standart, tetapi tentang kebencanaan dan status bencana dilakukan jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan, ” kata Faida kepada awak media.

Faida menerangkan, sehubungan dengan kejadian tersebut, pihaknya telah mengumpulkan para pedagang baik yang setuju maupun tidak, agar bangunan ini dirobohkan dan harus dilakukan evakuasi dan pihaknya akan membantu untuk mengosongkan toko karena status kebencanaan.

”Karena polemik bangunan ini milik Pemkab Jember atau sebagian milik pedagang disini, yang pernah jual – beli dan kini sudah milik pribadi sementara kita lepaskan, karena ini masih urusan kebencanaan,” tegasnya.

Hasil rapat koordinasi, Bupati Jember telah memerintahkan Disperindag Jember, untuk mengusut permasalahan ini, serta memerintahkan untuk mengosongkan wilayah dengan cara merobohkan bangunan, berkaitan dengan itu Pemkab jember dan Polres Jember telah mengambil sikap, agar arus lalu lintas dialihkan dan ditutup sementara.

“Kita mengambil sikap dan merobohkan bareng – bareng bangunan ruko, kalau di robohkan kearah sungai akan berdampak resiko banjir, kalau dirobohkan ke jalan raya maka harus menutup jalan utama, ruko yang di robohkan sampai ruko ke 31, yang memang sudah rawan, dengan target kurang lebih akan dikerjakan selama dua puluh hari, dengan alat berat,” ujarnya.

Untuk rumah yang berada di seberang sungai sambung bupati, memang ada resiko untuk roboh ke bangunan penduduk, untuk itu pihaknya akan menghimbau untuk mengosongkan pada saat pelaksanaan perobohan bangunan.

“Sesuai dengan rencana, bahwa ini akan menjadi wilayah yang bebas dari bangunan, untuk menjaga sungai dan sepadannya tidak boleh ada bangunan,” ucap Faida.

BACA : Jalan Ambles, 9 Ruko di Pertokoan Jompo Jember Ambruk

Dr Hj Faida MMr menjelaskan, Pemkab Jember akan fokus kepada penyelesaian masalah kebencanaan dan sudah menganggarkan tahun 2020 untuk perobohan bangunan-bangunan ini, hanya yang menjadi Polemik bangunan itu milik Pemkab Jember atau warga.

“Dengan robohnya bangunan ini menjadi status yang berbeda, kembali saya meminta Disperindag dan Polres Jember untuk mengusut masalah ini permasalahan Jual belinya ( ruko),” pungkasnya. (gik/yud/oso)

“Menurut Tim Assesment BPBD Jember kami, terjadinya sekitar pukul 03.45 pagi, ruko yang terdampak ada 9, sedangkan yang berpotensi Ambruk sekitar ada sekitar 8 unit ruko, ” kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember Heru Widagdo di lokasi kejadian.

Kondisi Ruko pertokoan Jumpo yang ambruk. (tog)

Humas BPBD kabupaten Jember yang akrab di sapa Heru ini mengatakan, tidak korban Jiwa dalam peristiwa ini dan untuk ke 8 ruko yang berpotensi ambruk pihaknya menghimbau, agar segera mungkin mengosongkannya, karena kita berharap setiap ada kejadian tidak ada korban jiwa.

“Kami lakukan untuk pengosongan pada lokasi yang terdampak, kita berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada korban jiwa di setiap kejadian seperti longsor atau seperti kejadian sekarang ini, ” terang Heru.

Menurutnya, ambruk pertokoan tersebut di duga akibat Intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi pada Minggu (1/3/2020) sekitar sejak pukul 15.00 hingga malam hari, di wilayah Kabupaten Jember.

“Hasil pemantauan sementara, triggernya (pemicu) ambruknya ruko, akibat curah hujan yang luar biasa, pemicunya itu adalah hujan, sebenarnya potensi , juga banyak yang ada di sekitar wilayah kali Jompo, tetapi Trigger itu yang patut kita waspadai, ” ujar pria yang akrab di sapa Heru ini.

“Siaga darurat bencana itu telah di tetapkan sejak bulan oktober 31 Maret 2020, juga termasuk wilayah penanganan darurat, kita terus memantau dalam 31 wilayah kecamatan yang kita miliki, sehingga ada beberapa titik yang harus diwaspadai termasuk desa Pondok Waluh,” sambungnya.

Lurah Jember kidul Yoyok mengatakan, pagi sekitar pukul 04.30 pagi terdengar suara gemuruh yang sangat keras terdengar, yang mengakibatkan 10 kavling ruko mulai dari pojok sebelah timur ambruk kearah selatan sungai jompo kurang lebih sepanjang 40 m.

“Tidak ada korban jiwa karena penghuni ruko sudah pindah (ruko kosong, tidak ada di tempat) hanya tinggal beberapa barang yang tersisa, tidak menutup kemungkinan 8 kavling ruko di sebelahnya akan mengalami hal yang sama karena didepan ruko tersebut tanahnya sudah ambles, ” katanya.

Sementara itu Dirut PDAM Jember Adi Setiawan turun langsung kelokasi kejadian dengan respon cepat untuk mengecek dan melakukan langkah strategis penanganan dari efek dari ambrolnya jalan raya pada pipa transmisi besar milik PDAM Kabupaten Jember yang mengaliri kurang lebih 3000 pelanggan yang ada di Kecamatan Kaliwates seperti kebocoran.

“Langkah kita pertama, tadi emergensi sudah kita lakukan dan Alhamdulillah aliran sudah lancar ke pelanggan 3000, akan tetapi sebagai medikasi, ke depan kita akan adakan pembaharuan pipa dengan memasang pipa di ujung utara jalan, agar tidak terkena dampak lagi dan setelah pipa baru terpasang, pipa yang terkena longsor nanti akan kita matikan,” ungkapnya.

BACA : DPRD Jember Minta Pemerintah Atasi Kerusakan Jalan Sultan Agung dan Jembatan Kali Jompo

Pantauan di lokasi, terlihat BPBD Jember bekerjasama dengan jajaran TNI dan POLRI dan Sat Pol PP Kabupaten Jember serta jajaran samping yang lain melakukan pengamanan, sedangkan untuk ruko yang berpotensi akan dilakukan evakuasi.

Diketahui, di sekitaran Areal Pertokoan Jompo yang roboh dan sepanjang jalan raya Sultan Agung, pagi itu ramai di kunjungi ratusan warga, mereka memadati areal kejadian, meraka ingin melihatnya, beruntung posisi Pertokoan Jompo yang berada di tengah kotan Arus Lalu lintas tidak macet, karena polisi yang sudah mengantisipasi. (tog/yud/oso)

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto,mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel, sebab terdapat dugaan penyelewengan anggaran dalam proses pengerjaan proyek di kantor Kecamatan Jenggawah itu.

Direktur Utama PT. Andaya Breka Konstruksi, Andun Sulistyo Darmawan. (ist)

“Kami meminta stakeholder terkait baik polres, kejaksaan maupun inspektorat, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan detail terhadap 22 kecamatan yang sedang dibangun,” ungkapnya.

David menerangkan, karena terindikasi direncanakan satu orang walaupun banyak bendera, dari RDP komisi A dan C, keluar ungkapan dari PPTK sendiri bahwa perencanaan dilakukan satu orang dengan modus bendera.

“Ketika tadi ditanyakan yang bertanggung jawab, saling lempar, padahal secara administratif yang bertanggung jawab adalah direktur konsultan perencana,” katanya.

Politikus NasDem itu juga meminta agar aparatur penegak hukum, memproses semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab atas proyek dengan anggaran fastastis tersebut.

Nanti kita lihat, bagaimana seluruh stakeholder menangani kasus ini, kami indikasikan ini ada dugaan kolusi dan korupsi, tadi terungkap bahwa direktur CV Menara Cipta Graha menyampaikan, kalau dia hanya mendapatkan fee 8 persen, sisanya diambil pelaksana yang bernama Faris.

“Kita tidak tau Faris ini siapa, karena sampai saat ini menurut konsultan perencana dan pengawas, Faris ini tidak bisa dihubungi, dia memegang 22 paket perencanaan, jangan enak-enak tidak bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Direktur Utama PT Andaya Breka Konstruksi, Andun Sulistyo Darmawan mengungkapkan, pembangun kantor kecamatan melibatkan banyak pihak, mulai kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan konsultan perencana yang kesemuanya pihak swasta independen.

“Sedangkan, pejabat pembuat komitmen, pengawas internal atau pejabat penerima hasil pekerjaan, yang notabenenya mewakili pemerintah sebagai Bouwheer,” ungkapnya.

RDP berjalan lancar kata Andun, tadi sudah banyak informasi yang sudah disampaikan berbagai pihak, perlu diketahui bahwa ini musibah yang harus kita alami bersama, ada waktu sebelum akhir tahun.

“Kita bisa memperbaiki failure, yang gagal diperbaiki kembali, sampai selesai, ” paparnya.

Sementara, Direktur CV Menara Cipta Graha yang juga Konsultan Perencana, Pudjo Santoso menerangkan, entitas independen dipilih melalui prosedur tertentu, oleh PPK untuk membuat perencanaan.

Seperti perencanaan gambar, perhitungan konstruksi, harga perkiraan, rencana kerja dan syarat-syarat (term of reference, red) atas kantor kecamatan yang dibangun pada 21 Juli hingga 21 November 2019 tersebut.

“Kekeliruan dalam perencanaan menyebabkan suatu bangunan rusak belum waktunya,” jelasnya. (Kj1/Yud/oso)

Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal. mengatakan, Polres mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pembangunan kantor kecamatan di Kecamatan Jenggawah yang ambruk. Alfian mengaku sudah memerintahkan Kasatreskrim dan Tim Tipikor untuk melakukan penyelidikan bangunan.

“Sesuai dengan informasi awal hasil introgasi di mana untuk masa kerja dilaksanakan pada tanggal 24 juli 2019 dan berakhir pada tanggal 21 November 2019, dimenangkan oleh PT ANdaya Breka Kontruksi dengan nilai Rp.2. 049. 823. 821. 00,” ujar Alfian, kepada Memontum.com, Selasa 3 Desember 2019.

Alfian mengaku saat ini dalam tahap penyelidikan, tim sedang bekerja dan nanti akan meminta keterangan dari beberapa pihak yang berwenang, pastinya akan dilakukan secara intensif dan secara konprehensif.

Ambruknya pendopo ini, sambung Alfian, memakan korban atas nama Mohammad Hafid (26), dia adalah yang mengantarkan barang berupa semen. Pada saat menurunkan barang tertimpa reruntuhan gedung yang ambruk. Saat ini, korban ditangani di Puskesmas Jenggawah, korban mengalami luka robek di kaki kanan, paha bagian belakang dengan 10 jahitan.

Masih Alfian, olah TKP masih terus dilakukan, bersama tim dan konsultan untuk melakukan penyelidikan. Ada beberapa hal yang menurutnya ganjal, yakni Galvalum.

“Secara kasat mata dari penyidik, ada beberapa lubang yang salah penempatan skrup, ini mungkin yang seharusnya tidak bisa digunakan ini. Namun, belum diketahui pasti kita akan bekerjasama dengan ahli,” terangnya.

BACA : Baru Selesai Renovasi Habiskan 2 M, Atap Kantor Kecamatan Jengawah Tiba-tiba Ambruk

Alfian meminta waktu sebab penyelidikan masih dari dasar, akan melihat data lebih dulu untuk menindaklanjuti. Sampai detik ini, Alfian menerangkan bahwa belum ada yang diperiksa, hanya melakukan introgasi awal.

“Pukul 08.40, kita langsung ke TKP dan melakukan olah TKP secara intensif dan konferensif. Saat ini, ditetapkan Status Quo. Jadi, tidak ada pengerjaan yang dilakukan di Kecamatan Jenggawah, ini hentikan.” pungkasnya. (Tog/yud)

Mokhamad Fauzi, Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang menjelaskan, permasalahan tersebut sudah tertuang dalam rapat antara komisi 4 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.

Kondisi Puskesmas Harjokuncaran usai kejadian. (sur)

“Masalah Puskesmas Harjokuncaran, sudah kami bicarakan bersama Dinas Kesehatan. Rencananya Puskesmas itu akan direlokasi ke tempat yang lebih aman ” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Kamis (7/11/2019) siang.

Dikatakan Fauzi, untuk sementara itu,dari pihak Dinkes sudah melakukan perbaikan.

“Proses relokasi harus dimulai tahun ini. Dan itu dengan beberapa tahapan. Salah satunya mengenai pembebasan lahan. Harusnya dicarikan lahan yang terbebas dari longsor. Karena yang saya dengar, kawasan di situ ternyata tanah labil yang rawan longsor,” ulas Fauzi.

Juga dijelaskan Fauzi, untuk tetap memberikan pelayanan terhadap penanganan pasien, Puskesmas Harjokuncaran sudah bekerjasama dengan Puskesmas Turen. (sur/oso)

Diduga kontruksi bangunan itu kurang kokoh sehingga mengalami kerapuhan dan rusak. Akibatnya, pelayanan sempat terbengkalai dan sejumlah pasien dirujuk ke Puskesmas Turen.

Mahrus Ali Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang. (Sur)

Warga di sekitar menjelaskan, gedung Puskesmas itu baru direnovasi sekitar 2 tahun lalu.

“Mungkin karena kontruksi bangunan dibuat asal-asalan, sehingga ruang rawat inap dan kamar mandi itu runtuh. Padahal, hujan kemarin baru gerimis. Misalkan itu banjir, wajar terjadi, karena tanah di kawasan itu memang labil, ” ungkap seorang warga, Selasa (5/11/2019) siang.

Sementara itu, Arif Sujono Kepala Desa Harjokuncaran membenarkan kejadian tersebut.

Dikatakan Arif, akibat ambruknya teras bagian belakang ruang rawat inap pasien dan kamar mandi, pelayanan di Puskesmas Harjokuncaran sempat terbengkalai.

“Untuk sementara waktu, ruangan itu dikosongkan. Kami berharap, agar pemerintah segera menindak lanjuti. Paling tidak membantu renovasi. Karena itu menyangkut sarana pelayanan umum, ” pinta Arif.

Terpisah, H Mahrus Ali komisi 3 bagian pembangunan DPRD Kabupaten Malang meminta, dengan kejadian ini pemerintah atau dinas terkait harus bertindak tegas terhadap pemborong atau kontraktor pelaksana pekerjaan.

“Masak baru dibangun 2 tahun sudah ambruk. Mungkin pembangunan itu tidak sesuai aspek yang ada, ” ujar wakil rakyat putra daerah Kecamatan Sumawe ini, Selasa (5/11/2019) siang saat ditemui Memontum.com.

Tambah wakil rakyat yang akrab disapa Gus Mahrus ini, karena Puskesmas menjadi salah satu tempat pelayanan terhadap masyarakat yg paling vital.

“Saya berharap, dinas terkait segera turun lapangan untuk segera menindaklanjuti. Karena kalau terlambat ini juga tidak baik, karena pelayanan terhadap masyarakat bisa terbengkalai, ” ulas Gus Mahrus. (sur/oso)