Diuraikannya, bahwa banjir yang kerap kali terjadi itu merupakan banjir kiriman. Sehingga berdampak pada warga dan butuh solusi bersama.

“Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Ini istilahnya banjir kiriman dan karena dampaknya dirasakan warga, kita harus mencari solusinya,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Malang, karena Sungai Amprong berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Kewenangannya pusat, jadi penyelesaiannya harus duduk bersama lintas sektor agar ada solusi yang tepat,” katanya.

Baca juga :

Menurut Wali Kota Wahyu, bahwa banjir di wilayah tersebut sering terjadi meskipun Kota Malang tidak diguyur hujan. Kondisi itu, dipicu tingginya curah hujan di wilayah hulu yang mengalir ke Sungai Amprong. Dalam satu bulan terakhir, banjir bahkan disebut terjadi hingga lima kali.

“Di sini tidak hujan saja bisa banjir kalau di wilayah atas terjadi hujan lebat,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sejumlah faktor turut memperparah kondisi, mulai dari penyempitan badan sungai, tingginya sedimentasi, hingga hambatan aliran air. “Aliran air semuanya masuk ke Sungai Amprong, sementara kondisinya sudah mengalami penyempitan dan sedimentasi tinggi,” lanjut.

Karena itu, Pemkot Malang menyiapkan langkah penanganan banjir secara bertahap, meliputi jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah pengerukan sedimentasi guna memperlancar aliran air. Sementara solusi jangka panjang direncanakan melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan air sementara saat debit meningkat.

“Nanti kalau hujan tinggi, air bisa ditampung dulu di embung. Setelah kondisi normal baru dialirkan kembali,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengacu pada masterplan drainase Kota Malang. Untuk langkah utama yang dilakukan tahun ini meliputi normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, serta pemeliharaan rutin infrastruktur pengendali banjir.

“Penanganan pertama kita lakukan normalisasi, yaitu pengerukan sedimen. Kedua peningkatan saluran yang ada, kemudian pemeliharaan secara rutin,” jelas Dandung, Selasa (07/04/2026) tadi.

Dandung menilai penerapan masterplan drainase mulai menunjukkan hasil positif. Meski genangan masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras, dampaknya kini jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau saya katakan penerapan masterplan drainase ini efektif. Memang masih ada titik banjir, tapi ketinggian air sudah berkurang dan durasi surutnya jauh lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk saat ini apabila terjadi genangan, air surut dalam waktu 20 hingga 30 menit setelah hujan reda. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika genangan bisa bertahan hingga dua sampai tiga jam.

“Sekarang setelah hujan reda sekitar 20 sampai 30 menit sudah surut. Dulu bisa sampai dua jam bahkan tiga jam,” tambahnya.

Selain itu, DPUPRPKP Kota Malang juga melakukan normalisasi sedimen secara rutin. Karena hampir setiap harinya dilakukan di berbagai titik yang terpantau mengalami sedimentasi dan penumpukan sampah. Salah satu lokasi yang rutin ditangani adalah kawasan Langsep yang memerlukan pembersihan berkala setiap dua minggu sekali.

“Tidak bisa dihitung per titik karena satu lokasi bisa kita normalisasi berkali-kali dalam setahun, bisa enam sampai delapan kali tergantung kondisinya,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat gerakan tersebut, DPUPRPKP juga menggagas program Jumat Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS). Program itu melibatkan satuan tugas DPUPRPKP bersama perangkat daerah lain, kecamatan, hingga kelurahan.

“Satgas DPU setiap hari melakukan normalisasi, dan setiap Jumat kita kolaborasi melalui Gerakan Jumat GASS,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa masih ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Malang. Dalam hal ini, berbagai rekomendasi dan evaluasi kebijakan sebenarnya telah disampaikan DPRD melalui pandangan fraksi maupun momentum peringatan HUT DPRD sebelumnya.

“Catatan pasti banyak. Mulai dari persoalan kemiskinan, banjir, kemacetan, hingga isu perempuan dan anak yang masih membutuhkan perhatian serius,” ujar Mia-sapaannya.

Mia menekankan, pembangunan Kota Malang ke depan harus mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk juga semangat gotong royong menjadi kunci utama, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah bekerja lebih efektif dan terintegrasi.

“Saya berharap, sebetulnya ego sektoral dari masing-masing perangkat daerah harus sudah dihilangkan. Karena kalau misalnya kita tidak ada koordinasi yang kuat, energi, biaya dan program bisa terbuang, tetapi sasarannya tetap itu-itu saja. Maka banyak program harus kita sinergikan,” jelasnya.

Baca juga :

Mia juga mencontohkan, pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja diperlukan untuk pendataan pekerja penerima upah agar kepesertaan BPJS Kesehatan tidak seluruhnya membebani APBD, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan memastikan validitas data penduduk.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-112 Kota Malang menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen merealisasikan janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, dalam satu tahun masa kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota, sejumlah program prioritas dan Dasa Bakti Unggulan telah berjalan dan sebagian telah direalisasikan.

“Beberapa janji politik sudah kita selesaikan dan semuanya berjalan sesuai RPJMD. Tinggal beberapa terkait infrastruktur perkotaan yang harus diselesaikan secara bertahap,” tutur Wali Kota Wahyu.

Dirinya mengakui, bahwa masih terdapat program yang belum optimal, terutama penanganan banjir, parkir dan kemacetan. Namun, dirinya menegaskan penyelesaiannya membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan.

“Tidak bisa simsalabim setelah dilantik semua selesai. Tapi tahapannya sudah berjalan dan progresnya sangat baik. Kami optimistis seluruh target bisa direalisasikan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menginventarisasi berbagai faktor yang memicu banjir di kawasan tersebut. “Memang kita sedang menginventarisir permasalahan apa saja yang menjadi penyebab banjir. Alhamdulillah tadi beberapa persoalan sudah bisa kita selesaikan satu per satu,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah tumpukan sampah yang menghambat aliran air menuju saluran drainase yang telah dibangun sebelumnya. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan pengaturan pintu air yang sebelumnya sempat terbuka sehingga air tidak masuk ke saluran drainase dan justru meluap ke jalan.

“Kalau pintu air terbuka, air tidak masuk ke saluran dan akhirnya meluap ke bawah. Ini sudah kita atur agar ketika terjadi potensi banjir pintu air bisa ditutup sehingga aliran air masuk ke saluran yang sudah dipersiapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menyebut terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian dalam penanganan banjir di kawasan Jalan Soekarno Hatta. Pertama, adanya tumpukan sampah berukuran besar yang terbawa aliran air dan menyumbat saluran drainase. Bahkan, menurutnya, sejumlah benda besar seperti bantal, ban, hingga kayu sempat ditemukan menghambat aliran air.

“Kita sudah lakukan modifikasi agar sampah besar tetap tertahan, tetapi air dan sampah kecil masih bisa mengalir sehingga tidak membentuk tembok sampah yang menyebabkan air meluap ke jalan,” katanya.

Kedua, kondisi sediment trap atau penangkap endapan yang masih dipenuhi sisa material konstruksi saat pengerjaan drainase sebelumnya. Hal tersebut kini tengah dibersihkan, agar aliran air dapat berjalan lebih lancar.

Baca juga :

Kemudian, ketiga yaitu pengaturan pintu air di bagian hilir saluran. wagub Emil menegaskan, bahwa pintu air tersebut idealnya selalu dalam kondisi tertutup agar air tidak mengalir ke sungai di kawasan permukiman yang sebelumnya terdampak banjir.

“Kalau pintu ini terbuka saat debit air besar, air akan mengalir ke sungai di wilayah Ciliwung dan Kedawung yang kemarin mengalami banjir,” ucapnya.

Namun, Wagub Emil juga mengungkapkan, terdapat sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai yang sempat meminta agar pintu air tidak ditutup karena khawatir rumah mereka terdampak genangan. Meski begitu, pemerintah memutuskan bahwa kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas.

“Kesepakatannya pintu air ini tetap ditutup untuk mengurangi potensi banjir di wilayah yang lebih luas. Namun kami juga akan mencari solusi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut,” tambahnya.

Poin keempat, berkaitan dengan penataan trotoar di sepanjang kawasan Jalan Soekarno Hatta. Wagub Emil menjelaskan, bahwa pekerjaan yang dilakukan saat ini masih fokus pada pembangunan saluran drainase, sementara penataan trotoar dan estetika kawasan akan dilanjutkan pada tahun 2026.

“Sehingga, itu yang harus dibahas dengan Pak Wali. Karena dari sisi estetika, kenyamanan, Pak Wali tentu yang paling punya grand design bagaimana Kota Malang ini akan semakin nyaman, apalagi ini jalan protokol Kota Malang supaya indah,” imbuh Wagub Emil. (rsy/sit)

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, mengatakan potensi cuaca ekstrem tersebut dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang rawan bencana. Sejumlah daerah di Jawa Timur yang perlu meningkatkan kewaspadaan, diantaranya meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Magetan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lumajang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulungagung, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, Pacitan, serta Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Madiun.

“Saat ini seluruh wilayah Jawa Timur telah memasuki musim hujan. Bahkan, beberapa daerah diprakirakan sudah berada pada puncak musim hujan. Dalam 10 hari ke depan, potensi cuaca ekstrem diprediksi meningkat,” ujar Taufiq, dalam rilis Jumat (23/01/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi oleh aktifnya Monsun Asia, adanya pola pertemuan angin (konvergensi), gangguan atmosfer Equatorial Rossby, serta prakiraan gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) yang akan melintasi Jawa Timur. Selain itu, suhu muka laut di perairan Selat Madura yang masih cukup signifikan dan kondisi atmosfer lokal yang labil turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif.

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Berdasarkan analisis angin gradien lapisan 3.000 kaki pada 19 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan mencapai 32 knot di wilayah Jawa Timur,” jelasnya.

Dalam hal ini, masyarakat dan instansi terkait diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, khususnya di wilayah dengan topografi curam, pegunungan, dan tebing yang rawan banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, serta berkurangnya jarak pandang. “Masyarakat juga harus aktif memantau informasi cuaca terkini melalui citra radar cuaca WOFI di laman resmi BMKG Juanda, peringatan dini 3 harian, serta peringatan dini 2–3 jam ke depan yang disampaikan melalui website dan media sosial infobmkgjuanda,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa proses pencarian dan pertolongan kini difokuskan pada titik-titik di luar permukiman dan pusat aktivitas ekonomi. “Dalam sepekan terakhir, operasi SAR diarahkan ke lokasi-lokasi terbuka karena kecil kemungkinan korban masih berada di kawasan permukiman, tanpa mengurangi intensitas pencarian,” ujar Abdul Muhari, dalam konferensi pers update penanganan bencana, Selasa (30/12/2025) tadi.

BNPB mencatat, 163 korban masih dinyatakan hilang, sementara 395.795 jiwa masih mengungsi, meski trennya terus menurun. Dari total wilayah terdampak, enam kabupaten dan kota di Aceh, tujuh di Sumatra Utara dan delapan di Sumatra Barat, telah resmi memasuki fase transisi darurat. Sebanyak tiga kabupaten dan kota lainnya masih dalam proses penerbitan surat keputusan.

Fase transisi ini, menandai pergeseran dari penanganan darurat menuju penyiapan hunian sementara (Huntara), hunian tetap (Huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal di luar Huntara. Untuk pemulihan infrastruktur transportasi menunjukkan kemajuan signifikan.

Baca juga :

Jalur lintas timur dan lintas barat Sumatra telah berfungsi penuh, termasuk akses Banda Aceh–Medan dan Banda Aceh–Nagan Raya. Jalur lintas tengah sebagian besar telah terbuka, kecuali ruas Takengon–Gayo Lues yang masih dalam pengerjaan akibat longsoran berat, dengan target penyelesaian 20 Januari 2026.

Secara nasional, Kementerian PU melaporkan: 34 dari 38 ruas jalan terdampak telah terselesaikan (89,4 persen), 335 dari 360 titik longsoran tertangani (93 persen), longsoran tebing mencapai 96 persen dan badan jalan kritis tertangani 85 persen.

BNPB bersama Kementerian PU, TNI dan Polri mempercepat normalisasi sungai dan saluran drainase primer untuk mencegah banjir susulan. Upaya ini diperkuat dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan 9 pesawat. Diantaranya 4 di Aceh, 2 di Sumatra Utara dan 3 di Sumatra Barat, menjadi operasi OMC terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia.

“Curah hujan sedang saja kini bisa memicu banjir karena daya tampung sungai menurun drastis akibat sedimentasi dan perubahan alur,” jelas Abdul Muhari. Untuk warga dengan rumah rusak berat atau hanyut, pemerintah menyiapkan 2 skema, yakni Huntara atau DTH sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan. Sementara itu, rumah rusak sedang dan ringan mendapatkan insentif perbaikan Rp 30 juta dan Rp 15 juta.

Pendataan dilakukan by name by address dan divalidasi melalui data kependudukan Dukcapil. Hingga kini, bank-bank Himbara telah membuka 3.736 rekening penerima DTH, dan penyaluran tahap awal telah dimulai, khususnya di Sumatra Barat. (kom/pan/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pembersihan saluran dilakukan melalui kerja bakti bersama masyarakat di tingkat RT. Beberapa hari setelah kegiatan tersebut dan terjadi hujan, menurutnya tidak menimbulkan genangan maupun banjir di sejumlah titik rawan.

“Alhamdulillah, setelah kerja bakti bersama RT dan beberapa hari kemudian turun hujan, tidak terjadi banjir. Artinya saluran sudah bersih dan berfungsi dengan baik,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (19/12/2025) tadi.

Meski demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap siaga menghadapi potensi banjir. Itu karena, Kota Malang merupakan wilayah cekungan yang berada di dataran lebih rendah. Sehingga, tetap berisiko terdampak banjir kiriman dari daerah sekitar meskipun tidak diguyur hujan.

Baca juga :

“Kita sudah mengantisipasi dengan membersihkan saluran dan menyiapkan sarana prasarana. Namun jika intensitas hujan sangat tinggi, terutama di wilayah atas, Kota Malang tetap bisa terdampak,” ucapnya.

Karena itu, Wali Kota Wahyu menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan, tidak hanya di Kota Malang, tetapi juga secara regional di wilayah Malang Raya. Menurutnya, konsistensi menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama dalam mitigasi banjir.

Selain penanganan saluran, Pemkot Malang juga akan menertibkan bangunan yang berdiri di atas saluran air. Wali Kota Wahyu menyebut, ada sejumlah bangunan tersebut berada di lahan yang bukan milik Pemkot Malang, seperti aset milik KAI maupun pihak lain.

“Kami akan inventarisir dan mengingatkan pemilik bangunan, karena mendirikan bangunan di atas saluran air tidak diperbolehkan sesuai ketentuan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Diketahui, bahwa sebelumnya sejumlah wilayah di Banyuwangi, mengalami banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Salah titik itu, adalah wilayah Kecamatan Muncar. Beberapa dusun di Muncar, tergenang banjir akibat luapan Sungai Kedungrejo, yang mengaliri kecamatan tersebut.

Tercatat, banjir sempat menggenangi Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo, tiga dusun di Desa Kedungringin, dua dusun di Desa Wringin Putih dan Dusun Kedungkandang, Desa Tapanrejo. Banjir sendiri, diakibatkan jembatan tersumbat material bambu dan tumpukan sampah. Sehingga, mengakibatkan air sungai ke pemukiman warga.

Air sendiri, mulai masuk ke rumah warga mulai Senin (15/12/2025) perang hingga pukul 21.00. Sekitar 23.00, air mulai surut di sejumlah dusun.

Petugas dan relawan bencana sejak tadi malam telah menyisir dan melakukan penanganan ke warga terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Baca juga :

“Hasil analisa BPBD, banjir karena hujan intensitas tinggi di sisi hulu. Di hilir, tumpukan sampah dan bambu-bambu yang hanyut menyumbat jembatan hingga air meluber,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta Dinas PU Pengairan, untuk segera membersihkan sumbatan dan mulai menyisir drainase yang tersumbat. “BPBD bersama warga besok segera akan melakukan perbaikan drainase dan menghilangkan sumbatan-sumbatan di sepanjang aliran. Tadi kita cek, ada terpal besar yang menyumbat saluran air di jalan utama. Nah itu kan bikin aliran air macet, jadinya banjir,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menegaskan, jalan desa yang rusak berat akibat banjir semalam akan segera diperbaiki, terutama yang akses utama warga. “Insyaallah pekan depan Dinas PU akan melakukan perbaikan jalan yang rusak. Tadi kita lihat pavingnya berantakan karena derasnya aliran air banjir,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam momen itu, Bupati Ipuk juga mengajak warga Banyuwangi, untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi yang masih akan berlangsung. Dirinya juga mengajak warga, agar ikut melakukan pencegahan banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Salah satu yang menyebabkan banjir, selain intensitas hujan yang tinggi juga adanya sumbatan di saluran drainase, selokan dan sungai akibat sampah. Ayo bersama-sama menjaga agar kejadian musibah banjir bisa diminimalisir,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kejadian banjir pada 4 Desember 2025 lalu. Karenanya, akan diaktifkan posko siaga bencana 24 jam untuk mempercepat respons penanganan banjir.

“Posko ini kami dekatkan ke titik-titik rawan. Tim dari Polresta, Kodim, BPBD, PMI dan relawan semuanya siaga 24 jam,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, banjir sebelumnya dipicu intensitas hujan tinggi serta kendala sarana prasarana yang terhambat sedimentasi dan sampah. Pemkot pun telah melakukan kerja bakti massal di seluruh RT. Sementara Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, menjadi prioritas awal karena terdampak paling parah. Namun, Kecamatan Kedungkandang akan segera menyusul menjadi posko aktif.

Baca juga :

“Amprong ini ancamannya dari timur. Kalau wilayah atas hujan deras, otomatis turun ke Kota Malang. Karena itu posko Kedungkandang harus segera aktif,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu memastikan, bahwa seluruh kecamatan tetap siaga penuh karena seluruh perangkat daerah, dari lini bawah, yakni Lurah, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Linmas, sudah diperintahkan untuk bersiap. “Harapannya dengan adanya posko bencana ini, kita lebih cepat untuk menangani,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, memastikan pengamanan posko diperkuat personel berkemampuan khusus. “Ada tiga sit. Setiap sif delapan personel. Semua yang ditempatkan adalah anggota dengan latar belakang Brimob, jadi punya kemampuan SAR dan penyelamatan,” kata Kapolresta Nanang.

Sedangkan untuk jumlah posko, menurutnya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan. Karenanya, saat ini ada empat posko yang disiapkan. “Tinggal berapa posko yang diperlukan, kami siap menambah,” imbuh Nanang. (rsy/sit)