Salah satunya dengan bersilaturahmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember yang di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, setelah sebelumya, bersilatuhrohmi ke partai -partai politik dan perangkat Pemiliha kepala daerah lainya.

Dalam kunjungan tersebut Dandim yang akrab dengan Sapaan La Ode ini, menjelang Pilkada menyerukan serta mengajak semua elemen untuk bersama sama menjaga keamanan, kedamaian dan kekondusifan kabupaten Jember serta jangan mudah terprovokasi.

“Kita perlu peran dari semua elemen masyarakat untuk mewujudkan Jember yang aman dan kondusif tersebut, sehingga, saya berupaya bersilaturahim dengan semua elemen masyarakat, baik kalangan partai politik, para ulama, para tokoh masyarakat,” ujar La ode, Selasa (18/2/2020) di kantor Bawaslu usai acara Silatuhrohmi.

Senada, Ketua Bawaslu Jember Imam Tabrani mengajak semua untuk melaksanakan bidang tugas masing-masing dengan baik sesuai dengan Tupoksinya, sehingga Pemilihan kepala daerah di kabuapten Jember dapat berjalan secara tertib demokratis dan kondusif.

“Karena ini memang bukan hanya tugas aparat keamanan saja, namun perlu sinergitas semua pihak, perlu peran bersama dari masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua, termasuk Bawaslu Jember, ” terangnya. (gik/yud/oso)

Desa pengawasan adalah desa dengan seluruh masyarakatnya siap mengawal pemilihan umum yang bersih, menolak politik uang serta ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.

Kepala Desa Curahlele, Abdul Hamid mengatakan, desanya ditunjuk sebagai desa pengawasan tujuannya agar setiap momentum pemilu masyarakatnya sadar bagaimana tentang peraturan-peraturan untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap segala hal pelanggaran pemilu.

“Untuk itu, karena kita sudah ketempatan atau terpilih sebagai Desa Sadar Pengawasan, bagaimana komitmen kita, tentunya saya pribadi mengajak masyarakat Curahlele tanpa terkecuali untuk mensukseskan setiap pesta demokrasi,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, Dwi Endah Setyowati menjelaskan, desa pengawasan merupakan desa yang masyarakatnya memiliki karakter kokoh, kuat dan memahami demokrasi, mereka sadar hak pilih dan siap mensukseskan pemilu baik tingkat desa, kabupaten, pileg sampai dengan pilpres.

“Di UU Kita ada 3 penyelenggara yakni DKPP, Bawaslu dan KPU. Saya hadir untuk mengajak menjadi desa pengawasan pada momen pemilu utamanya Pilkada yang akan datang,” terang Endah.

Kata Endah, hak pilih warga Jember sampai 1,8 juta, sementara penyelenggarannya hanya 3 orang, 2 di tingkat kecamatan dan 1 di tingkat desa, bila tidak mengajak masyarakat maka penyelenggara akan kewalahan.

Jadi, sambung Endah, apabila menemukan pelanggaran pemilu. Nantinya, bisa dilaporkan ke panwasnya yang ada di desa masing-masing, Pemilu itu milik masyarakat semuanya, pesta demokrasi merupakan pestanya rakyat, oleh karenanya harus berjalan secara adil dengan partisipasi masyarakat.

“Warga masyarakat paham hak dan tanggung jawabnya, dan siap untuk mensukseskan pemilu, desa pengawasan dimana warganya menolak politik uang. Pilihan adalah hak masing-masing pribadi. Tidak boleh mencoblos karena dipengaruhi orang lain atau janji palsu. Mereka memilih sesuai dengan hati nurani,” imbuhnya.

Menurut Endah, negara itu akan baik bila masyarakatnya baik dan pemudanya baik, tentunya dimulai dengan komunikasi dan sosialisasi, masyarakat paham dengan pemilu yang bersih dan bermartabat. Masyarakat juga siap mengawal pemilu agar jauh dari politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya.

“Memulainya ya kita bisa melahirkan pemimpin yang baik dengan menggunakan hak pilih kita serta berpartisipasi melakukan pengawasan agar pemilu berjalan dengan baik,” ungkap Endah.

Endah menerangkan, salah satu target Desa Sadar Pengawasan ini adalah mengantisipasi politik uang, antisipasi banyaknya berita tidak benar atau hoax. Supaya berhasil, masyarakat harus komitmen untuk memelihara demokrasi.

“Dengan difasilitasi oleh pemerintah, bisa pemerintah desa. Selain itu, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Endah juga menyerukan supaya tidak golput. Sehingga, ke depan pastisipasi masyarakat tinggi. Pastinya, dapat melahirkan pemimpin yang pro rakyat.

“Rugi bila tidak menggunakan haknya,” tegas Endah.

Masyarakat di desa tersebut, kemudian berkumpul bersama mengucapkan pakta integritas desa pengawasan. Secara simbolis ditandai dengan pemberian plakat tanda desa pengawasan diresmikan. (Kj1/Yud/oso)

“Jumlah anggaran yang disepakati sebesar Rp 82 miliar merupakan hasil dari pembahasan KPU dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Kabupaten Jember,” kata Ketua KPU Kabupaten Jember, M.Syai’in.

Syai’in mengatakan, sebagai Ketua KPU dirinya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Jember beserta jajaran TAPD. Selain itu kepada sejumlah pihak yang telah bekerja keras sehingga penandatanganan NPHD terselesaikan secara tuntas.

“Honor penyelenggara pilkada yang paling besar itu tenaga ad hoc, kalau untuk kotak suara secukupnya saja. Itu untuk tingkat Kecamatan, Desa dan TPS, di sana 43 dan 47 TPS. Kalau dibandingkan Pilkada sebelumnya ini ada peningkatan sedikit terkait dengan logistik,” terangnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka mengatakan, sejumlah catatan terkait pelaksanaan pemilu, bagaimana untuk Pilkada Jember 2020 itu ada yang naik. Anggarannya naik daripada sebelumnya.

“Untuk Bawaslu anggaran yang pasti itu Rp 22,9 miliar. Ini ada kenaikan dari pilkada sebelumnya, yang terbesar itu honor panitia adhoc, PPL dan TPS,” jelas ketua Bawaslu Jember yang akrab di sapa Thobroni ini.

Menurutnya, salah satu alasan adanya perubahan NPHD, misalnya karena hal itu disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran, kemudian juga APBD Jember. Namun, sebelum ada pelaksanaan penandatangan NPHD, sempat dilaksanakan diskusi pembahasan hal tersebut antara pihak dengan TAPD.

“Pengajuan kami itu Rp 30 miliar, kami membahas dengan TAPD yang kemudian disesuaikan dengan aturan APBD,” pungkasnya. (Kj 1/Yud/oso)

Devi mengatakan, Ada 4 focus yang prioritas penyisiran untuk pencermatan yang pertama pemilih yang belum memiliki ktp elektronik, kedua pemilih baru yang belum masuk DPTHP 1, ketiga Elemen data pemilih (NIK, NKK, Nama, TTL, dst) dan yang keempat, Pemilih TMS TMS (Tidak memenuhi syarat) Seperti meninggal, perubahan status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya, terdaftar 2kali)

“Setiap kantor panitia pengawas tingkat kecamatan kami fungsikan untuk sebagai posko pengaduan DPS atau DPT,” kata Devi, Rabu (26/9/2018).

Devi menjelaskan, setiap 4 hari sekali Panwascam akan memberikan laporan ke Bawaslu Jember, terkait dengan hasil temuan terbaru Daftar Pemilih maka akan diteruskan ke KPU Jember untuk ditindak lanjuti ke Bawaslu Propensi dan Bawaslu Pusat, Bawaslu Jember selanjutnya akan melakukan rekapitulasi temuan hasil pencermatan yang dilakukan selama dua bulan tersebut.

” Jika ternyata ditemukan adanya Data Pemilih Ganda/pemilih baru atau pemilih yang sudah meninggal maka Bawaslu akan merekomendasikan ke KPU Jember untuk melaksanakan Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan kedua.” jelasnya.

Devi menambahkan maka Daftar Pemilih tetap untuk Pemilu 2019 yang telah ditetapkan beberapa waktu yang lalu besar kemungkinannya mengalami perubahan.” Sebagai bahan Bawaslu untuk direkomendasikan ke dalam DPT atau jika DPT sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, maka nanti akan kami rekomendasikan untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan,” tambahnya.

Komisioner Bidang SDM dan Organisasi Bawaslu Jember ini menerangkan, Bawaslu Jember menjadikan rumah maupun sekretariat Pengawas Pemilu sebagai bentuk advokasi terhadap hak konstitusional warga negara dalam memilih sekaligus membantu tugas KPU dalam pemutakhiran DPS. “Serta memudahkan warga untuk mendaftar,” tambahnya, Menandaskan. (tog/yan)