Anggota Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Jombang, Khodrotun Nafisah, mengatakan bahwa mendekati Pemilu 2024 dan berkaca pada Pemilu 2019, diharapkan dapat meningkat nilai parsitipatif di 2024. “Sasaran kami adalah perempuan, karena masuk ke dalam kelompok rentan. Kami melakukan giat-giat pengawasan pemilih inklusif, salah satunya adalah perempuan, difabel dan lain-lain. Ketika perempuan sudah tahu dan berpasitipasi, tidak hanya berpatisipasi untuk memilih tetapi juga melakukan pengawasan bersama dengan Bawaslu, mulai dari tahapan, pencoblosan dan penghitungan,” ujarnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Dalam sosialisasi ini, ujarnya, ditekankan perempuan minimal tahu apa yang harus diawasi. Termasuk, tahapan apa saja serta pelaksanaan Pemilu. “Setidaknya masyarakat, khususnya perempuan sudah melek tentang Pemilu. Seumpama tertarik sebagai penyelenggara, bisa bergabung dengan Bawaslu melakukan pengawasan di tingkat kecamatan, desa hingga TPS,” tuturnya.

Bawaslu menekankan dan mengajak kepada masyarakat perempuan untuk bersama mengawasi jalannya Pemilu 2024. “Jika perempuan diberikan pendidikan tentang pengawasan, saya yakin mereka sudah mulai bersama kami untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu 2024,” ungkapnya.

Harapannya, banyak masyarakat yang sadar dan turut mengawasi jalannya Pemilu. “Mulai dari tahap verifikasi data pemilih hingga proses pemungutan suara. Sehingga masyarakat bersama dengan Bawaslu mengawasi jalannya Pemilu 2024 untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas,” jelasnya. (azl/gie)

Kegiatan yang diikuti 100 orang perwakilan mahasiswa ini dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Jombang, Kamis (08/12/2022) malam. Diantaranya, seperti dari GMNI, PMII, HMI, KAMMI, IMM, IKA BEM JO, Forum Komunikasi Mahasiswa Santri, ketua serta pengurus BEM se-Kabupaten Jombang. Sosialisasi ini, juga tampak interaktif dengan menghadirkan anggota KPU Jombang, As’ad Chairuddin sebagai narasumber.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka pengembangan pengasahan partisipatif yang dikemas dengan menggandeng berbagai unsur di Kabupaten Jombang, khususnya mahasiswa. “Secara umum, kita perlu mengembangkan dengan menggandeng kelompok pemilih dari kalangan milenial. Kita berharap bisa kolaborasi secara partisipatip agar mereka bisa melakukan fungsi pengawasan di daerah masing-masing dalam Pemilu 2024,” ujarnya.

Selain menggandeng kaum milenial, Bawaslu Jombang juga menggandeng kelompok disabilitas serta Kelompok perempuan di Kabupaten Jombang. “Pemilih milenial untuk 1 dekade ke depan yang akan mengisi di setiap lini, baik di level eksekutif, legeslatif serta yudikatif. Calon-calon pemimpin kita ke depannya ditentukan oleh kelompok milenial,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang berharap, mahasiswa jangan apatis terhadap Pemilu. “Karena Pemilu milik semua kalangan dan harus diedukasikan agar tidak dimiliki oleh segelintir orang elit saja. Sehingga secara menyeluruh masyarakat sampai tingkat bawah bisa mengambil peran,” ujarnya. (azl/gie)

Dalam acara tersebut, juga Membahas tentang keputusan bersama badan pengawas pemilihan umum, komisi pemilihan umum, komisi penyiaran Indonesia, dan dewan pers, tentang
kampanye di media massa atau iklan yang memuat citra diri.

Dalam kesempatanya, ketua Bawaslu Jombang Ahmad Udi Masykur yang hadir sebagai narasumber mengatakan,
Menurut UU nomor 7 tahun 2018 tentang pemilihan umum, pasal 1 ayat 35, yang di setujui pada Selasa, 25 September 2018. Yang dimaksud Citra diri yaitu adanya nomor urut peserta calon dewan perwakilan rakyat/presiden dan foto atau gambar calon dewan perwakilan rakyat.

Selain itu, pemuatan pemberitaan diharapka harus berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dan masa berlaku kampanye hanya 21 hari sebelum pemilu dilaksanakan.

Lebih lanjut, apabila terjadi pelanggaran yaknk ditemukannha media yang memuat pemberitan atau iklan yang memuat konten citra diri diluar jadwal yang ditentukan maka penanganan pelanggaran bukan dilakukan oleh Bawaslu tetapi diserahkan kepada KPI dan dewan pers.

” Pengawasan yang dilakukan  tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi dewan pers dan KPI. Bila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan peringatan tertulis, bahkan sampai pemberhentian penayangan iklan, dan bagi peserta pemilu jika ditemukan pelanggaran akan diarahkan ke pihak berwenang sesuai dengan pelanggaran yang ada,” Ujar ketua bawaslu Jombang. (ham/yan)