Wabup Mujiono mengatakan, bahwa masing-masing keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk per bulan alokasi. Dirinya berharap, Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

“Bantuan ini harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur keluarga, tetapi juga meminimalkan dampak fluktuasi harga di pasaran. Ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama keluarga prasejahtera,” kata Wabup Mujiono.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Puguh Setyo W, menjelaskan penyaluran kali ini adalah rapelan untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret. “Karena ini rapelan 2 bulan, maka masing-masing PBP akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” kata Puguh, Selasa (17/03/2026) tadi.

Baca juga :

Di Banyuwangi, tambahnya, Bansos Pangan didistribusikan melalui Bulog Kantor Cabang Banyuwangi kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, menambahkan bahwa proses distribusi bantuan pangan sudah dimulai sejak 16 Maret dan diperkirakan rampung pada 30 April mendatang. “Bantuan sudah kami salurkan sejak 16 Maret di beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya menyusul ke desa atau kelurahan di kecamatan yang lain. Kami target 30 April bisa tuntas semua,” ujarnya.

Penyaluran Bansos, lanjutnya, dilakukan berbasis desa atau kelurahan. Calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa atau kelurahan setempat, sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan undangan.

“Kalau Lansia atau sakit dan tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain dengan tetap menunjukkan dokumen lengkap seperti KTP dan KK,” kata Dwiana. (kom/bwi/gie)

Dalam penyaluran itu, Gubernur Khofifah menyalurkan Bansos dengan total nilai sebesar Rp 7, 05 miliar, dengan sasaran berbagai kelompok penerima manfaat. Diantaranya, seperti masyarakat miskin ekstrem, penyandang disabilitas, lanjut usia kurang mampu, penerima zakat produktif, hingga Program Pemberdayaan Desa.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penyaluran Bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan itu, terbagi dalam dua pendekatan, yakni bersifat karitatif (charity) dan pemberdayaan ekonomi.

“Bantuan karitatif difokuskan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) serta Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi lanjut usia di atas 60 tahun dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, bantuan berbasis pemberdayaan ekonomi disalurkan melalui Program KIP Jawara, KPM Jawara, serta zakat produktif yang diharapkan mampu menstimulasi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan akses pembiayaan melalui Program Kredit Keluarga Sejahtera (Prokesra) bekerja sama dengan Bank UMKM, dengan plafon pinjaman hingga Rp 50 juta tanpa agunan dan suku bunga ringan sebesar 3 persen pertahun.

“Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang telah siap mengembangkan usaha, dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui Prokesra. Sedangkan bagi yang masih membutuhkan dukungan dasar, tetap difasilitasi melalui bantuan sosial dan zakat produktif,” urai Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai program yang disalurkan, seperti ASPD, PKH Plus Lansia, KIP Putri Jawara, Zakat Produktif, Pemberdayaan BUMDes, Yatim Berdaya, Yatim Puspa, bantuan operasional pendamping PKH dan PKH Plus, serta tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini, menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut Bupati Malang menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memaknai program ini sebagai bagian dari orkestrasi pembangunan sosial yang terintegrasi antara perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. “Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Bantuan tidak hanya bersifat karitatif, namun juga harus mampu mendorong produktivitas serta memperkuat ketahanan keluarga,” tegasnya. (pro/gie)

Dalam sosialisasi itu, Gus Ipul-sapaan Mensos hadir dengan didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos), Supomo. Sedangkan dari Pasuruan, kedatangan Gus Ipul disambut Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Gus Ipul mengatakan bahwa kedatangannya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan seluruh data penerima harus akurat. Maka dari itu, seluruh pihak mulai dari camat, kepala desa, perangkat hingga pendamping untuk bisa terus melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Inilah ajakan dari kami untuk Pemkab Pasuruan, Camat, Kades sampai pendamping bisa terus lakukan konsolidasi data dengan BPS. Sebab kalau akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran,” katanya.

Terkait pemutakhiran data, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah bersama BPS terus melaksanakannya tiap hari. Tujuannya agar sesuai kenyataan di lapangan. Sebab ditengarai, masih banyak program belum tepat sasaran karena data belum akurat.

“Dengan konsolidasi, saya yakin data kita ke depan akan makin akurat,” imbuhnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga menyampaikan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan juga menjadi momentum yang sangat baik untuk menegaskan bahwa pemerintah wajib terbuka atas partisipasi masyarakat. Hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana, tidak ada lagi keluarga atau individu yang memerlukan perlindungan tapi tidak terdaftar.

“Sudah tidak bisa lagi kita menutup-nutupi data. Sebaliknya masyarakat diajak untuk memperbaiki data kita, DTSEN kita mutakhirkan dan ditambah lagi dengan digitalisasi Bansos,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut baik pembaruan sistem ini sebagai instrumen kunci untuk efisiensi anggaran daerah maupun pusat. Sebab akurasi data dianggap sebagai solusi permanen untuk mengakhiri polemik penyaluran bantuan yang sering kali salah sasaran di tingkat desa.

“Data DTSEN ini bukan sekadar kumpulan angka, tapi instrumen kunci untuk efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” ucapnya.

Wabup juga menyoroti kasus unik dimana masih ditemukan oknum dari kalangan berkecukupan yang terdata sebagai penerima bantuan sosial. Oleh karenanya, Pemkab Pasuruan berkomitmen memberikan dukungan penuh agar proses verifikasi di tingkat lapangan berjalan jujur tanpa adanya intervensi pihak manapun.

“Atas nama Bupati Pasuruan, kami menyampaikan bahwa Pemkab Pasuruan sangat mendukung langkah Kemensos untuk terus melakukan konsolidasi data agar semakin akurat, dan penerimanya juga tepat sasaran, masyarakat pun lega,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu secara langsung diminta untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi, dalam mengawal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, Bupati Ipuk mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Disampaikan Bupati Ipuk, proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini, mengandalkan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tidak semuanya punya handphone,” kata Bupati Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Bupati Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Adapun mereka, terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Bahkan, lebih dari 4 ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos ini,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Di tempat yang sulit sinyal, tambahnya, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, warga dibantu untuk melakukan pendataan.

“Kami jadwalkan antar desa. Sehingga, sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut sinyal, biar tidak lemot,” tutur Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Diantaranya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Diantaranya, dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB, Rini Widyantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (kom/bwi/gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan dari Program Bansos Digital ini. “Karena Bansos ini akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas juga terjaga,” kata Bupati Ipuk, seusai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, Jumat (23/01/2026) tadi.

Ditambahkannya, pemerintah pusat memperkirakan jadwal pengumuman Perlinsos digital akan dimulai pada awal Februari mendatang. Masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar program tersebut, nantinya bisa mengakses hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen Perlinsos dan laman Portal Perlinsos.

Dalam sosialisasi itu, Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, mengatakan hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. “Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak,” ujarnya.

Untuk kebutuhan tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menginisiasi program nasional tersebut telah melakukan sosialisasi terkait pengumuman hasil kelayakan pendaftar Perlinsos dan masa sanggah ke seluruh agen Perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari. Yaitu, pada 20 hingga 23 Januari 2026.

Masyarakat yang merasa tidak mampu tapi dinyatakan tak layak menerima Bansos berdasarkan hasil seleksi, bisa mengajukan proses sanggah. Proses sanggah bakal berlangsung selama sebulan, dimulai setelah pengumuman hasil.

Baca juga :

“Proses sanggah sangat mudah dilakukan. Bisa melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas,” papar Andika.

Proses sanggah, kata dia, dilakukan untuk mendapatkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sanggahan warga tersebut akan segera diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicek kebenarannya, dan bila benar data otomatis akan diupdate.

Andika mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi, dalam mendukung program unggulan pemerintah pusat ini. Sebagai daerah pertama yang ditunjuk dalam uji coba pelaksanaan Pelinsos digital.

“Alhamdulillah, proses Perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baik,” ungkapnya.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, mengatakan bahwa hasil akhir Program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini,” ujarnya.

Andy menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial 2 program itu akan disesuaikan dengan kouta bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional,” ungkapnya.

Jika jumlah warga yang dinyalakan layak menerima Bansos lebih tinggi dari kuota, pemerintah akan menetapkan sistem perangkingan. “Cara memilihnya adalah dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk dalam sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan,” jelasnya. (kom/bwi/gie)

Dalam Raker itu, Komisi D memberikan perhatian terhadap belum terakomodirnya data calon penerima manfaat dari Kabupaten Lumajang, pada sejumlah program bantuan sosial tingkat provinsi. Ketua Komisi D pun menekankan, akan pentingnya penyusunan petunjuk teknis (Juknis) yang lebih fleksibel dan adaptif, agar tidak memberatkan masyarakat serta tetap berpihak pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Juknis penyaluran bantuan agar dievaluasi, sehingga memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Suparman.

Baca juga :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna, menjelaskan bahwa Dinsos telah melaksanakan verifikasi data bantuan sosial, termasuk program Putri Jawara dan Kip Jawara. Pada tahun 2025, sebanyak 600 data telah diverifikasi dan 300 penerima telah difasilitasi.

“Sementara untuk tahun 2026, hingga saat ini belum terdapat permintaan data lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jatim. Itu karena, keterbatasan kuota serta waktu pemenuhan data yang relatif singkat,” ujarnya.

Melalui Raker yang sudah digelar itu, Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten hingga provinsi, dalam penyediaan data masyarakat Desil 1 dan Desil 2 yang akurat dan terverifikasi. Sinergi tersebut, diharapkan mampu mendorong optimalisasi penyaluran bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Komisi D juga sepakat, supaya dilakukan peninjauan kembali serta pencabutan ketentuan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait pembatasan bantuan LKSA permakanan bagi anak yang tinggal di Kabupaten Lumajang namun tidak beralamat domisili di daerah tersebut, demi menjamin asas keadilan dan perlindungan sosial anak. (hms/adi/sit)

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengakui masih adanya bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi penerima di lapangan. Salah satunya, terjadi pada bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang datanya bersifat given (jadi, red) dari pemerintah pusat.

“Selama 2025 itu ada saja bantuan yang kurang tepat sasaran. Misalnya bantuan pangan dari Bapanas, karena datanya dari pusat, ada yang memang tidak sesuai kondisi terbaru di lapangan,” ujar Donny, Jumat (09/01/2026) tadi.

Selain bantuan pangan, Donny menyebut ketidaktepatan sasaran juga terjadi pada Bansos lain. Penyebabnya beragam, mulai dari penerima yang sudah pindah domisili, kondisi ekonomi keluarga yang berubah, hingga anak penerima yang sudah bekerja.

“Untuk mengantisipasi itu kami dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang secara rutin akan menggelar Musyawarah Kelurahan (Musykel) sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Pasalnya, data penerima bansos tetap harus melalui mekanisme nasional,” tuturnya.

Baca juga :

Donny memaparkan, alur pemutakhiran data dimulai dari usulan yang dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan kembali disandingkan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kementerian lain, termasuk riwayat bantuan, pinjaman, hingga indikasi keterlibatan judi online.

“Kalau sudah clear, datanya masuk kembali ke SIKS-NG dan diterima oleh kabupaten/kota. Setelah itu kami lakukan ground checking ke lapangan, baru kemudian ditetapkan lewat musykel,” tambahnya.

Hasil Musykel selanjutnya kembali diinput ke SIKS-NG dan disampaikan ke Kementerian Sosial hingga akhirnya ditetapkan sebagai DTSEN oleh BPS. Meski proses verifikasi berlapis, Donny mengakui potensi miss di lapangan masih bisa terjadi.

“Biasanya karena penerima pindahan dari daerah lain, tidak memiliki NIK, atau tempat tinggalnya berpindah-pindah sehingga sulit dilacak,” katanya.

Donny menegaskan bahwa Bansos tidak diberikan kepada warga yang masih mampu dan produktif. Sesuai kebijakan Kementerian Sosial, Bansos diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak produktif, seperti lansia dan penyandang disabilitas. “Untuk masyarakat yang masih memiliki kemampuan bekerja diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi. Bansos adalah jaring pengaman terakhir,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Acara yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) itu, berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (04/12/2025) tadi. Kegiatan ini, diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Bahkan, total terdapat sekitar 900 peserta baik offline maupun online, yang turut serta dalam sosialisasi tingkat nasional ini.

Hadir dalam forum itu, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menpan RB, Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos, Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Kepala Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan lembaga negara lainnya.

Mendagri Tito mengatakan, bahwa pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran. “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi, yang terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya di Banyuwangi, mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Sehingga, mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi. Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan di 32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” puji Luhut, di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

Baca juga :

Bupati Ipuk lantas memaparkan, sejumlah langkah yang dilakukan untuk turut menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dirinya menyebutkan, keterlibatan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

“Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan Bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Bupati Ipuk.

Ada ribuan agen Perlinsos digital, yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

“Pelibatan agen ini, untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima Bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Bupati Ipuk.

Pelaksanan digitalisasi Bansos, imbuh Bupati Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan Bansos bisa mendaftarkan diri.

“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” jelas Bupati Ipuk.

Kecepatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Perlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober, mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Wahyu Hidayat yang didapuk menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa DTSEN itu merupakan pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diharapkan, melalui kegiatan ini nantinya dapat meminimalisir permasalahan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang selama ini tidak tepat sasaran.

“Ini data tunggal yang memang lintas sektoral berbasis pada masyarakat, datanya akan lebih detail. Diharapkan dengan DTSEN ini dapat meminimalisir hal-hal yang kemarin, seperti pemberian Bansos kurang tepat,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa DTSEN ini nantinya juga akan disinergikan dengan Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn. Sehingga, diharapkan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan semakin optimal dan dinamis.

“Data itu kan selalu berubah, karena itu minimal tiga bulan sudah melakukan musyawarah kelurahan. Harapannya tiap bulan secara periodik ada laporan yang dilaporkan ke Dinsos dengan sudah mengakomodir dan juga memetakan yang ada di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dari 163 ribu data DTSEN, terdapat 11 persen data warga yang sebelumnya tercatat dalam DTKS namun kini tidak masuk dalam kategori desil 1–5. “Sebagian besar disebabkan perubahan kondisi ekonomi, seperti warga yang berpindah tempat atau mengalami peningkatan penghasilan,” tutur Donny.

Nantinya intervensi Bansos akan difokuskan pada masyarakat di desil 1 hingga 5, yang meliputi kategori miskin ekstrem, miskin dan rentan. Sedangkan data desil di atasnya tetap dicatat untuk kebutuhan pemetaan sosial dan ekonomi nasional.

“Sehingga Pemda juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Jadi yang sudah ditangani oleh provinsi, menerima Bansos dari provinsi, ya seyogyannya tidak masuk di Bansos dari Pemkot,” imbuh Donny. (rsy/sit)