“Penggunaan terhadap anggaran Covid-19 sebesar Rp 46 miliar itu yang mengetahui adalah BPKAD Bondowoso,” ucapnya, saat ditemui di kantor BAPPEDA oleh sejumlah awak media, Senin (11/5/2020).

Farida mengatakan, dalam program Covid-19 ini BAPPEDA hanya merencanakan dan melaksanakan program yang sudah ditentukan pusat.

“Program pusat yang dimaksud diantaranya jaringan pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi. Jadi untuk anggaran Covid-19 ini langsung tanyakan kepada BPKAD,” ungkapnya.

Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr Mohammad Imron mengatakan dari Rp 46 miliar untuk anggaran Covid-19 di Bondowoso, di Dinkes murni hanya mendapat Rp 4,9 Miliar.

Menurutnya, anggara yang Rp 46 Miliar untuk bidang kesehatan tidak semuanya diperuntukkan di Dinas Kesehatan dan tim gugus tugas penanganan Covid-19.

“Bisa juga anggara yang termasuk di anggaran Dana Desa, tetapi juga untuk bidang kesehatannya dan pengelolaannya ada di desa masing-masing, jadi tidak di tim gugus tugas semuanya,” paparnya.

Imron menerangkan, bisa juga anggaran itu memang anggaran yang disediakan atau dicadangkan dan belum bisa dimanfaatkan, karena menunggu perkembangan sampai dengan kapan tanggap darurat nasional sampai pada tanggal 29 Mei.

“Yang murni anggaran untuk kesehatan dan ada di Dinas Kesehatan Rp 4,9 Miliar, dan sisanya untuk masih masing Puskesmas yang merupakan pergeseran di angka non fisik untuk bantuan operasional kesehatan,” katanya.

Artinya, lanjut Imron, ketika nanti kita membutuhkan anggar lagi maka sudah tersedia yang 46 miliar tersebut. Dia juga mempersilahkan awak media, untuk konfirmasi lebih lanjut kepada BAPPEDA mengenai anggaran Covid-19.

“Untuk detailnya teman media nanti beritanya bisa langsung kepada gugus tugas yang membidangi anggaran dalam hal ini bisa bertanya ke BAPPEDA,” tutup dr Imron. (dul/yan)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Hj. Farida mengatakan, target pemerintah pusat pada 2019 untuk mengentaskan 80 kabupaten dari 122 kabupaten tertinggal, ternyata hanya 62 kabupaten yang berhasil lepas dari status daerah tertinggal.

Grafis Bondowoso Lepas Status Kabupaten Tertinggal

”Dari 62 kabupaten yang lepas dari status daerah tertinggal, itu salah satunya Kabupaten Bondowoso. Dan, alhamdulillah, salinan keputusan menteri, sudah kami terima Rabu sore (31/7/2019),” katanya usai Paripurna Jawaban Bupati Bondowoso terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bondowoso di gedung DPRD setempat, pagi kemarin.(1/8/2019).

Dalam menentukan status kabupaten tertinggal dan tidak tertinggal, menurut Farida, Kemendes-PDTT melakukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Dari evaluasi, ini Kota Tape –julukan Bondowoso- memenuhi beberapa indikator diantaranya, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka rata-rata lama sekolah, menekan angka pernikahan dini, dan pemberdayaan ekonomi.

”Prestasi lepas status kabupaten tertinggal, ini menjadi wujud kerjasama sangat baik antara Pemkab Bondowoso dan DPRD Bondowoso dan seluruh masyarakat,” katanya.

Farida optimistis, setelah lepas status kabupaten tertinggal, Bondowoso akan lebih mandiri dan maju. Karena, pemkab segera melakukan langkah cepat mengentaskan kemiskinan di Bondowoso.

”Salah satunya, Pemkab Bondowoso akan mengundang narasumber dari UNEJ dalam rangka Rencana Aksi Nasional (Renaksi) penanggulangan kemiskinan nasional yang diterapkan di Bondowoso,” jelasnya.

Selain Bondowoso, juga ada tiga kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur (Jatim) lepas dari status kabupaten tertinggal. Yakni, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang.

”Selama tiga tahun kedepan, semua kabupaten yang lepas status daerah tertinggal, termasuk Bondowoso akan mendapat pendampingan dari Kemendesa-PDTT dalam peningkatan SDM aparat desa dan masyarakat,”pungkas mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso ini. (ido/yan)