Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh siswa baru, baik penerima bantuan seragam gratis maupun yang membeli seragam secara mandiri. “Kalaupun sudah masuk sekolah tetapi ada siswa yang belum punya seragam baru, tidak apa-apa menggunakan seragam TK atau seragam SD sampai mereka punya seragam baru. Itu berlaku untuk semuanya, tidak hanya penerima seragam gratis,” ujar Suwarjana, Sabtu (11/07/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, sebelum dimulainya tahun ajaran baru, nantinya Disdikbud akan mengumpulkan wali murid kelas 1 SD dan kelas 7 SMP untuk memberikan sosialisasi terkait program bantuan seragam gratis. Dalam pertemuan tersebut, orang tua juga akan diminta mengisi formulir apabila merasa berhak menerima bantuan. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang agar bantuan tepat sasaran.

Baca juga :

“Tahun ini memang tidak semua murid baru kelas 1 dan kelas 7 mendapatkan seragam gratis. Program diprioritaskan bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk desil 1 dan desil 2,” jelasnya.

Untuk bantuan program seragam gratis tersebut, Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Namun, jumlah penerima belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pendataan dan verifikasi.

“Kalau nominalnya Rp 1,5 miliar untuk SD dan SMP masing-masing dapat dua seragam jadi, untuk SD seragam merah putih dan pramuka, kemudian yang SMP seragam biru putih dan pramuka,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Harapan memiliki rumah yang lebih layak, pun akhirnya datang setelah Jailani menjadi salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). “Alhamdulillah, saya sudah diberi bantuan. Saya bersyukur sekali,” ujar Jailani saat ditemui, Jumat (03/07/2026) tadi.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas itu, mengatakan rumahnya dipilih setelah melalui proses pendataan dan verifikasi oleh petugas yang menilai kondisi bangunannya. Sementara untuk kondisi rumah, hampir seluruh bagian mengalami kerusakan. Saat hujan turun, air masuk dari berbagai sisi karena banyak genteng yang pecah dan bergeser. Kondisi bangunan juga semakin rapuh akibat kayu penyangga yang dimakan rayap.

Baca juga :

“Kalau hujan, bocor semua. Kayunya juga sudah dimakan rayap. Gentengnya banyak yang pecah,” katanya.

Melalui program BSPS, rumah berukuran sekitar 5 x 8 meter tersebut akan dibongkar dan dibangun kembali. Perbaikan dijadwalkan dimulai pada 10 Juli hingga 10 Oktober 2026.

“Semuanya diperbaiki. Dibongkar semua,” tambahnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, nantinya Jailani bersama istri dan anaknya yang masih berusia 11 tahun akan tinggal di rumah ibunya yang berada tepat di sebelah rumah mereka. Di tengah keterbatasan ekonomi, Jailani mengaku hanya mengandalkan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Harapannya dengan rumah yang lebih layak nanti, dapat hidup dengan lebih nyaman, tenang dan aman,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam momen yang sama, Wabup Shobih juga memberikan secara simbolis program itu kepada penerima. Yaitu, untuk lima pekerja rentan serta tiga keluarga, yang klaim jaminan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan menegaskan bahwa langkah yang dilakukan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Terutama, untuk pekerja rentan.

“Alhamdulillah, dengan launching ini kita memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Ini artinya, kehadiran Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melindungi masyarakatnya, khususnya pekerja rentan, sudah dilaksanakan. Artinya, kehadiran pemerintah sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Wabup Pasuruan.

Baca juga :

Dalam kesempatan sama, Gus Shobih juga mengajak para pekerja rentan yang belum memiliki jaminan sosial, agar segera berkomunikasi dengan Pemkab Pasuruan. Tujuannya, karena hak atas jaminan tersebut telah diatur dan ditanggung oleh undang-undang.

Gus Shobih juga turut menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat Kabupaten Pasuruan maupun Wilayah Provinsi Jawa Timur, atas kolaborasi yang telah terjalin dalam mewujudkan program ini. Mengingat, peluncuran ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Pasuruan telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi para pekerja, meski belum dapat menjangkau seluruh pekerja rentan sekaligus.

“Kami mempunyai target, ke depan 50 ribu pekerja rentan yang terlindungi. Tahun ini, kami masih bisa melaksanakan 33.500. Mudah-mudahan ke depan bisa kita penuhi semua,” paparnya.

Wabup Pasuruan juga berharap, dengan adanya jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri. Namun, juga oleh keluarga dari para pekerja rentan yang menjadi peserta program. (kom/puj/gie)

Gubernur Jatim melalui Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi, mengatakan bahwa dalam peringatan HLUN kali ini sengaja menghadirkan Lansia-lansia yang masih aktif dan produktif. Diantaranya, para pedagang pasar dan pelaku UMKM.

“Sesuai dengan temanya, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, sehingga kita menghadirkan juga Lansia-lansia tangguh, yaitu pedagang di pasar dan pengusaha UMKM,” ujar Restu.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan zakat produktif yang bersumber dari BUMD kepada 100 lansia, masing-masing sebesar Rp 500 ribu. Selain itu, bantuan rombong usaha juga diberikan kepada Lansia yang masih bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.

“Masih ada Lansia yang tetap berdaya dan menjadi penopang keluarganya. Ada yang merawat cucu karena orang tuanya bercerai atau meninggal dunia,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya bantuan produktif, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran besar untuk perlindungan sosial Lansia. Sebanyak Rp 108 miliar disiapkan untuk program PKH Plus bagi 54 ribu Lansia tidak berdaya di Jawa Timur. Setiap penerima, mendapatkan bantuan jaminan hidup sebesar Rp 2 juta pertahun.

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp 450 juta untuk program permakanan lansia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU). Saat ini, Jawa Timur memiliki tujuh UPT Lansia dengan total 950 penerima manfaat.

Restu menambahkan, peringatan HLUN di Kota Malang dibuat sebagai miniatur pelayanan Lansia yang diharapkan dapat diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan. “Di sini ada Posyandu Lansia, Salon Lansia, terapi lansia, hingga angkringan gratis tanpa sewa. Ini yang kami harapkan bisa tumbuh di desa dan kelurahan,” katanya.

Menurutnya, Lansia tidak boleh dipandang sebagai akhir dari produktivitas. Sebaliknya, Lansia harus tetap diberdayakan agar sehat, mandiri dan tangguh.

“Lansia bukan akhir dari segalanya. Lansia juga awal untuk tetap berdaya, sehat dan tangguh,” imbuhnya. (rsy/sit)

Adapun bantuan yang disalurkan, berupa sarana dan prasarana pengembangan usaha konveksi dengan total nilai mencapai Rp 86,75 juta. Sementara bantuan yang diberikan, terdiri dari tiga unit mesin jahit, satu unit mesin obras, dua unit mesin potong kain, 1 unit mesin potong bias, serta 1 unit mesin jahit lubang kancing.

KUBE Garda Pandawa sendiri, saat ini memiliki anggota tidak kurang dari 15 orang, yang aktif menjalankan usaha konveksi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Genengan.

Baca juga :

Regional Micro Business Head Region 13 Malang, Tito Witarnawan, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan BRI dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelaku UMKM agar semakin produktif dan berdaya saing. “BRI terus berkomitmen mendukung pengembangan usaha masyarakat, termasuk kelompok usaha produktif seperti KUBE Garda Pandawa. Kami berharap bantuan peralatan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas usaha, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Genengan. Ke depan, kami berharap usaha ini dapat terus berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Tito, Jumat (29/05/2026) tadi.

Ketua KUBE Garda Pandawa, Muslimin Aji Santoso, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan BRI kepada kelompok usahanya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI Regional 13 Malang atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk mendukung pengembangan usaha kami agar lebih maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Kami berharap dengan dukungan ini, usaha KUBE Garda Pandawa dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar,” ungkap Muslimin.

Sementara itu, Sekretaris Desa Genengan, Andoko, turut mengapresiasi kontribusi BRI dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan sektor usaha produktif. Melalui program CSR ini, dirinya berharap dapat terus memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. (hms/sit)

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Anton Pramujiono, mengatakan bahwa proses penyembelihan dilakukan sekitar pukul 08.15 WIB. Proses tersebut, tentunya dengan pengawasan ketat dari tim kesehatan hewan Dispangtan Kota Malang.

“Pemeriksaan dilakukan mulai sebelum hingga sesudah pemotongan untuk memastikan kondisi hewan sehat dan daging aman dikonsumsi. Masing-masing daging kita timbang 1kg,” kata Anton.

Kemudian, ditambahkannya bahwa setelah dilakukan pemotongan tersebut juga dilakukan pemeriksaan post-mortem. Untuk memastikan kualitas daging tetap aman sebelum dibagikan kepada masyarakat.

Baca juga :

“Alhamdulillah pada hari ini pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kami menunjukkan kondisi sapi masih sehat dan layak untuk dipotong. Kemudian dilakukan pemeriksaan post-mortem untuk memastikan daging aman dikonsumsi masyarakat,” ujar Anton.

Menurutnya, bantuan sapi kurban dari Presiden RI menjadi berkah tersendiri bagi warga Kota Malang karena hasil dagingnya dapat menjangkau ratusan penerima manfaat. Daging kurban tersebut nantinya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Penyaluran daging kurban melalui Masjid Sabilillah Kota Malang,” tambahnya.

Selain mengawasi pemotongan sapi bantuan Presiden, Dispangtan Kota Malang juga memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai titik penjualan dan lokasi pemotongan selama momentum Idul Adha. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sebagai informasi, sapi kurban bantuan dari Presiden RI tersebut berasal dari Sinchan Farm peternak asal Cemorokandang, Kota Malang dengan nilai mencapai Rp 105 juta. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa bantuan hewan kurban itu berupa sapi jenis Brangus dengan bobot mencapai 1 ton. Sapi tersebut berasal dari peternak lokal Kota Malang, tepatnya wilayah Kecamatan Kedungkandang.

“Kota Malang juga dapat bantuan sapi dari Presiden seberat 1 ton. Ini dari peternak Kota Malang tepatnya di Kedungkandang,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (26/05/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan, nantinya hewan kurban tersebut akan diserahkan ke Masjid Sabilillah, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sementara untuk proses penyembelihan, direncanakan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) pada Kamis (28/05/2026).

“Pembagiannya akan kita serahkan ke masjidnya,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang telah mengusulkan dua ekor sapi kurban kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kedua sapi tersebut masing-masing memiliki bobot sekitar 1 ton per ekor, terdiri dari jenis Limosin milik peternak Lowokwaru dan Brangus dari peternak di wilayah Kedungkandang.

“Untuk penyelesaian pembayarannya dilakukan oleh peternak sendiri dengan pihak Provinsi Jawa Timur,” imbuh Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan. (rsy/sit)

Bantuan Atensi sendiri, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Terutama, bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia) yang membutuhkan dukungan guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian.

Dalam sambutannya, Wabup Lathifah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Program Atensi sendiri, menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana memuliakan harkat dan martabat sesama manusia.

“Bantuan yang disalurkan hari ini, baik berupa alat bantu disabilitas, dukungan nutrisi, maupun bantuan modal usaha, tentunya memiliki makna yang sangat besar. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, alat bantu bukan hanya sarana penunjang aktivitas, tetapi juga jembatan untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri,” kata Wabup Malang.

Baca juga :

Wabup Lathifah juga menambahkan, bahwa bantuan nutrisi merupakan bentuk perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat. Sedangkan bantuan modal usaha, diharapkan mampu menjadi penguat semangat bagi penerima manfaat untuk bangkit, berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Malang meyakini kesejahteraan sosial harus dibangun melalui kolaborasi dan semangat gotong royong. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas sosial dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat beserta keluarganya. Kepada para pendamping sosial dan seluruh pihak terkait, saya berpesan agar terus memberikan pendampingan dan motivasi sehingga program ini benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” imbuh Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan memastikan tidak ada warga yang merasa sendiri dalam menghadapi keterbatasan hidupnya. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk saling menguatkan dan memanusiakan sesama. Karena sejatinya, masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang maju secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta,pendamping sosial, relawan hinhga PPKS Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bantuan ambulans tersebut, diserahkan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian BRI terhadap kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bagi para santri di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). Sekedar diketahui, di Ponpes ini terdapat sekitar 1.200 orang santri.

Baca juga :

Pemimpin Cabang BRI Kepanjen, Herwansyah, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung fasilitas kesehatan. “Kami berharap, bantuan ambulans ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang layanan kesehatan bagi 1.200 santri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2. BRI akan terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial,” ujar Herwansyah, Selasa (28/04/2026) tadi.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2, KH M Hamim Kholili, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BRI. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ambulans ini tentu akan sangat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal bagi para santri,” ungkapnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI secara konsisten terus berupaya memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. (hms/sit)