Pelaksanaan studi tiru ini, bertujuan untuk mempelajari implementasi SDI mulai dari proses perencanaan hingga penyebarluasan data. Sementara Kota Malang sendiri, juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan SDI, mulai dari pengumpulan hingga penyebarluasan data berkualitas yang dapat diakses oleh publik.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang, Bayu Widjaya, mengatakan bahwa kunci kesuksesan implementasi SDI adalah kolaborasi tiga pilar yaitu Diskominfo selaku wali data, Bappeda selaku koordinator SDI dan BPS selaku pembina data. “Hal ini juga diperlukan dukungan dari pimpinan untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral agar berjalan optimal,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Lumajang, Joni Hidayat, menjelaskan bahwa kunjungan ini memberikan banyak inspirasi dan pembelajaran untuk diterapkan di Lumajang. “Studi tiru ini memberikan banyak wawasan baru bagi kami, terutama dalam hal pembagian peran yang jelas antara BPS, Diskominfo dan Bappeda,” ujarnya.

Dirinya berharap, melalui kegiatan tersebut, implementasi SDI di Lumajang nantinya dapat berjalan lebih optimal. “Kami berharap implementasi Satu Data Indonesia di Lumajang dapat berjalan lebih optimal melalui pembelajaran dari Kota Malang yang sudah lebih dulu sukses dalam menerapkan konsep Satu Data,” tambahnya.

Plt Kepala Diskominfo Lumajang, Mustaqim, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kota Malang, untuk penerapan hasil dari kegiatan tersebut. “Hasil dari studi tiru ini tentu akan kami tindaklanjuti, berdasarkan masukan-masukan yang telah kami terima. Sehingga, ke depan implementasi Satu Data di Lumajang dapat berjalan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ditambahkannya, melalui kegiatan studi tiru ini, diharapkan dapat menambah wawasan terkait implementasi Satu Data dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Sehingga, bisa meningkatkan nilai IPS Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Kedatangan Paslon Pilkada Kota Malang 2024 itu, bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2025-2029. Terlebih, Bappeda Kota Malang dinilai menjadi salah satu tempat pusat data dari Kota Malang.

“Kedatangan kami ke Bappeda Kota Malang, ini untuk belajar. Karena memang, di sini menjadi pusat dari data atau ruhnya Kota Malang dalam merancang masa depan dengan jangka pendek maupun panjang. Kebijakan kami nanti akan berbasis pada data,” kata Sam HC-sapaannya.

Tidak hanya itu, Sam HC juga menilai bahwa ada permasalahan-permasalahan besar yang masih menjadi perhatian utama. Seperti, transportasi publik, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

“Ada beberapa masalah besar, yang selama ini ketika kami di luar itu belum mendapatkan detail datanya. Misalnya, tentang transportasi publik dan DED (Detail Engineering Design) terkait penanggulangan banjir. Data ini sangat penting sebagai dasar penyusunan program yang akurat,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Calon Wakil Wali Kota, Ganis Rumpoko, menekankan bahwa hasil audiensi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam visi dan misi yang akan dibawa ke masyarakat. Salah satu fokus utamanya yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kota Malang.

“Kami ingin membangun bank data human capital dan bank manpower. Ini adalah terobosan baru untuk mengembangkan SDM Kota Malang dari usia dini hingga dewasa. Setiap individu akan difasilitasi sesuai bakat dan minatnya, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penentuan jalur pendidikan atau profesi di masa depan,” jelas Ganis.

Baca juga :

Dengan adanya bank data tersebut, Paslon Sam HC-Ganis, berharap agar bisa memetakan talenta dan potensi setiap warga Kota Malang. Sehingga dalam pembangunan SDM lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan.

“Dengan SDM yang kuat adalah kunci untuk bersaing menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Audiensi ini juga menjadi langkah penting bagi Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko, dalam memfinalisasi visi dan misi mereka sebelum memasuki masa kampanye yang lebih masif di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa audiensi tersebut dilakukan karena Paslon Sam HC-Ganis bersurat kepada Pj Wali Kota Malang dan didisposisikan ke Sekretaris Daerah, kemudian dilanjutkan pada Bappeda Kota Malang. “Mereka minta surat permohonan audiensi dalam rangka belanja masalah melalui rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. Dari surat ini, Pak Pj menugaskan Pak Sekda dan Pak Sekda menugaskan ke kami. Audiensi ini supaya tahu mengenai Rancangan Teknokratik, untuk pendalaman,” jelas Dwi.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Bappeda Kota Malang sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi, para ASN juga telah melakukan ikrar netralitas.

“Bawaslu tanya apa ini info yang dikecualikan? Tidak, karena Rantek RPJMD bukan informasi yang dikecualikan, sehingga beliau sampaikan bahwa ini tidak masalah dan harus menyertakan daftar hadir supaya kalau ada masalah, Bawaslu bisa membackup kami,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

epala Bappeda Kabupaten Situbondo, Sugiyono, mengatakan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar seperti ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

“Ini sesuai dengan Perpres 72/21. Program penurunan stunting telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024,” kata Sugiyono, Kamis (15/08/2024) tadi.

Dikatakan Sugiyono, tahun 2024 target prevalensi stunting harus mencapai angka 14 persen. Namun, berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024, tanggal 17 Mei 2024 tentang Hal Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045.

“Untuk target prevalensi stunting nasional tahun 2025 yang semula sebesar 13,5 persen, kini berubah menjadi sebesar 18,8 persen,” ujar mantan Staf Ahli Bupati itu.

Sugiyono menambahkan, strategi penurunan stunting mempunyai tujuan yang diantaranya menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi. Kemudian, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Baca juga :

“Upaya penurunan stunting memerlukan keterpaduan baik dari segi tata kelola maupun penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi dan kelompok sasaran seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 hingga 59 bulan,” ujar Sugiyono.

Mantan Kadiskop Kabupaten Situbondo itu menerangkan, untuk mencapai keterpaduan atau konvergensi tersebut diperlukan komitmen, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian lintas sektor dan antar pemerintahan pada seluruh tingkatan pemangku kepentingan dan masyarakat. Adapun ide atau gagasan untuk membangun sebuah sistem informasi tentang stunting di Situbondo, dimulai dari kondisi sebelum adanya Si Besti (Situbondo Bebas Stunting). Sebelum ada Si Besti, data-data tentang capaian angka stunting dan faktor yang mempengaruhi stunting yang bermacam-macam jenisnya, bisa tersebar di berbagai perangkat daerah.

“Sehubungan hal tersebut, muncul gagasan untuk membuat sebuah sistem informasi stunting yang dapat diakses siapa pun, transparan, jelas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik itu data intervensi sensitif maupun data intervensi spesifik, dari seluruh dinas yang terlibat. Dalam sistem informasi stunting yang terpusat ini tidak hanya data-data stunting saja yang ditampilkan. Namun juga informasi rencana kerja TPPS, program kegiatan TPPS, rembuk stunting TPPS, berbagai dasar hukum stunting, berbagai macam materi narsum stunting, media, informasi dan agenda kegiatan TPPS, serta kemudahan layanan berupa hotline,” ujar Sugiyono.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Situbondo Rosy Rosaindratna, menambahkan bahwa Si Besti juga memiliki tujuan utama sebagai rujukan kebutuhan data dalam perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan bahan evaluasi seluruh kalangan serta dapat dijadikan sebagai media replikasi inovasi stunting di kabupaten dan kota lain.

“Dengan adanya Si Besti, maka sangat dirasakan pula manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, pengawasan dan evaluasi TPPS dan pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mempercepat penurunan angka stunting Kabupaten Situbondo,” ujar Rosy.

Berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, yang dirilis di bulan April 2024, didapatkan angka prevalensi stunting Kabupaten Situbondo sebesar 4,1 persen turun 26,8 persen dari tahun 2022, terbaik nomor 2 di Jawa Timur. (her/sit)

Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, mengatakan bahwa tujuan digelarnya survei tersebut ialah untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemkot Kediri. Sehingga, nantinya dapat menjadi materi evaluasi untuk meningkatkan layanan PD kepada masyarakat di tahun mendatang.

“Untuk laporan IKM Kota Kediri 2024 seminggu yang lalu, kami sudah melaksanakan laporan sementara IKM perangkat daerah pelayanan maupun non pelayanan. Pada hari ini, kami sampaikan laporan akhir IKM Kota Kediri 2024 hasil survei mereka,” kata Chevy.

Baca juga :

Dalam paparan IKM yang dihadiri 94 PD tersebut, ujarnya, disampaikan hasil laporan SKM yakni sebagian besar masyarakat Kota Kediri, puas dengan hasil pelayanan yang diberikan Pemkot Kediri. Meski demikian, Pemkot Kediri akan tetap berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kedepannya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi kita konfirmasi hasil survei kemudian disampaikan ke PD terkait kekurangan dan kelebihannya agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik” tambahnya.

Sebagai informasi, adapun ruang lingkup SKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dimana meliputi, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan sert sarana dan prasarana.

Chevy juga mengutarakan, bahwa tindak lanjut setelah paparan ini pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan seluruh PD di Kota Kediri serta civitas akademika guna memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. “Harapan kami, tetap kerja sama antara perguruan tinggi, Bappeda dan PD semakin baik semakin meningkat. Serta kedepannya, diharapkan ada inovasi-inovasi dari PD untuk meningkatkan pelayanannya,” ujar Chevy. (kom/pan/sit)

Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkab Jombang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyusunan dokumen RKPD, yang berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan sesuai prinsip perencanaan pembangunan. Musrenbang sendiri, merupakan akhir dari proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2025, yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Baca juga:

“Beberapa cabang indikator kinerja utama 2023, mengalami perkembangan positif dengan berbagi permasalahan dan kendala yang dihadapi. Diantaranya, tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang mengalami penurunan sebesar 0,81 persen di banding tahun 2022. Terdapat juga kenaikan indeks kualitas lingkungan dan kawasan permukiman di 2023 yaitu sebesar 3,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kemudian, indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 0,5 poin dibanding tahun 2022,” ujar Pj Bupati.

Ditambahkannya, dampak globalisasi dinamika pembangunan menjadi cukup kompleks. Sehingga, sangat diperlukan penajaman program-program unggulan serta pemilihan prioritas yang sangat urgen, agar dapat menjawab permasalahan pembangunan serta mencapai target yang telah ditetapkan.

“Prioritas pembangunan di 2025, diantaranya peningkatan kualitas SDM pemenuhan pelayanan dasar dan kehidupan yang harmonis. Kemudian, peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan merata,” tambahnya.

Dirinya berharap, seluruh perangkat daerah segera menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025. Kemudian, menyusun program kegiatan, sub kegiatan serta aktifitas yang ada di instani masing-masing.

“Sesuai intrusi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, bahwa pemerintah daerah perlu menyusun RPJPD 2025-2045. Musrenbang RPJPD untuk membahas rancangan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi dan arah kebijakan sasaran pokok RPJPD yaitu Jombang Berahklak, Sejahtera, Maju dan berkelanjutan. Bahkan, Musrenbang ini perlu komunikasi lintas sektoral, lintas urusan dan lintas kewilayahan. Karena keberhasilan pembangunan tentunya tidak lepas dari hubungan stakeholder dan suluruh elemen masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, menambahkan bahwa RKPD 2025 memiliki peran strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok yang merupakan daftar permasalahan serta saran dan pendapat berdasarkan penyerapan aspirasi melalui reses. Kemudian, dengar pendapat sekaligus telah disinkrinkan dengan prioritas pembangunan.

” Secara umum dalam pikiran pokok DPRD dan dari masing-masing unsur pimpinan anggota DPRD Kabupaten Jombang, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan diberbagai bidang,” paparnya.

Sedangkan dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, memaparkan resume yang berkaitan dengan proses penyusunan RKPD 2025 dan RPJPD 2025 hingga 2045. (azl/sit)

“Ini merupakan rapat lanjutan yang kita skors sebelumnya dengan Bappeda dan juga Dinas Perhubungan. Adapun persoalan yang kita temui kemarin, itu kita lanjutkan dan selesaikan hari ini,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi Jumat (01/09/2023) tadi.

Adapun hal-hal yang kurang menurut Komisi III, paparnya, karena suatu kebiasaan yakni terkait proses penganggaran. Misalnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perhubungan. Padahal, di Dinas Perhubungan itu sumber PAD sangat jelas.

“Karena sumbernya jelas, seharusnya hitungannya juga jelas. Kemarin asumsi PAD di APBD induk 2023 sesuai dengan Perda terbaru soal tarif retribusi parkir berlangganan. Tapi faktanya, Perda itu masih ada di biro hukum provinsi,” imbuhnya.

Mengingat dalam hal ini membahas perubahan anggaran, paparnya, maka Komisi III menargetkan PAD bisa disesuaikan dengan Perda yang lama. Untuk target PAD di APBD induk 2023 senilai Rp 16miliar. Namun untuk lebih lanjutnya, akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Komisi III juga menekankan untuk meningkatkan potensi PAD, karenanya Dinas Perhubungan harus lebih mengaktifkan retribusi parkir di tepi jalan. Dengan catatan, yang ditarik retribusi adalah kendaraan-kendaraan di luar Trenggalek.

Baca juga :

“Kenapa begitu, karena kendaraan dalam Trenggalek sudah membayar parkir berlangganan tahunan. Jadi otomatis tidak diperbolehkan menarik retribusi,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Masih kata Pranoto, untuk membedakan antara kendaraan yang taat pajak (sudah membayar) atau tidak, Dinas Perhubungan bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan. Salah satunya, mengspesifikasi mana-mana kendaraan baik roda dua, empat dan enam yang sudah membayar.

“Di situ pasti akan muncul mana-mana yang taat pajak atau tidak. Dan data yang tidak taat pajak, bisa diberikan kepada juru parkir (Jukir) di pinggir jalan sebagai bekal,” tegasnya.

Selanjutnya dari sisi belanja modal, Dinas Perhubungan baru menyentuh 3,5 persen. Misi Komisi III DPRD Trenggalek, yaitu perubahan APBD ini tidak numpuk di akhir tahun. Namun melihat kondisi ini, Komisi III menegaskan akan menumpuk karena saat ini sudah masuk pembahasan R-APBD.

“Dari laporan Dishub kenapa belanja modal ini masih 3,5persen dikarenakan dinamika uang ada disana. Karena ini menyangkut belanja modal (PKJ, meterisasi dan sebagainya) kalau dilaunching lebih awal maka akan muncul kekhawatiran dari Dishub tidak cukup anggaran,” tutur Pranoto.

Komisi III juga menyarankan, agar proses penganggaran itu wajib dianggarkan setahun penuh dan tidak hanya delapan bulan.

Kemudian, lanjut Pranoto untuk Bappeda dari laporan yang disampaikan terkait nilai dan realisasi sudah hampir 58 persen. “Kita tahu bahwa Bappeda ini menjadi etalase seluruh OPD terkait semua perencanaan. Dan kami apresiasi kinerja Bapedda sejauh ini,” paparnya. (mil/sit)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jombang, Wignyo Handoko, mengatakan bahwa kegiatan uji publik KLHS dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 7 tahun 2018, Surat Edaran Mendagri Nomor 550/5113/Raperda Tanggal 4 Juli 2022, perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD. “Bahwa tujuan dari uji publik tahap II ini, merupakan lanjutan dari uji publik I yang telah kita selenggarakan pada 20 Mei 2023 lalu. Nantinya, akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Jombang 2025 sampai 2045,” ujarnya.

Ditambahkannya, beberapa hal yang harus dijadikan fokus perhatian pada pembangunan di Kabupaten Jombang, adalah imbauan dan harapan dari pemerintah Kabupaten Jombang. “Keberhasilan penyusunan dokumen RPJPD 2025 hingga 2045 yang didahului dengan penyusunan dokumen KLHS ini, sangat bergantung pada partisipasi, saran dan masukan dari semua yang hadir pada uji publik. Sehingga, rekomendasi pembangunan daerah yang telah ditetapkan tercapai dan terintegrasikan dengan baik didalam dokumen RPJPD,” tuturnya.

Baca juga :

Di tempat sama, Kepala Bappeda, Danang Priantoko, dalam sambutan menyampaikan bahwa kegiatan uji publik ini akan melakukan destiminasi dengan memberikan paparan dan klarifikasi terhadap saran, masukkan yang sudah dikatakan saat uji publik I. “Dalam kegiatan ini akan disampaikan revisi mengenai hasil kegiatan uji publik I dan masukkan konsumtif berhubungan dengan penyusunan dokumen KLHS. Jika dokumen KLHS bagus, maka akan menjadi fondasi bagi Bappeda dan seluruh OPD terkait untuk melakukan penyusunan dokumen RPJPD di tahun 2024. Jadi, peserta yang hadir di sini mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahwa hasil pembangunan nantinya berdampak positif,” paparnya.

Penyusunan KLHS, ujarnya, merupakan syarat yang harus dilakukan dalam rangka kedisiplinan dokumen RPJP tahun 2025 sampai 2045. Hal ini, akan menjadi garis besar keperluan negara dan acuan pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan pembangunan selama 20 tahun ke depan.

“Harapannya, RPJPD yang telah disusun dengan memperhatikan kaidah lingkungan hidup strategis serta di dalamnya berisi 17 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan bisa membuat blooper pembangunan jangka panjang yang berdampak positif pada lingkungan hayati maupun non hayati,” tambahnya. (azl/gie)

Kegiatan ini, penting sebagai wadah sinkronisasi, sinergi dan integrasi kepentingan. Baik bagi stakeholder pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang, hingga lingkup Nasional. Pada sambutannya, Bupati Malang mengucapkan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi, sekaligus menginventarisir permasalahan-permasalahan riil yang terjadi di Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan sama, Bupati Malang juga menyampaikan terima kasih kepada nara sumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, dalam menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Perencanaan pembangunan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Malang, diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini. Melainkan juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Perencanaan yang telah dirancang ini diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita. Komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut, juga harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif, inovatif, menerapkan prinsip sustainable (berkelanjutan) serta terintegrasi dengan semua pihak,” kata Bupati Malang.

Dalam penyusunan RKPD kali ini, Bupati Malang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. “Pertama seluruh perangkat daerah agar menjabarkan visi dan misi Kabupaten Malang, dengan sebaik-baiknya. Kedua, seluruh perangkat daerah agar lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan identifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan di bidangnya. Ketiga, bahwa pada tahun 2024 mendatang, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak,” urainya.

Terakhir, dalam penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan, Bupati Malang berharap agar terobosan-terobosan yang akan dilaksanakan dapat memberikan solusi terhadap beragam keterbatasan. Sehingga, mampu melahirkan perencanaan yang strategis dan tepat sasaran.

Turut hadir Wakil Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan camat se Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan dari stakeholder dan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu strategis daerah untuk diselaraskan dengan arah kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional. “Saat ini kita masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Seperti, kondisi jalan yang masih belum mantap, insfrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal, angka stunting yang masih tinggi serta banjir di wilayah pertanian dan permukiman penduduk,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari total sepanjang 1.200 KM jalan yang menjadi kewenangan daerah, baru sekitar 70 persen yang sudah dalam kondisi baik. Untuk infrastruktur, seperti jaringan irigasi yang tidak teraliri air dan avoor sungai yang meluap pada saat musim penghujan serta permasalahan stunting di Kabupaten Jombang sebanyak 7.516 anak.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Tujuan pembangunan tiga tahun ke depan, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik. Selain itu, juga meningkatakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya, pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas insfrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainya,” tuturnya.

Pembangunan tersebut, tambahnya, akan diimplementasikan pada arahan kebijakan tahunan seperti tahun 2024. Dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan, maka akan mendorong industri agrobisnis dan pembangunan wilayah tahun 2025. Penguatan daya saing SDM dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis tahun 2026, ujarnya, untuk mewujudkan integritas sektor perdagangan dan industri agrobisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya. “Beberapa kegiatan nyata yang dapat dilaksanakan, adalah dengan melaksanakan pelebaran berbagai ruas jalan kabupaten, melaksanakan normalisasi avoor, membangun waduk dan pembangunan jaringan irigasi tersier, melaksanakan fasilitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan jalan menuju pusat pariwisata, membangun pasar, membangun sentral PKL. Serta, membangun beberapa fasilitas pendukung pelayanan publik,” ungkapnya.

Dirinya berharap, melalui forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang terbaik untuk mewujudkan pemerintah pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. (azl/gie)