Ketua Bawaslu Kota Malang, Arifuddin, menjelaskan bahwa ASN boleh hadir di lokasi kampanye, tetapi tidak diperkenankan mengenakan atribut ASN atau menyuarakan dukungan terhadap Bapaslon. “Boleh mendatangi kampanye, tapi harus melepas atribut ASN. Namun yang paling aman adalah tidak mengikuti kampanye sama sekali. Jika ingin mengetahui visi misi, lebih baik melalui prosesi debat publik,” kata Arifudin, Jumat (30/08/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Arifuddin juga menyoroti potensi kesalahpahaman yang bisa saja terjadi di lapangan. Sehingga, pihaknya mengingatkan agar ASN Kota Malang dapat lebih berhati-hati dalam situasi Pilkada 2024 ini.

“Contoh ada rame-rame di tempat atau ASN tersebut tinggal kemudian kedapatan melihat dan tiba-tiba tertangkap foto oleh tetangganya, nah kemudian dikira mendukung, itu tidak boleh. Sebagai Bawaslu, kami antisipasi hal ini dengan melakukan pengawasan secara akurat,” tambahnya.

Diakhir, Arifuddin juga menekankan bahwa Bawaslu Kota Malang akan menindaklanjuti laporan-laporan terkait ASN yang diduga melanggar aturan kampanye dengan sangat hati-hati.

“Kami akan mengklarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Tidak serta-merta laporan yang masuk langsung kami tindaklanjuti tanpa verifikasi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikan Aries, kegiatan karnaval hingga larut malam bahkan sampai pagi hari dengan menonjolkan hingar bingar sound sistem, sangatlah mengganggu. “Saya minta penyelenggaraan bersih desa hingga penyelenggaraan karnaval sound sistem, untuk memberikan batasan waktu,” kata Pj Wali Kota.

Karena, tambahnya, pemanfaatan sound sistem hingga larut malam atau sampai pagi, akan memunculkan pengaduan di masyarakat. Sehingga, kami bersama Forkopimda, sangat mendukung kegiatan yang sifatnya humanis.

“Saya dan Pak Kapolres sudah menekankan, ayo menggelar acara yang sifatnya lebih humanis dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat, khususnya yang digelar sampai tengah malam,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, tambah Aries, Pemkot Batu juga segera melayangkan surat resmi kepada pemerintah desa/kelurahan se-Kota Batu. Adapun isi surat, yaitu batasan-batasan waktu dalam kegiatan karnaval tidak boleh sampai larut malam.

Baca juga :

“Sebenarnya, boleh-boleh saja menggelar kegiatan syukuran tapi harus melihat situasi dan kondisi masyarakat. Jangan sampai, malah banyak yang terganggu dari pada yang menikmatinya. Terlebih, Kota Batu merupakan kota wisata. Jadi, semua pihak harus saling menghargai antar sesama demi terciptanya lingkungan yang tertib, aman dan nyaman,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (Apel) Kota Batu, Wiweko, dikonfirmasi terpisah mengatakan memang Kota Batu ini tidak sama dengan wilayah lain. Karena, Kota Batu ini penduduknya sangat padat.

“Wilayah di Kota Batu ini, itu sangat padat. Sehingga, seperti pemanfaatan sound sistem, itu optimal ketika dimanfaatkan di kawasan yang luas. Tapi jika digunakan di kawasan Kota Batu, dengan kepadatan yang ada, pastinya akan mengganggu,” jelasnya, Rabu (18/07/2023) tadi.

Untuk itu, tegas Wiweko, ke depan para kepala desa yang belum melaksanakan bersih desa dan akan mengemasnya dengan sound sistem, juga dijadwalkan batasan pemakaian. Sehingga, jangan sampai mengganggu aktivitas lain.

“Memang, sebenarnya karnaval itu utamanya menonjolkan budaya lokal yang tujuannya juga mengangkat kunjungan wisatawan. Untuk itu, ke depan bagi semua kepala desa untuk membatasi waktu penyelenggaraan karnaval apalagi penggunaan sound sistem yang ukuran besar,” paparnya. (put/sit)