Memontum Lamongan – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Bawaslukab) Lamongan melakukan peninjauan langsung ke tempat penyimpanan logistik Pemilu 2019 yakni di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan untuk memastikan ketersedian dan keamanan logistik. “Ini untuk memastikan logistik aman sampai pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang,” kata Miftahul Badar, Ketua Bawaslukab Lamongan, Kamis (20/12/2018).

Badar menyebut logistik yang telah tersedia diantaranya berasal dari KPU RI dan Pengadaan KPU Lamongan dalam keadaan layak dan baik. “Dari RI diantaranya kotak suara, bilik, dan tinta. Sedangkan Pengadaan KPU Lamongan diantaranya ID card saksi, ID card KPPS, Alas coblos, Stiker kotak, dan ATK terdiri dari bolpoin, spidol, karet, dan lem,” ucapnya.

Ia pun meminta agar KPU Lamongan terus melakukan pengawasan pada semua logistik yang telah tersedia terutama kotak suara berbahan karton. “Kami meminta KPU Kabupaten Lamongan untuk awasi logistik, diantaranya kotak suara berbahan karton agar benar-benar dijaga,” kata Badar.

Seperti diketahui, kotak suara berbahan karton menjadi polemik di kalangan masyarakat, berkenaan dengan sifatnya yang mudah terbakar dan basah. Untuk memastikan ketersedian dan keamanan logistik Pemilu 2019 ini, pihaknya juga telah bekoordinasi dengan seluruh jajaran Panwascam dan PPK agar melakukan pengawasan pada saat pendistribusian nanti baik segi kualitas maupun kuantitasnya. “Panwascam telah kami perintahkan untuk awasi pendistribusian logistik untuk Pemilu 2019 mendatang,” jelasnya.

Di sisi lain, Dewi Maslahatul Ummah, Komisioner KPU Lamongan, Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, menyebut sejumlah logistik memang sudah tersedia dan disimpan di gudang KPU Lamongan. “Diantaranya kotak suara sebanyak 22.500, bilik dari kardus 4000, karena bilik masih menggunakan bilik dari aluminium sebagian, Alat coblos 4 x 4500 dan ATK sejumlah TPS,” kata Dewi.

Ia pun menyebut logistik tersebut akan didistribusikan pada saat menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. “Akan didistribusikan pada bulan Maret 2019,” pungkasnya. (ifa/ono)

“Posko pengaduan di Tingkat Kabupaten 1, Tingkat Kecamatan 27, Tingkat Desa 474 semua jenjang bikin,” kata Ketua Bawaslukab Lamongan Miftahul Badar, Senin (1/10/2018). Dikatakan Badar, didirikannya posko tersebut sebagai upaya dari Bawaslukab Lamongan untuk mengajak dan memberikan fasilitasi bagi masyarakat dalam menjaga hak pilih, dengan cara meneliti dan memperbaiki daftar pemilih.

“Sehingga masyarakat dapat pro aktif peduli, meneliti dan memperbaiki daftar pemilih,” ucapnya.

Tak hanya itu, Badar juga menghimbau kepada masyarakat jika ada yang menemukan persoalan dalam daftar pemilih, agar segera diadukan ke posko pengaduan yang telah didirikan tersebut.

“Dengan begitu diharapkan Daftar pemilih bisa baik. Semua pemilih yang memenuhi syarat sudah betul-betul masuk daftar pemilih dan semua pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak ada lagi di daftar pemili,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)

“Terdapat 1.166 data potensi kegandaan DPT, 87 NKK invalid, dan 339 NIK invalid,” kata Ketua Bawaskab Lamongan, Miftahul Badar, Selasa (11/9/2018). Dalam Rapat Kordinasi yang juga dihadiri oleh perwakilan Partai Politik se-Kabupaten Lamongan, Kesbangpol dan Disdukcapil Kabupaten Lamongan ini, Badar menyebutkan pentingnya melakukan pencermatan dan penyempurnaan DPT di Kabupaten Lamongan.

“Karena masih ditemukan kegandaan dan data NIK, NKK, dan nama invalid, Bawaslu menerbitkan Rekomendasi agar dilakukan pencermatan dan perbaikan DPT Pemilu 2019,” ucapnya. Tak hanya itu, Badar juga mengatakan agar KPU Lamongan memperhatikan terkait rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

“Yang juga perlu menjadi perhatian KPU dalam menentukan jumlah DPT nantinya adalah jangan sampai nama ikut angka,” tegas Badar. Menurut Badar idealnya dalam menentukan DPT yakni angka ikut nama.

“Artinya, jangan sampai karena jumlah DPT-nya sudah ditetapkan, kemudian nama-nama by name by address-nya memaksakan ikut angka yang telah ditetapkan tersebut, sehingga men-TMS-kan yang MS atau sebaliknya men-MS-kan yang TMS,” terangnya.

Di sisi lain, Ketua KPU Lamongan, Imam Ghozali, menegaskan bahwa pihaknya sudah melaksanakan instruksi KPU RI tentang pencermatan dan penyempurnaan DPT Pemilu 2019. “Kami sudah memerintahkan jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa untuk segera melakukan pencermatan dan penyempurnaan DPT,” katanya.

Yakni, tambah Ghoizali dengan melakukan faktualisasi data potensi kegandaan dan invalid dari Sistem Data Pemilih (Sidalih) dan dari masukan Partai Politik. “Termasuk hari ini nanti kami juga langsung akan meneruskan data potensi kegandaan dan invalid yang disampaikan sahabat Bawaslu kepada kami,” tuturnya. (ifa/zen/yan)