Sebagai direktur BWR selama kurang lebih empat tahun tersebut, Bagyo juga menyampaikan, bahwa dalam kurun waktu dirinya di BWR, telah melaporkan laba perusahaan sebesar Rp 685.5 juta.

Bagyo sendiri, sekaligus menanggalkan jabatannya sebagai direktur definitif di tanggal tersebut. Saat ini, dirinya menjabat dengan status pelaksana tugas (Plt) hingga empat bulan ke depan.

“Laporan itu sudah sesuai aturan. Satu bulan setelah masa jabatan berakhir, kami menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Saat ini masih diaudit. Setelah diaudit itulah, kami tembuskan ke pihak-pihak, termasuk DPRD,” papar Bagyo.

Sepeninggal Bagyo, kini PT BWR belum memiliki direktur definitif. Pemkot Batu tengah menyusun panitia penyelenggara untuk menyeleksi dan mencari direktur yang baru. Sedangkan Bagyo, rupanya tidak tertarik untuk kembali ke jabatannya di BWR.

“Sudah tidak ingin mencalonkan lagi. Perubahan di Batu sangat cepat, butuh anak muda. Menurut saya, lebih baik regenerasi,” ungkapnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, menyampaikan meskipun selama ini kabar tentang BWR kurang menggembirakan, dan saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) terkait BWR dari Pemkot Batu. Sebagai pengawas, DPRD akan meminta salinan pertanggung jawaban BWR itu, dalam waktu dekat.

Baca Juga: Masyarakat Batu Yang Mampu dan Profesional Bisa Mendaftar Direktur BWR

“Kami ikut proses penetapan persetujuan modal, alangkah baiknya harus diberi laporan,” jelasnya.

Nurochman juga meminta hasil laporan pertanggung jawaban tersebut, dari Pemkot Batu. DPRD juga perlu menanyakan perkembangan dari hasil penyertaan modal senilai Rp 7 miliar. Baik laba hingga operasional tiap tahunnya.

“Kemana larinya, kami tidak tahu. Namun pada prinsipnya mereka punya audit internal. Hasil audit akhir periode itu harus disertakan dalam lampiran karena semua pertanggung jawaban penyertaan modal dari APBD wajib disampaikan terbuka,” tegasnya.

Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, pun menambahkan agar eksekutif tidak terburu-buru dalam membentuk panitia seleksi (Pansel) pendaftaran kepengurusan BWR. Sebelum, laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangannya selesai.

Menurut Heli, saat masa jabatan Direktur BWR sudah berakhir, seharusnya sudah melaporkan laporan keuangannya.

“Kita belum menerima dari hasil Rapar Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti apa selama perjalanannya periode BWR yang sekarang. Karena masa jabatan kini sudah rampung, jadi terkait laporan keuangannya seperti apa,” ujarnya bertanya. (bir/sit)

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Santi Restuningsasi, mengatakan bahwa sambil menunggu pansel maksimal 4 bulan, jabatan lama masih melekat. Masa bakti Direktur BWR sendiri, sebenarnya sudah rampung per tanggal 18 Januari kemarin. “Kemudian, nantinya harus dipanselkan untuk periode berikutnya,” ujarnya.

Akan tetapi, dirinya mengaku, belum melaksanakan dengan bagian SOTK (Susunan Organisasi dan Tatanan Kerja). Jadi menurutnya, belum siap untuk pansel.

“Terkait RUPS kemarin menyelesaikan dulu laporan pertanggungjawaban Ketua untuk periode yang kemarin. Kemudian untuk pergantian komisaris dari Pak Arief As Siddiq ke Pak Aris Setiawan, Kadis LH,” tambahnya.

Saat disinggung pendaftaran terkait kriteria untuk menjadi Direktur BWR mendatang, Santi mengatakan, jika semua masyarakat Batu yang mau dan mampu serta profesional dalam bidang usaha BUMD, kriteria tersebut dipersilahkan untuk mendaftar.

“Persyaratannya yang kemarin disampaikan pemegang saham, adalah yang profesional dan berkompeten di dalam BUMD yang mau dan yang mampu untuk melaksanakan,” terangnya.
Selain itu, hasil dari audit penyertaan modal BWR ada peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Usaha yang dikembangkan BWR pada periode ini juga sudah ada keuntungannya,” ujarnya.
Sedangkan besaran keuntungannya, dia mengaku tidak hafal. Namun yang pasti, kata dia, keuntungannya sudah dimasukkan pada kas daerah (Kasda). (cw2/ed2)

” Kunjungan komisi B di kantor BWR, menanyakan terkait penyertaan modal yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Batu dengan jumlah total Rp 7 miliar,” Masih menurut Kaji Nanang, sapaan akrabnya bahwa penyertaan modal tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan.

” Pada tahun 2016 silam sebesar Rp 3 miliar. Ditahun berikutnya 2017 sebesar Rp 3 miliar dan ditahun yang sama ditambah lagi melalui dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK ) senilai Rp 1miliar, jadi total anggaran semuanya terhitung sejak tahun 2016 sampai 2017 sebesar Rp 7 miliar,”

Dengan penyertaan modal yang tergolong besar tersebut, komisi B menganggap hasilnya masih minim sekali. Karena keuntungannya ada yang Rp 36 juta, dan ada pula yang senilai Rp 61 juta serta tahun 2019 sebesar Rp 75 juta. Dengan begitu, komisi B mendorong agar PT BWR bisa meningkatkan kinerjanya dan labanya juga bisa ditingkatkan lagi.

Di waktu yang sama, Sekertaris Komisi B Fahmi Alkatiri berharap PT BWR agar segera melakukan percepatan usahanya.

” Karena sampai saat ini belum ada gebrakan yang kelihatan. Jadi ini semua memang perlu, Dirutnya harus banyak diskusi dengan para ahli,” katanya.

Meski begitu, politisi dari partai Nasdem ini mengaku bukan berarti Dirut PT BWR tidak ahli. Tapi menurutnya, ia memang harus banyak belajar dari para ahli.

” Bagaimana yang namanya BWR ini bisa mencapai target labanya disetiap tahunnya meningkat. Dan tidak hanya seperti ini saja,” katanya. Selain itu, menurut dia, keberadaan BUMD PT BWR tersebut, harus bisa merekrut tenaga kerja dari masyarakat Batu yang lebih banyak. Itu semua yang menjadi keinginan masyarakat Kotu Batu.

” BWR harus banyak berinovasi dan jeli membaca peluang usaha. Ini perlu desain yang baru dan ada suatu perubahan. Kalau tidak segera dimulai hari ini, kapan lagi ? Supaya semakin hari bertambah meningkat hasil labanya dan bisa menambah PAD,”

Sementara itu, Dirut PT BWR Bagyo Prasasti saat ditemui memontum. Com mengatakan senang dengan kedatangan komisi B.

“Menurut kami, ini hal yang positif bagi BUMD ini, karena komisi B merupakan mitra kerja dari BWR, memang kita akui laba kita masih minim, tetapi kita sudah bisa menambah PAD, tadi juga ada masukan dari komisi B agar kerjasama kita dengan pemkot Batu juga ditingkatkan, misalkan bidang percetakan, serta logistik yang lain,”

disamping itu Bagyo menjelaskan pula ada usaha bengkel motor dan sementara ini ada dua SKPD yang sudah ada kerjasama dalam perawatan armadanya, ” Ya,,! kalau bisa seluruh SKPD perawatannya ke kita, jadi khan bisa tambah PAD nya, terus lagi kebutuhan percetakan, tiket perjalanan Dinas dan lain-lain, ”

Sedangkan terkait Kendala, menurut Bagyo, pertama karena penyertaan modal nya itu secara tidak langsung. Melainkan dalam penggelontor anggarannya secara bertahap. ” Seandainya itu langsung tentu ada , kemudahan tersendiri untuk menyusun rencana kerjanya,” pungkasnya. (bir/yan)

Bagyo juga menjelaskan bahwa laporan keuangan sudah dibuat. Sebelumnya, kata Bagyo, sudah dilakukan audit oleh auditor independen dan melaporkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau laporan itu saya tidak tahu, tapi kalau modal semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya sudah ada laporan keuangan dan sudah diaudit,” ujar Bagyo, Senin (19/8/2019).

Kata Bagyo, selama ini tidak ada masalah dari hasil audit. Katanya, setiap tahun prosedur itu telah dilakukan.

“Tiap tahun begitu dan tidak ada masalah. Jadi saya tidak tahu yang dipermasalahkan itu yang mana? Menurut saya tidak ada data itu (yang melapor, Red)” paparnya.

Baca : Kejaksaan Kota Batu Bentuk Tim Khusus Dalami Penyertaan Modal PT BWR

Dijelaskannya, penyertaan modal yang didapat sejak 2017 telah dipergunakan hingga tahun ini. Laporannya pun telah dibuat. Bahkan ditegaskan Bagyo, BWR dalam dua tahun terakhir telah menyetorkan laba senilai Rp 310 juta.

“Artinya perjalanan BWR ini baik-baik saja. Kami harapannya di tahun mendatang terus meningkat. Menurut saya ini tidak ada masalah. Saya juga tidak tahu masalahnya apa, saya tetap fokus kerja,” tegasnya.

Bagyo pun terbuka jika Kejari Batu ingin menggali informasi di BWR. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Bagyo.

Baca Juga : Jaksa Bidik Batu Wisata Resource, Dirut Bantah Ada Masalah Laporan Keuangan

Saat ini, BWR telah mengembangkan sejumlah unit kerja seperti jasa sewa mini trail, paket pariwisata bersepeda hingga menjualkan produk UMKM dan hasil pertanian petani Batu lewat online.

“Bahkan tahun lalu mendapatkan penghrgaan dari Pemprov Jatim terkait inovasi teknologi yang dianggap mampu memasarkan produk petani dan UMKM di Kota Batu,” ungkapnya. (bir/yan)

Hal ini, disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Kota Batu untuk segera membentuk tim khusus (Timsus) guna menyelidiki penggunaan anggaran PT BWR itu.

“Awalnya yang kita lakukan adalah pulbaket sehubungan dengan penyertaan modal di PT BWR, untuk tindak lanjutnya tetap, saya harus menunggu perintah dari pimpinan,” kata Kasi Pidsus Kejari Kota Batu, Hendra Hidayat, Senin (19/8/2019) saat ditemui di ruang kerjanya.

Sedangkan, menurut Hendra, pihaknya membuat telaah yang segera mungkin disampaikan kepada pimpinannya. Sementara, untuk timsus yang dibentuk itu terdiri dari internal pidsus diantaranya jaksa-jaksa yang ada di Pidsus Kejari Kota Batu.

Lanjut dia, bahwa ini nanti akan dikumpulkan semua. Oleh karena itu, untuk saat ini belum bisa diambil kesimpulannya.

“Kita lihat dulu, dan kita kumpulkan data dulu. Kita minta beberapa keterangan, kalau kita anggap sudah cukup, baru kita bisa simpulkan, dan prosesnya masih panjang,”

Dengan demikian, ditegaskan olehnya, pihak terkait atas permasalahan PT BWR tidak akan dipanggil sebelum ada surat perintah, dan itu harus dikoordinasikan dulu kepada pimpinan.

Disinggung terkait fokus penyelidikan nantinya, menurut dia, akan mengarah di penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar yang didapat PT BWR pada anggaran tahun 2017.

“Sebelumnya, peristiwa di PT BWR kan sudah ada, dan tersangkanya sudah putus untuk disidangkan,” tandas Hendra.

Informasi dari masyarakat yang diperoleh, dijelaskannya kembali, bahwa kepengurusan PT BWR yang baru ini mengalami peristiwa yang sama dengan kepengurusan yang lama. Artinya, dengan penyertaan modal yang diperoleh belum ada pertanggungjawaban yang komprehensif.

“Pemda juga harus menyampaikan pertanggungjawabannya, bahwa mereka juga di dalam penggunaan anggaran ada penyertaan modal di BUMD. Dalam hal ini adalah PT BWR yang juga harus bertanggungjawab kepada pihak Pemda,” ujar Hendra.

“Nanti kita akan panggil beberapa pihak, kalau saat itu dikonsultasikan dengan dewan, paling tidak dari dewan, kita juga harus tahu apa rencana bisnisnya. Benar nggak sih sudah diserahkan rencana bisnisnya. Kita pingin tahu, dan ini nanti kita pelajari,” imbuh dia.

Baca : Jaksa Bidik Batu Wisata Resource, Dirut Bantah Ada Masalah Laporan Keuangan

Untuk itu, kembali Hendra menegaskan, bahwa pihaknya serius melakukan penyelidikan ini, karena berhubungan dengan penggunaan uang negara. Dengan melakukan bedah kontrak, untuk mengetahui adanya penyimpangan atau tidak.

“Pastinya, kita sudah mengantongi banyak informasi untuk melakukan pulbaket yang selanjutnya menjadi bahan penyelidikan. Kita akan kroscek semua, baik tempat usaha maupun aset milik PT BWR, darimana asal usulnya,” pungkas dia.

Seperti diketahui, PT BWR pernah mendapatkan pencairan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang sumbernya dari APBD tahun 2017. Ironinya, beberapa pihak mempertanyakan kinerja BUMD ini yang dianggap belum menampakkan progresnya. (bir/yan)

Menurut Bagyo, laporan keuangan sudah jelas dan prosedural, ada beberapa tahapan pemeriksaan, mulai auditor independen kemudian diserahkan dan diverifikasi kembali oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

” Sejauh ini klir tidak ada masalah apa-apa. Laporan keuangan BUMD itu merupakan bagian dari keseluruhan laporan keuangan pemkot,” terang mantan Ketua KPU Kota Batu ini, Sabtu (17/8/2019).

” Kalau laporan keuangan BUMD bermasalah tidak mungkin dong laporan keuangan Pemkot Batu bisa berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” sambungnya.

Sebelumnya, banyak beberapa pihak yang mempertanyakan kinerja BWR, padahal pemkot sudah mengucurkan anggaran investasi mencapai total Rp 10,5 miliar. Tujuannya, BUMD ini bisa berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini PT BWR telah memiliki berbagai unit program usaha, khususnya di bidang pertanian dan jasa kepariwisataan seperti Pak Tani, dan agrosegar.com serta lainnya. Beberapa pemberdayaan masyarakat juga kurang tersentuh.

Ini membuktikan PT BWR belum maksimal melaksanakan visi sebuah BUMD. BWR harus bisa mengangkat pemberdayaan ekonomi dan mewarnai Kota Batu.

Menindaklanjuti masalah itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batu, Hendra Hidayat bakal membentuk tim khusus (timsus) mendalami laporan warga dan berita dari media massa penggunaan anggaran permodalan BWR yang berasal dari APBD Pemkot Batu. Harapannya, kejari ingin mengetahui sejauh mana tata kelola serta untuk apa saja anggaran tersebut dipergunakan.

” Sudah sesuaikah, karena ada laporan dari masyarakat serta berita dari media massa. Kan modal BWR berasal dari uang negara,” tutupnya. (bir/yan)