Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pembatasan tersebut bahkan telah lebih dahulu disiapkan melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota, sebelum muncul wacana regulasi serupa dari pemerintah pusat. “Saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat surat edaran pembatasan gadget sampai usia 16 tahun. Jadi Kota Malang sebenarnya sudah mendahului,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (03/04/2026) tadi.

Kebijakan itu, menurutnya menyasar seluruh peserta didik di Kota Malang, khususnya jenjang SMP yang berada di bawah kewenangan Disdikbud Kota Malang. Melalui aturan tersebut, siswa diharapkan tidak menggunakan media sosial sebelum memasuki usia 16 tahun.

Baca juga :

“Penggunaan gadget tanpa pendampingan pada usia remaja awal berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan sosial hingga paparan konten yang belum layak dikonsumsi anak,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa anak di bawah usia 16 tahun masih berada dalam fase transisi perkembangan, sehingga belum memiliki kemampuan penyaringan informasi yang matang. “Mereka belum bisa sepenuhnya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu perlu ada pembatasan sekaligus pendampingan,” tuturnya.

Kebijakan tersebut, menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, namun juga membutuhkan keterlibatan aktif orang tua. Dalam hal ini, Pemkot Malang akan melakukan sosialisasi secara bertahap agar orang tua memahami risiko penggunaan media sosial sejak dini.

“Kuncinya ada di orang tua. Mindset ini harus diubah pelan-pelan supaya anak-anak mendapat perlindungan yang tepat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan bahwa selama Ramadan aktivitas belajar di sekolah dibatasi dan wajib berakhir paling lambat pukul 12.30 WIB. “Selama Ramadan, kegiatan pembelajaran di sekolah maksimal selesai pukul 12.30 WIB,” ucap Suwarjana, Kamis (19/02/2026) tadi.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pada 18 hingga 20 Februari 2026, pembelajaran para siswa dilakukan secara mandiri di rumah, tempat ibadah, atau lingkungan masyarakat sesuai penugasan sekolah. Kemudian, aktivitas KBM kembali dilaksanakan secara tatap muka di sekolah masing-masing pada 23 Februari hingga 13 Maret 2026.

Baca juga :

“Kemudian pada 16 sampai 27 Maret 2026 libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan kegiatan pembelajaran di sekolah dimulai kembali pada 30 Maret 2026, setelah libur Lebaran,” katanya.

Selain itu, sekolah juga didorong menggelar Pondok Ramadan sebagai bagian dari pembinaan karakter dan spiritual peserta didik. Kegiatan tersebut, bertujuan meningkatkan iman dan takwa, pendalaman praktik keagamaan, serta pembentukan akhlak siswa selama Bulan Suci Ramadan.

“Pelaksanaan dan waktu kegiatan Pondok Ramadan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Namun sekolah wajib menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Disdikbud Kota Malang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” tuturnya. (rsy/sit)

Dalam edaran yang ditetapkan pada 13 Februari 2026 dan ditandatangi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, itu menekankan penggunaan alat musik tradisional untuk aktivitas patrol sahur dengan volume suara yang wajar. Untuk penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, pengelola diminta tetap mematuhi pedoman dari Menteri Agama.

“Masyarakat yang ingin mengadakan takbir keliling dengan memanfaatkan jalan raya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Malang,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (18/02/2026) tadi.

Poin lainnya, yaitu juga dilarang keras menggunakan petasan demi keamanan lingkungan. Guna memastikan aturan tersebut berjalan efektif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Baca juga :

“Termasuk juga seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Ketua RT/RW hingga pengelola tempat ibadah, diharapkan melaksanakan instruksi itu dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Kemudian, untuk tempat hiburan dilakukan penutupan total. Sementara jenis usaha yang wajib tutup selama Bulan Suci, mulai dari diskotik, pub, bar, karaoke hingga klub malam. Selain itu, juga termasuk panti pijat dan spa serta fasilitas serupa yang berada di dalam hotel.

“Namun, untuk panti pijat tuna netra, refleksi, serta spa khusus wanita tetap diperbolehkan buka seperti biasa. Sementara itu, operasional rumah biliar dibatasi mulai pukul 20.00 WIB hingga 02.00 WIB,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemkot Malang juga mengatur ketat pedagang takjil agar tidak mengganggu ketertiban umum. Penjual dilarang menggunakan badan jalan, taman atau fasilitas umum tanpa izin keramaian dari kepolisian. Selain itu, penyelenggara wajib menjamin keamanan pangan serta menyediakan tempat sampah dan parkir.

“Untuk sistem pelayanan drive thru pasar takjil, dilarang guna menghindari kemacetan. Restoran, warung makan dan pedagang kaki lima yang buka pada siang hari, wajib memasang tirai penutup agar aktivitas makan-minum tidak terlihat langsung dari luar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa forum lalu lintas langsung melakukan langkah cepat tidak lama setelah kejadian jalan ambrol. Penguatan keputusan dilakukan dalam rapat mendadak, Senin (24/11/2025) tadi.

“Forum lalu lintas tadi malam melakukan langkah cepat. Pagi ini kita rapat mendadak untuk memastikan layanan bagi masyarakat saat menggunakan badan jalan,” ujar Jaya-sapaannya.

Sebagai langkah awal, ujarnya, Dishub Kota Malang akan mempersempit badan jalan di atas jembatan. Jika sebelumnya tiap jalur kendaraan menggunakan dua ruas, kini hanya satu ruas yang dibuka perarah.

“Yang bisa kita lakukan sementara adalah mempersempit badan jalan. Dari Utara ke Selatan, maupun sebaliknya. Jika sebelumnya dua ruas, sekarang khusus di jembatan masing-masing satu ruas,” katanya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Dishub Kota Malang juga memberlakukan pembatasan kendaraan bertonase besar. Itu dilakukan, guna mencegah beban tambahan di area yang terdampak.

“Pembatasan kendaraan besar harus kita lakukan mulai sekarang. Kita koordinasi dengan Balau Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Dishub Provinsi. Kendaraan berat kita batasi sejak Bululawang dan akses jalan tol. Kalau keluar, jangan di Pakis atau Singosari, silakan keluar lewat Madyopuro,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya Jalan Gatot Subroto yang melintas di atas Jembatan Embong Brantas berstatus jalan nasional dan merupakan jalur utama. Karena itu, penutupan total berpotensi menimbulkan masalah besar.

“Kalau ditutup, risikonya kepadatan sangat signifikan. Di timur ada Ki Ageng Gribig sampai Mayjend Sungkono, di barat ada Klayatan sampai Sukun. Kalau semua dialihkan ke sana bebannya berat,” katanya.

Untuk mengurangi dampak kemacetan, Dishub Kota Malang tentunya juga mengerahkan petugas lapangan dan berkoordinasi dengan kepolisian, serta instansi perhubungan di tingkat provinsi dan nasional. Dalam hal ini Jaya juga meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Kami mohon seluruh pengguna jalan untuk bersabar. Kami sudah melibatkan kepolisian, Dishub provinsi, maupun nasional untuk pengaturan di lapangan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

“Kami imbau untuk masyarakat dan pengelola hotel, kafe, mal dan seluruh tempat pelaksanaan perayaan valentine malam ini, untuk dibatasi pada pukul 23.00 WIB. Mengingat, besok ada peningkatan partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tegas Buher.

Apabila nantinya imbauan tersebut tidak dilakukan dan tetap tidak diindahkan, tambahnya, maka Polresta Malang Kota akan membubarkan secara tegas. Termasuk, kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

Baca juga:

“Setelah tanggal 14 dan setelah mereka datang ke TPS, mau melaksanakan pesta valentine, maka disilahkan. Tapi kita berharap, partisipasi masyarakat untuk membantu penyelenggaraan Pemilu 2024 besok, dapat terpenuhi secara baik,” ucapnya.

Di samping itu, ujar pria dengan pangkat tiga Melati di pundak itu, pada malam hari nanti juga akan dilakukan pengecekan terkait persiapan masing-masing TPS yang ada di Kota Malang, dalam menyambut pelaksanaan pencoblosan Rabu besok. Nantinya, itu akan dilakukan bersama dengan jajaran Forkopimda Kota Malang.

“Nanti malam kita bersama Pak Wali Kota, Pak Dandim dan seluruh Forkopimda, akan melakukan pengecekan langsung kepada TPS, kelurahan. Termasuk nanti kotak suara dan surat suara yang ada di PPK,” imbuh Buher. (rsy/sit)

Mazir menuturkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di berlakukan pemerintah, Pengadilan Agama kelas IA melakukan pembatasan pengajuan perkara perceraian, guna menghindari kerumunan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Dalam masa pandemi Covid-19 dan PPKM, kami membatasi dan hanya menerima sepuluh pengajuan perkara setiap harinya, kalaupun ada, tidak sampai lima belas, itupun bagi rumah yang jauh,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mazir menjelaskan, Pada awal PPKM, angka perceraian di Lamongan sempat melambung tinggi. Tetapi, bersama menurunnya pandemi covid-19, angka perceraian di PA Lamongan juga turut menurun walaupun tidak signifikan.

“Saat ini PA Lamongan sudah mulai normal. melakukan sidang dengan 9 orang per ruangan dan ada tiga ruangan setiap harinya,” ungkapnya.

Sedangkan, Ia menyebutkan angka perceraian terakhir masuk ke PA Lamongan per Agustus 2021 sebanyak 1.600 perkara. 

“Adapun faktor penyebab perceraian, dari hasil data yang masuk, di antaranya dipicu perekonomian, pertengkaran dan datangnya pihak ketiga,” bebernya. Selain itu, Mazir menyebutkan, bahwa ada sepuluh data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk di PA Lamongan terkait perkara perceraian, pada Juli 2021 kemarin di antaranya enam PNS sudah melakukan putusan, sedangkan empat masih dalam proses. (zud/zen/ed2)