“Penekanan kita ada pada updating, sesegera mungkin harus update data terkait pengadaan. Jadi, akan sudah didok APBD, dan sudah direvisi, maka segera dipublish,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, dirinya mengatakan bahwa jika menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) akan menentukan sesuai atau tidak harga yang ditawarkan. Kedua, berkaitan dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang berkaitan dengan masalah publishing data juga harus diperhatikan.

“Sehingga seluruh masyarakat Kota Malang bisa melihat berapa jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, baru sesegera mungkin kita eksekusi dan dilaksanakan,” sambungnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

Tidak lupa, orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu juga menekankan, bahwa 40 persen paket pengadaan barang dan jasa wajib untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Contoh saja, di sini ada proyek sifatnya tender dan dimenangkan oleh orang luar Kota Malang. Nah, dia akan diminta untuk pembelian barang-barangnya wajib dari Kota Malang. Sehingga, belinya di tukang besi lokal, proses ekonomi kita berjalan, dan perputaran ekonomi basicnya di daerah,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala ULP Kota Malang, Widjadja, menjelaskan bahwa hingga saat ini target 40 persen APBD untuk UMKM sudah terpenuhi. “40 Persen dari APBD untuk belanja barang dan jasa kita itu Rp 1,1 triliun. Dan sampai saat ini sudah 99 persen dari Rp 1,1 triliun yang digunakan untuk pembelajaan UMKM,” bebernya.

Pemenang tender memang diwajibkan berbelanja di UMKM Kota Malang, jika tidak menyanggupi bisa dikenai sanksi. “Ketentuan di awal kalau sudah melaksanakan berarti bisa dan menyanggupi. Kan itu dituangkan di kontrak, kalau tidak memenuhi maka mereka dikenakan blacklist,” terang Widjadja. (mus/sit)

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Drs. HA. Bashori Shanhaji M. Si., mengatakan bahwa proses lelang Mamin untuk Linmas dibawah naungan Satpol PP Kabupaten Situbondo telah memenuhi syarat perundang-undangan. Diantaranya pihak CV harus memiliki sertifikat higenis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo.

“Kita memang sengaja mengundang bagian pengadaan barang dan jasa. Karena seperti yang telah beredar dalam pemberitaan ada Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polda yang turun melakukan penyelidikan di Situbondo,” ujarnya.

Bashori Shanhaji merasa heran padahal dalam proses Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 hingga 2020 tidak pernah menjadi catatan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Padahal selama ini pada pembahasan LKPJ 2018, 2019 dan 2020 tidak menjadi catatan temuan,” tambahnya.

Lebih lanjut legislator PKB membenarkan anggaran pengadaan Mamin Pilgub Jawa Timur tahun 2018 sekitar Rp 1 milyar, akan tetapi yang terpakai di Satpol PP sekitar Rp 400 jutaan. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut kembali ke kas daerah.

Sementara itu Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), Meidi Wendarta, menjelaskan bahwa ia dicecar pertanyaan perihal proses pemilihan penyediaan Mamin Pilgub Jawa Timur tahun 2018. Ia memastikan bahwa proses tender pengadaan sudah sesuai dengan perundang-undangan.

“Saya dapat undangan untuk klarifikasi dari Komisi III perihal pengadaan makan dan minum Pilgub Jawa Timur 2018. Yang ditanyakan ke saya perihal proses pemilihan penyediaan Mamin,” katanya kepada awak media.

Baca Juga : Usai Sidak, Komisi III DPRD Situbondo Rekomendasikan Penutupan Aktivitas Pertambangan

Meidi menegaskan, dalam proses lelang barang dan jasa harga murah yang ditawarkan oleh peserta lelang tidak menjamin peserta menang lelang. Ia menekankan ada tiga tahapan yang menjadi penilaian yang pertama kelengkapan syarat-syarat lelang, kedua barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang terakhir harga barang dan jasa tersebut.

Meidi menegaskan bahwa setelah bagian pengadaan barang dan jasa sudah menentukan pemenang lelang, maka akan dimuat dalam bentuk berita acara hasil pelelangan (BPH) dan diserahkan kembali kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Berikut PPK yang akan memutuskan diterima atau tidaknya rekomendasi Barjas.

“Kita hanya melakukan seleksi kepada peserta lelang, berikutnya akan kita serahkan kepada PPK untuk memutuskannya,” paparnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo diperiksa Polda Jatim. Kuat dugaan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk Linmas pada saat Pilgub Jawa Timur tahun 2018. Pemeriksaan digelar tertutup disalah satu ruangan yang ada di kantor Satpol PP Kabupaten Situbondo. (her/ed2)

Kegiatan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi itu, diharapkan adanya percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa.

Wakil Wali Kota Malang, H Sofyan Edi Jarwoko, yang menjadi keynote speaker dalam kegiatan percepatan tersebut, mengatakan bahwa saat ini terjadi re-focusing karena adanya pandemi Covid-19.

“Konsen mengarah ke pembangunan SDM, penyelesaian masalah pendidikan, kesehatan serta kesejahteran sosial juga ekonomi,” katanya.

Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang menambahkan, agar membantu pemulihan ekonomi pada masa pandemi, proses lelang pengadaan barang dan jasa harus ada percepatan.

“Jika ada pengadaan barang, usahakan produk dalam negeri, apalagi produk UMKM. Dengan begitu, akan semakin menghangatkan perekonomian,” imbuhnya.

Di sisi lain, ujarnya, penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas dalam program Pemerintah Kota Malang di tahun 2021.

Senada dengan yang disampaikan Wawali Kota Malang, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang atau Jasa Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa 40 persen anggaran penyediaan barang dan jasa itu akan disalurkan kepada penyedia barang dan jasa dari sektor UMKM. “Nilainya sekitar Rp 2,5 miliar,” ujarnya.

Ditambahkan, rencana umum pengadaan (RUP) untuk 2020, tender terencana sekitar 128. Sementara realisasi, sekitar 99. “Itu sudah bagus. Apalagi, di tengah kondisi saat ini (Covid-19),” kata Widjaja. (cw1/sit)