Penetapan pilot project ini, setelah Asisten Personal Menteri Bappenas sekaligus Ketua Team Satgas Kakao dan Kopi, Prof Dwija, melakukan audiensi bersama Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, Rabu (31/12/2025) tadi. Audensi yang dilaksanakan di ruang Wabup Malang, ini juga dihadiri Kadis pertanian, Avicenna, Kepala Perhutani Malang, Kepala Dinas Cabang Kehutanan Malang dan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang.

Baca juga :

Disampaikan Prof Dwija, bahwa kehadirannya ke Kabupaten Malang atas perintah menteri untuk follow up permintaan Wabup Malang, agar Kabupaten Malang mendapat program dari Bappenas. Dari hasil audiensi tersebut, disepakati bahwa Kabupaten Malang menjadi pilot project pengembangan kopi, kakao, padi dan pemberdayaan perempuan untuk carbon trading.

Prof Dwija memaparkan, Bappenas menetapkan enam provinsi sebagai pilot project dan masing-masing provinsi 1 daerah. “Untuk Provinsi Jawa Timur diputuskan di Kabupaten Malang sebagai pilot project,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup Lathifah Shohib menyambut gembira angin segar program dari Bappenas ini. “Kami berharap, semoga program ini mampu memberi kontribusi kepada daerah di tengah efisiensi anggaran selain tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, khususnya petani,” ujar Wabup Lathifah. (pro/gie)

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat dari berbagai instansi, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, perwakilan Kementerian PUPR, serta dinas terkait di tingkat provinsi dan Kota Malang. Pria yang kerap disapa Iwan, itu menyampaikan bahwa penanganan banjir dan revitalisasi Pasar Besar menjadi program prioritas selama masa kepemimpinannya. Dikatakannya, bahwa perencanaan revitalisasi Pasar Besar telah memasuki tahap pematangan dokumen serta desain teknis dengan konsep Green Building atau bangunan ramah lingkungan.

“Konsep tersebut juga telah kami sampaikan kepada Menteri PUPR saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Supit Urang beberapa waktu lalu,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (14/02/2025) tadi.

Baca juga :

Paparan tersebut,.menurutnya telah mendapat respons positif dari Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Terlebih, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, menyatakan komitmennya untuk mendukung Kota Malang dalam merancang desain kawasan yang lebih modern dan terintegrasi.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan Bappenas dan Bappeda Propinsi Jawa Timur. Tentu dukungan ini menjadi kabar baik dan langkah maju bagi Kota Malang. Dengan pembahasan yang sudah berjalan ini dapat menjadi kekuatan kita. Terkait dengan pasar besar, kita sudah berproses kita perlu intervensi pembangunan pasar besar yang menjadi ikon Kota Malang,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa rencana ini juga akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) serta diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). “Saya akan berupaya mengawal dalam pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dan data dukung itu nantinya dapat diusulkan dalam Musrenbang Nasional,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

“Dengan mengembangkan ekosistem industri kedirgantaraan di Bali Utara, ini salah satu cara kita membangun hub untuk Indonesia Timur,” katanya di Kabupaten Badung, Sabtu (21/09/2024) tadi.

Selain itu, dengan dilakukannya pengembangan industri kedirgantaraan di Kabupaten Buleleng, maka ketimpangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan dapat menurun. “Ini untuk membangun sumber perekonomian dan mengapa kita katakan ekosistem kedirgantaraan karena kita tidak hanya berbicara mengenai pesawatnya tetapi termasuk pusat pelatihan, MRO, dan ekosistem lain yang akan dibangun,” ungkap Amilia.

Baca juga :

Untuk menjadikan Bali sebagai pusat kedirgantaraan, Bappenas menggerakkan berbagai sektor yang dapat membangun ekosistemnya.

Di Bali International Airshow sendiri, Amilia tidak hanya melihat N219, namun juga beragam perjanjian kerja sama. Seperti, antara PT Dirgantara Indonesia dengan Bali International Flight Academy (BIFA), yang akan bekerja sama untuk kegiatan pelatihan kedirgantaraan (aviation training). Selain itu, juga dengan PT Mulya Sejahtera Technology (MS Tech) untuk kerja sama pembangunan fasilitas MRO pesawat terbang, dan PT Nusantara Turbin & Propulsi (PT NTP) untuk kerja sama pembangunan fasilitas MRO engine dan propulsion.

“Nantinya dengan kita membangun ekosistem kedirgantaraan semua sektor akan bergerak dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, dengan lapangan pekerjaan yang berkualitas sekaligus kita bisa mendorong perkembangan pariwisata di Bali Utara,” tambahnya.

Selain N219, Bappenas turut mendorong pengembangan N219 amfibi di Bali, sehingga semakin mampu memenuhi kebutuhan pasar. (ant/sit)

Kegiatan ini, penting sebagai wadah sinkronisasi, sinergi dan integrasi kepentingan. Baik bagi stakeholder pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang, hingga lingkup Nasional. Pada sambutannya, Bupati Malang mengucapkan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi, sekaligus menginventarisir permasalahan-permasalahan riil yang terjadi di Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan sama, Bupati Malang juga menyampaikan terima kasih kepada nara sumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, dalam menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Perencanaan pembangunan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Malang, diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini. Melainkan juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Perencanaan yang telah dirancang ini diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita. Komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut, juga harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif, inovatif, menerapkan prinsip sustainable (berkelanjutan) serta terintegrasi dengan semua pihak,” kata Bupati Malang.

Dalam penyusunan RKPD kali ini, Bupati Malang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. “Pertama seluruh perangkat daerah agar menjabarkan visi dan misi Kabupaten Malang, dengan sebaik-baiknya. Kedua, seluruh perangkat daerah agar lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan identifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan di bidangnya. Ketiga, bahwa pada tahun 2024 mendatang, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak,” urainya.

Terakhir, dalam penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan, Bupati Malang berharap agar terobosan-terobosan yang akan dilaksanakan dapat memberikan solusi terhadap beragam keterbatasan. Sehingga, mampu melahirkan perencanaan yang strategis dan tepat sasaran.

Turut hadir Wakil Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan camat se Kabupaten Malang. (pro/gie)

Pelaksanaan launching GWC Situbondo tersebut, ditandai dengan penekanan tombol touch screen oleh Bupati Situbondo bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Dr (HC) Ir H Suharso Monoarfa di Pendopo Kabupaten (Graha Amukti Praja).

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

Menteri PPN dan Kepala Bappenas, dalam sambutannya menerangkan bahwa pihaknya sangat bangga dengan kopi asal Kabupaten Situbondo, yang meraih beragam penghargaan. Bahkan, sudah sampai tingkat dunia.

Menurutnya, ke depan Kabupaten Situbondo diharapkan bisa mengindustrikan kopi ini sedemikian rupa. Yakni, dengan meningkatkan kapasitasnya. Mengingat pengakuan dunia sudah ada, dari penghargaan kopi luwak yang diraihnya.

“Sehingga, bisa tersebar ke seluruh dunia. Kalau saat ini prosesnya masih dilakukan secara kelompok-kelompok. Kalau kelompok ini kan nilai tambahnya masih rendah,” kata Menteri PPN.
Lebih lanjut pria yang juga Kepala Bappenas menyebutkan, bahwa jika kopi didorong secara industri, maka kompleksitasnya akan membesar. Akhirnya, nilai tambahnya bisa dirasakan oleh masyarakat Situbondo.

Bupati Situbondo yang akrab disapa Bung Karna, menuturkan bahwa kopi arabika kayu mas ini merupakan kopi tertua dibanding kopi dari wilayah lainnya.

Ditambahkannya, belum lagi, hasil kopi kayu mas Situbondo baik jenis arabika, robusta dan luwak, telah memperoleh beragam penghargaan karena kualitasnya.

Di antaranya, yakni kopi kayu mas pada tahun 2010 menjadi juara I untuk kopi jenis arabika. kemudian, pernah menjadi juara 1 nasional kopi robusta. Serta pada tahun 2016 pernah menjadi juara dunia kopi luwak arabika.

“Suatu kebahagiaan bagi kami, kopi kayu mas ini bisa dilaunching bersama Pak Menteri,” ungkap Bung Karna.

Bung Karna menerangkan, kopi kayu mas ini telah mendapatkan indikasi geografis. Untuk pengembangan kopi kayumas mencapai 1.500 hektar dan 20 persen di antaranya kopi kayu mas jenis robusta. Sisanya kopi kayu mas arabika.

“Penyebutan Golden Wood Coffe yang bermakna Kayu Mas. Dikandung maksud agar nantinya kopi ini bisa menjadi emas (penopang perekonomian dan kesejahteraan untuk masyarakat, red).

Usai launching GWC Situbondo, Bupati Situbondo bersama Menteri PPN / Kepala Bappenas mengunjungi stand kopi milik sejumlah pelaku usaha kopi kayu mas. (her/sit)

Namun tentunya perlu adanya pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh karena kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian juga perlu ditingkatkan, mengingat pekerjaan bersifat repetitif bakal hilang di masa depan, Pasalnya sektor pertanian memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara serta menampung banyak tenaga kerja.

“Seperti penggunaan Internet of Things (IoT), Artificial Intellegence (AI), Autonomous Robotic, sampai big data analitics, ” Kata Subandi, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

Kegiatan The International Conference on Agricultural and Life Sciences (ICALS) 2019 diselenggarakan Rabu (31/7/2019) puagi oleh Fakultas Pertanian Universitas Jember bekerja sama dengan Islamic Development Bank, Pusat Unggulan Tanaman Industri (PU BioTIn) Universitas Jember, serta Pasca Sarjana Universitas Jember di Gedung Soetardjo Jember.

Menurut hasil studi FAO lanjut Subandi , untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia di tahun 2050 maka produktivitas pertanian harus meningkat menjadi 70 persen, sementara lahan pertanian makin menyusut. Sementara itu diperkirakan 49 persen pekerjan manual di bidang pertanian bakal hilang digantikan mesin, Problema seperti ini juga mulai kita rasakan.

“Oleh karena itu Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan strategi pembangunan pertanian Indonesia guna mencapai Visi Indonesia 2045. Diantaranya dengan membangun pertanian modern, mendidik SDM pertanian yang mumpuni, serta pengembangan industri pengolahan makanan agar mendapatkan nilai tambah, ” ungkapnya.

Untuk itu sambung Subandi, Kementerian PPN/Bappenas mendukung Universitas Jember sebagai perguruan tinggi yang fokus pada bidang pertanian melalui berbagai skema diantaranya bantuan dari Islamic Development Bank guna mewujudkan Universitas Jember yang unggul di bidang bioteknologi pertanian, perkebunan dan kesehatan.

“Harapannya makin banyak hasil-hasil penelitian inovatif yang bisa dihilirkan ke sektor industri,” Subandi.

Sementara itu, Rektor Unej Moh.Hasan mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian pada diversifikasi bahan pangan.

“Sudah saatnya bahan pangan kita yang melimpah dikembangkan lebih serius, sebab selama ini lebih fokus pada padi, jagung dan kedelai yang lahannya semakin lama semakin menyusut. Pengembangan bahan pangan alternatif seperti singkong, sagu, umbi-umbian dan lainnya diharapkan mengurangi ketergantungan kita akan impor gandum yang tidak kita produksi sendiri,” ungkap Moh Hasan. (gik/yud/oso)

Memontum Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo ingin sekali memajukan potensi wilayah wisata dan kesehatan yang layak, oleh karena utu dalam kesempatan adanya Kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama para pejabat Kementrian PPN/ Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro, anggota DPR RI Komisi XI dan pejabat Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo, langsung memaparkan apa yang menjadi program kerjanya.

Kesempatan Kedatangan Menteri PPN/ Kepala Bappenas ke Kota Probolinggo, langsung diterima oleh Habib Hadi Zainal Abidin, Wali Kota dan HM Soufis Subri, Wakil Wali kota juga kepala OPD dan Muspida setempat. Sabtu (16/03/19). Siang, di gedung Puri manggala Bakti

Menteri PPN, Kepala Bappenas saat kanker di Kota Probolinggo Akan Kembangkan Potensi Pembangunan Pelabuhan Dan Kesehatan (Pix)

Dalam kegiatan Kunker tersebut juga di ikuti oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph. D, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM, Direktur Pangan dan Pertanian, Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, M. E. M, Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kurniawan Ariadi, SIP, M. Com, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Parulian Goerge Andreas Silalahi, SE, M. Si, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Di acara tersebut Habib Hadi, dalam Sambutannya menyampaikan agar supaya kerja sama Kota Probolinggo baik di sektor kesehatan, perekonomian, sektor pariwisata dan pengembangan pembangunan, berjalan dengan baik. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, semua akan sia-sia. Dan pemerintah kota Probolinggo juga berharap untuk yang kami rencanakan membangun rumah sakit rujukan di tapal kuda bisa cepat di realisasi.

“Saya berharap peran serta dan kerja sama dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, untuk membangun perkembangan sektor pembangunan di bidang kepariwisataan dan kesehatan, terutama untuk membangun rumah sakit rujukan di tapal kuda” jelas Habib Hadi.

Sementara Faisol Riza, Anggota Komisi DPR RI Komisi XI, juga mengatakan di pidatonya, bahwa harapan Walikota Probolinggo sangat tepat dalam perencanaan pembangunan, pas sekali bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri PPN/ Kepala Bappenas di Pasuruan, Kota Kabupaten Probolinggo, untuk kerjasama ke bapak menteri demi membantu membangun Kota Probolinggo dalam 5 tahun kedepan, dan berharap Kota Probolinggo menjadi Kota penyangga di Tapal kuda selain di kota besar seperti Kota Surabaya dan Malang.