Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena banyak kios dan los sudah lama tidak ditempati pemilik hak pakainya. “Banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di Pasar Induk Gadang. Ada yang dipakai tempat tidur orang luar dan macam-macam,” ujar Eko, Rabu (27/05/2026) tadi.

Karena itu, kini Diskopindag Kota Malang mulai melakukan penataan dan penertiban terhadap kios maupun los yang mangkrak, setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi ulang pedagang di Pasar Induk Gadang. “Dari hasil pendataan, ada 500 lebih kios dan los yang hak pakainya dicabut karena tidak aktif dalam waktu lama. Bahkan, kalau saya melihat itu semua di atas 10 tahun tidak ditempati,” ucapnya.

Baca juga :

Eko menjelaskan, pencabutan hak pakai tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004. Dalam aturan itu disebutkan, kios atau los yang tidak ditempati selama tiga bulan berturut-turut atau enam bulan tidak berturut-turut dapat dicabut hak pakainya oleh pemerintah.

Eko menilai banyaknya kios kosong menjadi salah satu penyebab Pasar Induk Gadang terlihat sepi. Sebab, dari total kapasitas sekitar 1.600 kios dan los, sebelumnya hanya sekitar 600 hingga 700 yang aktif ditempati pedagang.

“Pasar itu kalau penuh terlihat ramai. Tapi kalau banyak kosong ya kelihatan sepi,” tambahnya.

Karena itu, Diskopindag berupaya mengaktifkan kembali seluruh kios dan los agar aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali hidup. Nantinya, penataan serupa juga akan dilakukan di pasar-pasar lain yang ada di Kota Malang.

“Nanti bertahap. Setelah Pasar Induk, kami akan bergeser ke pasar-pasar lain yang banyak tidak ditempati,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Sriyama mengatakan, saat ini harga telur puyuh mencapai Rp 430 ribu perpeti dengan isi sekitar 10 kilogram. Padahal sebelumnya, harga telur puyuh hanya sekitar Rp 280 ribu perpeti.

“Kalau yang naik ini telur puyuh. Untuk satu peti isinya 10 kilogram, sekarang harganya Rp 430 ribu. Kalau beli eceran seperempat kilo sekitar Rp 12 ribu. Sebelumnya itu satu peti Rp 280 ribu,” ujar Sriyama, Jumat (13/03/2026) tadi.

Sriyama mengaku, kenaikan harga telur puyuh sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, menurutnya, ada pedagang yang membeli dari pemasok dengan harga hingga Rp 450 ribu per peti.

“Sudah lama sih naiknya. Bahkan ada juga yang kulakan sampai Rp 450 ribu per peti, memang mahal sekarang,” katanya.

Baca juag :

Dirinya menduga, kenaikan harga tersebut berkaitan dengan meningkatnya permintaan, salah satunya untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. “Katanya buat sekolah-sekolah, buat MBG. Katanya stoknya tidak ada karena diambil buat MBG,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, mengaku belum menerima laporan khusus terkait kenaikan harga telur puyuh. “Telur puyuh belum dapat info saya. Kalau MBG memang dipakai, tapi tidak terlalu sering,” ujar Slamet.

Namun, Slamet menjelaskan bahwa kenaikan harga suatu komoditas umumnya dipengaruhi oleh hukum ekonomi, yaitu ketika permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. “Biasanya hukum ekonomi. Permintaan tinggi, ketersediaan stabil atau berkurang, harga naik,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya jumlah peternak puyuh di Kota Malang relatif sedikit, bahkan diperkirakan tidak sampai sepuluh peternak. Sebagian peternakan tersebut berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Sukun.

“Jumlah peternak di Kota Malang cenderung berkurang karena banyak lahan peternakan yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Sebagian warga juga sering komplain karena baunya,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan jika hingga kini masih cukup banyak perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah kota. Hanya saja, untuk data pasti terkait jumlahnya masih berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

“Saya pikir banyak ya. Yang totalnya mungkin bisa ditanyakan ke PU. Tapi yang jelas, yang diserahkan itu baru sebagian dari total kewajiban PSU yang harus diserahkan perumahan,” ujar Trio-sapaannya, Jumat (13/03/2026) tadi.

Menurutnya, pemerintah memang memiliki standar yang harus dipenuhi sebelum PSU diserahkan. Mulai dari kesesuaian site plan, lebar jalan, hingga penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, persoalan muncul pada perumahan-perumahan lama yang pengembangnya sudah tidak lagi bertanggung jawab.

“Permasalahannya ketika perumahan-perumahan lama sudah ditinggal oleh pengembangnya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kekurangan PSU yang tidak sesuai dengan syarat pemerintah,” jelasnya.

Baca juga :

Trio menilai, kondisi tersebut membuat sejumlah perumahan tidak bisa mengakses program RT Berkelas, yang sebenarnya diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur lingkungan. Seperti jalan, saluran air, hingga gorong-gorong.

“Sehingga ketika statusnya masih menggantung, seolah-olah program RT Berkelas ini jadi percuma bagi perumahan tersebut. Mereka tidak bisa mengajukan perbaikan jalan, infrastruktur, maupun gorong-gorong,” tegasnya.

Karena itu, DPRD Kota Malang berencana berkoordinasi dengan Dinas PU serta sejumlah pemangku kepentingan lain untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Termasuk membuka kemungkinan adanya diskresi kebijakan bagi perumahan lama.

“Kami bersama DPRD akan berkomunikasi dengan PU maupun stakeholder lain. Bila perlu dengan Sekda dan bagian hukum, apakah memungkinkan ada diskresi atau pengecualian,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, DPRD juga mempertimbangkan untuk meminta legal opinion dari kejaksaan, agar langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pasalnya, persoalan PSU berkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah yang juga menjadi perhatian lembaga pengawas. “Masalah aset inikan juga dipantau BPK, kejaksaan dan bahkan KPK. Salah satu penilaian KPK juga terkait masalah aset,” imbuh Trio. (rsy/sit/adv)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan selama masa liburan sekolah dan Nataru, Banyuwangi tetap menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur. “Ini membawa berkah bagi masyarakat Banyuwangi. Semua destinasi wisata ramai. Hotel hingga homestay juga penuh, bahkan ada yang full booked sampai awal 2026,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Sabtu (27/12/2025) tadi.

Dirinya juga kembali mengingatkan kepada para pelaku wisata, baik penginapan maupun destinasi, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. “Pemkab juga telah menerjunkan tim monitoring yang bertugas melakukan pengecekan rutin ke seluruh destinasi wisata,” tambah Bupati Ipuk.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi telah melakukan berbagai persiapan aspek hospitality menyambut Libur Nataru. Seluruh Pokdarwis sudah berkonsolidasi dengan Pemkab Banyuwangi, mulai dari kesiapan destinasi, atraksi wisata, hingga antisipasi lonjakan pengunjung.

Bahkan sejak masa libur sekolah mulai, Senin (22/12/2025) hingga Jumat (26/12/2025) kemarin, keterisian hunian hotel meningkat. Rata-rata okupansi hotel tercatat di kisaran 83 hingga 100 persen. Bahkan, beberapa hotel dan vila telah fully booked hingga awal Januari 2026.

“Kamar kami sudah fully booked sejak awal Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Mayoritas tamu berasal dari luar kota,” kata Executive Marketing Villa So Long, Imam Solehan.

Baca juga :

Para wisatawan juga terlihat mengunjungi sejumlah wisata di wilayah kota, salah satunya Putri asal Surabaya yang sedang menikmati Pantai Pulau Santen. “Banyuwangi tetap jadi pilihan liburan, selalu ada yang baru. Seperti Pulau Santen yang saya lihat di Tiktok, saya tertarik ke sini sama keluarga. Pantainya rindang dan relatif bersih,” ujar salah satu pengunjung, Putri.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Taufik Rohman, mengatakan berdasarkan data sejumlah hotel bahkan mencatat okupansi maksimal. Lintang Luku Resort dan Teras Hotel okupansinya mencapai 100 persen. Disusul Hotel Ketapang Indah dan Surya Jajag masing-masing 99 persen, Hotel Kokoon 87 persen, El Hotel 83 persen, dan Ilira 82 persen.

“Termasuk hunian homestay juga mengalami peningkatan,” kata Taufik.

Dirinya juga mengatakan, wisatawan yang datang baik domestik maupun mancanegara, untuk menghabiskan libur akhir tahun di Banyuwangi. Lonjakan kunjungan juga tercatat di hampir seluruh destinasi wisata. Bahkan, peningkatan pengunjung sudah terjadi sejak awal libur sekolah pada 22 Desember 2025.

“Rata-rata destinasi mengalami kenaikan kunjungan hingga 100 persen. Sejak 22 hingga 25 Desember kunjungan beberapa destinasi berdasarkan tiket masuk mencapai 21.553 pengunjung. Itu masih belum semua data masuk. Jumlah kunjungan akan terus meningkat hingga tahun baru,” ungkap Taufik.

Seperti di kawasan Wisata Ijen, yang menawarkan berbagai daya tarik, mulai dari Kawah Ijen, Taman Gandrung Terakota, Banyu Kuwung, Pemandian Alam Jopuro, Sendang Seruni dan lainnya dalam tiap hari dikunjungi ribuan pengunjung. “Tercatat selama 5 hari (22-27 Desember 2025) wisatawan yang naik Ijen hampir 5 ribu wisatawan,” kata Taufik.

Demikian juga kunjungan destinasi lainnya seperti Pantai Grand Watu Dodol, Pantai Cacala, Pantai Pulau Merah, hingga Pulau Bedil juga meningkat. (kom/bwi/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa intensitas hujan yang terjadi pada Kamis (04/12/2025) kemarin, memang tinggi. Terlebih, hujan terjadi merata.

“Kemarin itukan memang intensitas hujannya tinggi. Kemudian dari atas juga alirannya deras, ditambah lagi drainase di Soekarno-Hatta sedang perbaikan. Yang utara kemarin aman, tidak banjir, karena airnya sudah masuk ke Brantas. Tapi yang selatan seperti Sudimoro, karena pengerjaan belum selesai, akhirnya terdampak banjir,” jelas Wali Kota Wahyu.

Selain itu, banyak saluran ditemukan tersumbat oleh bangunan dan endapan sampah. Temuan tersebut didapat saat Wahyu meninjau langsung di beberapa lokasi saat banjir surut, pada Kamis (04/12/2025) kemarin.

Baca juga :

“Saya lihat sendiri kemarin ada bangunan di tengah saluran, sampah mengendap, sedimennya tinggi. Padahal saluran sudah dibuat lengkap dengan bak kontrol. Begitu mampet, air pasti meluber,” tegasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa kondisi semakin parah karena air kiriman dari kawasan atas sangat besar. “Bozem Tunggulwulung itu sudah amber. Kalau bozem amber, bisa dipastikan Kota Malang akan banjir,” tambahnya.

Untuk jangka panjang, menurutnya Pemkot Malang menargetkan sejumlah proyek sudetan strategis selesai pada tahun depan. Diantaranya, proyek drainase Soehat, sudetan Jalan Kedawung hingga Letjen Sutoyo. Kemudian, juga sudetan Klojen ke sungai Metro.

“Kalau sudetan selesai, drainase selesai, insyaallah tahun depan banjir akan sangat berkurang walaupun tidak 100 persen. Ini sedang proses, saya mohon maaf karena beberapa titik masih tergenang,” ucapnya.

Sementara dalam penanganan cepat, Pemkot Malang juga melakukan normalisasi saluran dan pembersihan endapan di sejumlah titik. “Normalisasi harusnya berjalan terus. Tapi kalau masyarakat masih buang sampah ke saluran, hasilnya tetap sama. Makanya kesadaran bersama sangat penting,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa dalam pemeliharaan itu akan diprioritaskan pada trotoar yang tingkat kerusakannya sudah parah. Salah satunya, di kawasan sekolah yang dinilai cukup urgen.

“Banyak kondisi trotoar yang rusak. Kami programkan pemeliharaan, tapi diprioritaskan pada trotoar yang tingkat kerusakannya sudah parah. Di sekitar kawasan sekolah itu kan sering dipakai, sehingga perlu dipelihara,” kata Dandung, Rabu (27/08/2025) tadi.

Menurut Dandung, salah satu penyebab cepat rusaknya trotoar adalah pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan. Seperti untuk berjualan PKL, parkir liar hingga penempatan barang lain.

“Trotoar bukan untuk kendaraan. Karena bebannya lebih berat, usia trotoar jadi lebih pendek,” ujarnya.

Baca juga :

Selain kawasan sekolah, pemeliharaan juga dilakukan di Jalan Sultan Agung. Di titik itu, ada yang dibangun baru dan ada pula yang diperbaiki dengan panjang kurang dari 100 meter. “Anggarannya lebih dari Rp 100 juta, tapi tidak sampai Rp 500 juta,” tambahnya.

Disinggung soal keberadaan kursi-kursi di area trotoar, Dandung menegaskan, hal itu tidak berpengaruh pada kerusakan. Justru, kendaraan yang parkir naik ke trotoar menjadi penyebab kerusakan jangka panjang.

“Kalau untuk penertiban, itu perlu adanya kolaborasi lintas OPD. Tidak bisa hanya DPUPRPKP. Ada ranah Dishub soal parkir, DPUPRPKP soal fasilitas trotoar, dan Satpol-PP soal pelanggaran. Termasuk masyarakat, jangan membiarkan kalau ada yang parkir di trotoar,” jelasnya.

Meski begitu, Dandung menyampaikan bahwa saat ini fokus utama Pemkot Malang masih pada penanganan banjir. “Trotoar tetap penting, karena bermanfaat untuk masyarakat. Tapi, penanganannya kami upayakan di titik-titik yang memang prioritas,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa lambatnya proses sertifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, karena besarnya jumlah aset yang dimiliki Pemkot Malang.

“Di tahun 2019 lalu yang tersertifikatkan sekitar 971 bidang, dan itu baru 11 persen. Kemudian 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, progresnya selalu naik. Sekarang yang sudah tersertifikasi sekitar 4.000 aset. Yang belum juga sekitar 4.000 lebih, dari total aset 8.264 bidang. Tapi sekarang di tahun 2025 ini juga berprogres,” jelas Subkhan, Selasa (22/07/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa dalam proses sertifikasi aset tidak bisa dilakukan secara instan karena melalui tahapan yang kompleks. Termasuk, ada dua instansi yang terlibat, yaitu BKAD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami dari BKAD melengkapi dokumen dan syarat pendaftaran, lalu dilanjutkan proses di BPN,” katanya.

Baca juga :

Salah satu proses yang memakan waktu menurutnya pengukuran bidang aset yang dilakukan dua kali. Yakni oleh juru ukur BKAD dan kemudian diulang oleh petugas BPN. Setelah pengukuran selesai, berkas harus melalui verifikasi, penerbitan Surat Keputusan (SK), hingga akhirnya sertifikat diterbitkan.

“Jadi dari SK saja belum langsung jadi sertifikat. Setelah SK baru bisa terbit sertifikat. Rata-rata proses satu bidang bisa memakan waktu satu hingga dua bulan, bahkan lebih, tergantung kondisi lapangan,” ungkapnya.

Subkhan juga menekankan, pentingnya prinsip kehati-hatian dalam prosesnya. “Harus dipastikan clean and clear. Jangan sampai bidang yang diajukan ternyata merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) pihak lain, atau masih dalam sengketa. Itu yang harus diverifikasi betul,” ujarnya.

Hingga Juli 2025, Pemkot Malang mencatat penambahan sekitar 140 bidang yang berhasil disertifikasi. Targetnya, ada 200 bidang yang dapat tersertifikasi hingga akhir tahun 2025 ini. Salah satu bidang yang telah terselesaikan adalah aset di kawasan Jalan Raya Langsep, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sebelumnya sempat menjadi kasus khusus.

“Di Jalan Raya Langsep itu alhamdulillah sekarang sudah tersertifikasi. Itu bagian dari pengamanan aset juga,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

“Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak sekali penghargaan di awal-awal pemerintahan Kabupaten Jember yang baru. Terbaru, kami mendapatkan penghargaan terkait masalah ketenagakerjaan,” kata Gus Fawait, Rabu (02/07/2025) tadi.

Bupati Jember kemudian menyebutkan, berbagai capaian penghargaan yang telah diterima Kabupaten Jember. Diantaranya, seperti mendapatkan penghargaan atas optimalisasi serapan gabah petani, pencegahan pernikahan dini, hingga apresiasi terhadap terobosan saluran pengaduan atau saluran komunikasi dari masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Jember.

Selain itu, Pemkab Jember mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai kabupaten yang paling peduli pada kelompok pekerja rentan. “Dalam kegiatan Asistensi dan Monitoring Evaluasi Capaian Universal Coverage (UCJ) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Kabupaten Jember meraih juara III terbaik,” papar Bupati Jember.

Ditambahkannya, Kabupaten Jember juga dianggap sukses melakukan optimalisasi serapan gabah petani. Perum Bulog Jember telah mencatat prestasi membanggakan dengan menyerap gabah petani sebanyak 122.000 ton melampaui target awal yang ditetapkan. Capaian ini, menjadikan Jember sebagai wilayah dengan penyerapan gabah tertinggi di Provinsi Jawa Timur tahun ini.

Baca juga :

Belum lama ini, ungkapnya, Kabupaten Jember juga dinobatkan sebagai Juara II dalam ajang Penganugerahan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPA) Award Jawa Timur 2025. Penghargaan itu, diserahkan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Benny Sampirwanto, kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Jember di Surabaya.

Tidak hanya itu, Kabupaten Jember juga mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif melalui terobosan Gus Fawait dalam bentuk saluran Wadul Gus’e yang memenangkan kategori menyelesaikan pengaduan dan meningkatkan pelayanan publik. Gus Fawait mengatakan, bahwa mendapatkan penghargaan bukan merupakan tujuan utama.

“Tujuan utama kami adalah pengentasan kemiskinan di Jember, peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember dan pelayanan publik yang baik di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Karenanya, dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas capaian ini. “Kami ucapkan terima kasih. Ini bagian dari vitamin yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Jember, untuk lebih semangat lagi di dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” urainya.

Meski demikian, Gus Fawait menegaskan bahwa perolehan penghargaan-penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama. “Fokus kami adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Monev sendiri, awalnya dijadwalkan akan digelar secara tertutup. Namun, rencana itu akhirnya bisa diakses oleh seluruh media.

Ketua DPRD Lumajang, Hj Oktaviani, menjelaskan bahwa ada sejumlah temuan yang mengarah sebagai pelanggaran. “Banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan kerugian masyarakat yang sangat besar di sana,” kata Ketua DPRD Lumajang.

Ditambahkannya, bahwa dalam Monev ini, sebenarnya pihak dari PT Kalijeruk Baru, juga turut diundang. Namun, pihak PT mengklarifikasi tidak bisa hadir. Bahkan, ketidakhadirannya tersebut sudah mengkonfirmasi lewat surat dan akan datang pada awal Juni mendatang.

Baca juga :

Masih menurut Oktaviani, dalam hal ini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) agar memberhentikan penebangan, mendasari kerentanan terhadap terjadinya bencana. Namun, menurutnya, PT Kalijeruk Baru tidak mengindakan.

“Banyak pelanggaran. Bahkan dari BPN tadi, untuk HGU (Hak Guna Usaha) itu masih tercatat peruntukannya kosong,” tambahnya. 

Ketua DPRD Lumajang juga menegaskan, bahwa pihaknya dalam waktu dekat juga akan pergi ke kementerian, selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi izin HGU. Tujuannya, guna memastikan jika kegiatan yang dilaksanakan PT Kalijeruk Baru, sudah sesuai atau sebaliknya.

“Ini lho, ada masalah sebesar ini. Apakah kementrian itu dalam memberikan rekom HGU apakah sudah diuji? Apakah mereka (PT Kalijeruk Baru, red) sudah melakukan peruntukannya sesuai dengan HGU,” terang Oktaviani. (adi/sit)