Ketua Baznas Kota Malang, Sulaiman, menyampaikan jika bantuan yang telah disalurkan tersebut telah mencapai sekitar Rp 142,5 juta. Itu untuk mengawali di tahun 2023 ini.

“Mengawali tahun 2023 ini, kita telah menyalurkan Rp 142,5 juta. Diantaranya, untuk tiga bedah rumah, satu kaki palsu, satu tabung oksigen dan 17 pembangunan masjid,” jelas Sulaiman, pada kegiatan HUT Baznas Kota Malang, Kamis (19/01/2023) tadi.

Penerima bantuan manfaat Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Siti Melika (26), warga Kelurahan Lesanpuro Gang 6 RT 05 RW 02, Kecamatan Kedungkandang, menyampaikan rasa syukur sebab diberikan bantuan berupa bedah rumah. “Alhamdulillah, bersyukur karena diberi bantuan berupa rumah. Sungguh terima kasih atas bedah rumah ini, untuk Pak Wali Kota terima kasih. Semoga rumah ini digunakan maksimal juga untuk anak saya,” ujar Siti.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa kondisi rumahnya sebelum dilakukan bedah rumah, untuk gentengnya sering mengalami kebocoran. Kemudian, air bersih susah untuk didapatkan. Sehingga, hal tersebut menyulitkan dirinya dan keluarganya untuk mandi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Gentengnya sering bocor dan air bersihnya agak susah. Jadi, kalau mandi ke sungai. Alhamdulillah, sekarang tidak bocor dan bisa buat mandi,” katanya.

Sementara itu, penerima bantuan manfaat ZIS lainnya, Ida, warga Kelurahan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mendapatkan bantuan berupa kaki palsu, juga sangat berterima kasih dan tidak menyangka jika akan mendapat bantuan tersebut. “Saya terharu dan nggak menyangka, kalau akan dapat bantuan dari Baznas ini. Karena selama ini memang benar-benar lagi butuh, tapi dana yang dimiliki juga terbatas,” ucap Ida.

Ida mengatakan, jika kaki palsu tersebut, diberikan kepada suaminya yang mengidap penyakit diabetes, selama sembilan bulan ini. Sebelumnya, Ida juga memperkirakan untuk harga kaki palsu yang akan dibelikan untuk suaminya itu sekitar Rp 3 juta, namun ternyata di atas Rp 10 juta.

“Kaki palsu ini untuk yang kaki sebelah kiri. Karena suami saya sudah mengidap penyakit diabetes selama sembilan bulan. Baru kali ini saya dapat bantuan ini, nggak nyangka,” imbuh Ida. (rsy/sit)

Usai menyalurkan bantuan di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan bahwa ini sesuai pesan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah diminta berhati-hati agar inflasi tidak naik. “Kemarin Presiden Jokowi berpesan, agar inflasi kita tidak naik. Karena bila inflasi naik, tentu nilai tukar mata uang kita akan melemah terhadap harga-harga komoditas. Makanya bantuan sosial ini menyasar kepada petani agar para petani ini bisa menjaga harga kebutuhan pokok,” tegas Bupati Arifin, saat dikonfirmasi, Selasa (06/12/2022) siang.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga kembali menyebutkan untuk para pengusaha angkutan, nelayan, pedagang sayur keliling dan yang lainnya, agar logistiknya tidak dinaikkan. “Dan ini yang kita sasar agar harga komoditas tidak naik. Ada pula pertanyaan kenapa masyarakat miskin yang disasar, alasannya agar harga-harga tidak mengalami kenaikan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan harga yang murah juga. Toh warga yang miskin juga sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah mulai dari BPNT, PKH dan yang lainnya. Khusus Bansos inflasi ini kita berikan khusus yang memiliki faktor produksi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, didampingi jajarannya, Bupati Trenggalek juga melakukan pengecekan (operasi pasar, terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur. “Tadi kita cek, kalau telur di pasaran harganya Rp 30 ribu perkilogram. Dan hari ini, kita hadirkan dengan harga Rp 20 ribu perkilogram. Kemudian beras, minyak dan yang lainnya, harapannya untuk masyarakat bisa menjangkau semua kebutuhan pokok ini,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Angka inflasi di Trenggalek, sambungnya, berkisar di angka 5 koma sekian dan hampir sama dengan angka nasional. Dengan upaya yang dilakukan, Bupati Trenggalek bertekat bisa menurunkan angka ini menjadi 4 koma sekian.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Trenggalek, Agus Setiyono, menambahkan bahwa kenaikan harga BBM tentunya berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok. “Kondisi ini dapat mengakibatkan inflasi. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek merasa perlu untuk melakukan upaya pengendalian inflasi,” tuturnya.

Guna mengendalikan inflasi itu, Pemkab Trenggalek telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya menyalurkan bantuan sosial dan juga upaya perlindungan sosial dengan melakukan operasi pasar.

Agus menuturkan, subsidi operasi pasar ini setinggi-tingginya tidak lebih dari 40 persen. “Dalam pengendalian inflasi ini kita menyasar sektor yang memiliki faktor produksi. Harapannya harga-harga kebutuhan pokok stabil dan dan daya beli masyarakat dapat menjangkau,” terang Agus.

Perlu diketahui, untuk Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari telah disiapkan sekitar 400 paket Sembako seharga Rp 160 ribu. Namun, masyarakat bisa mendapatkan paket Sembako tersebut hanya dengan Rp 99.500 saja.

“Mudah-mudahan, dengan adanya operasi pasar ini masyarakat tidak merasa keberatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utamanya dalam mendapatkan kebutuhan pokok (Sembako) yang lebih terjangkau,” harapnya. (mil/gie)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Riza Emilia, membenarkan hal tersebut. Dinsos baru selesai melakukan verifikasi data penerima bantuan. “Usulan ada 8 ribu calon penerima Bansos, berasal dari kelurahan-kelurahan di Kota Bengkulu. Kemudian dilakukan verifikasi, sebab Bansos hanya bisa mengakomodir 6 ribu orang penerima,” terang Riza Emilia, Rabu (30/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, penyaluran Bansos akan dilakukan awal Desember 2022 melalui PT Pos. Nantinya, masyarakat yang menerima akan dihubungi pihak kelurahan. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu.

Dikatakannya, sasaran Bansos diperuntukan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis pasca kenaikan BBM. Selain itu, bantuan juga menyasar kalangan ojek, nelayan hingga pelaku UMKM.

“Kita berharap Bansos yang akan dialokasikan pemerintah pusat tersebut, dapat berguna bagi masyarakat kurang mampu di tengah kenaikan harga BBM,” harap Plt Kadis Sosial Kota Bengkulu. (bkl/gie)

Wali Kota Habib Hadi berharap, dengan pelaksanaan penyaluran bantuan secara menyeluruh kepada yang terdampak, diharapkan bisa dimanfaatkan dan membantu meringankan selama masa pandemi Covid-19.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Pemerintah kota hadir ikut membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dalam situasi kondisi pandemi Covid 19. Gunakan bantuan uang ini untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Wali Kota Probolinggo, Rabu (04/08) tadi.

Kepala Dinsos P2KB Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo menggelontorkan bantuan kepada 30.894 warga yang terdampak PPKM Level 4. Bantuan itu, diberikan kepada warga yang tidak tercover bantuan dari pemerintah pusat. Setiap warga, mendapat beras 5 kilogram dan uang tunai sebesar Rp 200 ribu.

Sementara itu, Lurah Mangunharjo, Hari, mengatakan bahwa sesuai arahan Bapak Wali Kota, pihaknya mengimbau pada warga untuk tetap disiplin protokol kesehatan. “Saya menekankan kepada warga, agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Lalu, jangan takut vaksin,” ujarnya.

Salah satu warga, Nia, mengungkapkan perasaan syukurnya atas pemberian bantuan itu. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu dirinya dan keluarganya. “Alhamdulillah, bisa membantu dan semoga pandemi ini segera selesai,” ungkapnya. (geo/sit)

Ketua Pusat Kesehatan Sosial Kelurahan Lowokwaru, Ngurah Bhinna, mengatakan bahwa BST tersebut dilakukan setiap sebulan sekali. Terhitung sejak bulan April 2020, hingga sekarang. “BST dari Kemensos ini, sudah berjalan ke tahap delapan. Dijadwalkan, akan berakhir bulan Desember,” terangnya.

Ditambahkan, bahwa BST yang diberikan adalah berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu. Namun, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh warga. Diantaranya, seperti membawa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan surat resmi dari Kemensos (Kementrian Sosial). “Namun, apabila ada yang berhalangan. Maka, bisa mengambil dengan yang satu KK, dan membawa KK yang asli,” imbuhnya.

Bila berbeda KK, kata Ngurah, harus membawa surat kuasa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kelurahan setempat. “Itu saja syaratnya bagi warga yang ingin mendapat BST ini, ” ujarnya.

Jumlah warga yang memperoleh BST adalah sebanyak 588 orang. Terkait Tahun 2021, belum ada rencana. Sebab, pandemi bisa segera selesai dan segala aktifitas dapat berjalan normal kembali.

Salah satu warga yang bernama Luluk, mengatakan bahwa merasa sangat terbantu dengan BST tersebut. Terutama untuk bertahan hidup di masa pandemi. “Uangnya akan dipakai modal usaha. Pandemi susah mendapat pemasukan normal, ” terang perempuan penjual mie ayam itu. (mg1/sit)

Khususnya Desa Pesanggrahan Kecamatan /Kota Batu. Bantuan diberikan kepada 671 KK atau ada sekitar Rp 402 juta yang diberikan pada masyarakat terdampak pandemi covid-19.

“Ini BST ketiga dengan nominal sebesar Rp. 600 ribu per orangnya. Dalam pembagiannya penerima merupakan hasil dari pendataan pemerintah pusat,” jelas Kepala Desa Pesanggrahan Imam Wahyudi. Ia juga mengungkapkan dengan adanya kucuran dana BST tersebut maka Desa Pesanggrahan hanya tinggal menunggu top up lanjutan BST tahap ketiga dari Pemkot Batu.

Dijelaskan lebih jauh, Imam menambahkan juga mengaku bahwa pihaknya juga telah merampungkan pemberian BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) hingga tahap kedua kepada 295 KK. Sementara itu untuk top-up lanjutan BLT DD tahap kedua dari Pemkot Batu masih belum turun hingga saat ini.

“Kami harap bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok oleh masyarakat. Karena sesuai dengan peraturan bahwa bantuan-bantuan tersebut digelontorkan untuk bertahan di masa pandemi covid-19,” imbuhnya.

Terlebih dijelaskan pula bahwa warga Desa Pesanggrahan selama masa pandemi ini tergolong stabil ekonominya. Hal ini disebabkan karena masyarakat kebanyakan bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah yang tidak terpengaruh dalam hal setoran hasil susunya kepada koperasi dan ada warga yang jadi pegawai baik swasta maupun PNS serta petani.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat Pesanggrahan pada masa pandemi yakni murahnya hasil panen sayuran namun harga obat dan pupuk yang tetap mahal. (bir/yan/yan)

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi secara simbolis menyerahkan bantuan kepada keluarga kurang mampu itu di wilayah Kecamatan Tarik, Sabtu (20/06/2020).

Nur Ahmad yang juga Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Sidoarjo ini mengatakan sebelumnya tahap pertama Pemkab Sidoarjo menyalurkan bantuan sosial itu berupa sembako. Sedangkan pada tahap kedua ini bantuan yang disalurkan berupa uang tunai.

“Pada tahap pertama kami salurkan berupa paket sembako senilai Rp 150.000. Sedangkan tahap kedua ini ditingkatkan nilainya menjadi Rp 200.000 berupa uang tunai untuk setiap KK,” ujarnya.

Selain itu, Cak Nur menjelaskan bantuan sosial tunai diambilkan dari APBD Sidoarjo Tahun anggaran 2020. Penerimanya ada 135.000 KK kurang mampu yang terdampak Covid-19.

“Mudah-mudahan bantuan senilai Rp 200.000 ini sedikit bisa meringankan beban masyarakat. Saya berharap agar masyarakat tenang. Malau ada masalah diselesaikan dengan baik karena semua punya peluang mendapat bantuan. Baik dari anggaran pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah daerah,” pintahnya.

Sementara bantuan dari berbagai sumber itu, kata Cak Nur untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Pihaknya berharap semuanya bisa tersentuh untuk mendapatkan bantuan dan bisa meringankan beban hidup kebutuhan sehari-hari warga Sidoarjo.

“Penyaluran ini berjalan serentak di seluruh desa. Bulan Juni ini targetnya selesai. Untuk kedepan akan dipikirkan. Kalau perlu diberikan bantuan lagi maka akan dipikirkan bersama,” tandasnya. Wan/yan

Bahkan antrean dan kerumunan massa hampir berjalan beberapa jam tanpa menjaga jarak antar penerima bantuan tidak ada yang mengaturnya. Terkecuali hanya petugas kemanan Kantor Pos. Usai antrean berjalan hampir 3 jam tanpa mengindahkan protokol kesehatan baru datang petugas Polresta Sidoarjo untuk mengantur antrean warga penerima BST itu.

Berdasarkan datanya ada sekitar 9.000 penerima BST itu. Mereka yang menerima berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah seorang penerima BST, Fatah mengatakan dirinya sudah antre sejak pukul 08.00 WIB. Akan tetapi sampai pukul 11.30 WIB, dirinya belum menerima bantuan uang tunai itu. Bahkan antreannya berjubel tanpa adanya jaga jarak (physical distancing).

“Sebenarnya saya sendiri sangat khawatir harus berkumpul dengan orang banyak seperti ini. Karena masih dalam pandemi Covid-19 antrean tanpa ada jaga jarak,” katanya, Kamis (11/6/2020).

Ketua Satgas BST Kantor Pos Cabang Sidoarjo, Abdul Latif mengaku sebenarnya sudah memberikan jadwal pengambilan bantuan uang tunai itu ke setiap desa. Akan tetapi rencana itu, tidak berjalan dengan baik. Akibatnya menimbulkan kerumunan massa itu.

“Sebenarnya, kami sudah mengatur jadwal pengambilannya setiap wilayah, tapi rencana itu tidak berjalan baik,” tegasnya.

Selain itu, Abdul latif menambahkan BST hari ini itu melanjutkan sisa KPM yang belum tersalurkan pada tahap pertama. Sedangkan untuk periode sekarang penyaluran bantuan tahap kedua.

“Kebetulan saat ini untuk sisa tahap satu masa pencairannya hari ini. Sehingga sangat banyak warga yang datang kesini,” ungkapnya.

Sementara secara terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi menegaskan soal banyaknya kerumunan massa dalam pencairan BLT itu mengaku banyak data dari Kemensos yang tidak sesuai dengan pengajuan dari desa. Selain itu, tidak berjalannya penjadwalan pencairan.

“Kami sudah berkordinasi dengan Kapolsek dan Kantor Pos, untuk waktu pencairan penerima KPM diperpanjang dua hari lagi. Selanjutnya juga harus diatur antreannya sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” tandas mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini. Wan/yan

Tentunya kabar ini cukup mengembirakan bagi masyarakat penerima BST. Bagaimana tidak bantuan BST sebesar Rp 600 ribu perbulan harusnya berakhir Juni 2020, namun kini diperpanjang hingga Desember 2020. Namun BST yang semula sebesar Rp 600 ribu dalam masa perpanjang akan berkurang menjadi Rp 300 ribu. Pengurangan ini seiring geliat ekonomi setelah pemberlakuan new normal life.

” Penyaluran BST dari Kemensos audah mendekati 90 persen. Tinggal 10 persen yang proses pengirimannya sangat jauh/ remitbarea yang sulit dijangkau. Bagi daerah yang lokasinya yang sulit dijangkau akan diberikan 3 bulan sekaligus karena kasihan kalau kantor pos harus bolak balik menyalurkannya. Untuk di Kota Malang ini jumlahnya Rp 600 ribu perbulan. Tapi nanti, new normal jumlahnya dikurangi menjadi Rp. 300 ribu/ bulan. Tatapi waktunya diperpanjang sampai bulan Desember,” ujar Muhajir.

Kedatangan Muhajir untuk memastikan bahwa BST tersalurkan dengan baik. Bahkan Muhajir yang saat itu ditemani oleh Walikota Malang Drs H Sutiaji sempat ngobrol langsung kepada masyarakat penerima BST.

Kepala PT. Kantor Malang, Agung Janarjono menjelaskan, panyaluran BST melalui Kantor Pos Kota Malang berjalan lancar. Bahkan untuk Tahap 1 ini sudah mencapai 90 persen.

” Tidak ada kendali. Bahkan bagi warga penwrima BST yang tidak bisa datang ke kantor pos seperti lansia atau yang sedang sakit bantuannya diantar oleh petugas kantor pos ke rumahnya. Dari jumlah total 21.612 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Kota Malang tinggal 10 persen yang belum. Sekitar 2000an yang belum tersalurkan. Mudah-mudahan secepatnya bisa tersalurkan,” ujar Agung. (gie/yan)