Sekretaris Badan pendapatan daerah (Bapenda) Soemarna mengatakan, dari hasil evaluasi diketahui, jika PAD Kabupaten Blitar terhitung sejak Januari hingga April 2018 sudah menyentuh angka 31,36 persen. Target tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Blitar. Dimana dalam SK itu disebutkan target harus mencapai 15 persen.

“Kita melakukan evaluasi penerimaan PAD, dari sebelas OPD penghasil, saat ini tercatat sudah memenuhi target bahkan lebih. Untuk empat bulan ini kita sudah melebihi target yang ditentukan dalam SK Bupati”, kata Soemarna.

Lebih lanjut Soemarna menyampaikan, 11 OPD di Kabupaten penghasil PAD diantaranya, Bapenda, RSUD Ngudi Waluyo, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pariwidasa Kebudayaan dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Soemarna menyebut, dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, memang masih ada satu OPD yang belum memenuhi target. Namun hal itu tak berpengaruh besar pada jumlah komulatif penerimaan.

“Salah satu OPD yang saat ini belum memenuhi target, karena memang ada salah satu retribusi yang dihapus, sehingga berpengaruh pada pendapatan”, jelasnya.

Ditambahkannya, dalam evaluasi ini Bapenda memberi motivasi kepada seluruh OPD untuk semakin giat meningkatkan PAD. Karena masih banyak potensi-potensi di Kabupaten Blitar yang bisa dikembangkan dan bisa mendatangkan PAD. Soemarna mencontohkan salah satunya adalah sektor pariwisata. Dimana saat ini Pemkab Blitar memang sedang fokus untuk mengembangkan desa wisata.

“Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, sehingga target PAD setiap tahunnya terpenuhi dan bisa terus ditingkatkan”, pungkas Soemarna. (fzi/yan)

Ismuni menyampaikan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2018 periode 01 Januari 2018 s/d 16 April 2018 secara keseluruhan mencapai 13,37 persen dan jika dirupiahkan Rp. 4.348.997.300. Jumlah tersebut naik sekitar 4 persen lebih, jika dibandingkan dengan penerimaan triwulan pertama di tahun 2017 yang hanya sekitar 9,69 persen.

“Alhamdulillah 4 tahun berturut-turut prosentase tertinggi pada tribulan pertama yakni pada tahun 2018 ini, dan secara akumulasi pada tribulan pertama pada tahun 2015 mencapai 12,91%, tahun 2016 mencapai 10,23%, tahun 2017 mencapai 9,69% dan Alhamdulillah di tahun 2018 pada tribulan pertama mencapai 13,37%”, kata Ismuni saat di temui usai rapat evaluasi, Selasa (17/4/2018).

Dijelaskan Ismuni, ada lima kecamatan yang perolehan PBB-P2 pada tribulan pertama sangat efektif, yakni Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Srengat. Sedangkan Kecamatan yang perolehannya efektif yakni Kecamatan Wates dan Kecamatan yang cukup efektif yakni Kecamatan Kademangan, dan untuk sisanya yakni kecamatan yang perolehannya kurang efektif dan tidak efektif.

“Ada yang sudah efektif ada juga yang memang tidak efektif sehingga perlu ditingkatkan”, jelas Ismuni.

Ditegaskan Ismuni, untuk kecamatan yang belum efektif dalam memenuhi target, pihaknya menghimbau agar petugas kecamatan sering melakukan evaluasi di tingkat kecamatan. Pihaknya juga meminta petugas kecamatan rajin mendatangi desa. Dengan demikian diharapkan ke depan target PBBP2 semakin meningkat. Karena PBBP2 penting untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Blitar. Selain itu PBBP2 juga bisa mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan hanya ditanya melalui telefon. Jadi harus sering didatangi agar segera lunas”, tegas Kepala Bapenda Kabupaten Blitar.

Lebih lanjut Kepala Bapenda Kabupaten Blitar merinci, bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2018, tribulan pertama periode 01 Januari 2018 sampai dengan 16 April 2018 untuk Kecamatan Bakung Bakung 69,66%, Kecamatan Panggungrejo 61,10%, Kecamatan Nglegok 31,14%, Kecamatan Wonotirto 21,78%, Kecamatan Srengat 20,56%, Kecamatan Wates 18,46%, Kecamatan Kademangan 17,03%, Kecamatan Udanawu 14,79%, Kecamatan Kesamben 13,91%, Kecamatan Gandusari 13,05%, Kecamatan Wonodadi 12,44%, Kecamatan Talun 11,96%, Kecamatan Kanigoro 11,11%, Kecamatan Binangun 9,02%, Kecamatan Doko 7,52%, Kecamatan Wlingi 7,34%, Kecamatan Selopuro 5,19%, Kecamatan Garum 5,09%, Kecamatan Ponggok 4,97%, Kecamatan Sutojayan 4,49%, Kecamatan Sanankulon 4,06% dan Kecamatan Selorejo 3,23%. Dengan jumlah keseluruhan penerimaan PBB-P2 Tahun 2018, periode 01 Januari 2018 sampai dengan 16 April 2018 mencapai 13,37%.

Perlu diketahui bahwa pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) Kabupaten Blitar Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 32.516.513.800. dengan jumlah SPPT 754.140 lembar. (fzi/yan)